Sebanyak sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) logistik akan bersatu ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI), menandai fase awal dari pembentukan holding logistik nasional yang dipimpin oleh PT Pos Indonesia (Persero).
Hal ini dilakukan untuk memangkas biaya logistik nasional yang kurang kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Tahap pertama akan dimulai dengan tujuh perusahaan yang akan bergabung pada tanggal 1 Juli 2026.
Konsolidasi BUMN logistik ini sendiri merupakan bagian dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan program prioritas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 dari Danantara Asset Management.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph mengatakan, konsolidasi BUMN logistik ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk membentuk ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi dan kompetitif.
“Sehingga pada ujungnya ini dapat menurunkan biaya logistik nasional yang saat ini menjadi PR besar dari bangsa Indonesia, yang biaya logistiknya 3 kali lipat dibandingkan biaya logistik negara-negara tetangga kita di ASEAN,” kata Joseph saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (22/06/2026).
Nilai pasar logistik Indonesia terus meningkat dari Rp2.800 triliun pada 2022 menjadi Rp3.048 triliun pada 2024 dengan pertumbuhan 4 persen per tahun. Mulai 2025, pertumbuhan naik menjadi 6 persen per tahun, dan diproyeksikan mencapai Rp3.617 triliun pada 2027. Sektor freight forwarding dan warehousing menjadi pendorong utama kenaikan tersebut.
Ketujuh perusahaan yang akan bergabung dalam tahap awal ini antara lain PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Prima Indonesia Logistik (PIL) yang saat ini berada di bawah naungan Pelindo, PT Pos Logistik Indonesia (PIL) milik Pos Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik (SBL) milik PT Pelni, PT KBN Prima Logistik (KPL) milik Danareksa, PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS) milik SIG, dan PT Krakatau Jasa Logistik dari Krakatau Steel.
Perusahaan-perusahaan tersebut sebelumnya tidak seluruhnya beroperasi di wilayah-wilayah Indonesia, seperti PT Prima Indonesia Logistik yang berada di wilayah Sumatra saja, dan PT KBN Prima Logistik yang berada di Jawa. Dengan digabungkan ke dalam satu entitas, ekosistem logistik nasional akan semakin kuat.
“Sehingga nanti kalau sudah bergabung, nanti perusahaan-perusahaan yang hanya kuat di Jawa dapat membuka layanan di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, dan Maluku dan Papua, sehingga anak perusahaan ini akan lengkap lini bisnisnya di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, PT Pos Indonesia juga ditugaskan untuk menambah 2 perusahaan baru di dalam konsolidasi ini yang akan masuk ke dalam tahap dua. Perusahaan tersebut adalah PT Semen Indonesia Logistik (Silog) dan PT Pupuk Indonesia logistik (Pilog).
Ini biang kerok tingginya biaya logistik
Joseph menjelaskan, tingginya biaya logistik nasional selama ini salah satunya disebabkan oleh model bisnis BUMN logistik yang berjalan secara sendiri-sendiri dan terpisah dalam rantai pasok.
Setiap perusahaan tersebut, jelasnya, tadinya mengelola mata rantai logistik yang berbeda mulai dari pelabuhan, depo peti kemas, kepabeanan, hingga distribusi. Dalam setiap prosesnya, masing-masing perusahaan mengambil margin keuntungan sendiri sehingga pada akhirnya membebani biaya logistik nasional secara keseluruhan.
Oleh karena itu dengan konsolidasi ini, akan tercipta integrasi layanan logistik dari pelabuhan hingga ke pelanggan.
“Nantinya setelah digabung menjadi satu perusahaan, profit marginnya hanya menjadi satu sehingga nanti bisa memotong duplikasi profit margin dan menurunkan biaya logistik secara keseluruhan," kata Joseph.
Dengan persebaran aset, operasi, dan pelanggan di berbagai entitas tersebut, potensi sinergi yang paling besar berasal dari integrasi komersial seperti pelanggan, jaringan, dan pelayanan. Di tahun 2026 ini, dengan konsolidasi yang dilakukan ditargetkan akan menciptakan keuntungan sekitar Rp100 miliar.
“Rp2,38 triliun, itulah nanti besarnya revenue dari perusahaan gabungan ini. Dari Rp2,38 triliun ini akan bisa menghasilkan profit di tahun ini kira-kira sebesar Rp100 miliar,” ungkapnya.
