Indonesia Dorong Pemanfaatan AI Inklusif di APEC 2026
Pemerintah Indonesia juga tengah memfinalisasi agenda pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden RRT Xi Jinping.
Tambahkan SUAR ke Google
Pemerintah Indonesia akan memfokuskan isu pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang aman, inklusif, dan berorientasi pada manusia (human-centered) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2026 di Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Langkah ini diambil untuk memastikan Indonesia tidak sekadar menjadi pasar atau konsumen teknologi, melainkan turut serta membangun ekosistem dan kapasitas kemandirian AI nasional di tengah dinamika serta rivalitas geopolitik global.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Dirjen Aspasaf) Kementerian Luar Negeri RI, Santo Darmosumarto, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri agenda utama APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) pada 19 November 2026 mendatang.
"Terkait inovasi, isu yang akan tampil berkaitan dengan artificial intelligence. Khusus untuk Indonesia, fokus kita adalah memastikan transformasi digital memberikan peluang bagi semua melalui pemanfaatan AI yang aman, bertanggung jawab, dan human-centered," ujar Santo dalam press briefing di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Santo menegaskan, pengembangan AI tanpa tata kelola yang tepat berpotensi membawa dampak buruk bagi stabilitas serta keamanan nasional. Oleh karena itu, Indonesia mendorong penguatan kapasitas dalam negeri, baik dari sisi perangkat keras (hardware) maupun keahlian sumber daya manusia.
"Kita tidak ingin hanya menjadi konsumen dari AI, tetapi juga menjadi peserta yang ikut serta mengembangkan ekosistemnya," tegasnya.
Selain mendorong tata kelola dan pengembangan AI, Indonesia mengusung beberapa agenda strategis lain pada APEC 2026 diantaranya memperkuat sistem perdagangan multilateral yang bebas dan adil berdasarkan aturan World Trade Organization (WTO) serta mendorong reformasi WTO yang inklusif.
Kedua, memperkuat konektivitas dan rantai pasok, termasuk melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan konektivitas antar masyarakat di kawasan Asia-Pasifik
Ketiga, mewujudkan ketahanan ekonomi dan sektor riil dengan kerja sama konkret di bidang pertanian, energi, transportasi serta meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian.
Di tengah meningkatnya gesekan geopolitik antar-kekuatan besar, Santo menekankan pentingnya menjaga fungsi APEC sebagai sarana diplomasi ekonomi yang inklusif. Menurut data Kemlu, 21 ekonomi anggota APEC mewakili sekitar 38% populasi dunia, 61% produk domestik bruto (PDB) global, dan hampir separuh dari total perdagangan dunia.
"Melalui APEC, Indonesia terus menegaskan bahwa forum ini harus menjadi jembatan, dan bukan menjadi medan pertempuran," kata Santo.
Bertemu Xi Jinping
Di sela-sela rangkaian KTT, Pemerintah Indonesia juga tengah memfinalisasi agenda pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden RRT Xi Jinping.
Pertemuan tersebut akan dimanfaatkan Indonesia untuk menekankan pentingnya arti strategis kemitraan ekonomi kedua negara. “Sekaligus menyampaikan penegasan mengenai iklim investasi yang kondusif dan aman bagi para investor asal Tiongkok di tanah air,” kata dia.
Selain fokus pada penguatan kerja sama investasi dan ekonomi bilateral, Presiden Prabowo juga dijadwalkan mengangkat isu ketahanan strategis yang mencakup ketahanan pangan, energi, hingga sumber daya manusia di kawasan. Indonesia mendorong seluruh anggota APEC untuk menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif di Asia-Pasifik agar tetap berfungsi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi global.
"Termasuk di dalamnya menekankan pentingnya peran kawasan dan kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok dalam mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," jelas Santo.
Kedua negara juga akan menjajaki negosiasi pembentukan kerja sama ekonomi komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA).
"Salah satu poin utama yang akan dibahas adalah kesepakatan untuk mengawali penjajakan pembentukan CEPA," ungkap Santo.
Ia mengatakan sinyal positif ini mencerminkan tingginya kesepahaman antara Jakarta dan Beijing dalam mendongkrak kelas kemitraan perdagangan kedua negara.
“Saya rasa untuk melihat secara komprehensif ya. Jadi tidak hanya keadaan perdagangan, tetapi juga keadaan investasi. Harapannya adalah kemitraan kita lebih menguntungkan bagi Indonesia dari sisi Investasi yang datang ke Indonesia, maupun dari sisi perdagangan yang lebih berimbang dan lebih fair untuk Indonesia juga,” ujar Santo.
