Harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Maret 2026 ditetapkan sebesar USD102,26 per barel di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Angka tersebut naik hampir dua kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya di level USD68,79 per barel. Untuk menjaga kepastian pasokan energi, Indonesia disarankan lanjutkan strategi diversifikasi impor energi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya MIneral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan, kenaikan harga ICP sejalan dengan tren harga minyak mentah utama dunia yang juga mengalami peningkatan tajam.
"Situasi geopolitik yang memanas menyebabkan ketidakpastian pasokan global, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga minyak mentah secara signifikan," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/04/2026).
Laode menjelaskan kenaikan harga minyak mentah global dipicu oleh eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, yang berdampak langsung terhadap pasokan energi dunia. Salah satu faktor utama adalah terganggunya jalur distribusi energi global, termasuk sempat adanya penghentian pelayaran melalui Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
Dinamika konflik global, sambungnya, sempat menimbulkan tekanan pada produksi dan distribusi energi di sejumlah kawasan, termasuk gangguan pada LNG di Qatar, operasional kilang di Arab Saudi, serta penurunan produksi di beberapa negara dan terdampaknya fasilitas strategis.
Karenanya, pemerintah terus mencermati perkembangan global dan menyiapkan langkah mitigasi yang diperlukan guna memperkuat ketahanan energi nasional, termasuk mencari beragam sumber pasokan alternatif.
"Melalui langkah antisipatif dan pemantauan yang berkelanjutan, pemerintah tetap memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga dan stabil," tegas Laode.
Ketegangan di Selat Hormuz belum juga mereda
Ketegangan geopolitik memang belum juga mereda, termasuk di Selat Hormuz. Dalam perkembangan terbaru, Iran kembali mengisyaratkan kemungkinan menutup Selat Hormuz setelah sebelumnya sempat membuka jalur pelayaran tersebut.
Melansir Aljazeera, keputusan Iran tersebut merupakanrespons atas berlanjutnya blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan bahwa kendali atas Selat Hormuz kini berada “di bawah pengelolaan dan pengawasan ketat angkatan bersenjata”.
“Selama Amerika Serikat belum memulihkan kebebasan penuh navigasi bagi kapal-kapal yang berangkat dari Iran menuju tujuan mereka dan kembali lagi, status Selat Hormuz akan tetap dikendalikan ketat dan dalam kondisi sebelumnya,” bunyi pernyataan tersebut.
Situasi tersebut membuat pasar energi global kembali diliputi ketidakpastian. Kekhawatiran terhadap terganggunya pasokan minyak dunia pun mendorong harga minyak tetap berada pada level tinggi.
Harga BBM oktan tinggi naik, BBM Subsidi dan Pertamax tetap
Dampak kenaikan harga minyak global tersebut mulai tercermin di dalam negeri. PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut dilakukan pada sejumlah produk, seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Mengutip laman resmi Pertamina, harga Pertamax Turbo per 18 April naik ke Rp19.400 per liter, dari sebelumnya Rp13.100 per liter. Sementara Pertamina Dex naik dari Rp14.500 per liter ke Rp23.900 per liter dan Dexlite naik ke Rp23.600 per liter dari Rp14.200 per liter.
Namun, Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga BBM subsidi.
Pertamina menegaskan akan menjaga pasokan energi nasional, di tengah dinamika geopolitik global dan konflik Timur Tengah yang masih terjadi.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan pihaknya mendorong optimalisasi produksi dalam negeri, sekaligus diversifikasi sumber energi dari berbagai wilayah, sehingga mampu memenuhi kecukupan energi bagi masyarakat.
“Pertamina terus memantau perkembangan global dan melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan energi di Tanah Air. Melalui strategi optimalisasi produksi serta diversifikasi, saat ini pasokan energi secara nasional berada dalam kondisi aman, dan operasional berjalan lancar,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Baron mengatakan kelancaran distribusi salah satunya melalui pengelolaan BBM dan LPG di Integrated Terminal Jakarta (ITJ) yang merupakan penyangga utama distribusi BBM dan LPG di wilayah DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah. ITJ terdiri dari Fuel Terminal Plumpang, Fuel Terminal Tanjung Priok dan LPG Terminal Tanjung Priok. Selain itu, dilengkapi dengan Jetty PMG, atau dermaga khusus untuk kapal pengangkut bahan cair atau petrokimia.
