Konsep hunian berbasis transit oriented development (TOD), sebuah konsep properti yang mengintegrasikan transportasi publik seperti KRL, MRT, atau TransJakarta secara langsung, semakin diminati masyarakat seiring meningkatnya kebutuhan akan tempat huni yang memiliki akses mudah terhadap pusat aktivitas.
Plt. Direktur Utama Perumnas Imelda Alini Pohan mengatakan masyarakat akan memiliki efisiensi dari segi waktu dan biaya transportasi jika tinggal di kawasan berbasis TOD, yang biasanya berlokasi dekat dengan atau berada dekat dengan fasilitas dan transportasi umum.
Hunian berbasis TOD dari Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun juga mencatat tingginya penjualan proyek-proyek TOD yang telah dikembangkan. Saat ini, sudah ada tiga lokasi hunian berbasis TOD yaitu di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan dan juga Depok.
Proyek-proyek tersebut sudah disediakan sejak 2023 lalu. Di dalamnya terdapat tower khusus subsidi dan juga nonsubsidi.
“Meskipun subsidi, para penghuni tetap bisa menikmati kawasan fasilitas dan kualitas lingkungan yang baik juga. Alhamdulillah respons pasar juga cukup baik dari ketiga TOD tersebut, tingkat penjualan kami sudah 80 sampai 90 persen,” ungkap Imelda saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (01/07/2026).
Hunian TOD juga mengusung konsep modern dan strategis yang memberikan kemudahan ke akses pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dari sisi keberlanjutan, pengembangan kawasan ini juga mendorong gaya hidup yang sehat, serta memberikan kontribusi secara nyata terhadap pengurangan ketergantungan pada kendaraan pribadi yang pada akhirnya mengurangi kadar karbon atau polusi.
“Salah satu tugas pokok utama kami adalah membangun kawasan berbasis TOD, melalui konsep ini masyarakat tidak hanya memperoleh hunian tapi juga kemudahan akses pada transportasi publik, pusat aktivitas ekonomi, serta lingkungan yang lebih terintegrasi,” jelasnya.
Konsep hunian ini pun bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, sebab untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga bisa tinggal di kawasan ini dengan membeli hunian subsidi yang telah disediakan.
Hampir penuh
Saat ini program hunian berbasis TOD sudah berada di lahan dengan total luas 164 hektare, dengan total tersedia 27.700 unit untuk masyarakat. Unit tersebut pun sudah hampir sepenuhnya dihuni. Oleh karena itu, program pengembangan hunian TOD ini akan terus dikembangkan di wilayah-wilayah lainnya mengingat potensi dan tingginya minat dari masyarakat yang ada.
Tren ke depan mayoritas penduduk Indonesia juga diproyeksikan akan tinggal di daerah perkotaan. Dengan demikian, urbanisasi merupakan suatu hal yang tak bisa dicegah dan harus segera diantisipasi, sehingga pengembangan TOD pun merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan.
“Ini menunjukkan bahwa masyarakat menerima dengan baik konsep hunian TOD ini, dan ke depannya ini menjadi dasar kami untuk membangun TOD lainnya,” ujarnya.
Dalam praktiknya, pengembangan TOD ini juga merupakan bentuk sinergitas antara BUMN-BUMN yang ada. Perumnas contohnya bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemilik lahan di sekitaran stasiun, kemudian juga bekerja sama dengan BUMN Karya dalam pembangunannya.
Pengembangan hunian berbasis TOD merupakan bagian dari upaya Perumnas dari mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. Sebagaimana diketahui, program ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk mengatasi tantangan perumahan di Indonesia.
Perumnas di tengah perlambatan sektor properti, perbaikan internal perusahaan, serta kinerja keuangan yang tertekan secara signifikan, pada tahun 2025 lalu juga masih menunjukkan kemampuannya dalam berdaya saing di industri properti nasional, salah satunya akibat dari proyek hunian TOD.
“Di tahun 2024 kami menjual 4.354 unit, kemudian di tahun 2025 kami posisi ketiga dengan menjual sekitar 2.971 unit. Ini menunjukkan fundamental bisnis Perumnas masih baik, kami memiliki daya saing yang kuat di pasar dan peminat masyarakat juga masih berpihak pada Perumnas,” jelas Imelda.
Berdasarkan laporan keuangan emiten Indonesia Stock Exchange (IDX) tahun 2024 dan 2025, Perumnas masih berada di posisi tinggi dalam hal pangsa pasar di sektor tersebut. Pada tahun 2024 posisi pertama ditempati oleh Lippo Group dengan realisasi penjualan sebesar 4.823 unit, Perumnas 4.354 unit, Wika 3.602 unit, Ciputra 3.054 unit, dan diikuti dengan Sinarmas Land 1.687 unit.
Sementara itu di tahun 2025 posisinya pun berubah, nomor satu realisasi penjualan ditempati oleh Sinarmas Land dengan 4.072 unit, diikuti Ciputra 3.707 unit, Perumnas 2.971 unit, Lippo 2.886 unit, dan Agung Sedayu 2.043 unit.
Peran strategis
Menanggapi, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Andre Rosiade menilai, sektor perumahan ini sebenarnya memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Perumnas sebagai BUMN pun dituntut untuk menjaga kinerja korporasi sambil menjalankan fungsi sosialnya dengan menyediakan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat.
Oleh karena itu, Andre menilai bahwa pengembangan kawasan berbasis TOD ini sebagai langkah strategis dalam mencapai hal tersebut, ia pun mengapresiasi transformasi yang telah dilakukan.
“Komisi VI DPR RI mengapresiasi langkah transformasi yang dilakukan oleh Perumas, termasuk pengembangan kawasan terintegrasi dengan simpul transportasi umum, revitalisasi rumah susun, serta restrukturisasi dan optimalisasi aset perusahaan,” ucap Andre.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya juga masih terdapat sejumlah tantangan terutama dari sisi kinerja keuangan korporasi hingga keterbatasan permodalan yang perlu segera diatasi.
“Keberhasilan program 3 juta rumah memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Achmad juga mendorong peningkatan kolaborasi dan sinergitas antara Perumnas dengan pemerintah daerah demi kesuksesan program-program yang dirancang.
“Yang punya warga masyarakat itu pemerintah daerah, kalau kerja sama dengan pemerintah daerah mungkin bisa dibantu soal masalah perizinan, masalah lahan, sehingga ini mempercepat target mencapai 3 juta rumah. Ini mungkin perlu jaringan dengan pemerintah daerah karena bagaimanapun birokrasi pemerintah ini dalam perizinan mereka sangat berperan,” ujar Achmad.
Achmad juga meminta agar program dan proyek pembangunan hunian untuk masyarakat ini juga diprioritaskan di sejumlah wilayah yang di mana terdapat banyak masyarakat di sana. Sebab, masyarakat merupakan konsumen utama dalam bisnis sektor properti tersebut.
“Ini kan skala prioritas, namanya orang jualan di mana konsumennya banyak tentu di situ prioritas. Maksud saya, daerah-daerah pinggiran, bantalan sungai, seperti DKI, Bandung, dan seterusnya, ini kenapa tidak digarap dulu? Ini merubah wajah kota, kami yakin pemerintah daerah dan pusat akan merespons kalau daerah-daerah kumuh itu dijadikan program utama seperti yang direncanakan,” lanjutnya.
Baca juga:
Tria Dianti
