Apakah pemerintah akan menunggu kelas menengah jatuh miskin lebih dulu sebelum merasa perlu menolong mereka? Pertanyaan ini penting karena tekanan ekonomi yang dihadapi kelas menengah Indonesia pada triwulan I dan II 2026 bukan lagi tekanan tunggal.
Mereka menghadapi kenaikan BBM nonsubsidi, kenaikan suku bunga, biaya masuk sekolah, kenaikan harga MinyaKita, inflasi pangan, tekanan rupiah, serta pelemahan daya beli yang makin terasa di dapur rumah tangga.
Indonesia memang masih mencatat pertumbuhan ekonomi 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026. Namun angka itu perlu dibaca hati-hati. Pertumbuhan tersebut banyak dibantu oleh konsumsi pemerintah yang melonjak 21,81 persen, sedangkan secara kuartalan ekonomi justru terkontraksi 0,77 persen.
Ini artinya, mesin ekonomi belum sepenuhnya sehat. Ibarat masih berjalan, tetapi mulai kehilangan tenaga.
OECD bahkan memproyeksikan pertumbuhan Indonesia 2026 hanya 4,7 persen dan memperingatkan bahwa biaya energi yang lebih tinggi, ketidakpastian kebijakan, dan pelemahan pasar kerja akan menekan konsumsi dan investasi.
Di sisi harga, inflasi Mei 2026 sudah mencapai 3,08 persen secara tahunan, dengan inflasi inti 2,59 persen. Angka ini mungkin masih terlihat dalam batas sasaran, tetapi bagi keluarga kelas menengah, tekanan tidak dibaca dari angka rata-rata nasional.
Grafis ini ditambahkan oleh suar.id dan bukan merupakan materi penulis
Efek domino kenaikan BBM
Tekanan dibaca dari bon bensin, biaya sekolah, cicilan KPR, tagihan kartu kredit, harga minyak goreng, dan belanja dapur harian.
Ketika Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau sekitar 32 persen, dampaknya tidak berhenti di pom bensin.
Biaya lainnya seperti ongkos berangkat ke kantor, biaya antar anak sekolah, ongkos transport logistik kecil, dan psikologi konsumsi juga ikut merangkak naik.
Yang sering terjadi adalah kelas menengah sering dianggap terlalu mampu untuk dibantu, tetapi belum cukup aman untuk bertahan sendiri. Masyarakat yang dianggap masuk ke kelas menengah seringkali tidak masuk ke daftar penerima bantuan sosial.
Tetapi mereka harus menanggung pajak, PPN, cicilan bank, biaya pendidikan, dan konsumsi harian yang menjadi motor ekonomi.
BPS sudah memberi sinyal penting bahwa kelas menengah dan calon kelas menengah mencakup 66,35 persen penduduk Indonesia pada 2024 dan menyumbang 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat. Ini berarti jika kelas menengah melemah, ekonomi nasional ikut kehilangan bantalan.
Tiang tengah yang mulai retak
Kelas menengah adalah tiang tengah rumah ekonomi Indonesia. Selama tiang itu berdiri, rumah terlihat kuat. Akan tetapi bila tiang tengah mulai retak, seluruh bangunan ikut terancam.
Pemerintah tidak boleh hanya melihat kelompok miskin sebagai sasaran perlindungan sosial. Tapi juga harus menjaga agar kelompok yang belum miskin tidak jatuh menjadi miskin.
Data menunjukkan kelas menengah Indonesia sudah menyusut. Jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.
Ini artinya, dalam lima tahun sekitar 9,48 juta orang keluar dari kelas menengah. Meski tak hilang dari statistik, namun mereka beresiko turun kelas menjadi kelompok menuju kelas menengah, rentan miskin, atau bahkan miskin.
Jika tekanan harga pada 2026 tidak ditahan, penyusutan itu dapat berlanjut. Kenaikan suku bunga memperberat tekanan ini. Bank Indonesia pada Juni 2026 menaikkan BI Rate menjadi 5,50 persen untuk menahan tekanan rupiah.
Dari perspektif stabilitas moneter, keputusan itu dapat dipahami. Rupiah sempat tertekan hingga sekitar Rp18.190 per dolar AS, sehingga bank sentral harus menjaga kepercayaan pasar.
Namun dari perspektif rumah tangga, bunga tinggi berarti cicilan baru menjadi lebih mahal, kredit konsumsi lebih berat, kredit kendaraan tertahan, dan UMKM keluarga kesulitan ekspansi.
Stabilitas nilai tukar tidak boleh dibayar dengan membiarkan rumah tangga produktif kehilangan daya beli.
MinyaKita juga menjadi contoh rapuhnya perlindungan harga pangan. HET MinyaKita saat ini Rp15.700 per liter, tetapi pemerintah sudah memberi sinyal penyesuaian harga karena tekanan CPO dan biaya produksi.
