Ekonomi Bertumbuh Tapi Tidak Terasa

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2026 mencapai 5,47% lebih tinggi ketimbang triwulan II-2026 yang sebesar 5,29%. Dari aspek lapangan usaha ditopang industri pengolahan, sementara dari aspek belanja ditopang oleh belanja pemerintah. Kendati demikian, pertumbuhan ini seakan tidak terasa secara nyata di lapangan.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi di triwulan III-2026 ditopang oleh lapangan usaha industri pengolahan yang bertumbuh 5,87% atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan industri pengolahan di triwulan III-2026 ini juga lebih tinggi ketimbang pada triwulan sebelumnya yang sebesar 4,52%.

Dampaknya, kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB) pada triwulan III-2026 mencapai 19,22%. Ini juga lebih tinggi ketimbang triwulan sebelumnya yang sebesar 18,5%.

Dalam jumpa pers, Kamis (5/11/2026) di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Mohammad Edy Mahmud menjelaskan, industri Pengolahan tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Salah satunya ditopang oleh sektor industri pengolahan makanan dan minuman tumbuh 7,09% didukung oleh meningkatnya ekspor Crude Palm Kernel Oil (CPKO) dan turunan CPO serta peningkatan pemanfaatan CPO di dalam negeri untuk produksi biodiesel.

Selain itu, Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional tumbuh 8,10% didorong oleh peningkatan produksi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) seiring berlakunya mandatori biodiesel B50 sejak 1 Juli 2026, serta peningkatan produksi pupuk menjelang musim tanam. Industri Logam Dasar tumbuh 9,94% didorong oleh peningkatan ekspor logam dasar bukan besi dan baja seperti katoda tembaga, nickel matte, dan aluminium.

Pertumbuhan industri manufaktur ini sejalan dengan Prompt Manufacturing Index yang dirilis Bank Indonesia (BI). Kinerja industri pengolahan pada triwulan III 2026 meningkat dan tetap berada pada fase ekspansi yakni pada level 52,28%, lebih tinggi dibandingkan realisasi pada triwulan sebelumnya sebesar 51,43%. Indeks di atas 50 mengindikasikan ekspansi dan indeks di bawah 50 mengindikasikan kontraksi.

Berdasarkan komponen pembentuknya, komponen Volume Persediaan Barang Jadi, Volume Produksi, dan Volume Total Pesanan tercatat meningkat dan berada pada fase ekspansi. 

Pertumbuhan industri pengolahan ini cukup berbeda dengan Purchasing Managers Index yang dirilis oleh S&P Global pada triwulan III-2026 dimana pada Juli, Agustus, September indeks berada pada level 50,2; 49,8; dan 52,4.

Masih dari aspek lapangan usaha, sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada triwulan III-2026 dicatat oleh akomodasi & makan minum yang mencapai 11,22%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 10,6%. Akomodasi & makan minum berkontribusi sebesar 2,75% terhadap PDB pada triwulan III-2026.

Sedangkan dari aspek pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2026 ditopang oleh masih dominan ditopang oleh konsumsi masyarakat yang berkontribusi 51,97% terhadap PDB. Adapun pertumbuhan konsumsi masyarakat mencapai 5,04%.

Selain itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi berkontribusi sebesar 30,81% terhadap PDB. Pertumbuhan investasi pada triwulan ini mencapai 6,06%.

Bertumbuhnya investasi ini sejalan dengan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang mencatat capaian investasi triwulan III-2026 yang sebesar Rp528,7 triliun atau bertumbuh 7,6% secara tahunan.

Gabungan antara konsumsi masyarakat dan investasi mencapai 82,78% dari total PDB triwulan III-2026. (Pull out)

Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari aspek pengeluaran tercatat dari belanja pemerintah yang bertumbuh 8,95%. Adapun kontribusi belanja pemerintah mencapai 7,28% terhadap PDB.

“Komponen dengan pertumbuhan tinggi yaitu Konsumsi Pemerintah yang didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa,” ujar Edy.

Tingginya belanja pemerintah ini sejalan dengan paparan belanja negara seperti yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Sampai dengan akhir September 2026, total belanja negara mencapai Rp 2.061,3 triliun atau bertumbuh 29,6% year on year (YoY). Belanja negara ini telah terealisasi 65,4% dari total anggaran belanja 2026.

