Pemerintah tengah mendorong percepatan dan penguatan industri motor listrik nasional melalui pemberian insentif. Hal ini dilakukan guna mendorong produksi dari industri dan adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat di dalam negeri. Pelaku industri pun memiliki strategi guna mencegah terjadinya oversupply dan memastikan produk berhasil diserap masyarakat.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi meluncurkan motor listrik nasional (molinas) sebagai upaya untuk memperkuat industri, teknologi, ketahanan energi, dan nilai tambah nasional di Fasilitas Produksi ALVA, Kabupaten Bekasi, pada Kamis (13/08/2026).
Pemerintah pun akan memberikan insentif bagi para pelaku industri motor listrik yang mampu memproduksi satu juta motor listrik dari dalam negeri. Kebijakan insentif yang diberikan ini bertujuan untuk menurunkan biaya kendaraan, menekan angka konsumsi bahan bakar impor, serta mendorong pertumbuhan industri motor listrik nasional bersama dengan ekosistemnya.
Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya menyambut baik adanya peluncuran motor listrik nasional tersebut dan kebijakan insentif yang tengah dirancang oleh pemerintah. Pelaku industri juga melakukan penyesuaian terhadap kapasitas produksinya mengikuti perkembangan yang ada.
“Masing-masing pelaku industri memiliki strategi ke depan, karena kan mereka melihat sekarang dunia dan lingkungan sedang berubah, kalau kemudian dorongan dari setiap negara untuk kepada energi yang lebih bersih, pasti semangat semua negara tidak hanya Indonesia pasti akan ke arah sana,” kata Budi, Minggu (16/08/2026).
Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, saat ini terdapat 69 perusahaan di industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua dan roda tiga, dengan total kapasitas produksinya mencapai 2,511 juta unit per tahun dan nilai investasi sekitar Rp1,2 triliun.
Sementara, kinerja pasar sepeda motor listrik di dalam negeri sendiri masih bergantung pada kebijakan dari pemerintah. Pada tahun 2022, penjualan sepeda motor listrik berada di angka 17.198 unit, dan mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 62.409 unit, tahun 2024 sebanyak 77.078 unit, dan menurun pada tahun 2025 menjadi 55.059 unit.
“Jadi kalau dihitung dengan 2,5 juta, adalah kapasitas maksimal kalau kemudian market-nya merespons positif. Tapi respons market kan sangat banyak pengaruhnya, dari aspek ekonomi, geopolitik, kebijakan pemerintah, jadi kadang tinggi kadang menurun,” jelasnya.
Jika terjadi oversupply, kerugian finansial bagi pabrik akibat penumpukan stok, perang harga, hingga penurunan nilai jual kembali pun berisiko terjadi. Oleh karena itu, pelaku industri sepeda motor listrik nasional terus mencermati dinamika pasar termasuk daya beli dan kebutuhan masyarakat, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kapasitas produksi dan strategi penjualannya. Dengan demikian, produk yang diproduksi pun dapat terserap secara optimal oleh masyarakat.
“Jadi yang ada adalah kapasitas maksimal terpasan kalau kemudian industri itu berjalan bagus. Nah untuk mengikuti supaya terjadi efisiensi dan lain sebagainya kan ada penyesuaian dari industri, sesuai dengan daya beli dan dinamika yang ada,” lanjut Budi.
Selain memberikan insentif kepada industri, pemerintah juga berupaya untuk mendorong tingkat penggunaan motor listrik di tingkat masyarakat, dengan cara menurunkan bunga cicilan dan uang muka atau down payment (DP).
Budi menilai, kebijakan ini memberikan keuntungan untuk pemerintah, industri, dan juga masyarakat. Bagi pemerintah, insentif ini dalam jangka panjang dapat mendorong efisiensi penggunaan BBM, mengurangi beban subsidi, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap energi bersih dan lingkungan. Sementara bagi masyarakat, harga pembelian yang lebih terjangkau serta biaya operasional yang lebih rendah pun memberikan efisiensi.
