Hilirisasi nikel Indonesia dinilai membutuhkan fondasi yang kuat serta kebijakan yang seimbang agar tetap kompetitif dan berkelanjutan di tengah tantangan global. Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menilai keberhasilan hilirisasi ini tidak hanya bergantung pada pengolahan di sektor hilir saja, tetapi juga pada harmonisasi seluruh ekosistem industri.
Sebagaimana diketahui, pada Rabu (29/04/2026) lalu, Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap 2 di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah. Dari 13 proyek hilirisasi tersebut, salah satunya mencakup proyek pengembangan fasilitas manufaktur baja nirkarat dari nikel di Morowali, Sulawesi Tengah.
Menanggapi, Ketua FINI Arif Perdana Kusumah mengatakan, saat ini Indonesia sudah berada di jalur yang tepat dalam konteks hilirisasi. Namun demikian, perlu adanya strategi yang tepat dengan membangun fondasi yang kuat.
“FINI meminta pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dilakukan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan fiskal dan keberlanjutan industri. Hilirisasi tidak dapat berjalan dengan pendekatan kebijakan yang membebani sisi hilir secara berlebihan. Keberhasilan hilirisasi hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai nilai tetap berada dalam kondisi ekonomis dan kompetitif,” ucap Arif.
Hilirisasi nikel dinilai mencakup ekosistem industri yang kompleks sehingga membutuhkan harmonisasi antarsektor agar dapat berjalan dengan optimal. Ketidakseimbangan kebijakan yang terlalu membebani salah satu rantai industri itu pun berisiko menekan daya saing hilirisasi nasional dan menghambat keberlanjutan investasi.
“Hal ini harus berjalan dengan harmonis antara empat elemen penting, di mana tambang sebagai pemasok bahan baku, smelter atau refinery sebagai pengolah bahan baku, pasar sebagai penyerap produk, dan kebijakan pemerintah sebagai pengarah,” jelasnya.
FINI pun mendukung upaya pengembangan ekosistem industri nikel Tanah Air, demi menciptakan nilai tambah industri yang lebih besar. Arif mengapresiasi pelaksanaan groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional, yang mana salah satu proyeknya adalah pengembangan fasilitas manufaktur baja nirkarat dari nikel tersebut.
Baca juga:
Tria Dianti
Dijelaskan olehnya, permintaan nikel primel dari global masih menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat, terutama ditopang oleh pertumbuhan industri baja nirkarat yang tetap mendominasi konsumsi dunia. Di tengah perlambatan pertumbuhan di sektor baterai, sektor baja nirkarat masih menjadi penyangga utama pasar nikel dengan porsi penggunaan mencapai sekitar 68-70 persen dari total konsumsi global.
“Indonesia pada tahun 2025 telah mampu memproduksi olahan nikel sebanyak 2,5 juta ton atau kurang lebih 70% dari pangsa pasar global, dalam bentuk produk antara atau intermediate product. Lebih dari 80% dari produk nikel tersebut diekspor ke negara lain terutama ke China,” ungkap Arif.
Produksi olahan nikel dari Indonesia mayoritas masih berbentuk produk antara yakni bahan olahan yang setengah jadi seperti nickel pig iron dan feronikel yang banyak digunakan untuk industri baja nirkarat, serta nickel matte sebagai bahan baku pemurnian nikel berkadar tinggi, mixed hydroxide precipitate (MHP) yang digunakan untuk untuk kebutuhan rantai pasok baterai kendaraan listrik, dan nikel sulfat untuk produksi katoda baterai.
“Untuk jangka panjang, permintaan global terhadap nikel akan tetap tinggi secara struktural, didorong oleh pertumbuhan industri manufaktur, stainless steel, kendaraan listrik, dan sistem penyimpanan energi. Peningkatan signifikan dalam produk MHP, nikel sulfat, di Indonesia diperkirakan terjadi pada tahun 2026/2028, dan berpotensi produksi melebihi 1 juta ton per tahun pada tahun 2028/2030,” jelas Arif.
Indonesia saat ini sedang bergerak dari proses hilirisasi ke industrialisasi penuh, di mana produk akhir yang dihasilkan memiliki permintaan di pasar domestik dan luar negeri. Oleh karena itu menurutnya, perlu industri nikel yang lebih hilir lagi untuk kemudian bisa memproduksi barang-barang jadi dan aplikatif.