Dari aspek perdagangan internasional, surplus neraca perdagangan secara beruntun tiga bulan berturut pada periode Juli, Agustus, dan September juga turut meningkatkan kontribusi pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2026.

Neraca perdagangan pada Januari-September 2026 mencatat surplus sebesar USD10,61 miliar, dengan perkembangan pada September 2026 mencatat surplus USD3,36 miliar. 

Inflasi relatif terkendali

Di tengah perekonomian triwulan III-2026 lebih tinggi dibandingkan perkiraan, inflasi juga relatif terkendali. Pada September 2026 atau akhir dari triwulan III-2026 inflasi berada pada level 3,28%. Angka inflasi bahkan kian mereda pada Oktober 2026 yang berada pada level 3,23% pada Oktober 2026.

Komponen pembentuk inflasi pada Oktober 2026 terdiri dari inflasi inti yang memberi andil 1,64%, diatur pemerintah/administred price yang memberi andil 0,63%, dan harga bergejolak/volatile foods yang memberi andil 0,96%.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, inflasi tahun 2026 dan 2027 diprakirakan tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% ditopang oleh konsistensi kebijakan moneter dan kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan harga.

Selain itu, sinergi Pemerintah dan BI dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dengan memperkuat implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), turut menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasarannya.

Jaga momentum sektor manufaktur

Meski menunjukkan pemulihan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai penguatan indikator agregat belum tentu mencerminkan pemulihan yang merata di seluruh subsektor manufaktur. 

“Meski demikian, sejumlah subsektor seperti industri kayu, tembakau, serta kulit dan alas kaki masih menghadapi kontraksi. Artinya, perbaikan aktivitas manufaktur mulai dirasakan, tetapi intensitas pemulihannya berbeda-beda antarsektor, bergantung kondisi permintaan, struktur biaya, dan kapasitas operasional masing-masing,” ujar Shinta saat dihubungi, Kamis (5/11/2026).

Dalam hal ini, Survei Apindo juga menunjukkan bahwa berdasarkan situasi ekonomi saat ini, 67% responden masih wait and see dan belum berencana melakukan investasi baru dalam 12 bulan ke depan. Peningkatan pesanan memang mulai membuka peluang penambahan tenaga kerja maupun investasi, tetapi realisasinya tetap bergantung pada kepastian bahwa permintaan tersebut dapat dipertahankan. 

Di sisi lain, Shinta mengungkapkan, dunia usaha masih menghadapi tekanan dari harga bahan baku, energi, logistik, dan volatilitas nilai tukar yang memengaruhi efisiensi serta profitabilitas perusahaan. Selain itu, berbagai sektor industri di Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap bahan baku dan barang penolong impor. 

Akibatnya, pelemahan nilai tukar rupiah meningkatkan biaya pengadaan input produksi dalam mata uang asing dan menambah tekanan terhadap modal kerja perusahaan. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat biaya produksi tetap tinggi, sementara ruang untuk meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen relatif terbatas karena perusahaan juga harus menjaga daya saing harga dan daya beli masyarakat. 

Karena itu, sebagai sektor penopang utama pertumbuhan ekonomi, Shinta memandang pentingnya percepatan reformasi struktural yang mampu memperkuat kepastian berusaha dan meningkatkan daya saing sektor swasta. Tiga prioritas kebijakan paling dibutuhkan pelaku usaha adalah penyederhanaan perizinan (78%), penguatan kepastian hukum (66%), dan reformasi perpajakan (60%). 

“Selain itu, pemerintah perlu memperkuat efisiensi logistik dan konektivitas, memastikan ketersediaan energi dengan harga yang kompetitif, menjaga stabilitas nilai tukar, serta memperbaiki tata kelola impor dan memperkuat pasokan bahan baku dalam negeri,” katanya. 

Upaya menjaga daya beli masyarakat, memperluas akses pasar ekspor, dan menyediakan insentif yang tepat sasaran untuk modernisasi mesin serta peningkatan produktivitas juga perlu menjadi bagian dari agenda penguatan industri. Konsistensi kebijakan dan koordinasi antarkementerian/lembaga menjadi kunci agar perbaikan sungguh dirasakan oleh sektor riil.

