Penduduk kelas menengah di Indonesia dengan pendapatan Rp4.000.000-Rp15.000.000 per bulan, dipercaya mengalami penyusutan jumlah yang signifikan. Hal ini menjadi salah satu temuan dari riset bertajuk "Kelas Menengah Indonesia di Persimpangan" yang dirilis media riset Katadata di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Penelitian yang dilaksanakan antara akhir triwulan IV-2025 dan awal triwulan I-2026 terhadap 1.000 responden mengungkapkan, beberapa catatan genting dari situasi kelas menengah sebagai penggerak ekonomi Indonesia.
Selain penurunan populasi kelas menengah yang turun hingga mencapai 47,9 juta dan kenaikan angka calon kelas menengah (CKM) menjadi 136,4 juta penduduk Indonesia, andil konsumsi kelas menengah terhadap komponen konsumsi rumah tangga dalam perhitungan PDB pun turun dari 80% menjadi 53,88% pada tahun 2025.
Secara demografis, saat ini, populasi kelas menengah Indonesia terdiri dari 42,4% generasi milenial yang berada di puncak produktivitas; 39,5% Generasi Z yang tengah merintis karier dan mempunyai ekspektasi tinggi sebagai digital native.
Sebanyak 50,4% penduduk kelas menengah mengenyam pendidikan tinggi dan mayoritas bekerja di sektor swasta.
Mitigasi perubahan pola belanja
Fenomena turun kelas tersebut mengirimkan sinyal ganda bagi dunia usaha. Di satu sisi, penduduk yang turun kelas menjadi segmen masyarakat yang rawan untuk terus mengalami penurunan ke kategori penduduk miskin.
Di sisi lain, populasi CKM harus menjadi pendorong dunia usaha agar semakin inovatif dan menciptakan spesifikasi produk secara lebih presisi. "Ini mengingat karakteristik kebutuhan yang lebih sensitif terhadap harga dan nilai barang," kata Deputi Riset dan Analisis Katadata Insight Center, Mirza Akmarizal Ghazaly dalam paparannya.
Kebutuhan produk yang presisi tersebut berangkat dari temuan bahwa 7 dari 10 kelas menengah pernah mengalami pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Alhasil, 68% penduduk kelas menengah sangat disiplin dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran, dengan 40,5% pendapatan bulanan mereka murni dialokasikan untuk konsumsi. Jika ditambah pembayaran cicilan 16,41%, konsumsi hiburan dan pengembangan diri tinggal tersisa 21,33% dari pemasukan.
Perubahan prioritas pengeluaran mendorong penduduk CKM menjadi konsumen yang kian selektif dan value-driven. Tak mengherankan jika 46,3% penduduk kelas menengah juga mengandalkan pekerjaan sampingan/side hustle, dengan tiga profesi sampingan tertinggi adalah berdagang, affiliate marketing, dan menjadi konten kreator.
Dan perubahan ini bukan akan terjadi sesaat, karena 94,8% pelaku side hustle memiliki komitmen jangka panjang. "Ketika kelas menengah semakin ketat mengelola keuangan, dunia usaha perlu merumuskan strategi yang menawarkan produk dengan nilai spesifik, memberikan transparansi, dan merancang produk dengan daya tarik yang memuaskan kebutuhan value-driven consumption," ungkap Mirza.
Dukungan terhadap pelaku side-hustler, ujarnya, dapat dilakukan dengan menyediakan program reseller sebagai mitra yang sama-sama menguntungkan untuk mendukung ekonomi sampingan.
Selain itu, optimasi digital menuntut setiap perusahaan mempunyai brand yang dapat memasuki algoritma dengan baik. "Peningkatan visibilitas tersebut menjadi faktor penentu keunggulan usaha dalam persaingan digital yang semakin ketat," pungkasnya.
Cegah keranjang belanja menyusut
Menanggapi temuan riset tersebut, Ketua Affiliate Global Retailers Association (AGRA) dan Mantan Wakil Presiden Komisaris PT. Matahari Putra Prima Roy Nicolas Mandey menekankan, pergeseran konsumsi yang sangat nyata paling mudah disaksikan oleh para pelaku ritel dari indikator sederhana: kuantitas barang belanja yang sampai ke kasir.
Dalam pengamatan Roy, sekitar satu dasawarsa lalu, sebuah keluarga yang berkunjung ke supermarket dapat membawa sampai empat troli ke kasir, dengan masing-masing anggota keluarga mendorong troli untuk kebutuhan setiap orang. Kini, satu keluarga tak jarang hanya mendorong 1 troli ke kasir, bahkan tak jarang hanya 1 keranjang berisi bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng.
