Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (29/4/2026) meresmikan pembangunan 13 proyek hilirisasi nasional tahap II. Total nilai investasinya fantastis, mencapai Rp116 triliun.
Peresmian tahap II ini menyusul proyek serupa yang telah diresmikan pada tahap sebelumnya. Dalam perinciannya, ekspansi hilirisasi kali ini tersebar di tiga sektor strategis.
"Sebanyak 5 proyek menyasar sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, dan 3 proyek sisanya memperkuat sektor pertanian," ujar Prabowo di Cilacap seperti ditayangkan situs Sekretariat Presiden, Rabu.
Ia mengatakan, pada tahap I sebelumnya sudah diresmikan 13 proyek hilirisasi nasional. Prabowo menargetkan di tahun ini akan terus dilakukan groundbreaking sekitar 6 proyek hilirisasi.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi merupakan instrumen utama dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional, melanjutkan tonggak sejarah yang telah diletakkan para pemimpin bangsa terdahulu.
"Hilirisasi adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Kita tidak ingin lagi sekadar menjual bahan baku mentah. Kita tidak mau hanya jual buah kelapa, kita mau olah turunannya, supaya nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia," tegas Presiden.
Prabowo mengatakan, bangsa yang tetap ingin merdeka adalah yang berani dan mampu menguasai sumber daya yang dimiliki. Bentuk keberanian menguasai sumber daya yang dimiliki, kata Prabowo, adalah dengan hilirisasi.
"Kebangkitan suatu bangsa perlu suatu kerja keras, kesinambungan, dan terutama satu-satunya jalan menuju jalan menuju kebangkitan suatu bangsa yang berhasil adalah nasionalisme, adalah cinta tanah air, adalah persatuan," katanya.
Prabowo mengatakan, sudah terlalu lama petani dan nelayan Indonesia tidak menikmati kesejahteraan yang layak. Pasalnya sumber daya alam Indonesia hanya dinikmati segelintir pihak. Prabowo menegaskan hal tersebut tidak bisa diteruskan.
"Saya tidak mau meneruskan hal-hal seperti ini. Saya ingin sumber kekayaan Indonesia harus di tangan Indonesia dan dinikmati rakyat Indonesia," katanya.
Prabowo juga mengingatkan jajarannya untuk terus memantau perkembangan teknologi dalam proyek hilirisasi. Meski proyek tersebut telah dilakukan studi kelayakan (feasibility study), Prabowo tetap ingin jajarannya terutama Danantara memantau perkembangan terkini.
"Kalau hari ini terjadi perkembangan teknologi. kita bisa mendapatkan teknologi yang lebih bagus, teknologi yang lebih murah, menghasilkan sesuatu yang lebih menguntungkan bagi rakyat, kita harus berani mengubah rencana," tegas Prabowo.
Rincian proyek strategis
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi & Hilirisasi atau BKPM sekligus CEO Danantara, Rosan P Roeslani, menyatakan dari 13 proyek hilirisasi yang grounbreaking, 5 di antaranya merupakan proyek energi, 5 proyek mineral, dan 3 proyek pertanian.
Proyek tersebut di antaranya fasilitas kilang bensin (gasoline) di Dumai (Riau), dan Cilacap (Jawa Tengah) milik PT Pertamina (Persero). Proyek tersebut diharapkan bisa mengurangi ketergantungan impor BBM.
"Ini bisa mengurangi impor US$1,25 miliar per tahunnya," kata Rosan.
Kemudian, 3 proyek energi lainnya adalah pembangunan tangki penyimpanan di Biak (Papua), Palaran (Kalimantan Timur), dan Maumere (Nusa Tenggara Timur).
Sementara itu, 5 proyek mineral adalah fasilitas pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) di Tanjung Enim (Sumatra Selatan), fasilitas produksi stainless steel berbahan dasar nikel di Morowali (Sulawesi Tengah), dan fasilitas produksi slab baja karbon di Cilegon (Banten).
Kemudian pengembangan ekosistem dan produksi aspal Buton di Karawang (Jawa Barat), serta hilirisasi tembaga emas dan emas di Gresik (Jawa Timur).
Kemudian 3 proyek hilirisasi pertanian yakni hilirisasi minyak sawit jadi produk oleofood dan biodiesel di KEK Sei Mangkei (Sumatra Utara), pengolahan pala menjadi oleorosin di Maluku Tengah, serta fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi di Maluku Tengah.
