Sejumlah pelaku usaha mengaku tengah menghadapi tekanan berlapis menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di dalam negeri. Hal ini terjadi di tengah melambatnya pasokan minyak mentah akibat perang AS-Israel terhadap Iran yang berimbas ke seluruh kawasan.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar mengatakan kondisi ini membuat para pelaku usaha di Indonesia tengah dihadapkan dengan situasi yang sulit.
“Dunia usaha saat ini berada dalam posisi yang cukup menantang, di satu sisi terdapat harapan dari meredanya tekanan global, namun di sisi lain masih menghadapi tekanan biaya domestik yang meningkat serta ketidakpastian global yang kembali naik,” kata Sanny, Selasa (21/04/2026).
Per 18 April lalu, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Berdasarkan informasi harga BBM di situs Mypertamina, harga BBM Pertamax Turbo dengan RON 98 melonjak tajam dari Rp 13.100 per liter menjadi Rp 19.400 per liter. Kenaikan juga dialami Dexlite dari Rp 14.200 per liter menjadi Rp 23.600 per liter.
Hal yang sama juga terjadi pada harga Pertamina DEX yang melesat dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 23.900 per liter. Sementara harga BBM subsidi masih sama.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi dalam jangka pendek ini memberikan tekanan tambahan bagi dunia usaha, khususnya para pelaku di industri yang menggunakan jenis BBM tersebut.
“Yang menjadi perhatian utama adalah kenaikan pada jenis BBM berbasis diesel seperti Dexlite dan Pertamina Dex, yang juga digunakan oleh sektor logistik, transportasi barang, serta sebagian aktivitas industri,” jelas Sanny.
Porsi BBM dalam biaya operasional perusahaan pun beragam dan tergantung industrinya. Namun secara umum, biasanya berkisar antara 30 hingga 40 persen.
Harga minyak mentah masih mendekati USD100 per barel sebagai imbas dari dampak perang di Timur Tengah. Kekhawatiran pasar akan rasa aman di Selat Hormuz masih jauh dari kata normal.
Setelah kemarin sempat ngegas, pagi ini pasar minyak dunia mulai melandai.
Data Refinitiv, menunjukkan harga minyak Brent bertengger di angka US$98,20 per barel, turun tipis-tipis saja sekitar 0,28%. Sementara itu, minyak WTI justru terpangkas cukup lumayan, merosot 3,07% ke level US$89,30 per barel.
Tria Dianti
Sanny mengaku saat ini para pelaku usaha pun masih terus mencermati situasi yang ada dan berupaya menyiapkan berbagai langkah strategi sebagai mitigasi.
Lebih beratnya lagi, tekanan yang dialami oleh dunia usaha tidak hanya berasal dari kenaikan BBM saja, tetapi juga dari kenaikan harga energi dan sejumlah hal lainnya.
“Tekanan terhadap dunia usaha tidak datang hanya dari BBM domestik, tetapi juga dari kenaikan harga energi, ongkos logistik, asuransi pelayaran, gangguan pasokan bahan baku, hingga tekanan nilai tukar,” jelas Sanny.
Kenaikan BBM nonsubsidi ini pun merupakan efek rambatan dari kenaikan-kenaikan sejumlah hal tersebut yang telah terjadi lebih awal sebelumnya. Sanny menjelaskan bahwa pelaku usaha tidak melihat kenaikan BBM ini sebagai isu tunggal, melainkan akumulasi dari tekanan biaya yang terjadi sejak awal tahun.
“Oleh karena itu, pelaku usaha cenderung akan mengambil pendekatan yang wait and see, sambil menjaga efisiensi operasional dan stabilitas arus kas,” lanjutnya.
Ia pun berharap kondisi global dan dalam negeri dapat membaik demi keberlanjutan dunia usaha dan pertumbuhan perekonomian nasional.
“Ke depan, kami berharap stabilitas geopolitik dapat benar-benar terjaga sehingga tren harga energi menjadi lebih predictable dan memberikan ruang bagi perbaikan struktur biaya dunia usaha,” harapnya.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda. Menurut dia, kenaikan harga BBM ini ibarat menambah beban di atas pundak industri yang bahkan belum sempat pulih sepenuhnya.
