Indonesia-Prancis Perkuat Kemitraan Strategis, Hilirisasi hingga Energi Bersih Jadi Fokus

Indonesia-Prancis mendukung percepatan implementasi penuh Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) antara Uni Eropa dan Indonesia

Indonesia-Prancis Perkuat Kemitraan Strategis, Hilirisasi hingga Energi Bersih Jadi Fokus
Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris, Prancis, pada Rabu (28/05/2026) (Dok. Sekretariat Presiden)
Daftar Isi

Indonesia dan Prancis sepakat memperkuat hubungan bilateral menuju pembentukan Kemitraan Strategis Komprehensif atau Comprehensive Strategic Partnership.

Hal itu disepakati dalam Joint Statement on the Occasion of the State Visit of the President of the Republic of Indonesia to France yang disampaikan usai pertemuan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris, Prancis, pada Rabu (28/05/2026) waktu setempat.

Kesepakatan itu mencakup kerja sama pertahanan, perdagangan, transisi energi, hingga pendidikan dan inovasi teknologi.

Dari sisi ekonomi, kedua negara mendukung percepatan implementasi penuh Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) antara Uni Eropa dan Indonesia.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden RI Prabowo Subianto saling memberikan salam di pelataran Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (29/5/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

Adapun Presiden Prabowo Subianto tiba kembali di Tanah Air usai melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Prancis. Pesawat yang membawa Prabowo mendarat di Landasan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (30/5) pukul 09.50 WIB.

Prabowo disambut Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.

Kunjungan Prabowo ke Prancis menghasilkan sejumlah capaian penting dalam penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Dalam rangkaian agenda kenegaraan tersebut, kedua negara memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis, termasuk ekonomi, investasi, perdagangan, dan pertahanan.

Salah satu capaian utama kunjungan tersebut adalah peluncuran France–Indonesia High Level Business Council yang mempertemukan para pemimpin dunia usaha kedua negara. Forum tersebut turut menghasilkan sejumlah kesepakatan komersial baru yang diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas di masa mendatang.

Momentum peluncuran dewan bisnis tersebut menghasilkan empat kesepakatan komersial baru senilai USD 3,5 miliar atau Rp 61,25 triliun (asumsi kurs Rp 17.500/USD) yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan.

Selain agenda kenegaraan, Prabowo juga menyempatkan diri bertemu dan bersilaturahmi dengan diaspora Indonesia di Paris, termasuk melaksanakan Salat Iduladha bersama masyarakat Indonesia.

Perkuat Kemitraan Ekonomi

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyambut baik pembentukan France–Indonesia High Level Business Council.

Rosan menilai forum tersebut menjadi tonggak penting dalam mempererat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Prancis, sekaligus memperluas peluang investasi dan perdagangan yang saling menguntungkan.

Peresmian dewan bisnis tingkat tinggi itu berlangsung pada 28 Mei 2026 dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto serta Presiden Prancis Emmanuel Macron.

“Forum ini tidak hanya menjadi wadah dialog antara pelaku usaha, tetapi juga menjadi mesin penggerak untuk mendorong investasi, perdagangan, dan kerja sama strategis yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara,” ujar Rosan melalui keterangan tertulis yang dirilis oleh Biro Pers Media dan Informasi.

Forum tersebut mempertemukan 30 pemimpin perusahaan dan pelaku industri utama dari kedua negara yang secara keseluruhan memiliki kapitalisasi pasar mencapai USD 1,3 triliun. Dewan bisnis ini dipimpin bersama oleh Chair France–Indonesia Business Council MEDEF International yang juga CEO Danone, Antoine de Saint-Affrique, serta Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Menurut Rosan, peluncuran dewan bisnis ini juga menghasilkan empat kesepakatan komersial baru dengan nilai total USD 3,5 miliar. Kesepakatan tersebut mencakup sektor ketahanan energi, perdagangan, hingga kerja sama pertahanan.

“Kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia terus meningkat. Kesepakatan yang tercapai menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan iklim investasi yang semakin kompetitif,” kata Rosan.

Ke depan, Dewan Bisnis Indonesia–Prancis menargetkan peningkatan nilai perdagangan bilateral hingga tiga kali lipat pada 2035. Dengan dukungan pemerintah kedua negara, Kadin Indonesia bersama Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) International berkomitmen memperkuat kolaborasi ekonomi dan membuka peluang kemitraan baru di berbagai sektor strategis.

