Bursa Efek Indonesia (BEI) bersiap memasuki babak kepemimpinan baru setelah nama Jeffrey Hendrik muncul sebagai Direktur Utama untuk periode 2026-2030. Susunan direksi baru tersebut disebut telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tinggal menunggu pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni 2026.
Berdasarkan dokumen yang beredar yang diterima pada Kamis (18/6/2026), Jeffrey Hendrik diproyeksikan menempati posisi tertinggi di bursa, menggantikan kepemimpinan yang akan berakhir pada periode sebelumnya. Selain posisi direktur utama, OJK juga menetapkan enam nama lain untuk mengisi jajaran direksi BEI selama empat tahun mendatang.
Penetapan calon direksi tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 16 Peraturan OJK Nomor 58/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek. Seluruh kandidat telah melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK.
Dalam jumpa pers di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (18/6/2026) usai menemui pimpinan DPR, Direktur Utama BEI terpilih Jeffrey Hendrik menyatakan jajaran direksi baru akan meneruskan agenda reformasi pasar modal yang telah dijalankan dalam empat bulan terakhir. Selain itu, BEI akan meningkatkan transparansi, integritas, dan tata kelola di seluruh aspek operasional bursa.
"Dapat kami laporkan bahwa tadi kami direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030 yang baru saja ditetapkan oleh OJK dan kemudian akan disahkan dalam rapat umum pemegang saham tanggal 29 Juni nanti," ucap Jeffrey.
Menurutnya, selain memperkuat tata kelola, BEI juga akan mendorong pendalaman pasar dari sisi permintaan maupun penawaran agar pasar modal Indonesia semakin berkembang.
"Komitmen kami untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia, serta terus melakukan pendalaman pasar baik dari sisi demand maupun dari sisi supply," kata Jeffrey.
Ia menambahkan, langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi pasar modal Indonesia dan meningkatkan daya saing BEI di tingkat global.
Formasi direksi
Selain Jeffrey Hendrik yang diproyeksikan menjadi Direktur Utama, susunan calon direksi BEI periode 2026-2030 mencakup Saidu Solihin sebagai Direktur Penilaian Perusahaan, Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Yulianto Aji Sadono sebagai Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan.
Kemudian ada Abdul Munim sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan, serta Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum.
Masuknya Saidu Solihin juga menandai pergantian pada posisi Direktur Penilaian Perusahaan yang selama ini diisi I Gede Nyoman Yetna. Posisi tersebut menjadi salah satu jabatan strategis karena berkaitan langsung dengan proses pencatatan saham dan aktivitas perusahaan yang ingin menghimpun dana melalui pasar modal.
Sesuai regulasi, setelah OJK menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, BEI wajib menyampaikan daftar nama kandidat beserta dokumen pendukung kepada seluruh pemegang saham paling lambat satu hari kerja setelah penetapan dilakukan. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar pemegang saham memiliki waktu mempelajari profil dan rekam jejak para calon sebelum pelaksanaan RUPS.
Meski nama-nama direksi baru telah muncul, pengangkatan mereka tetap harus memperoleh persetujuan dalam forum RUPS. Setelah disahkan, jajaran direksi baru akan bertanggung jawab mengelola operasional bursa, pengembangan pasar modal, pengawasan perdagangan, penguatan teknologi, hingga pengelolaan risiko selama periode 2026-2030.
Dalam dokumen yang beredar juga disebutkan bahwa OJK tetap memiliki kewenangan melakukan evaluasi terhadap anggota direksi yang telah menjabat.
“Bahwa sesuai Pasal 25 POJK 58/2016, OJK dapat melakukan evaluasi dan/atau memberhentikan anggota Direksi BEI antara lain jika tidak mempunyai komitmen dalam pengembangan Bursa Efek, dan/atau gagal dalam menjalankan tugasnya," tulis dokumen tersebut.
Lanjutkan pembenahan tata kelola pasar modal
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR telah melakukan koordinasi dan diskusi bersama OJK serta direksi baru BEI terkait langkah-langkah pembenahan tata kelola pasar modal ke depan. Menurut Dasco, salah satu fokus pembahasan adalah penguatan pengawasan oleh OJK serta peningkatan kualitas tata kelola di lingkungan bursa. "Kami barusan sudah melakukan koordinasi dan kemudian diskusi yang panjang bagaimana kemudian OJK yang baru dan direktur bursa yang baru untuk membenahi tata kelola bursa sehingga lebih baik ke depannya," kata Dasco. Ia menambahkan, DPR juga telah menyampaikan sejumlah masukan kepada OJK agar fungsi pengawasan terhadap pasar modal dapat berjalan lebih optimal. "Beberapa kesepakatan-kesepakatan tadi telah kami dapatkan titik temu untuk tata kelola bursa yang lebih baik ke depan," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan regulator telah menyelesaikan proses seleksi direksi BEI periode 2026-2030.