“Keberhasilan pemulihan sektor swasta akan ditentukan permintaan yang semakin kuat, struktur biaya yang lebih kompetitif, serta dukungan kebijakan dan kepastian iklim usaha yang konsisten, sehingga dapat memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja berkualitas,” tukas Shinta.

Dorongan investasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, pertumbuhan ekonomi banyak ditopang oleh realisasi investasi.

Menyitir arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah menyiapkan kiat guna menjaga kontribusi PMTB di kisaran 30% PDB. Menurut Airlangga, kiat tersebut krusial guna menumbuhkan ekonomi lebih dari 5%. 

“Saat ini pemerintah sedang mendalami strategi terkait biaya logistik agar bisa diturunkan, supaya ICOR bisa ikut ditekan. Dengan PMTB dipertahankan 30% PDB dan ICOR bisa ditekan kurang dari 4%, maka pertumbuhan 7-7,5% bisa tercapai. Low hanging fruit saat ini adalah terus mendorong ekspor, menekan biaya logistik, dan menekan ICOR,” tutur Airlangga.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan, hingga akhir triwulan IV-2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran 5,4% (yoy) sesuai ketetapan APBN. Berbagai kucuran stimulus dan insentifpun telah disiapkan untuk menjaga momentum pertumbuhan hingga akhir tahun. 

“Capaian ini menunjukkan kebijakan pemerintah sudah on the right track dengan fundamenal kuat, investasi meningkat, dan dukungan kebijakan terarah akan terus dijalankan, meski masih terdapat berbagai macam tantangan yang perlu diselesaikan,” tutup Airlangga.

Tidak terasa

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky mengatakan, selama setahun terakhir, angka resmi pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai dipertanyakan oleh berbagai pihak. Keraguan ini muncul karena adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat dengan tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.

“Dengan demikian, manfaat dari pertumbuhan PDB mungkin tidak dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya, Kamis (5/11/2026).

Untuk mencerminkan kesenjangan ini, dengan menggunakan analogi aplikasi cuaca yang membedakan antara suhu aktual dan suhu yang dirasakan, pihaknya memperkenalkan dua jenis proyeksi pertumbuhan. Yang pertama merupakan proyeksi terhadap angka resmi pertumbuhan dan satunya lagi proyeksi "pertumbuhan yang dirasakan" oleh masyarakat.

Kami mengestimasi tingkat pertumbuhan PDB resmi untuk Triwulan-III 2026 sebesar 5,28% YoY (rentang estimasi 5,25%-5,30% YoY), sementara pertumbuhan yang dirasakan masyarakat adalah sebesar sebesar 4,74% y.o.y (rentang estimasi 4,72%-4,76% YoY).

Untuk keseluruhan tahun 2026 dan 2027, kami memproyeksikan pertumbuhan PDB resmi sebesar 5,39% YoY dan 5,25% YoY. Sebaliknya, tingkat pertumbuhan yang dirasakan oleh masyarakat diproyeksikan sebesar 4,77% YoY dengan kisaran: 4,75%–4,80% YoY pada tahun 2026 dan 4,90% YoY dengan kisaran 4,80% YoY – 5,00% YoY pada tahun 2027.

Lebih tinggi dari perkiraan

Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Permata Faisal Rachman menjelaskan, capain pertumbuhan triwulan III-2026 ini lebih tinggi dari perkiraan. Menurutnya, anomali ini tercermin pada komponen PDB selebihnya, yaitu perubahan inventori dan diskrepansi statistik.

Dalam perhitungan awal yang dilakukannya menunjukkan, perubahan inventori mencatat peningkatan paling signifikan, yang berpotensi mencerminkan penimbunan persediaan sebagai langkah antisipasi di tengah meningkatnya risiko gangguan pasokan energi dan pangan.

Secara kolektif, komponen-komponen ini menyumbang 0,54% terhadap pertumbuhan PDB, melonjak signifikan dari 0,29% pada kuartal II-2026. Secara kumulatif, pertumbuhan PDB selama 9 bulan pertama tahun 2026 mencapai 5,45% YoY, mengalami percepatan dari 5,01% yoy pada periode yang sama tahun lalu.