Jaga kepentingan nasional
Di tengah semakin eratnya kerja sama Indonesia dan Tiongkok, penguatan kapasitas AI nasional perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan strategis yang lebih luas. Indonesia dituntut mampu memanfaatkan peluang kerja sama teknologi tanpa mengabaikan kemandirian nasional maupun prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Pakar hubungan internasional dari President University, Teuku Rezasyah menilai, hubungan antara Indonesia dan Tiongkok perlu dijalankan secara terukur dengan tetap menjaga otonomi strategis Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global.
“Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara sekaligus pemimpin negara-negara nonblok di Global South, Indonesia merupakan mitra strategis jangka panjang yang sangat penting bagi Beijing. Kemitraan bilateral kedua negara menawarkan potensi sinergi yang besar dalam investasi modal, pembangunan infrastruktur, serta hilirisasi industri,” kata Teuku dalam Tiongkok-Indonesia Think Tank Forum 2026, Rabu (11/11/2026).
Saat ini, Tiongkok tidak hanya mengandalkan kerja sama ekonomi melalui Belt and Road Initiative, tetapi juga memperluas pengaruhnya melalui empat inisiatif global yang mencakup Global Development Initiative (GDI), Global Security Initiative (GSI), Global Civilization Initiative (GCI), dan Global Governance Initiative (GGI).
Ada Investasi Cina untuk Perkuat Ekosistem AI, Indonesia Perlu Sediakan SDM Mumpuni
Realisasi investasi asal Tiongkok ke Indonesia telah mencapai sekitar USD17 miliar, terdiri atas USD7 miliar investasi langsung dan USD10 miliar melalui Hong Kong.
Mukhlison Widodo
Keempat inisiatif dari Tiongkok ini merupakan upaya untuk menawarkan alternatif kerja sama dan tata kelola internasional, sekaligus memperkuat perannya dalam membentuk tatanan dunia. Indonesia pun menjadi salah satu mitra penting untuk penerapan inisiatif tersebut.
“Namun, hubungan ini juga menghadirkan sejumlah konsekuensi dan pertukaran kepentingan yang bersifat struktural, fiskal, demografis, serta terkait perdagangan dan kemaritiman,” jelasnya.
Teuku mengatakan, Indonesia dapat melakukan sejumlah hal demi bisa memaksimalkan keuntungan ekonomi dengan kerja sama antara Indonesia-Tiongkok tanpa mengorbankan otonomi strategis maupun hak kedaulatannya.
“Indonesia perlu menerapkan strategi active hedging secara lebih disiplin, disertai mekanisme pengaman kelembagaan dengan tetap berlandaskan politik luar negeri bebas aktif,” tutupnya.
Menjauhkan Amerika Serikat
Namun, ambisi diplomasi ekonomi Indonesia di panggung APEC serta rencana penguatan kemitraan strategis dengan Tiongkok ini bukan tanpa tantangan geopolitik. Langkah penyeimbangan posisi diplomasi Indonesia di antara kekuatan besar dunia juga mendapat catatan kritis.
Associate Professor Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ardhitya Eduard Yeremia Lalisang, menilai kedekatan Indonesia dengan Tiongkok dan Amerika Serikat berpotensi menimbulkan kontradiksi apabila pemerintah memberikan komitmen yang saling bertolak belakang kepada kedua negara. Menurutnya, Indonesia dinilai terlalu mengedepankan keuntungan ekonomi tanpa memperhitungkan secara komprehensif posisi geopolitiknya sebagai negara middle power.
"Di era Presiden Prabowo, kita melihat sinyal hubungan antara Indonesia dan Tiongkok lebih erat. Tapi, ada perubahan signifikan bagaimana Prabowo menjalankan kebijakan luar negerinya," kata Ardhitya.
Di saat yang sama, Indonesia juga masih berupaya memperkuat hubungan ekonomi dan diplomatik dengan Amerika Serikat—kondisi yang di tengah rivalitas geopolitik global menempatkan Indonesia pada posisi tidak mudah. Ardhitya mengingatkan bahwa sejumlah kesepakatan yang telah dijalin dengan Amerika Serikat berpotensi bersinggungan dengan kepentingan Tiongkok.
"Indonesia punya kesepakatan dengan Amerika Serikat yang bisa membahayakan hubungan dengan Tiongkok," tegasnya, sembari menekankan pentingnya kalkulasi cermat agar keberlanjutan hubungan baik dengan kedua negara super-power tersebut tetap terjaga.