Mendorong penguatan investasi lintas negara

Dikutip dari pernyataan bersama yang diterima SUAR, kedua negara setuju mendukung pelaksanaan proyek-proyek yang saling menguntungkan dan investasi timbal balik di bidang transportasi, kesehatan, transisi energi, inovasi dan teknologi, pertambangan berkelanjutan dan mineral kritis, maritim, dan pertanian. "Dengan tujuan memperkuat daya saing industri Uni Eropa dan Indonesia, serta integrasi timbal balik mereka ke pasar masing-masing dan pasar global," begitu bunyi Joint Statement on the Occasion of the State Visit of the President of the Republic of Indonesia to France.

Prabowo dan Macron juga mendorong penguatan investasi lintas negara, termasuk di sektor hilirisasi industri. Dalam kesempatan tersebut, kedua pemimpin turut menyambut baik penyelenggaraan Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Prancis–Indonesia (France-Indonesia High Level Business Council) pertama yang diselenggarakan di Paris pada Rabu (28/05/2026).

Di bidang energi dan lingkungan, Prancis menegaskan dukungannya terhadap Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP) di Indonesia. Kedua negara juga sepakat memperkuat kerja sama perlindungan biodiversitas, pengurangan polusi plastik laut, serta pengelolaan hutan berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia menyampaikan minat untuk menjajaki kerja sama dengan Prancis dalam pengembangan riset dan inovasi, termasuk pembangunan ekosistem energi nuklir yang aman dan berkelanjutan.

Pemerintah menambah alutsista baru yang terdiri dari enam pesawat MRCA Rafale, empat pesawat Falcon 8X, satu pesawat A-400M, Radar GCI GM403, Smart Weapon Hammer dan Missile Meteor guna memastikan keamanan seluruh wilayah Indonesia, baik udara, laut, maupun daratan. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Di sektor pertahanan, Indonesia dan Prancis sepakat memperkuat kerja sama keamanan melalui penyelenggaraan Dialog Pertahanan Indonesia–Prancis ke-12 tahun ini. Kedua negara juga mendorong peningkatan pelatihan militer, kerja sama industri pertahanan, pengembangan bersama alutsista, hingga penguatan kapasitas aparat keamanan.

Dalam isu global, Indonesia dan Prancis menyerukan penyelesaian damai berbagai konflik internasional, termasuk di Palestina, Iran, Ukraina, dan Lebanon. Meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas kawasan dan pasokan energi global, juga jadi pembahasan. Karena itu, Indonesia dan Prancis menyerukan seluruh negara untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia dan Prancis akan menyusun kerangka konkret menuju Kemitraan Strategis Komprehensif dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait untuk menentukan prioritas kerja sama jangka panjang.

"Indonesia dan Prancis akan menyusun kerangka konkret menuju Kemitraan Strategis Komprehensif dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait untuk menentukan prioritas kerja sama jangka panjang," demikian tertulis dalan Joint Statement tersebut.

Menciptakan diversifikasi dan perluasan kerjasama ekonomi

Menangggapi kerjasama Indonesia-Prancis, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, kedua negara sudah lama memiliki kerjasama ekonomi yang baik, khususnya di sisi pembentukan supply chain industri.

Di satu sisi, perusahaan-Prancis banyak yang berinvestasi di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai regional manufacturing hub yang tidak hanya melayani pasar domestik, tapi juga mengekspor produk ke pasar-pasar negara tetangga dari Indonesia. Demikian pula pelaku usaha Indonesia, khususnya di sektor komoditas strategis seperti CPO, sudah menjadikan Prancis sebagai hub perdagangan CPO ke Uni Eropa. Bahkan ada juga pelaku usaha nasional yang berinvestasi dalam bentuk fasilitas kilang CPO meskipun hanya skala kecil, agar turunan CPO yang diproduksi dan dipasarkan lebih diterima oleh standar Uni Eropa.

"Jadi relasi ekonomi dan supply chain Indonesia-Prancis kami rasa sangat baik, sudah bersifat 2 arah dan sangat strategis untuk dikembangkan lebih lanjut di masa yang akan datang, khususnya pasca implementasi IEU CEPA," katanya kepada SUAR, Jumat (29/05/2026).

