Sekarang jadi zaman yang sulit buat pelaku bisnis logistik di Indonesia. Di satu sisi akibat kondisi geopolitik dunia yamg memicu kenaikan harga minyak, Pemerintah menjamin harga BBM subsidi, baik solar maupun pertalite tak ada kenaikan.
Sebelumnya, Vice President Corporate Communication PT. Pertamina (Persero) Muhammad Baron menegaskan, kenaikan harga solar hanya berlaku pada varian produk Dexlite dan Pertamina Dex.
Untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya, BBM Dexlite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, sementara Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.
Namun, ini juga tak menjamin ongkos distribusi logistik bisa terkendali. "Pemerintah juga perlu menjaga agar pedagang eceran tidak menaikkan harga jualnya dengan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan,” kata Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto.
Mahendra menjelaskan, selama pemerintah masih mampu menahan harga bahan bakar, sistem rantai pasok dalam negeri akan tetap aman, dan tidak ada alasan penjual ritel maupun grosir menaikkan harga produk.
Selama ini, moda transportasi truk menopang distribusi logistik dari tingkat mid mile (pabrik ke sentra distribusi) dan last mile (sentra ke agen ritel). “Selama bahan bakar bersubsidi untuk mid dan last mile itu masih bisa dijaga harganya, biaya transportasi itu tidak akan naik," ujarnya kepada SUAR, Selasa (21/4/2026).
Di sisi lain perlu ada aksi proaktif Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bisa mencegah kenaikan harga-hargamatau inflasi di daerah-daerah.
Pemerataan jenis moda transportasi
Mahendra menegaskan, ada beberapa langkah mitigasi yang bisa diambil, agar ongkos ranntai pasok ini tidak terlalu membebani ekonomi masyarakat ke depannya. Dan itu bisa dilakukan dengan mendorong tersedianya beragam jenis moda transportasi logistik.
Secara praktik di lapangan, komposisi biaya rantai pasok di Indonesia menguasai 40 persen hingga 50 persen dari komponen biaya. Dan menjadi kurang efisien karena Indonesia negara kepulauan, tetapi masih mengutamakan moda transportasi darat.
Padahal, moda transportasi darat itu biayanya paling mahal. "BBM solar untuk truk misalnya, rata-rata 1:4 atau 1:5 kalau mesinnya baru. Artinya, satu liter bahan bakar untuk 4 sampai 5 kilometer," jelas Mahendra.
Walau pemerintah telah membatasi pembelian bahan bakar 50 liter per kendaraan per hari untuk transportasi dalam kota dan 200 liter per kendaraan per hari untuk transportasi luar kota, Mahendra menilai langkah tersebut tidak akan optimal.
Ia mengambil contoh jika sebuah truk tronton mengisi bahan bakar full tank 200 liter, jarak terjauh yang dapat ditempuhnya adalah 1.000 kilometer atau hanya dari ujung ke ujung Pulau Jawa, belum menghitung kemacetan.
Artinya, dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, angkutan laut harus diperbanyak. Misalnya saja truk-truk itu dinaikkan ke kapal roll on roll off (Ro-Ro), alokasi bahan bakar dapat diberikan untuk kapal, dan bukan truknya.
"Jika satu kapal mengangkut 100 truk, bahan bakar untuk 100 truk hanya akan dikonsumsi satu kapal, sehingga tingkat konsumsi BBM bersubsidi dapat ditekan," katanya.
Baca juga:
Chris Wibisana
Dan selama ini alternatif penggunaan tranportasi logistik via laut memang tak seefisien via darat. Misalnya pemerintah mendorong penggunaan moda transportasi Ro-Ro untuk rute logistik ramai dalam jangka pendek seperti Tanjung Priok Jakarta ke Tanjung Perak Surabaya.
Bila itu bisa terselenggara dengan efektif, pelaku industri logistik niscaya akan mempertimbangkan matang-matang sebelum berinvestasi pada moda transportasi truk yang memiliki margin tipis dan membutuhkan waktu panjang untuk mendapat Return of Inverstment (ROI).
Karena, margin dari perputaran tarif jarak pulang-pergi Jakarta-Surabaya, bahkan tidak bisa menutup cicilan kendaraan, alih-alih memperoleh keuntungan. "Dalam satu bulan, PP Jakarta-Surabaya itu 5 hari termasuk bongkar muat, sehingga dalam 30 hari hanya bisa enam kali jalan. Bagaimana bisa bertahan jika seperti itu?" ungkap Mahendra.
Dalam situasi krisis bahan bakar yang mulai dihadapi pemerintah dengan langkah-langkah penyesuaian, Mahendra berharap kebijaksanaan pemerintah ke depan dapat menetapkan playing field yang berkeadilan bagi industri logistik, termasuk dengan mendorong pemerataan moda transportasi sebagai cara menekan konsumsi bahan bakar bersubsidi.
Penggunaan data dan informasi transportasi
Konsultan senior Supply Chain Indonesia Zaroni menambahkan, dalam situasi ketika harga bahan bakar nonsubsidi mulai disesuaikan pemerintah, pelaku industri logistik dan distribusi memiliki momentum untuk memperbaiki sistem aplikasi manajemen transportasi (Transportation Management System, TMS) untuk membantu operasional transportasi barang lebih efisien dan hemat biaya.
"Pengembangan TMS bukan sekadar aplikasi teknologi, tetapi instrumen fungsional untuk mengelola keseluruhan proses pengiriman barang, mulai dari pembuatan order, alokasi order dengan jadwal pengiriman digital, pembuatan rute yang optimal dan efisien, serta pemantauan armada pengiriman secara real-time," jelas Zaroni kepada SUAR.
Dalam hal peningkatan efisiensi, TMS dapat mengatur manajemen pengiriman dan operasional armada yang lebih efektif, termasuk pengelolaan armada dan pengemudi.
Selain itu, TMS juga memberikan visibilitas yang baik dalam proses pengiriman dan pemantauan kinerja secara langsung, sehingga mempercepat pengambilan keputusan dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik.
Aplikasi TMS dapat diintegrasikan dengan sistem ERP atau aplikasi lain yang digunakan perusahaan transportasi, sehingga kinerja sistem lebih efektif dan operasional lebih terkoordinasi.
"Data dan informasi memungkinkan manajemen terintegrasi, penggunaan data yang konsisten, pembaruan real-time, mengurangi kesalahan data akibat ketidakselarasan sistem," imbuhnya.
Dalam dasbor analitik, TMS memiliki dua fitur untuk mendorong keputusan berbasis data. Pertama, menganalisis aktivitas armada secara real-time, dari mulai jarak, durasi mengemudi, hingga tingkat efisiensi pemakaian bahan bakar.
Kedua, menganalisis performa pengiriman dengan mudah dan cepat, seperti waktu mulai dan waktu berakhir untuk mengukur ketepatan waktu pengiriman.
"Dalam situasi krisis, sudah saatnya pengelolaan logistik perkotaan sistem informasi manajemen yang memadai dan andal mulai diimplementasikan dalam pengambilan keputusan," ujar Zaroni.
Karena sistem ini ditujukan untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, dan pakaian guna memenuhi kebutuhan hidup 2 sampai 5 juta orang per harinya.
