Perampasan Aset dan Polemik Illicit Enrichment
Tidak dimasukannya klausul illicit enrichment atau kenaikan kekayaan secara tidak wajar dalam UU Perampasan Aset mengecewakan pegiat anti-korupsi.
Tidak dimasukannya klausul illicit enrichment atau kenaikan kekayaan secara tidak wajar dalam UU Perampasan Aset mengecewakan pegiat anti-korupsi.
Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada pekan lalu mengundang kekecewaan pegiat anti korupsi lantaran regulasi tersebut tidak mengatur mengenai illicit enrichment atau kenaikan kekayaan secara tidak wajar sebagai alasan untuk perampasan aset.
Konsep illicit enrichment telah diadopsi oleh lebih dari 40 negara di dunia sebagai bagian dari implementasi Pasal 20 Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC). Mekanisme ini memungkinkan negara menyita atau merampas aset pejabat publik atau pihak terkait apabila nilai kekayaannya meningkat secara drastis dan tidak sebanding dengan penghasilan sahnya, sementara pemilik aset gagal membuktikan asal-usul yang legal (pembalikan beban pembuktian).
Terkait hal ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait dugaan pelanggaran etik dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Aduan itu berkaitan dengan dugaan tidak disebarluaskannya draf rancangan undang-undang tersebut kepada publik selama proses legislasi.
Baca juga:

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim mengatakan ICW maupun masyarakat tidak memperoleh akses terhadap naskah RUU Perampasan Aset hingga regulasi itu disahkan dalam rapat paripurna DPR. Menurutnya, penyebarluasan draf merupakan bagian penting dalam proses pembahasan undang-undang agar masyarakat dapat mengetahui dan memberikan masukan terhadap substansi aturan.
ICW menyerahkan laporan tersebut pada hari yang sama dengan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026). Ibrahim mengatakan pengaduan ke MKD sekaligus menjadi tindak lanjut somasi yang sebelumnya dilayangkan pada 16 November 2026.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menanggapi menyatakan terbuka terhadap berbagai kritik yang disampaikan masyarakat. Meski demikian, dia menegaskan bahwa Panja telah berupaya menjalankan seluruh tahapan pembahasan secara maksimal.
Habiburokhman juga membantah tudingan bahwa draf RUU Perampasan Aset tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat. Dia menjelaskan, naskah rancangan undang-undang tersebut telah diunggah oleh Sekretariat Jenderal DPR melalui laman resmi sejak awal pembahasan. Selain itu, seluruh rangkaian rapat pembahasan dilaksanakan secara terbuka, mulai dari audiensi, rapat kerja, rapat tim sinkronisasi dan musyawarah, hingga rapat pleno pengambilan keputusan tingkat pertama.

Terkait tidak dilibatkannya ICW dalam pembahasan, Habiburokhman menjelaskan bahwa Panja memprioritaskan lembaga atau pihak yang terlebih dahulu mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Dia menyebutkan, terdapat sekitar 90 pihak yang mengajukan diri, tetapi hanya 87 pihak yang dapat diakomodasi dalam proses pembahasan.
“Keterbatasan waktu dan kesempatan membuat tidak seluruh pihak yang berminat dapat dilibatkan,” ujar dia di Gedung DPR, Jakarta (20/11/2026)
Habiburokhman mengatakan bahwa keputusan untuk tidak memuat illicit enrichment juga tidak diambil di ruang hampa. Selama pembahasan, Komisi III menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai unsur masyarakat. Menurutnya, suara yang masuk tidak seragam mendukung dimasukannya klausul illicit enrichment ke dalam UU Perampasan Aset.
Ia menjelaskan, berdasarkan kajian dan perbandingan yang dilakukan, pihaknya menemukan sejumlah negara yang tidak menerapkan konsep illicit enrichment. Habiburokhman menyebut Amerika Serikat dan Inggris sebagai contoh, serta menyampaikan bahwa pengaturan serupa di Jerman pernah digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan HAM.
Selain pertimbangan tersebut, Habiburokhman menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki karakter sebagai regulasi formil. Artinya, RUU ini berfokus pada tata cara dan mekanisme hukum acara dalam proses perampasan aset, bukan mengatur norma materiil mengenai jenis tindak pidana dan penghukuman.
Undang Undang Perampasan Aset dinilai menjadi instrumen hukum yang penting untuk memperkuat upaya negara dalam memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.
Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Indonesia Yetty Komalasari Dewi memandang penegakan hukum tidak cukup berhenti pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa hasil kejahatan tidak tetap dinikmati oleh pelaku ataupun pihak lain.
"Dalam kerangka itulah prinsip crime should not pay menjadi salah satu dasar penting dalam pembentukan kebijakan perampasan aset," ujarnya.
Menurutnya, efektivitas penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak asasi manusia dan tidak boleh diposisikan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Aset yang terbukti berasal dari tindak pidana memang harus dikembalikan kepada negara atau pihak yang berhak. Namun, proses penentuan asal-usul aset tetap wajib didasarkan pada ketentuan hukum, pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, proses peradilan yang adil, serta pengawasan yang efektif.
Dia menilai UU Perampasan Aset dinilai membawa perubahan mendasar terhadap paradigma penegakan hukum. Selama ini, mekanisme hukum lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana (in personam). Melalui UU ini, diperkenalkan pendekatan yang berfokus pada aset (in rem) dengan mekanisme non-conviction based forfeiture.
Pendekatan tersebut dapat diterapkan dalam kondisi tertentu ketika proses pidana tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, seperti tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, maupun menghadapi kendala hukum lainnya.
Dia menambahkan, upaya pemulihan aset hasil tindak pidana juga membutuhkan penguatan kerja sama internasional. Hal ini mengingat kejahatan ekonomi semakin banyak melibatkan jaringan lintas negara, sehingga aset hasil kejahatan berpotensi dipindahkan, disembunyikan, maupun dialihkan ke yurisdiksi lain. Oleh karena itu, sistem perampasan aset Indonesia harus mampu mendukung kerja sama internasional dalam penelusuran, pembekuan, perampasan, pengembalian, hingga pengelolaan aset.
"Indonesia perlu menjadikan pengalaman negara lain sebagai bahan pembelajaran dalam merumuskan kebijakan perampasan aset. Namun, penerapan model dari negara lain tidak dapat dilakukan dengan menyalin seluruh mekanismenya. Setiap ketentuan harus disesuaikan dengan konstitusi, sistem hukum, struktur kelembagaan, serta kondisi sosial dan karakteristik Indonesia," ujarnya.