Apindo yakin penguatan kerjasama ekonomi bilateral yang diciptakan Prabowo dan Macron utamanya akan menguntungkan industri-industri yang sudah memiliki relasi kerjasama Indonesia-Prancis, khususnya di sektor manufaktur FMCG, sektor agri-food atau industri manufaktur kompleks seperti pesawat terbang dan kendaraan bermotor, termasuk jasa-jasa pendukungnya.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, pada Kamis, 28 Mei 2026. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Namun, Apindo juga melihat potensi manfaat penguatan kerjasama ini bisa meluas di luar sektor-sektor tersebut. Sektor-sektor yang khususnya memiliki potensi besar pemanfaatan kerjasama bilateral ini antara lain energi bersih, infrastruktur dan logistik, hingga hilirisasi produk mineral kritis, termasuk kontribusi terhadap pembangunan ekosistem kendaraaan listrik (EV).

Selain itu, sambung Shinta, kerja sama Indonesia–Prancis juga bisa memperkuat kapasitas local assembly bahkan membuka peluang co-production pada sejumlah produk industri pertahanan tertentu dalam kerangka kerja sama industri pertahanan kedua negara.

"Jadi secara keseluruhan tidak hanya bermanfaat memperdalam dan memperkuat kerjasama supply chain yang sudah ada, tetapi juga menciptakan diversifikasi dan perluasan kerjasama ekonomi ke sektor-sektor lain yang sebelumnya belum menjadi 'core sector' kerjasama Indonesia-Prancis," katanya.

Sementara itu, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Surabaya, Probo Darono menilai kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis menjadi sinyal kuat upaya pendalaman hubungan bilateral kedua menuju kemitraan yang lebih komprehensif.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam parade militer Hari Bastille di Paris. Senin 14 Juli 2025 (Foto: Instagram Presiden Republik Indonesia)

Menurutnya, yang menarik dari kunjungan tersebut bukan hanya substansi kerja sama yang dibangun, tetapi juga intensitas diplomasi antara Prabowo dan Macron. Ia menilai frekuensi pertemuan kedua pemimpin di berbagai forum bilateral maupun multilateral, menunjukkan tingkat political trust yang tinggi.

Dari sisi ekonomi, Probo melihat sektor yang paling menjanjikan dari penguatan hubungan bilateral ini adalah investasi industri strategis, transisi energi, mineral kritis, dan manufaktur bernilai tambah.

"Indonesia memang merupakan produsen nikel terbesar di dunia, dan Prancis ini memiliki kepentingan besar dalam rantai pasok kendaraan listrik dan baterai di kawasan Eropa secara luas. Oleh karena itu, kerjasama antara keduanya tidak lagi berhenti pada suatu perdagangan komoditas mentah saja, namun berpotensi masuk ke hilirisasi di Indonesia," katanya.

Ia menilai posisi Prancis juga cukup unik bagi Indonesia dibanding negara Eropa lain seperti Jerman atau Belanda. Jika Jerman dikenal kuat di sektor manufaktur dan industri, sementara Belanda memiliki kedekatan historis dan investasi besar di Indonesia, maka Prancis dinilai menawarkan paket kerja sama yang lebih lengkap, mulai dari pertahanan, teknologi strategis, energi, budaya, hingga diplomasi global.

Meski demikian, ia mengingatkan tantangan terbesar dari berbagai kesepakatan bilateral tersebut adalah implementasi di lapangan. Menurutnya, realisasi proyek membutuhkan koordinasi lintas kementerian, kepastian regulasi, kesiapan pendanaan, serta kepastian hukum.

Karena itu, keberhasilan kunjungan kenegaraan tidak bisa hanya diukur dari banyaknya dokumen kerja sama yang ditandatangani, tetapi sejauh mana proyek-proyek tersebut benar-benar terealisasi dalam beberapa tahun ke depan.

"Oleh karena itu, tindak lanjut merupakan salah satu hal yang paling esensial dalam monitoringnya terkait dengan komitmen yang disepakati. Pemerintah harus menetapkan target, kemudian deadline, dan institusi penanggung jawabnya siapa untuk sektor kerjasama ini," katanya.

Baca selengkapnya