Sebagian besar pasokan BBM dan LPG untuk Integrated Terminal Jakarta berasal dari kilang milik Pertamina yakni Refinery Unit Balongan dan Refinery Unit Cilacap.
Baron mengatakan hingga saat ini Pertamina juga berupaya mendukung kestabilan ekonomi dengan menjaga harga BBM di dalam negeri. Seluruh infrastruktur logistik dan rantai pasok dipastikan dalam kondisi optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun, Pertamina tetap mengimbau masyarakat untuk membantu menjaga ketersediaan energi di tengah kondisi geopolitik saat ini.
"Kita perlu memulai perilaku bijak energi saat ini. Dari lingkungan sekitar, kita membiasakan penggunaan energi sesuai keperluan de keberlanjutan di masa depan," jelasnya.
Diversifikasi negara impor
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti menilai lonjakan ICP hingga USD102 per barel belum menimbulkan ancaman langsung terhadap pasokan energi nasional. Namun demikian, kondisi tersebut tetap memerlukan langkah antisipatif.
"Indonesia harus menjaga impor crude oil dan BBM sekarang untuk mengurangi ketidak pastian saat musim panas, dimana demand for oil itu naik lebih tinggi," katanya pada SUAR.
Baca juga:

Oleh sebab itu, ia menilai Indonesia perlu melakukan diversifikasi negara pemasok guna mengurangi ketergantungan terhadap kawasan Timur Tengah, khususnya jalur distribusi yang melewati Selat Hormuz.
Ia juga menilai negosiasi dengan Iran untuk mengeluarkan kapal tanker Indonesia harus lebih serius. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat lobi diplomatik melalui Kementerian Luar Negeri sebagai koordinator utama, guna mempercepat kepastian kerja sama teknis maupun kontrak pasokan energi. Hal ini untuk menjaga momentum sebelum musim panas dimana AS akan kerepotan dengan inflasi yang tinggi.
"Sehingga ketika diplomasi diawal ini bisa cepat, minimal kita sudah punya kepastian kerjasama teknis atau sejenisnya," katanya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk terus menjajaki kerja sama dengan Rusia guna memperoleh harga minyak yang lebih kompetitif dibandingkan harga pasar internasional. Menurutnya, tahap negosiasi saat ini menjadi krusial karena harga impor minyak harus bisa ditetapkan untuk membantu ketika alokasi fiskal di APBN-P atau anggaran tahun depan.
Terkait ancaman penutupan Selat Hormuz, Yayan memperkirakan sekitar 18 hingga 21 persen pasokan energi Indonesia berpotensi terdampak, terutama untuk BBM. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah segera melakukan pengalihan impor dari jalur alternatif, termasuk melalui Singapura sebagai hub perdagangan energi regional.
Meski demikian, Yayan memperkirakan harga minyak dunia berpotensi turun jika eskalasi konflik mereda dalam beberapa bulan ke depan. Ia memperkirakan harga minyak dapat berada di kisaran USD80 hingga USD90 dolar AS per barel dalam dua hingga tiga bulan setelah konflik mereda, kemudian turun ke level USD70 hingga USD80 per barel pada akhir tahun hingga awal 2027.
Untuk memperkuat ketahanan energi nasional, Yayan menilai pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan jaring pengaman sosial, termasuk subsidi energi, serta melakukan penghematan anggaran dan relokasi fiskal.
"Pemerintah perlu melakukan menjaga daya beli masyarakat dengan social safety net (subsidi energi) dan austerity (penghematan), relokasi fiskal, efektivias dan kualitas government spending, serta menjaga erekonomian domestik agar domestic demand tetap bertahan," katanya.