Menurutnya, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap relatif solid pada tahun 2026, tetapi meningkatnya ketidakpastian domestik dan eksternal dapat menahan laju ekspansi pada tahun 2027.

“Ekspansi ekonomi Indonesia pada tahun 2026 kemungkinan besar akan melampaui pencapaian tahun sebelumnya, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang kuat serta keterlibatan pemerintah yang lebih besar dalam menstimulasi aktivitas ekonomi (fiscal-led atau state-driven growth).”

Keputusan pemerintah untuk menyerap tingginya biaya energi global dengan mempertahankan subsidi BBM dan harga energi juga membantu melindungi daya beli rumah tangga dari lonjakan inflasi barang impor (imported inflation).

Kendati demikian, kebijakan ini harus dibayar dengan beban fiskal yang lebih besar. Meskipun memberikan pelegaan ekonomi jangka pendek, intervensi yang berkepanjangan secara bertahap dapat mengikis fleksibilitas fiskal dan membatasi kapasitas pemerintah dalam merespons gejolak (shocks) di masa depan. Oleh karena itu, tantangannya adalah bagaimana menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi domestik tanpa mengorbankan kesinambungan fiskal. Kami mengantisipasi adanya penurunan momentum pada kuartal IV-2026, meskipun pertumbuhan tahunan secara kuartalan diperkirakan tetap berada di atas 5%.

Permintaan domestik diperkirakan tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, mengingat sektor eksternal dihadapkan pada lingkungan yang kurang menguntungkan. Dinamika perdagangan global menjadi semakin terfragmentasi, di mana ketegangan perdagangan meluas melampaui hambatan tarif dan mengganggu rantai pasok serta arus perdagangan yang sudah mapan.

Hal ini, bersanding dengan ketidakstabilan geopolitik dan pemulihan ekonomi Tiongkok yang lambat, berpotensi menekan permintaan eksternal terhadap produk-produk Indonesia. Akibatnya, pertumbuhan ekspor kemungkinan akan kehilangan momentum, sementara impor diperkirakan tetap relatif kuat mencerminkan aktivitas konsumsi dan investasi domestik yang terus berjalan. Divergensi ini dapat semakin meningkatkan tekanan terhadap keseimbangan eksternal Indonesia.

Secara keseluruhan, pihaknya mempertahankan proyeksi pertumbuhan PDB tahun 2026 di kisaran 5,3–5,5%, dibandingkan dengan 5,11% pada tahun 2025. Menatap tahun 2027, kami memperkirakan pertumbuhan PDB akan sedikit melambat ke kisaran 5,2–5,3%.

Laju yang lebih lambat ini mencerminkan kombinasi dari ketidakpastian global yang persisten, kondisi moneter internasional yang relatif ketat, serta potensi dampak ekonomi dari El Niño. Di dalam negeri, ruang untuk stimulus fiskal lebih lanjut juga diperkirakan makin menyempit.

Setelah sangat bergantung pada intervensi pemerintah untuk membentengi ekonomi dari gejolak bertubi-tubi, kebijakan fiskal ke depan mungkin perlu lebih memprioritaskan ketahanan dan stabilitas ketimbang memberikan dorongan pertumbuhan tambahan. Konsekuensinya, upaya menjaga keberlanjutan pertumbuhan akan sangat bergantung pada investasi sektor swasta, peningkatan produktivitas, serta efektivitas reformasi struktural.

Skenario optimistis (upside scenario) dapat terwujud apabila ketegangan geopolitik mereda secara signifikan, kondisi perdagangan global membaik, dan reformasi struktural berhasil mentransformasi inisiatif yang dipimpin pemerintah menjadi partisipasi serta investasi sektor swasta yang lebih kuat.

Namun, perimbangan risiko saat ini masih cenderung mengarah ke bawah (downside risk). Jika kerentanan eksternal intensif dan fleksibilitas fiskal memburuk, pemerintah mungkin memiliki ruang yang semakin terbatas untuk mempertahankan langkah-langkah penopang pertumbuhannya. Sementara itu, tekanan berulang terhadap Rupiah dapat menuntut BI untuk semakin memperketat kondisi moneter, yang akan menjadi hambatan tambahan bagi aktivitas ekonomi domestik.