"Degradasi itu kelihatan sekali, sehingga ritel sekarang memutuskan downsizing. Pangsa yang berani ekspansi adalah minimarket dan supermarket, tetapi semuanya coba menurunkan size karena jangan sampai lebih banyak pekerja daripada pengunjung yang datang," katanya.
Pertumbuhan fenomena seperti "Rojali" dan "Rohana", menurut Roy, menjadi gejala saat disposable income turun bersamaan dengan pendapatan bersih setelah menyisihkan kebutuhan rumah tangga.
Di sisi lain, jika persentase Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh akhir-akhir ini, Roy khawatir bahwa gejala itu menandai naiknya proporsi tabungan terhadap pendapatan, bukan hanya dampak insentif fiskal maupun insentif bank sentral.
Strategi dongkrak daya beli
Di situasi ini, Roy mengingatkan bahwa strategi mendongkrak daya beli perlu dilengkapi strategi membuat jaring pengaman bagi kelas menengah. Selain menganggit program-program belanja nasional, pengenaan merchant discount rate sebesar 1,6% untuk pelaku usaha yang menggunakan QRIS sebagai gerbang pembayaran dapat disubsidi sehingga harga akhir produk dapat ditekan.
Di samping itu, Roy berharap agar dalam misi menyelamatkan konsumsi kelas menengah, pelaku jaringan ritel perlu diintegrasikan dan bukan dipertentangkan dengan program pemerintah, seperti Koperasi Desa Merah Putih.
Ia mengingatkan, selain perbedaan segmen yang disasar dan karakteristik operasional, jaringan ritel memiliki relasi dengan produsen prinsipal; sesuatu yang belum dimiliki KDMP.
"Kita bisa jadi offtaker KDKMP, membantu produk hasil desa diserap dan dibawa ke jaringan nasional. Kami bisa berhubungan dengan produsen prinsipal dan bisa memesan hingga 1 juta dus untuk 1 semester; apakah Kopdes bisa? Untuk itu kita harus melihat secara holistik, lebih-lebih karena setiap pelaku usaha memiliki segmen yang berbeda," tegas Roy.
Baca juga:
Feby Febrina Nadeak
Sementara daya beli kelas menengah belum benar-benar pulih, kemitraan pelaku jaringan ritel dan Koperasi Merah Putih justru perlu dibangun Dalam posisi masing-masing, Kopdes dapat menjalankan peran menyerap hasil produksi desa, sementara jaringan ritel dapat menyediakan katup pengaman inflasi yang menjaga harga eceran tertinggi tetap stabil.
"Menjaga dan mendukung kelas menengah perlu lebih dari sekadar euforia dan narasi harapan. Dengan kami bisa hadir menyediakan kebutuhan konsumsi masyarakat, ketersediaan barang konsumsi dapat terjaga, walau keterjangkauan juga perlu dijamin agar confidence kelas menengah tidak menjadi rapuh," tandas Roy.
UMKM dalam rantai pasok
Selain menjamin keterjangkauan barang konsumsi, menurut ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Aviliani, saat ini perlu usaha untuk mendorong UMKM yang menyerap tenaga kerja terbesar agar masuk dalam rantai pasok, sehingga akselerasi UMKM naik kelas dapat ditingkatkan.
"UMKM kita naik kelas tidak hanya dengan mendorong dari supply side, tetapi juga dari demand side. Melalui program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, misalnya, UMKM dapat dimanfaatkan sehingga mereka menjadi bagian dari rantai pasok, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan seluruh kelas menengah, bukan hanya pendapatan individu," tuturnya.
Beberapa program untuk meningkatkan partisipasi tersebut, misalnya, mendorong produk unggulan UMKM dari setiap kabupaten. Indonesia pernah mengujicobakan program yang terbukti berhasil di negeri gajah putih Thailand ini, tetapi tidak bertahan lama karena implementasi yang terhambat di lapangan dan strategi penetrasi pasar yang tidak direncanakan secara matang.
Dorongan lain adalah peningkatan kapasitas produksi UMKM hingga mencapai economies of scale sehingga dapat menerima pesanan jumlah besar dengan kualitas setara. Meski sulit, dampak program ini jauh lebih berkesinambungan daripada menyuntikkan stimulus secara terus-menerus hingga membebani fiskal.
"Saya harus akui dua perusahaan di Indonesia, Sinarmas dan Astra, berhasil mendesain model bisnis yang memungkinkan UMKM binaan mereka naik kelas, kreditnya tidak macet, sampai bank datang menawarkan kreditnya. Pembinaan model bisnis UMKM berbasis outcome seperti ini saya kira perlu diperhatikan dan dievaluasi dalam strategi CSR perusahaan-perusahaan ke depan," ujar Aviliani.