Dalam kondisi normal, kenaikan Rp1.000 atau Rp2.000 per liter mungkin terlihat kecil. Akan tetapi bagi rumah tangga dengan konsumsi rutin dan pendapatan tetap, kenaikan minyak goreng berarti naiknya biaya memasak, naiknya harga makanan jadi, dan naiknya biaya usaha kuliner kecil. Ini bukan komoditas pinggiran. Minyak goreng adalah urat nadi dapur dan warung rakyat.
Grafis ini merupakan survei Searchlight milik suar.id dan ditambahkan oleh suar.id dan bukan merupakan materi penulis
Belajar dari negara lain
Indonesia tidak perlu malu belajar dari negara lain. Pada triwulan I dan II 2026, banyak negara tidak menunggu daya beli jatuh terlalu dalam. Mereka mendesain stimulus yang lebih cerdas, bukan sekadar membagi uang secara kasar.
Uni Eropa misalnya, memberi pelajaran menarik melalui Social Climate Fund. Dana ini mulai berjalan pada 2026 dengan total dukungan sekitar 86,7 miliar euro sampai 2032.
Sasarannya bukan hanya orang miskin, tetapi rumah tangga yang kesulitan membayar energi, warga yang tidak mampu menanggung biaya transportasi, serta usaha mikro dan bisnis keluarga yang terpukul biaya energi dan BBM.
Uni Eropa bahkan menyiapkan dukungan sebelum sistem harga karbon baru benar-benar berlaku. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara sebelum guncangan harga berubah menjadi krisis sosial.
Selain itu, pada April 2026 Komisi Eropa juga mendorong paket energi warga yang diarahkan untuk menurunkan tagihan listrik, mempercepat energi bersih, memberi informasi tagihan yang lebih transparan, serta membuka peluang penghematan rumah tangga hingga ratusan euro per tahun.
Amerika Serikat memberi contoh dari sisi pajak keluarga dan pekerja. Untuk tahun pajak 2026, Child Tax Credit ditetapkan 2.200 dolar AS per anak, dengan porsi refundable sampai 1.700 dolar AS.
Earned Income Tax Credit juga memberi dukungan bagi pekerja berpendapatan rendah hingga menengah, dengan kredit maksimum 8.231 dolar AS untuk keluarga dengan tiga anak atau lebih.
Ini merupakan bukti bahwa keluarga bekerja juga membutuhkan bantalan fiskal. Negara tidak hanya membantu mereka yang tidak bekerja, tetapi juga memberi ruang napas bagi mereka yang tetap bekerja namun pendapatannya tergerus biaya hidup.
Selain AS dan Uni Eropa, Vietnam juga mengambil jalur yang sangat relevan bagi Indonesia, yaitu menurunkan beban pajak konsumsi dan pajak energi dengan memperpanjang pemotongan PPN dari 10 persen menjadi 8 persen hingga akhir 2026 untuk sebagian besar barang dan jasa.
Nilai penerimaan yang dilepas diperkirakan sekitar 121,74 triliun dong atau sekitar 4,7 miliar dolar AS.
Pada Maret 2026, Vietnam juga menangguhkan pajak perlindungan lingkungan dan pajak konsumsi khusus atas bensin, diesel, dan avtur untuk menstabilkan pasar domestik.
Kebijakan ini diambil ketika harga bensin naik 21 persen dan diesel 84 persen akibat gangguan energi global. Saat biaya energi menjadi sumber tekanan, negara dapat menurunkan pajak sementara agar shock tidak seluruhnya dipindahkan ke rumah tangga dan pelaku usaha.
Malaysia bahkan lebih maju dalam menggunakan instrumen digital yang langsung menyentuh kebutuhan pokok. Melalui Sumbangan Asas Rahmah atau SARA 2026, bantuan diberikan melalui MyKad untuk membeli kebutuhan dasar di toko dan supermarket terpilih.
SARA mencakup lebih dari 140.000 barang kebutuhan pokok dalam 15 kategori, termasuk beras, telur, roti, minyak goreng, tepung, minuman, bumbu, makanan kaleng, dan kebutuhan harian lain.
Pada Januari 2026, SARA bulanan mulai disalurkan kepada jutaan penerima, dan pada Februari 2026 semua warga Malaysia berusia 18 tahun ke atas menerima RM100 satu kali.
Alokasi gabungan STR dan SARA pada 2026 mencapai RM15 miliar, tertinggi dalam sejarah bantuan sosial federal Malaysia.
Dari kasus Malaysia, terlihat bahwa bantuan daya beli tidak harus selalu berbentuk uang tunai bebas. Namun juga bisa berbentuk saldo belanja kebutuhan pokok yang mengunci manfaat pada barang esensial.
Thailand memberi contoh lain melalui skema co-payment. Pada 1 Juni 2026, Thailand menjalankan program Thais Help Thais Plus untuk mendorong konsumsi domestik dan membantu pelaku usaha kecil.
Skema Thais Help Thais Plus adalah negara ikut menanggung sebagian belanja masyarakat di toko dan pasar yang ikut program. Selain membantu pembeli, program ini juga menghidupkan pedagang kecil.
