Matahari baru terbit, Kamis pagi (11/6/2026), tetapi Anton sudah lesu tak bersemangat. Pangkal penyebabnya adalah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi Ron 92 atau Pertamax mendadak naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan harga 32% atau Rp3.950 per liter itu tak hanya menciutkan pundi-pundinya, tetapi juga semangatnya.
Biasanya skuter matiknya cukup diisi Rp40.000 untuk mendapatkan 3,25 liter bensin Pertamax. Kini dia harus meningkatkan pengeluaran bensinnya menjadi Rp50.000 tiap mengisi Pertamax. Itu pun volume bensin yang diperoleh tak lagi 3,25 liter, tetapi hanya 3,07 liter.
“Buat saya yang kelas menengah itu jadi terasa berat. Kami terlalu sejahtera untuk dapat subsidi tetapi belum cukup kaya untuk disebut kelas menengah,” keluh karyawan swasta bidang manufaktur ini.
Anton adalah satu dari jutaan penduduk kelas menengah di Tanah Air. Peran mereka tak kecil bagi perekonomian nasional. Sebagai penggerak utama konsumsi rumah tangga yang menyumbang 54,36% dalam komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, ancaman turun kelas yang dihadapi penduduk kelas menengah di Indonesia menjadi salah satu potensial hambatan bagi cita-cita pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.
Meski potensi ini membesar dari waktu ke waktu, tak dapat dimungkiri terdapat profil calon kelas menengah yang siap naik kelas, baik diukur melalui nominal pendapatan maupun karakteristik konsumsinya. Kebijakan yang berpihak diperlukan untuk mendorong kenaikan mereka, yang pada gilirannya akan turut mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dari total 166,5 juta penduduk Indonesia yang terkategori kelas menengah, sedikitnya 85,7 juta jiwa memenuhi kriteria sebagai kelas menengah peralihan atau transitional middle class.
Dengan kata lain, 1 dari 3 penduduk Indonesia adalah calon kelas menengah. Pengeluaran per kapita per bulan golongan ini ditetapkan berada 2,5 hingga 8,5 kali lipat dari garis kemiskinan sebesar Rp609.160 per Maret 2025.
Dari jumlah 85,7 juta kelas menengah peralihan tersebut, BPS mengategorikan 44,9 juta penduduk sebagai upper aspiring middle class (UAMC), sementara 40,8 juta termasuk dalam kategori lower middle class (LMC)
Kontras antara dua kategori ini cukup mencolok. Pada periode 2019–2025, jumlah penduduk kategori UAMC mengalami penurunan jumlah moderat dari 45,2 juta menjadi 44,9 juta penduduk. Sementara jumlah penduduk LMC turun lebih tajam, yakni dari 51,9 juta penduduk pada 2019 menjadi 40,8 juta penduduk pada 2025.
Tiga variabel penentu
Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro dalam risetnya yang berjudul “Mandiri Institute Demographic Insights Mendorong Perbaikan Kualitas Kelas Menengah” yang dirilis April lalu menjelaskan, terdapat tiga kemungkinan mengapa fenomena tersebut dapat terjadi.
Pertama, meski tingkat formalitas pekerjaan penduduk UAMC dan LMC mencapai 50 dan 60%, persentase ini jauh lebih rendah daripada penduduk middle-middle class maupun upper-middle class, masing-masing mencapai 74% dan 78%.
Tidak hanya berdampak pada besaran pendapatan, formalitas pekerjaan juga memengaruhi daya beli, karakteristik konsumsi, dan kapasitas akumulasi aset yang lebih rendah. Pekerja di sektor formal lebih mendapatkan kepastian gaji, memperoleh remunerasi lebih baik, dan kepastian jaminan sosial ketimbang pekerja informal.