Semua perusahaan tersebut akan bergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai surviving entity konsolidasi BUMN logistik pada tahap awal tahun 2026 ini, dengan kepemilikan sahamnya sebesar 73,6% dimiliki oleh Pelindo, 9,1% dimiliki Pos Indonesia, dan 17,3% sisanya dipegang lima perusahaan lainnya seperti Pelni, Silog, dan Krakatau Steel.
“Di tahun 2027 baru semua perusahaan itu akan menyerahkan sahamnya kepada Pos Indonesia. Mekanismenya nanti seperti apa itu nanti akan diatur berikutnya menggunakan mekanisme yang paling optimal,” ujar Joseph.
Dengan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi, skala bisnis perusahaan pun akan semakin besar, efisiensi operasional juga semakin meningkat, hingga daya saing usaha yang menguat.
Audit laporan keuangan
Danantara Asset Management selain menugaskan PT Pos Indonesia untuk melakukan konsolidasi BUMN logistik, juga memberikan penugasan untuk melakukan audit laporan keuangan dan juga restrukturisasi bisnis.
Audit laporan keuangan ini diperlukan untuk memperkuat kredibilitas dan akuntabilitas laporan keuangan yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Sementara, Pos Indonesia juga diminta untuk melakukan restrukturisasi bisnis untuk menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan.
Kinerja pendapatan PT Pos Indonesia sendiri di tahun 2020 tercatat memiliki revenue di angka Rp5,4 triliun, dan menurun di tahun 2025 menjadi Rp3,9 triliun. Joseph pun mengakui bahwa PT Pos Indonesia masih mengandalkan proyek pemerintah seperti logistik bantuan beras dan pangan hingga layanan keuangan dalam mendukung kinerja keuangannya.
Di tahun 2020, total proyek pemerintah tercatat sebesar Rp943 miliar dan membantu menghasilkan revenue sebesar Rp5,4 triliun. Sama juga dengan di tahun 2023 dengan total proyek pemerintah sebesar Rp1,6 triliun sehingga revenue tercatat sebesar Rp5,4 triliun.
Sementara itu di tahun 2025, pendapatan usaha tercatat sebesar Rp3,97 triliun yang mana di bawah dari target setinggi Rp5 triliun, EBITDA Rp1,03 triliun, dan net income Rp306 miliar, di mana terjadi penurunan. Penurunan performansi ini didominasi oleh portofolio bisnis logistik yang berkontribusi sebesar 63,5%, di mana dipicu oleh proyek distribusi bantuan pemerintah yang sangat masif di tahun 2024 dan telah selesai di tahun 2025.
“Ketika di tahun 2025 bantuan proyek pemerintah turun ke angka Rp300 miliar, revenue totalnya langsung turun drastis hanya ke angka Rp3,9 triliun. Ini kami lihat sebagai sebuah fenomena yang penting bahwa PT Pos Indonesia memang sangat terbantu dengan adanya proyek pemerintah dan belum dapat kembali dengan kekuatan core competence-nya, artinya tergantung kepada adanya proyek pemerintah,” ungkap Joseph.
Sebagai informasi, saat ini PT Pos Indonesia telah memiliki 5.597 titik layanan yang tersebar di 42 kantor cabang utama, 168 kantor cabang, 3.693 kantor cabang pembantu, 192 loket ekstensi dan mobile postal service, dan 1.502 mitra layanan pos universal. Jumlah ini pun membuat PT Pos Indonesia dapat menjangkau titik-titik wilayah Indonesia yang merupakan daerah 3T.
Di satu sisi, industri di mana PT Pos Indonesia berada terus menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Di tahun 2026, market size tercatat sebesar Rp3.372 triliun dan diproyeksikan terus meningkat hingga tahun 2030 mendatang sebesar Rp4.308 triliun. Secara compund annual growth rate (CAGR), sektor logistik mencatatkan angka 6,2-8,2%, courier, express, and parcel (CEP) 7,2-8,7%, dan financial services 13,7%.
Tantangannya pun berasal dari tekanan pasar oleh kompetitor berskala besar, yang mana jika tidak dilakukan kolaborasi segera oleh PT Pos Indonesia maka para pelaku di sektor tersebut akan membangun jaringannya secara mandiri.