Hilirisasi ini harus didukung dan dikembangkan lebih lanjut lagi, agar tidak berhenti pada pembangunan fasilitas saja.
“Saat ini produksi baja nirkarat Indonesia sekitar 5,0 sampai 5,8 juta ton, masih jauh dibandingkan China yang telah dapat memproduksi baja nirkarat sebanyak 40 sampai 42 juta ton
Hilirisasi tahap II yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi dengan nilai sekitar Rp116 triliun ini meliputi lima proyek di sektor energi, lima proyek di sektor mineral, dan tiga proyek lainnya di sektor pertanian.
Pada saat groundbreaking, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program hilirisasi yang didorong di masa pemerintahannya ini adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia.
“Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia. Yang kita lakukan di banyak bidang dalam tahun pertama pemerintahan yang saya pimpin, yang kita lakukan adalah memperkuat fondasi yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden terdahulu,” ucap Prabowo.
Ditegaskan olehnya, bangsa yang merdeka adalah bangsa yang mampu dan merani untuk menguasai sumber daya alamnya.
“Bentuk-bentuk keberanian antara lain adalah keberanian bangsa itu untuk menguasai sumber daya dan mengolah sumber daya itu di negaranya sendiri. Hilirisasi adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa lebih makmur,” tegasnya.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa proyek hilirisasi tahap dua ini merupakan tindak lanjut upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri nasional. Pengolahan aset negara ini berperan sebagai katalisator transformasi ekonomi nasional yang kemudian memberikan manfaat nyata kepada masyarakat Indonesia.
“Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sebagai sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya, unggul dalam produksinya, dan sejahtera dalam hasilnya,” kata Rosan.
Pemerintah terus mendorong penciptaan lapangan kerja melalui berbagai program strategis nasional seperti percepatan hilirisasi ini. Kebijakan hilirisasi dinilai mampu membuka peluang kerja baru imbas dari pembangunan smelter, kawasan industri, hingga industri pengolahan lanjutan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Proyek-proyek hilirisasi ini yang memang segera kita laksanakan dalam rangka penciptaan nilai tambah, penciptaan industri, dan tentunya adalah yang paling penting juga penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat dari proyek-proyek yang kita jalankan ini, akan menciptakan lapangan pekerjaan mencapai kurang lebih 600 ribu orang,” ungkap Rosan.
Potensi strategis
Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet, menilai Indonesia merupakan negara yang sangat strategis mengingat sumber daya alamnya yang melimpah dan berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi, pemerintah harus bergerak cepat memaksimalkan potensi yang dimiliki.
“Posisi Indonesia sebenarnya sangat strategis. Kita punya cadangan nikel terbesar dunia, potensi panas bumi besar, dan sumber daya mineral penting untuk transisi energi. Tetapi kalau kita tidak bergerak cepat, kita hanya akan menjadi pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah industrinya dinikmati negara lain,” kata Yusuf.
Sektor mineral kritis seperti nikel menurutnya memiliki prospek yang sangat menjanjikan, apalagi dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau atau green economy. Ia menilai kebutuhan global terhadap nikel akan terus meningkat seiring berkembangnya industri-industri lanjutan seperti kendaraan listrik dan juga baterai.
Dengan cadangan nikel yang besar, Indonesia memiliki posisi strategis untuk mengambil peran penting dalam rantai pasok global.
“Beberapa sektor yang menurut saya paling menjanjikan, pertama hilirisasi mineral kritis untuk EV dan baterai. Tapi hilirisasi tidak boleh berhenti di smelter, Indonesia harus masuk sampai produksi material baterai, sel baterai, bahkan kendaraan listriknya," lanjutnya.
Meski begitu, tata kelola dari sektor mineral kritis ini juga harus menjadi perhatian agar potensi yang ada tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Program peningkatan produksi dan investasi ini harus diimbangi dengan pengawasan lingkungan yang ketat hingga kepastian regulasi. Dengan ini, Indonesia dapat menjaga daya saingnya dan manfaat hilirisasi dapat dirasakan untuk waktu jangka panjang.
“Jangan sampai green economy hanya jadi greenwashing. Kalau industri baterai atau tambang nikel tetap merusak lingkungan dan menimbulkan konflik sosial, dunia internasional tetap akan melihatnya sebagai praktik yang tidak berkelanjutan. Jadi yang diuji bukan cuma produknya, tapi juga tata kelolanya,” ucap Yusuf.