Dari empat paket calon yang diajukan kepada OJK dengan total 28 kandidat yang mengikuti uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test), regulator menetapkan tujuh direktur yang akan memimpin bursa pada periode mendatang.
Kiki menegaskan OJK meminta seluruh direksi yang terpilih untuk menjaga komitmen dalam mengembangkan pasar modal nasional dengan mengedepankan prinsip tata kelola dan integritas.
"Kita harapkan dan juga kita minta mereka untuk berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk pengembangan Bursa Efek ke depan, mengedepankan tata kelola dan melanjutkan reformasi integritas di pasar modal," kata Kiki, sapaanya.
Ia menilai keberlanjutan reformasi integritas menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor dan memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan bagi perekonomian nasional.
Masih fokus reformasi pasar modal
Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Sihar Manullang tidak berkomentar banyak terkait penetapan direksi BEI yang baru beredar. Menurutnya, perhatian bursa saat ini masih tertuju pada agenda reformasi pasar modal yang digulirkan pasca sorotan dari MSCI.
"Saat ini kami sedang fokus dalam agenda reformasi pasar modal," ujar Kristian di Main Hall BEI, Kamis (18/6/2026).
Sebagai bagian dari reformasi tersebut, BEI telah memperketat aturan transparansi kepemilikan saham. Perusahaan tercatat kini diwajibkan mengungkap informasi mengenai pemegang saham, afiliasi pengendali, pemilik manfaat (ultimate beneficial owner/UBO), serta pemegang saham dengan kepemilikan minimal 10%. Selain itu, regulator bersama Self Regulatory Organization (SRO) menurunkan ambang batas publikasi kepemilikan saham menjadi 1% guna meningkatkan keterbukaan informasi kepada investor. BEI juga memperbarui ketentuan free float atau porsi saham yang beredar di publik untuk meningkatkan likuiditas perdagangan. Langkah ini digadang-gadang dapat memperluas akses investor, memperkuat kualitas pasar, serta meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat global.
Aspirasi analisis
Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta, menilai pengumuman direksi baru BEI berpotensi menjadi sentimen positif jangka pendek karena memberikan kepastian struktural dan hukum setelah proses seleksi yang dilakukan OJK rampung.
"Kalau secara jangka pendek, yang penting pengumuman tersebut memberikan kepastian hukum dan struktural. Jadi ada soft keys yang memang seyogyanya direspons positif oleh para pelaku pasar karena proses seleksi di OJK akhirnya rampung," kata Nafan kepada SUAR.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Meski demikian, menurutnya pasar tidak hanya menilai sosok yang menduduki posisi strategis di bursa, tetapi juga kebijakan konkret yang akan dijalankan oleh kepemimpinan baru tersebut.
Nafan menilai peningkatan likuiditas pasar modal akan sangat bergantung pada penambahan instrumen investasi baru, peningkatan volume transaksi harian, serta regulasi yang mampu mendorong partisipasi investor domestik maupun institusi dalam negeri.
Tantangan lain yang dihadapi direksi baru adalah mengembalikan kepercayaan investor asing di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Investor asing, menurut dia, sangat memperhatikan aspek transparansi, penerapan good corporate governance (GCG), serta perlindungan terhadap investor minoritas.
Karena itu, direksi baru perlu menunjukkan komitmen melalui langkah nyata, mulai dari memperkuat pengawasan transaksi, menjaga stabilitas sistem perdagangan, hingga meningkatkan komunikasi dengan investor global.
"Optimisme proaktif dalam melakukan roadshow internasional, menjaga stabilitas sistem perdagangan, serta tegas dalam pengawasan transaksi akan menjadi sinyal positif bagi fund manager asing bahwa pasar modal Indonesia tetap kompetitif, aman, dan prospektif," ujarnya.
Dalam satu tahun pertama masa jabatan, Nafan menilai terdapat tiga target realistis yang perlu dicapai direksi baru. Pertama, memastikan keandalan infrastruktur teknologi perdagangan yang stabil, adaptif terhadap perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan (AI), serta minim gangguan teknis.
