Hubungan Indonesia dengan Korea Selatan kini memasuki level baru. Dua negara baru saja meningkatkan status hubungan bilateral menjadi Special Comprehensive Strategic Partnership yang menjanjikan ragam kerjasama.
Dengan kerangka hubungan diplomasi yang baru ini, hubungan kerjasama pun lebih dari sekadar formalitas diplomatik. Karena meluas ke arah kerja sama people-to-people hingga sektor industri strategis. Syaratnya, relasi dua negara perlu diarahkan pada motif saling melengkapi, dan bukan berkompetisi satu sama lain.
Peningkatan status hubungan ini dikukuhkan dalam pertemuan puncak Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Lee Jae-myung pada 13 April 2026 lalu. Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Yoon Soon-gu ada banyak pemicu kolaborasi ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan menjadi landasan posisi Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki status Special Comprehensive Strategic Partnership dengan Korea Selatan.
"Kemitraan ini dibutuhkan untuk mendorong pasar terbuka, stabilitas, dan perlindungan atas otonomi strategis masing-masing," ucap Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Yoon Soon-gu saat membuka seminar daring yang digelar The Center for Strategic and International Studies (CSIS) bertajuk "Delivering Next Phase of Indonesia-Korea Relations After the 2026 Prabowo-Lee Summit di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Meski rangkaian komitmen politik berhasil dicapai, termasuk 16 nota kesepahaman pengembangan industri, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan 2017-2019 itu menekankan mesin utama penguatan hubungan dua negara adalah interkoneksi people-to-people. Penguatan di bidang ini sama pentingnya dengan mendorong peningkatan aliran investasi dan transfer teknologi.
Ia pun mendorong lebih banyak lagi mahasiwa Indoneia belajar di Seoul, seperti juga lebih banyak mahasiswa Korea menuntut ilmu di Jakarta. "Kita perlu membuka jalur pertukaran pemuda, ilmuwan, seniman, juga pengusaha. Dengan ini, implementasi komitmen politik yang sangat ambisius dapat dipercepat dan menghasilkan manfaat nyata yang dapat dinikmati kedua negara," tegas Dubes Yoon.
Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri Arifianto Sofiyanto menambahkan, selain memperkokoh relasi di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik, peningkatan status bilateral Indonesia dan Korea Selatan mencerminkan kebutuhan masing-masing untuk mempercepat energi terbarukan, baterai EV, ekonomi digital, data center, hingga industri bahari kelas berat, seperti galangan kapal.
Dalam kerangka hubungan kerjasama ini, menurutnya, komitmen saja tidaklah cukup. Tantangan utama bagi Indonesia adalah mempersiapkan rencana implementasi yang jelas dan rekomendasi praktis,
"Diikuti kiat menyelesaikan hambatan regulasi, mendorong kesiapan industri, dan memetakan perluasan kerja sama di luar isu ekonomi, termasuk pertahanan dan agenda keamanan kawasan," tuturnya.
Mewakili Kementerian Luar Negeri, Arifianto menyatakan pihaknya siap memfasilitasi tindak lanjut komitmen kemitraan strategis komprehensif khusus antara RI dan Korea Selatan melalui dialog keamanan energi, keamanan maritim, hingga pertemuan tingkat tinggi dalam pertukaran sumber daya ke depan.
"Salah satu kunci dalam kerja sama Indonesia dan Korea Selatan adalah kerja sama maritim. Harapan kami, kedua negara setuju agar dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif khusus yang telah disepakati, agenda keamanan maritim dapat diarusutamakan dalam arsitektur hubungan bilateral yang akan datang," ujat Arifianto.
Bangkitkan ekosistem industri dengan efisiensi
Menghadapi ketidakpastian yang semakin tinggi, Guru Besar Sekolah Pascasarjana Yonsei University, Ko Young Kyung menggarisbawahi paradoks yang selama ini terjadi di dua negara. Dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, Indonesia baru mulai serius menggarap kembali industri strategisnya di tengah gejolak geopolitik yang meninggi baru-baru ini
Pengalaman itu, Ko menilai, berbeda dengan situasi Korea Selatan yang menjaga industri strategis sejak dihantam Krisis Minyak 1970-an. Di bawah arahan Presiden Park Chung-hee waktu itu, Negeri Ginseng mencurahkan segenap tenaga mengejar teknologi pemurnian minyak bumi, memacu industri petrokimia, hingga galangan kapal. Industri hilir itu dipilih karena Korea menyadari tidak memiliki sumber daya alam yang memadai untuk membangun industri hulu.
"Karena kami sudah mengenal situasi krisis energi seperti hari-hari ini selama 50 tahun terakhir, kejutan geopolitik hanya mempertegas posisi industri strategis pada sisi akumulasi kapabilitas, bukan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Indonesia dan Korea sama-sama terkejut, tetapi fase industrilah yang menentukan kecenderungan respons masing-masing," ucapnya.