“Kami menyadari bahwa ada ancaman dari tekanan pasar kompetitor kami sebutlah beberapa merek seperti J&T, JNE, Shopee Express, Grab, dan DHL, yang kalau kita tidak ajak kolaborasi maka mereka bisa saja membangun jaringannya secara mandiri dan meninggalkan Pos Indonesia. Oleh karena itu, kami secara proaktif mengajak mereka berkolaborasi memanfaatkan jaringan yang dimiliki Pos Indonesia,” tegasnya.
Harapan besar ke PT. Pos Indonesia
Menanggapi, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan, anggota komisi menaruh harapan yang besar kepada jajaran manajemen PT Pos Indonesia yang baru diangkat beberapa waktu terakhir ini.
DPR RI juga berharap konsolidasi BUMN logistik bisa segera direalisasikan dengan baik, sehingga mendorong efisiensi dan memperkuat daya saing dari BUMN logistik nasional. Konsolidasi ini pun dijelaskan olehnya bisa berperan dalam menurunkan biaya logistik nasional secara keseluruhan.
“Supaya hasil produk kita itu bisa lebih kompetitif dibandingkan dengan produk-produk dari luar negeri, karena bukan hanya kita harus kuat di manufacturing tapi bagaimana produk kita itu bisa secepatnya sampai ke pasar dengan minimal cost sehingga membuat produk-produk Indonesia ini lebih kompetitif,” kata Adisatrya.
Ia juga mendorong agar PT Pos Indonesia ini ke depannya tidak selalu mengandalkan bantuan dari proyek-proyek pemerintah. Menurutnya, PT Pos Indonesia harus mengembangkan sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar juga dalam hal pendapatan PT Pos Indonesia seperti CEP atau kurir.
“Kalau proyek pemerintah menurut saya itu given, pemerintah mau ada penugasan ya pasti diberikannya kepada PT Pos Indonesia baik itu bantuan pangan dan layanan keuangan. Jadi itu sesuatu yang mungkin dari sisi manajemen effort-nya juga tidak perlu berlebihan di situ, karena pemerintah pasti akan memberikan bilamana diperlukan,” ujarnya.
PT Pos Indonesia pun diminta untuk memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta. Sebab, meskipun PT Pos Indonesia memiliki jaringan yang kuat, tetapi segala pekerjaan logistik dari mata rantai ini tidak bisa sepenuhnya dikerjakan sendirian. Maka dari itu, diperlukan sebuah kolaborasi.
“Pentingnya kolaborasi termasuk dengan swasta di mana mereka bisa memberikan added value tertentu untuk PT Pos Indonesia, kami harapkan kolaborasi ini bisa dijalankan dengan pemain-pemain swasta nasional yang tentu juga punya kekuatan-kekuatan sendiri di segmen-segmen tertentu,” tambah Adisatrya.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Rachmat Gobel, yang juga dikenal sebagai seorang pengusaha, menegaskan bahwa salah satu faktor utama tingginya harga barang di tingkat konsumen, adalah karena tingginya biaya logistik di Indonesia.
Dengan biaya logistik yang lebih rendah, produk-produk Indonesia pun diharapkan dapat memiliki harga yang lebih kompetitif sehingga memperkuat posisi industri nasional.
“Biaya logistik di Indonesia sangat mahal, memberikan dampak terhadap biaya produk yang ada di Indonesia,” ungkap Rachmat.
Rachmat Gobel di kesempatan tersebut mendorong PT Pos Indonesia untuk juga menjalin sinergi dengan platform transportasi dan layanan pengantaran berbasis aplikasi seperti Gojek dan Grab. Kolaborasi ini dinilai sebagai strategi yang efisien dibandingkan melakukan investasi besar dalam membangun jaringan baru. Jika ini dilakukan, multiplier effect pun juga akan tercipta.
“Saya yakin untuk para ojek online, jika ini merger, akan ada penambahan pendapatan untuk mereka, sekaligus melakukan pembinaan tentang service atau pelayanan yang lebih berkualitas, jadi para ojek online ini juga mendapatkan pendidikan, kalau ini dilakukan akan luar biasa untuk UMKM kita tumbuh berkembang,” tutupnya.