Saat ini, para produsen sepatu tengah berjuang menghadapi lonjakan harga bahan baku impor dan ketidakpastian biaya energi lain, seperti listrik dan gas.
"Kondisi ini membuat pelaku usaha berada dalam posisi yang sangat sulit untuk menentukan langkah strategis ke depan, mengingat margin keuntungan yang kian tergerus oleh biaya operasional yang tak lagi bisa diprediksi," kata dia.
Lebih lanjut, Yoseph mengungkapkan bahwa atmosfer di kalangan pengusaha saat ini didominasi oleh sikap wait and see yang penuh kekhawatiran. Ketidakpastian harga energi domestik di tengah fluktuasi global dikhawatirkan akan memukul daya saing produk alas kaki Indonesia di pasar internasional.
"Jika beban ini terus bertumpuk tanpa adanya kebijakan penyeimbang dari pemerintah, industri persepatuan nasional terancam kehilangan momentum pertumbuhannya karena harus berjibaku hanya untuk sekadar bertahan hidup dari gempuran biaya produksi," ujar dia.
Mengurangi beban APBN
Menanggapi kenaikan BBM, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi ini merupakan langkah tepat yang diambil oleh pemerintah, meskipun menurutnya harusnya dilakukan lebih awal. Di satu sisi, jumlah konsumen BBM nonsubsidi juga tidak terlalu besar dan dikategorikan sebagai masyarakat dengan kemampuan daya beli yang kuat.
“Kebijakan itu dinilai sangat tepat lantaran dapat mengurangi beban APBN untuk membayar kompensasi akibat Pertamina harus menjual BBM di bawah harga keekonomian. Kenaikan harga BBM nonsubsidi kali ini cukup tinggi diperkirakan tidak akan menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli secara signifikan,” ucap Fahmy.
Stabilnya harga BBM Pertamax dan Pertamax Green juga merupakan hal yang positif menurutnya, lantaran konsumen dari kedua jenis BBM tersebut lebih besar ketimbang yang nonsubsidi.
Tria Dianti
Jika ke depan harga BBM Pertamax dan Pertamax Green dinaikkan tetapi harga BBM Pertalite tidak, kemungkinan besar menurutnya akan terjadi migrasi konsumen secara besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite, yang mana pada akhirnya membengkakkan subsidi BBM pemerintah.
“Pemerintah juga memberikan jaminan bahwa BBM subsidi, Pertalite, dan Solar, tidak akan dinaikkan hingga akhir tahun 2026. Jaminan tersebut memang memberikan kepastian bagi konsumen dalam jangka panjang sehingga dapat mencegah panic buying,” jelasnya.
Di satu sisi, janji pemerintah tersebut dinilai sangat berisiko mengecewakan konsumen apabila harga BBM lainnya malah naik sebelum waktu yang dijanjikan.
“Eskalasi perang Timur Tengah tidak dapat diprediksikan kapan berakhir. Jaminan itu akan lebih efektif kalau pemerintah menggunakan tolok ukur harga minyak dunia ketimbang indikator waktu dalam memutuskan kenaikan harga BBM subsidi,” tutupnya.
Sangat memberatkan
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyebut langkah kenaikan BBM sangat mendadak dan tanpa sosialisasi sehingga memberatkan rakyat.
“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
“Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba hari ini harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi,” imbuh Mufti.
Ia sebelumnya berhadap agar pemerintah tidak memberi harapan palsu kepada masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM. Hal ini karena keadaan ekonomi yang dinilai tidak baik-baik saja.
Ia menilai, meskipun yang dinaikkan merupakan harga BBM nonsubsidi yang biasanya digunakan kalangan menengah ke atas, kata Mufti, namun dampaknya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Termasuk masyarakat dengan tingkat ekonomi bawah.
Mufti memandang, kenaikan harga BBM sekarang tak lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Sebab kondisi memaksa masyarakat yang seharusnya berhak memperoleh BBM subsidi terpaksa membeli BBM nonsubsidi yang kini harganya meroket.
Belum lagi, fakta sulitnya BBM subsidi ditemukan di sejumlah daerah juga terjadi usai Pemerintah memberi kebijakan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi. Ini dinilai sebagai hal yang bertolak belakang.
“Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi. Di banyak daerah, rakyat harus antre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok BBM subsidi habis. Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” imbuhnya.