Kedua, karakteristik konsumsi kelompok kelas menengah peralihan cenderung difokuskan pada kebutuhan mobilitas (kendaraan dan BBM), kebutuhan rumah tangga, dan pembayaran rutin. Porsi konsumsi tersier seperti kebutuhan gaya hidup, jasa, elektronik, dan barang tahan lama mempunyai persentase hanya 2%–5% pengeluaran bulanan mereka.
Ketiga, kepemilikan buffer asset UAMC dan LMC lebih rendah daripada kelas di atasnya. Tercatat, kepemilikan aset setara 10 gram emas hanya dimiliki 21% penduduk UAMC dan 36% LMC, sementara kepemilikan tabungan uang tunai hanya dimiliki 17% penduduk UAMC dan 33% LMC.
Akibatnya, risiko turun kelas kedua kelompok ini lebih tinggi, karena ketiadaan safety net dalam menghadapi guncangan ekonomi. Namun, di saat bersamaan, peningkatan pola konsumsi juga mempunyai potensi yang mendorong sejumlah profil penduduk UAMC dan LMC siap naik ke kelas menengah.
Beberapa faktor penentu adalah kualitas pekerjaan yang lebih stabil dan kepemilikan buffer asset yang memadai. Sebaran geografis terbesar dari profil penduduk siap naik kelas ini terdapat di Pulau Jawa dengan jumlah 1,2 juta penduduk.
Jumlah ini diikuti 356.000 penduduk siap naik kelas di Sumatera; 188.000 penduduk di Kalimantan, 120.000 penduduk di Sulawesi, 110 ribu penduduk di Bali-Nusa Tenggara, dan 33.000 penduduk di Maluku dan Papua.
Naik kelas substansial
Secara kumulatif, data menunjukkan sekitar 2,07 juta penduduk Indonesia berpotensi akan naik ke kategori kelas menengah pada periode survei yang akan datang. Meski demikian, hal ini tidak serta-merta dapat terwujud. Dukungan dalam bentuk insentif kebijakan perlu diberikan, terlebih karena kenaikan harga-harga terjadi di saat rawan.
Kepala Penelitian NEXT Indonesia Center Ade Holis menilai kedudukan kelas menengah saat ini paradoksal. Ia menilai, dengan jumlah penduduk besar dan peran yang mendominasi, fondasi ekonomi kelas menengah belum sepenuhnya kokoh.
“Di satu sisi, kelompok ini menjadi tulang punggung konsumsi nasional, menopang lebih dari 80% permintaan domestik dan menjaga mesin pertumbuhan tetap berjalan. Namun di sisi lain, mereka masih rentan terhadap guncangan perekonomian,” ujarnya.
Fenomena ini, Ade menegaskan, menggambarkan kekuatan ekonomi Indonesia bertumpu pada basis yang luas, tetapi belum dalam. Konsumsi yang tinggi belum sepenuhnya ditopang peningkatan kualitas kesejahteraan yang berkelanjutan.
“Tak heran jika kelas menengah peralihan menjadi konsumen terbesar barang bersubsidi. Dominasi calon kelas menengah menunjukkan masa depan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh keberhasilan mobilitas sosial ke atas, yang memungkinkan basis konsumsi lebih stabil, produktivitas lebih tinggi, dan daya tahan ekonomi lebih kuat,” imbuh Ade.
Baca juga:
Mukhlison Widodo
Dalam situasi tekanan ekonomi yang terus berlanjut, tanpa intervensi yang tepat, Ade mengingatkan risiko stagnasi, bahkan kemunduran kelas menengah akan semakin nyata. Kondisi ini, bisa menyeret pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.
Agenda penguatan kelas menengah tidak cukup hanya pada mendorong konsumsi, tetapi juga pembangunan fondasi kesejahteraan, seperti penciptaan pekerjaan formal yang produktif, peningkatan kualitas pendapatan, penguatan jaring pengaman sosial, serta perluasan akses instrumen keuangan yang sehat dan inklusif.