“Kalau untuk industri pasti diuntungkan, begitu ada subsidi, yang tadinya bisa menjual 10 unit mungkin sekarang menjadi 15 unit, jadi perputaran uang di perusahaan semakin bagus dan efeknya berputar ke ekonomi, tambahan kapasitas produksi, bertambahnya lapangan kerja, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Janji insetif
Sebagaimana diketahui, kabar peluncuran molinas dan pemberian insentif ini datang dari Presiden Prabowo Subianto pada beberapa waktu yang lalu. Prabowo berjanji akan memberikan insentif bagi pelaku industri yang bisa memproduksi motor listrik dalam negeri.
“Kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa memproduksi satu juta motor listrik di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Setiap Motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah tiga kemenangan sekaligus: penghematan bagi keluarga, pengurangan impor energi, dan pekerjaan bagi anak bangsa,” ucap Prabowo dalam Pidato Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (14/08/2026).
Demi motor listrik yang diproduksi dalam negeri tersebut terserap oleh masyarakat, pemerintah juga menyiapkan skema tukar tambah agar masyarakat pengguna motor konvensional berbasis internal combustion engine (ICE) dapat beralih ke motor listrik demi mendorong transisi menuju penggunaan energi baru terbarukan (EBT).
“Kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah motor yang lama dapat motor baru ya tambah dikit lah,” ujarnya.
Prabowo mengklaim, penggunaan motor listrik oleh masyarakat ini memberikan manfaat dari sisi efisiensi biaya operasional kendaraan. Dengan konsumsi energi listrik yang relatif lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar minyak (BBM), hal ini dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan secara harian oleh pengguna kendaraan.
Maka dari itu, motor listrik ini juga memberikan penghematan dalam hal biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, tidak hanya sebagai opsi pilihan transportasi yang lebih ramah terhadap lingkungan.
“Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50% pengeluaran kalian untuk sehari-hari (biaya bahan bakar), bahkan bisa sampai 70%,” ungkapnya.
CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya juga tengah menyiapkan skema pembiayaan yang terjangkau untuk pembelian molinas ini, agar tingkat adopsi penggunaan motor listrik di masyarakat semakin meningkat demi mengurangi ketergantungan terhadap BBM.
“Tentunya kami pun di dalam Danantara, kami juga sudah berbicara dengan seluruh perbankan dan juga seluruh institusi finansial di bawah Danantara, bahwa kita siap mendukung dari perbankan kami untuk memberikan pendanaan dengan suku bunga lebih rendah, jangka waktu lebih panjang,” jelas Rosan, Kamis (13/08/2026).
Selain memberikan insentif kepada industri, pemerintah berupaya untuk mendorong tingkat penggunaan motor listrik di tingkat masyarakat, dengan cara menurunkan bunga cicilan dan uang muka atau down payment (DP).
“Kita akan coba reduce (DP), bahkan akan kita coba hilangkan, sehingga minat masyarakat untuk membeli motor listrik ini bisa berjalan dengan cepat, dengan baik, dan kami mempunyai kemampuan untuk mengakselerasi produksi dari motor listrik nasional yang ada di Indonesia ini,” tegasnya.
Saat ini, pemerintah mencatat ada sekitar 140 juta motor konvensional di Indonesia, jumlah pembelian motor baru setiap tahunnya pun mencapai 6 hingga 7 juta unit. Namun di sisi lain, jumlah masyarakat yang membeli motor listrik masih sangat kecil yakni sekitar 1%. Program konversi ke penggunaan motor listrik ini pun memegang peranan penting sehingga membuat potensi pasar dari motor listrik di dalam negeri ini sangat besar.
