Harga Beras Premium Mahal, Pasokan ke Ritel Tersendat

Ketersediaan beras di tingkat ritel masih menjadi persoalan meski pemerintah menyebut stok beras nasional berada dalam kondisi aman. Masalah keekonomian harga beras premium menjadi tantangan utamanya.

Penelusuran di sejumlah gerai ritel pada Senin (21/9/2026) menunjukkan sejumlah produk beras tidak tersedia di rak penjualan. Hal ini telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan, kelangkaan beras premium di ritel modern terjadi karena harga yang ditawarkan pemasok saat ini berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

““Sekarang, nggak ada supplier yang mau jual harganya di bawah Rp14.000,” ujarnya,” kata Solihin kepada SUAR, Selasa (22/9/2026).

Dia menyatakan, HET beras premium saat ini berada di level Rp14.900 per kilogram. Sementara, sejumlah pemasok menawarkan beras kepada peritel dengan harga Rp15.000–Rp15.500 per kilogram.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat peritel tidak memiliki ruang untuk mengambil produk karena harga beli sudah lebih tinggi dibandingkan harga jual yang diperbolehkan. Menurut Solihin, tingginya harga beras dari pemasok berkaitan dengan meningkatnya harga gabah.

Di sisi lain, keterbatasan beras premium juga terjadi ketika sejumlah produk beras fortifikasi ditarik dari peredaran. Solihin mengatakan sebagian pemasok menarik produk fortifikasi mereka dari ritel modern setelah adanya penertiban terhadap produk tersebut. Peritel memilih tidak mengambil kembali produk yang ditarik karena mempertimbangkan aspek kepatuhan dan risiko hukum.

Solihin mengatakan, Aprindo telah menyampaikan persoalan tersebut secara langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sekitar dua pekan lalu. Menurut Solihin, saat itu Zulkifli memerintahkan Bulog menyiapkan beras premium dengan standar yang dibutuhkan ritel modern dan menargetkan pasokan tersebut mulai tersedia pada September 2026.

Namun, hingga saat ini, pasokan beras premium tersebut belum masuk ke jaringan ritel modern. Sementara itu, beras SPHP milik Bulog yang tersedia di ritel merupakan beras medium.

Baca juga:

Sementara itu, Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan kelangkaan beras premium di jaringan ritel modern telah berlangsung 4–5 bulan terakhir.

Menurut Khudori, kelangkaan beras premium juga diikuti dengan semakin terbatasnya beras fortifikasi. Padahal, produk beras yang diperkaya vitamin atau mineral tersebut sebelumnya dapat menjadi alternatif bagi konsumen ketika beras premium sulit ditemukan.

Kondisi itu terjadi setelah pemerintah memerintahkan penarikan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai dengan standar mutu dan kandungan yang tercantum pada label kemasan pada 15 September 2026.

“Jika semula konsumen bisa mengalihkan pembelian beras premium ke beras fortifikasi pada harga terdekat, keterbatasan beras fortifikasi menyulitkan konsumen mengakses beras,” kata Khudori kepada SUAR.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kiri) bersama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari (kanan) menunjukkan barang bukti beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar di gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (15/9/2026). ANTARA FOTO/Samsul/Bal/kye

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyebut, Indonesia memiliki sumber pasokan beras yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga memasuki musim panen berikutnya.

Amran menyebut standing crop diperkirakan sekitar 10 juta ton, sementara beras yang berada di sektor hotel, restoran, dan katering (HOREKA) sekitar 10 juta ton. Di sisi lain, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog berada di kisaran 5 juta ton.

“Yang di HOREKA, hotel, rumah-rumah, restoran itu 10 juta ton. Di Bulog kurang lebih 5 juta ton, berarti 25–26 juta ton. Kebutuhan per bulan 2,5–2,6 juta ton,” kata Amran dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).

Dengan kebutuhan nasional sekitar 2,5–2,6 juta ton per bulan, angka tersebut menurut pemerintah memberikan bantalan pasokan untuk memenuhi kebutuhan hingga memasuki musim panen berikutnya.

Penguatan Pasokan

Amran juga meminta Perum Bulog memperkuat penyaluran beras premium ke jaringan ritel untuk memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat. Sebelumnya, Bulog diperintahkan menyalurkan 110 ribu ton beras ke pasar. Menurut Amran, penyaluran tersebut dapat ditingkatkan apabila kebutuhan masyarakat terus meningkat.

Amran menegaskan, penguatan pasokan tersebut penting dilakukan menyusul keluhan mengenai sulitnya mendapatkan beras premium di sejumlah ritel. Menurutnya, kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi karena stok beras pemerintah saat ini berada dalam kondisi aman.

Ia menyebut, stok beras Bulog saat ini sekitar 4,6 juta ton. Pemerintah juga telah menyiapkan tambahan kapasitas penyimpanan melalui penyewaan gudang hingga 2 juta ton.

“Sudah dikirim. Kami sudah perintahkan Bulog. Berasnya banyak, kurang lebih 5 juta ton, 4,6 hari ini. Kita sewa gudang 2 juta ton. Sudah, kita kirim. Beras aman,” tegasnya.

Menurut Amran, penguatan pasokan ke ritel menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan beras tersedia di seluruh jalur distribusi. Ia menegaskan, stok yang besar harus diikuti dengan distribusi yang lancar hingga ke tingkat konsumen.

Selain memperkuat pasokan beras ke ritel, pemerintah menjalankan berbagai instrumen stabilisasi pangan, mulai dari operasi pasar, bantuan pangan beras kepada 33,4 juta penerima hingga program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan alokasi 1 juta ton.

Tantangan Keekonomian

Namun, Khudori menilai langkah Bulog menyalurkan 110.000 ton beras per bulan ke jaringan ritel modern belum tentu sepenuhnya menutup kebutuhan pasar tersebut. Ia memperkirakan kebutuhan beras yang beredar di seluruh jaringan ritel modern mencapai sekitar 120–135 ribu ton per bulan.

Dengan demikian, persoalan ketersediaan beras di ritel tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok nasional, tetapi juga kemampuan pasokan beras premium untuk memenuhi kebutuhan di tingkat ritel.

Khudori juga menyoroti tantangan keekonomian. Berbeda dengan cadangan beras premium (CBP) yang merupakan instrumen pemerintah, beras komersial Bulog dikelola sebagai unit bisnis. Oleh karena itu, biaya pengadaan dan harga jual menjadi faktor penting dalam menentukan keberlanjutan pasokan.