Kedua, meningkatkan kualitas emiten yang melantai di pasar modal. Menurutnya, fokus pengembangan pasar tidak semata mengejar jumlah penawaran umum perdana saham (IPO), tetapi juga memastikan perusahaan tercatat memiliki fundamental yang kuat dan tata kelola yang baik. Langkah ini penting untuk mengurangi potensi munculnya saham dengan likuiditas rendah dan meningkatkan kualitas pasar secara keseluruhan.
Ketiga, mempercepat agenda pendalaman pasar (market deepening). Upaya tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi produk derivatif, penguatan struktur pasar, serta pengembangan bursa karbon agar pilihan instrumen investasi semakin beragam dan mampu menjangkau berbagai profil investor.
Masih dibayangi MSCI dan FTSE
Di sisi lain, pasar modal Indonesia masih menghadapi ujian sentimen menjelang hasil review MSCI dan FTSE Russell. Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata, menilai perhatian investor saat ini tidak lagi semata tertuju pada kondisi ekonomi Indonesia, melainkan pada kualitas, aksesibilitas, dan kepastian aturan di pasar modal domestik.
Menurut Liza, investor institusi dan investor asing telah mulai mengantisipasi hasil evaluasi kedua penyedia indeks global tersebut. Sebagian kekhawatiran bahkan dinilai sudah tercermin dalam arus keluar dana asing yang mendekati Rp80 triliun sepanjang tahun berjalan.
"Yang ditunggu investor bukan sekadar apakah Indonesia tetap masuk Emerging Market, melainkan apakah MSCI dan FTSE memberikan catatan tambahan terkait aksesibilitas pasar, kepastian regulasi, perlindungan investor, serta independensi mekanisme pasar," bebernya.
Ia menilai review tahun ini memiliki bobot psikologis yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya karena investor lebih mencermati perubahan persepsi global terhadap Indonesia dibandingkan dampak teknis perubahan indeks itu sendiri.
Liza mengidentifikasi tiga isu utama yang berpotensi menjadi perhatian MSCI dan FTSE. Pertama, market accessibility dan kemudahan berinvestasi, termasuk proses transaksi, penyelesaian transaksi (settlement), short selling, hingga securities lending.
Kedua, predictability of policy atau kepastian kebijakan, terutama terkait aturan yang muncul secara mendadak dan berpotensi mengubah mekanisme pasar. Ketiga, tata kelola dan kepercayaan pasar yang berkaitan dengan transparansi serta prediktabilitas sistem pasar.
"Risiko terbesar bukan berasal dari kondisi ekonomi makro, melainkan persepsi terhadap kualitas institusi dan kepastian aturan main," kata Liza.
Apabila hasil review dinilai positif, saham-saham berkapitalisasi besar diperkirakan menjadi penerima manfaat utama.
Sektor perbankan seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI berpotensi menjadi tujuan awal aliran dana asing karena memiliki likuiditas tinggi dan bobot besar dalam indeks. Selain itu, saham-saham blue chip seperti Telkom Indonesia dan Astra International juga berpeluang memperoleh sentimen positif.
Meski demikian, Liza menegaskan hasil review MSCI maupun FTSE tidak otomatis membalikkan arus keluar dana asing. Keberlanjutan aliran modal tetap ditentukan oleh stabilitas rupiah, disiplin fiskal, arah kebijakan ekonomi, kualitas tata kelola, serta konsistensi regulasi. Jika faktor-faktor tersebut membaik, Indonesia dinilai memiliki valuasi yang cukup menarik untuk kembali dilirik investor global.
Sementara itu, IHSG pada perdagangan Kamis (18/6/2026) ditutup melemah 0,78% atau 48,40 poin ke level 6.172,34 dari posisi penutupan sebelumnya di 6.220,74. Meski berakhir di zona merah, indeks berhasil memangkas tekanan jual setelah sempat menyentuh level terendah 6.073,72. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak dalam rentang 6.073,72 hingga 6.197,17.
Data BEI menunjukkan nilai transaksi mencapai Rp17,95 triliun dengan volume perdagangan 23,68 miliar saham dan frekuensi transaksi sebanyak 1,77 juta kali. Tekanan pasar masih terlihat dari dominasi saham yang melemah, yakni sebanyak 445 saham turun, sementara 271 saham menguat dan 243 saham stagnan. Adapun kapitalisasi pasar BEI tercatat sebesar Rp10.740 triliun hingga penutupan perdagangan.