Pada saat yang sama, stabilitas harga kebutuhan dasar menjadi prasyarat penting agar ruang fiskal rumah tangga tidak terus tergerus. Faktor-faktor ini memungkinkan kelas menengah benar-benar “naik kelas” secara substansial, bukan sekadar secara statistik.
“Tantangan terbesar bukan memperbesar kelas menengah, tetapi memperkuatnya. Tanpa fondasi solid, kelas menengah akan menjadi penopang utama ekonomi dengan risiko mengintai di permukaan. Dengan penguatan yang tepat, kelas menengah dapat menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan,” tegas Ade.
Menjaga daya beli
Secara terpisah, Ketua Affiliate Global Retailers Association (AGRA) dan Mantan Wakil Presiden Komisaris PT. Matahari Putra Prima Roy Nicolas Mandey menggambarkan pergeseran konsumsi kelas menengah tercermin dari kuantitas barang belanja yang sampai ke kasir.
Dalam pengamatan Roy, sekitar satu dasawarsa lalu, sebuah keluarga yang berkunjung ke supermarket bisa membawa empat troli ke kasir, dengan masing-masing anggota keluarga mendorong troli untuk kebutuhan setiap orang. Kini, satu keluarga hanya mendorong 1 troli, atau bahkan hanya 1 keranjang berisi bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng.
"Degradasi itu kelihatan sekali, sehingga ritel sekarang memutuskan downsizing. Pangsa yang berani ekspansi adalah minimarket dan supermarket, tetapi semuanya coba menurunkan size karena jangan sampai lebih banyak pekerja daripada pengunjung yang datang," katanya.
Baca juga:
Tria Dianti
Munculnya fenomena seperti "Rojali" dan "Rohana", menurut Roy, menjadi gejala saat disposable income turun bersamaan dengan pendapatan bersih setelah menyisihkan kebutuhan rumah tangga.
Dalam situasi ini, Roy mengingatkan strategi mendongkrak daya beli perlu dilengkapi strategi membuat jaring pengaman kelas menengah. Selain program-program belanja nasional, pengenaan merchant discount rate sebesar 1,6% untuk pelaku usaha yang menggunakan QRIS sebagai gerbang pembayaran dapat disubsidi sehingga harga akhir produk dapat ditekan dan menjadi lebih terjangkau.
"Menjaga dan mendukung kelas menengah perlu lebih dari sekadar euforia atau narasi harapan. Dengan kehadiran kami menyediakan kebutuhan konsumsi masyarakat, ketersediaan barang konsumsi dapat terjaga, walau keterjangkauan juga perlu dijamin agar confidence kelas menengah tidak menjadi rapuh," tandas Roy.
Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Institute Mulya Amri mengatakan, jika kelas menengah terus menyusut, maka target Indonesia untuk menjadi negara maju akan sulit tercapai. Dengan motor perekonomian yang masih dominan didorong oleh konsumsi masyarakat, turunnya kelas menengah juga secara tidak langsung turut mengendurkan laju perekonomian.
“Menjaga dan memperkuat kelas menengah bukan hanya soal perlindungan sosial. Ini juga tentang transformasi ekonomi,” ujarnya.
Dalam wawancara khusus dengan Suar.id awal Mei lalu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, konsumsi masyarakat pada triwulan pertama 2026 lalu masih cukup kuat. Ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,61%. Adapun kontribusi konsumsi terhadap PDB pada triwulan pertama 2026 mencapai 54,36% atau jadi aspek yang paling besar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam berbagai kesempatan kerap kali menyebut beragam kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan hilirisasi sumber daya alam.
Dengan adanya hilirisasi, maka Indonesia dapat menciptakan nilai tambah dari suatu barang mentah atau bahan baku. Kesuksesan hilirisasi harapannya juga meningkatkan taraf hidup masyarakat, bisa menjaga daya beli, bahkan meningkatkan jumlah kelas menengah di Indonesia.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