"Tentunya kami bukan hanya pengelola aset negara, tapi juga bagian menjadi katalisator transformasi ekonomi nasional, karena mandat kami adalah menciptakan nilai tambah, mengoptimalkan aset, menciptakan efesiensi, dan sebagai investasi negara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia," kata Rosan.
Ada indikasi masalah struktural
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, hilirisasi memang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, subsitusi impor, dan penciptaan lapangan kerja.
Apalagi, fase kedua groundbreaking proyek hilirisasi ini perluasan sektornya cukup progresif. Tidak lagi hanya fokus pada minerba dan energi, tetapi juga masuk ke agroindustri, logistik energi, hingga pengolahan komoditas rakyat seperti pala dan kelapa.
Namun, Achmad menilai ada indikasi masalah struktural.
"Nilai investasi yang sebelumnya disebut mencapai Rp239 triliun untuk 13 proyek tambahan, pada akhirnya hanya terealisasi Rp116 triliun saat groundbreaking. Selisih ini bukan sekadar angka, melainkan sinyal adanya ketidakjelasan dalam kesiapan proyek," katanya pada SUAR.
Ia mengatakan, dalam ekonomi kebijakan publik, konsistensi adalah mata uang utama kredibilitas. Ketika angka dan komposisi proyek berubah terlalu sering, investor, pelaku industri, dan publik akan mempertanyakan apakah negara benar-benar mengendalikan program tersebut.
Achmad juga menyoroti salah satu kesalahan paling umum dalam proyek besar adalah menganggap groundbreaking sebagai indikator keberhasilan. Padahal, keberhasilan proyek diukur dari financial close, konstruksi, commissioning, hingga operasi komersial.
Menurutnya, groundbreaking proyek hilirisasi tahap I sebelumnya belum ada laporan transparan mengenai progres fisik, realisasi investasi, atau dampak tenaga kerja.
"Artinya, indikator yang digunakan masih berada pada level aktivasi, bukan delivery," katanya.
Achmad mengatakan jika pola ini berlanjut pada fase kedua, maka risiko terbesar adalah munculnya fenomena proyek mangkrak modern. Proyek bukan mangkrak secara fisik, tetapi stagnan secara ekonomi karena tidak pernah mencapai tahap operasional penuh.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai proyek-proyek hilirisasi yang telah berjalan pada dasarnya memberikan sinyal positif bagi perekonomian, terutama jika mampu mendorong pertumbuhan, meningkatkan investasi, serta menggeser struktur ekspor dari komoditas mentah menjadi produk manufaktur bernilai tambah.
Namun, ia menyoroti dampak proyek hilirisasi terhadap kondisi ekonomi daerah lokasi proyek.
Ia menjelaskan, sejumlah daerah yang sukses menjalankan hilirisasi memang mencatat dampak positif terhadap ekonomi makro daerah. Namun, masih ada persoalan sosial dan lingkungan yang belum sepenuhnya diantisipasi.
"Memang ada masalah terhadap sosial dan lingkungan yang itu tidak diantisipasi oleh (pemerintah) pusat dalam mengantisipasinya dengan cara apa dan biaya siapa. Itu belum diinternalisasikan," kata Faisal.
Ia mengatakan hal tersebut menjadi tantangan karena beban penyelesaian masalah kerap jatuh kepada pemerintah daerah, sementara banyak daerah memiliki keterbatasan fiskal. Dengan kondisi fiskal daerah yang sempit, potensi dampak negatif yang tidak diinternalisasi justru bisa menjadi persoalan jangka panjang.
Karena itu, ia menilai isu hilirisasi bukan hanya soal pertumbuhan PDB saat ini, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekonomi ke depan.
Ia mencontohkan hilirisasi timah di Bangka Belitung, di mana aktivitas usaha berkembang pesat tetapi juga memunculkan persoalan tata kelola dan dampak lingkungan yang harus ditanggung pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani masalah tersebut, maka beban akhirnya akan ditanggung masyarakat dan sektor usaha lainnya.
"Ini yang harus diperbaiki supaya narasi hilirisasi tidak murni hanya pada tataran makro dan dari tingkat pusat saja. Karena pada dasarnya kalau kita lihat di daerah ada banyak problem-problem yang cukup besar yang harus segera diatasi termasuk sustainability," katanya.
Artikel ini diupdate pukul 16:00 dengan menambahkan komentar ekonom dari CORE dan Universitas UPN Veteran Jakarta