“Kalau kami lihat, ini potensi ke depannya, upside-nya ini bisa secara eksponensial dan oleh sebab itu kami melihat juga market size-nya kurang lebih sampai USD 170 miliar,” ungkap Rosan.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, perkembangan pesat juga dirasakan oleh industri perakitan kendaraan listrik nasional. Selain dari 69 perusahaan KBLBB roda dua dan tiga, ada pula 14 perusahaan kendaraan roda empat listrik dengan kapasitas produksi mencapai 409.860 unit per tahun, serta 10 perusahaan kendaraan komersial dengan kapasitas 7.500 unit per tahun.
“Besarnya kapasitas produksi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki fondasi manufaktur yang sangat memadai. Tantangan kita berikutnya adalah memastikan pasar tumbuh secara berkelanjutan, utilisasi kapasitas produksi meningkat, dan pada saat yang sama struktur industri semakin dalam penggunaan komponen buatan dalam negeri,” kata Agus.
Adapun total populasi kendaraan listrik di Indonesia pada April 2026 telah tercatat sebanyak 468.231 unit, dengan mayoritas sebesar 242.909 unit merupakan kendaraan listrik roda dua dan sisanya kendaraan roda empat penumpang. Selama periode 2020-2025, populasi KBLBB nasional mencatat pertumbuhan eksponensial dengan compound annual growth rate (CAGR) lebih dari 150%, di mana kendaraan roda dua dan empat menjadi penggerak utama dari pertumbuhan tersebut.
“Kita ingin setiap peningkatan penggunaan kendaraan listrik memberikan multiplier effect sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional. Artinya, semakin banyak kendaraan listrik digunakan masyarakat, semakin besar pula komponen yang diproduksi di Indonesia, investasi yang masuk, teknologi yang kita kuasai, serta aktivitas industri yang tumbuh di dalam negeri,” ujarnya.
Baca juga:
Mukhlison Widodo
Dari data kinerja pasar sepeda motor listrik, menunjukkan bahwa kebijakan ataupun program pemerintah sangat membantu mendorong penjualan. Secara kumulatif, sudah ada 74.073 unit yang mendapatkan bantuan pembelian dari pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, insentif yang diberikan pemerintah terhadap kendaraan listrik ini arahnya sudah tepat, apalagi ketika Indonesia tengah dibayang-bayangi tekanan harga minyak, pelemahan nilai tukar rupiah, dan beban subsidi energi yang semakin sensitif terhadap gejolak global. Meski demikian, ia mengingatkan, karena kendaraan ini termasuk motor merupakan barang bernilai besar, keputusan pembelian pun sangat dipengaruhi oleh harga, cicilan, maupun ketersediaan infrastruktur pengisian daya.
“Berdasarkan beberapa survei di lapangan, masih terdapat keraguan masyarakat terhadap motor dan mobil listrik, termasuk soal keandalan teknologi, merek, dan ketersediaan pengisian daya cepat. Jadi, subsidi harga memang penting, tetapi tidak cukup jika tidak dibarengi edukasi pasar, pembiayaan murah, jaminan baterai, layanan purna jual, dan infrastruktur pengisian atau penukaran baterai yang mudah dijangkau,” jelas Josua.
Insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk kendaraan listrik sendiri disebut masih relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan tekanan subsidi maupun kompensasi energi ketika harga minyak dunia melonjak. Oleh karena itu, manfaatnya lebih tepat untuk dilihat secara jangka panjang.
“Secara fiskal, subsidi kendaraan listrik bisa dipandang sebagai biaya kecil untuk mengurangi kerentanan energi dalam jangka panjang,” tegasnya.
Jika dibandingkan dengan mobil listrik, ekosistem kendaraan motor listrik menurut Josua lebih siap, mengingat ada 69 perusahaan kendaraan listrik roda dua dan roda tiga yang memiliki kapasitas produksi mencapai hingga 2,5 juta unit per tahunnya.
“Artinya, dari sisi motor listrik, kapasitas domestik relatif lebih siap,” ujarnya.
