Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatatkan realisasi investasi pada triwulan I-2026 telah mencapai Rp498,8 triliun. Investasi pun dilakukan di berbagai sektor demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, jumlah tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Menurutnya, meski berada di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global, realisasi investasi di Indonesia selama triwulan pertama 2026, bisa menguat mencapai Rp498,8 triliun.
"Angka ini tumbuh kurang lebih 7,2% atau 24,4% dari total target di tahun 2026,” kata Rosan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (15/06/2026).
Dari investasi yang masuk tersebut, berdampak pada penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 706.569 orang. Jumlah ini juga mengalami peningkatan sebesar 18,9% secara year-on-year (yoy).
Hilirisasi mendorong sebaran investasi
Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp250 triliun dan mengalami peningkatan sebesar 8,5% yoy. Sementara, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp248,8 triliun atau 49,1% dari total dan meningkat 6% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Investasi pun dilakukan di berbagai wilayah.
“Di luar Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian Rp251,3 triliun, sedikit melebihi investasi di Pulau Jawa yang kurang lebih 49,6%,” ungkapnya.
Jika diurutkan berdasarkan besaran lokasi realisasi investasi di periode ini, Jakarta menempati posisi pertama dengan nilai Rp78,7 triliun, diikuti dengan Jawa Barat Rp76,8 triliun, Banten Rp34,4 triliun, Jawa Timur Rp32,6 triliun, dan Sulawesi Tengah Rp32,1 triliun.
Berdasarkan per sektornya, industri logam dasar dan barang logam menempati posisi pertama dengan total nilai investasi di triwulan I-2026 sebesar Rp69,4 triliun, jasa lainnya Rp64,2 triliun, pertambangan Rp51,9 triliun, perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar Rp48 triliun, hingga transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp45,4 triliun.
Jika dilihat dari asal investasi, maka komposisi negara-negara investor juga tidak berubah. "Masih dipimpin Singapura di tempat pertama dengan USD4,6 miliar dan Hongkong sebagai hub bisnis global sebesar USD2,68 miliar, diikuti dengan Tiongkok USD2,2 miliar, Amerika Serikat USD 1,3 miliar, dan Jepang USD 1 miliar,” jelasnya.
Sementara itu di bidang hilirisasi, realisasi investasinya di triwulan I-2026 tercatat sebesar Rp147,5 triliun atau mengalami peningkatan sebanyak 29,6% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
“Memang sektor mineral masih mendominasi dengan 67% atau Rp98,3 triliun, diikuti dengan perkebunan dan kehutanan Rp29,8 triliun, minyak dan gas bumi Rp17,7 triliun, serta perikanan dan kelautan Rp1,7 triliun,” ujarnya.
Dari total jumlah investasi hilirisasi tersebut, Rp36,1 triliun di antaranya berada di Pulau Jawa, sementara sisanya berada di luar Pulau Jawa seperti Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan juga Kepulauan Riau.
“Hilirisasi juga berkontribusi besar terhadap sebaran investasi di luar Jawa, 75% investasi berada di luar Jawa terutama di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara yang ditopang oleh hilirisasi nikel dan ekosistem baterai kendaraan listrik,” lanjut Rosan.
Tambahan anggaran Rp578,93 miliar
Presiden Prabowo sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% hingga pada tahun 2029 mendatang. Sepanjang periode 2025-2029, dibutuhkan dana sebesar Rp13.028,8 triliun, yang mana meningkat 143% dari total capaian investasi dalam waktu 10 tahun terakhir.
Adapun target realisasi investasi yang ditetapkan untuk tahun 2027 sebesar Rp2.322 triliun, yang mana lebih tinggi dibandingkan tahun 2026 ini.
Untuk mendukung percepatan tersebut Kementerian Investasi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,16 triliun, namun pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang diterima saat ini sebesar Rp625,14 miliar atau turun 37,6% dari alokasi anggaran tahun 2026. "Angka ini baru memenuhi 52% dari kebutuhan kementerian sebesar Rp1,2 triliun secara minimal,” kata Roslan.
Oleh karena itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp578,93 miliar, agar kebutuhan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk tahun 2027 mendatang dapat terpenuhi.
Sistem perizinan berbasis kecerdasan buatan
Rosan lebih lanjut menjelaskan bahwa pihaknya pada tahun 2027 nanti memiliki setidaknya 6 program strategis, di antaranya adalah pengembangan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan menggunakan kecerdasan buatan, big data, dan blockchain, hingga program pengembangan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) dan Customer Relationship Management (CRM) sebagai alat kontrol sistem yang memberikan pengawalan secara berkelanjutan atas potensi investor.
“Kalau dilihat target memang meningkat dan anggaran memang belum sesuai dengan harapan kami. Tapi kami yakin dengan bantuan support dan juga kerja sama yang selama ini diberikan kepada kami, insya Allah target itu nanti bisa kami capai,” harapnya.
Menanggapi, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Syarif Fasha mengatakan, pihaknya pada prinsipnya menyetujui rancangan anggaran dan program kerja tersebut. Akan tetapi, masih ada sejumlah catatan untuk menjadi perbaikan ke depannya.
“Kami berpesan kepada kementerian untuk penyampaian penanaman investasi itu harus disampaikan, jenis usaha maupun pelaku usahanya siapa. Jangan sampai ke organisasi tanpa bentuk,” kata Syarif.
Syarif juga mengingatkan agar aturan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI ini agar tidak diubah-ubah dalam waktu singkat, lantaran dapat menimbulkan ketidakpastian untuk pelaku usaha.
“Kami mengingatkan juga jangan terlalu sering berubah KBLI, jangan kami tambah dana kemudian dana digunakan untuk merubah-ubah KLBI. Itu bikin pusing pelaku usaha di daerah, kalau perubahan KBLI itu ujung-ujungnya pelaku usaha mengurus ke notaris, yang dapat uangnya notaris, itu yang mungkin kami perlu ingatkan,” sambungnya.
Investasi hilirasi belum optimal
Sementara itu, anggota komisi XII lainnya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ratna Juwita Sari, menyoroti realisasi investasi di bidang hilirisasi yang menurutnya sampai saat ini belum optimal.
Ratna mewakili PKB, mendorong agar Deputi Bidang Hilirisasi di kementerian ini untuk meningkatkan kinerjanya secara lebih besar lagi agar target-target yang telah ditetapkan khususnya dalam hal hilirisasi nasional bisa tercapai dengan baik.
“Kalau dari namanya Kementerian Investasi dan Hilirisasi, harusnya hilirisasi juga memiliki nilai penting dalam kementerian ini. Tapi ternyata realisasi investasi hilirisasinya hanya di Rp147 triliun atau baru 30% dari target total yang hampir Rp500 triliun, sehingga ini mungkin menjadi tantangan tersendiri,” kata Ratna.
Ia pun juga setuju agar kementerian ini mendapatkan porsi anggaran yang besar dan mencukupi, mengingat target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo sebesar 8% ini cukup tinggi.
“Sangat masuk akal apabila kementerian ini mendapatkan porsi anggaran yang tinggi, karena tugasnya berat. Namun saya juga berpesan kepada kementerian tolong serapan anggarannya juga diperhatikan, karena kalau kita melihat kinerja serapan anggarannya belum maksimal,” ujarnya.