Betapapun industri hilir migas Korea Selatan telah berlari lebih jauh, Ko tidak menafikan bahwa situasi kian menantang. Industri pemurnian minyak bumi Korea terancam mundur karena tenaga muda terdidik lebih mengejar AI boom. Sebaliknya, Indonesia yang memiliki 70 juta pekerja muda berkepentingan mengejar kedaulatan sumber daya melalui hilirisasi yang bergerak bersama dinamika rantai pasok global.
"Dalam situasi ini, pengembangan industri terjadi dalam isolasi. Padahal, kebijakan industrial yang terhubung perlu menjembatani keunggulan kedua negara dalam membangun ekosistem, meningkatkan kompetensi SDM lokal tanpa perlu terputus dari rantai pasok, serta membuka ruang partisipasi swasta secara aktif," tegasnya.
Menghadapi situasi itu, Ko mengingatkan Indonesia dan Korea Selatan terhubung dalam satu rantai pasok sehingga mesti saling melengkapi. Indonesia memiliki materi dasar dan tengah mempersiapkan industri hilir, sementara Korea Selatan membawa teknologi siap transfer, kiat mengakumulasi nilai tambah, serta strategi menjaga agar nilai tambah tidak keluar dari yurisdiksi negara.
Kunci keberhasilan Korea dalam membangkitkan ekosistem industri strategis adalah memastikan akumulasi kapabilitas terjadi di satu negara. Ko mengambil contoh filosofi perusahaan galangan kapal HD Hyundai yang memulai industri berat itu dari nol pada awal 1970-an, hingga kini menjadi pemain nomor wahid dalam industri galangan kapal seluruh dunia.
Kebijakan industrial yang lebih terpadu, Ko menekankan, dicirikan desain kebijakan yang lebih efisien. Contohnya, dalam industri kendaraan listrik, pengusaha Korea Selatan menyadari semua bahan ada di Indonesia, tetapi mereka memilih di Malaysia karena efisiensi yang terbukti.
"Akumulasi kapabilitas memungkinkan hilirisasi memiliki tujuan, bukan sekadar praktik substitusi ekspor barang mentah. Indonesia memiliki bahan mentah, tetapi Korea lebih dulu memiliki pengalaman membangun industri tanpa sumber daya. Internalisasi teknologi, upgrading SDM, dan modal jangka panjang adalah inti hilirisasi yang sesungguhnya," tegas Ko.
Menginspirasi Indonesia
Mengamini penjelasan Ko, Wakil Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Parlindungan Purba menilai, koridor hubungan bilateral komplementer tidak hanya menjamin kualitas relasi bilateral Indonesia dan Korea Selatan dalam jangka panjang, tetapi juga menginspirasi Indonesia untuk mengambil budaya efisiensi ppali-ppali (빨리-빨리) khas Korea.
Saling melengkapi juga akan menguatkan nilai strategis Indonesia yang sudah memiliki pasar, angkatan kerja muda, serta lokasi strategis di Indo-Pasifik. "Setiap hari ada 3 penerbangan antara Jakarta dan Seoul. Karenanya, diversifikasi akses industri Korea menjadi kesempatan yang sangat baik bagi Indonesia," katanya.
Dengan inisiasi kerja sama yang sudah terencana dengan sangat baik, Parlindungan mengharapkan agar implementasi kemitraan bilateral jangan sampai terbengkalai. Ia mengingatkan, seperti halnya investor dari negara-negara lain, korporasi Korea yang hendak menanamkan modal masih harus berurusan dengan kompleksitas iklim berusaha di Tanah Air.
Regulasi tumpang tindih, persetujuan bertingkat-tingkat, dan hubungan dengan pemerintah daerah masih perlu dibenahi. Hambatan birokratik ini perlu dicairkan lewat komunikasi yang terbuka.
"Kuncinya, memanfaatkan relasi people-to-people yang kini di puncak, agar momentum tidak berlalu begitu saja," tegas Parlindungan.
Mantan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) 2014-2019 itu mengingatkan, ketika investor mancanegara sudah tertarik menanamkan modal, maka pelaku usaha dalam negeri perlu menjadi mitra lokal yang membantu pelaku industri strategis Korea Selatan menavigasi tantangan. Keberhasilan komitmen strategis, tegasnya, ada pada implementasi institutional, bukan hanya sorotan diplomatis dan seremonial
"Kesempatan dan pasar di Indonesia masih sangat amat terbuka. Anda bisa menghubungi Menteri Investasi dan dia akan mencarikan waktu untuk Anda. Itu karena kami sadar sekarang sudah tiba waktunya untuk bertindak, bukan lagi memoles-moles rencana yang sudah disusun sangat lengkap dan terarah," tegas Parlindungan.