Grafis ini merupakan survei Searchlight milik suar.id dan ditambahkan oleh suar.id dan bukan merupakan materi penulis
Paket Stimulus Kelas Menengah Indonesia
Indonesia perlu membuat Paket Ketahanan Kelas Menengah 2026 yang berlaku cepat selama enam sampai sembilan bulan.
Paket ini tidak boleh menjadi subsidi permanen yang membebani APBN tanpa arah, melainkan bersifat sementara, tertarget, dan menempel pada kebutuhan wajib rumah tangga.
- Pertama, pemerintah perlu memberi kredit pajak daya beli untuk pekerja bergaji tetap dan pekerja mandiri formal. Bentuknya bisa berupa pengurangan sementara PPh 21 untuk kelompok penghasilan kelas menengah bawah dan menengah yang memiliki tanggungan anak sekolah, KPR rumah pertama, atau kredit produktif keluarga. Untuk pekerja informal yang sudah terdata NIK dan rekening dompet digital, kompensasi bisa diberikan sebagai saldo belanja kebutuhan pokok atau voucher transportasi.
- Kedua, Indonesia perlu voucher masuk sekolah nasional untuk keluarga non-bansos. Bantuan pendidikan selama ini terlalu terkonsentrasi pada kelompok miskin, padahal banyak keluarga kelas menengah bawah sangat terpukul saat tahun ajaran baru. Voucher ini bisa dibatasi untuk seragam, buku, sepatu, transportasi sekolah, dan perangkat belajar. Nilainya tidak perlu besar, tetapi harus cair sebelum tahun ajaran baru agar keluarga tidak terpaksa memakai pinjaman konsumtif.
- Ketiga, pemerintah perlu membuat cashback mobilitas produktif. Hal ini berlaku untuk transportasi publik, KRL, MRT, LRT, bus, ojek daring, dan pembelian BBM nonsubsidi dalam kuota kecil bagi pekerja yang belum punya akses transportasi umum. Dengan model ini, bantuan tidak mensubsidi gaya hidup, tetapi menjaga biaya orang pergi bekerja.
- Keempat, pemerintah harus membuat kartu pangan kelas menengah bawah yang meniru Malaysia, tetapi disesuaikan dengan warung Indonesia. Saldo bantuan bisa hanya digunakan untuk beras, telur, minyak goreng, tepung, gula, susu, dan protein dasar di warung, koperasi, pasar rakyat, serta ritel kecil yang terdaftar.
- Kelima, MinyaKita perlu dijaga melalui subsidi distribusi cerdas, bukan sekadar operasi pasar. Pemerintah dapat memberi insentif margin kepada warung dan pedagang pasar yang menjual sesuai HET, memperkuat kuota distribusi digital, serta memastikan penyaluran melalui Bulog, ID Food, koperasi, dan pasar tradisional.
- Keenam, OJK dan perbankan perlu mendorong jeda bunga sosial untuk kredit rumah pertama, kredit pendidikan, dan kredit usaha mikro keluarga. Bentuknya dapat berupa perpanjangan tenor tanpa penalti, penundaan sebagian bunga, atau subsidi bunga kecil selama enam bulan. Ini bukan memanjakan debitur.
- Ketujuh, pemerintah harus mengubah belanja negara yang kurang produktif menjadi kupon konsumsi lokal. Sebagiannya dialihkan menjadi kupon belanja di pasar rakyat, warung, koperasi, toko buku, transportasi publik, dan layanan kesehatan primer.
Retak menjadi runtuh
Kelas menengah Indonesia tidak meminta dimanjakan. Mereka meminta negara adil membaca risiko. Mereka membayar pajak, membayar PPN, mencicil rumah, membiayai pendidikan anak, menggerakkan konsumsi, dan menopang UMKM.
Akan tetapi ketika harga naik bersamaan, mereka sering dibiarkan sendirian karena dianggap masih mampu. Kebijakan publik yang baik bukan hanya menyelamatkan orang setelah jatuh. Kebijakan publik yang baik mencegah orang jatuh.
Indonesia perlu bergerak sekarang. Jika kelas menengah terus melemah, konsumsi rumah tangga akan turun, UMKM kehilangan pembeli, kredit bermasalah naik, penerimaan pajak melemah, dan pertumbuhan ekonomi makin bergantung pada belanja pemerintah.
Itu bukan ekonomi yang sehat. Itu ekonomi yang berjalan dengan alat bantu napas. Kelas menengah adalah bantalan ekonomi nasional. Bila bantalan itu kempis, guncangan akan langsung terasa ke seluruh lapisan masyarakat. Maka stimulus kelas menengah bukan pemborosan.
Stimulus adalah asuransi sosial ekonomi agar Indonesia tidak terlambat menyelamatkan mesin konsumsi yang selama ini menjaga ekonomi tetap hidup.
Opini ini sepenuhnya merupakan pandangan penulis. Bila anda tertarik untuk menjadi kontributor opini, silakan mendaftarkan diri anda dengan kirim email ke [email protected]
