Ekonomi Hijau: Indonesia Andalkan Panas Bumi dan Dana Karbon Global

Kementerian Keuangan menyiapkan dua strategi ekonomi hijau sebagai tindak lanjut sekaligus pelengkap komitmen Indonesia dalam mengatasi krisis iklim global. Melalui dukungan energi panas bumi untuk kelistrikan industri dan pengelolaan dana karbon terintegrasi, pemerintah mengundang partisipasi luas dunia usaha melalui ragam skema yang ditawarkan.

Direktur Utama PT. Geo Dipa Energi (GDE) Yudistian Yunis menjelaskan, sebagai salah satu special mission vehicle Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang penyediaan energi panas bumi, GDE turut mengemban misi sebagai alat fiskal untuk meningkatkan daya saing produk ekspor RI, terutama yang menyasar segmen pasar Eropa.

Selama ini, ia menjelaskan, pelbagai komoditas ekspor RI yang memasuki pasar Eropa relatif kurang dilirik karena masih diproduksi dengan energi fosil. Akibatnya, pengenaan pajak tambahan menyebabkan harga produk ekspor seperti tekstil, garmen, dan alas kaki RI lebih tinggi daripada produk-produk serupa dari negara lain.

“Melalui skema ini, energi terbarukan yang semula diposisikan sebagai kewajiban lingkungan akan mulai dikonversi menjadi mesin pertumbuhan. Caranya, memasok industri berorientasi ekspor dengan energi listrik hijau, antara lain bersumber dari panas bumi,” ujar Yudistian dalam taklimat media di Bogor, Jumat (2/10/2026).

Dalam pemetaan GDE, sektor-sektor yang membutuhkan dukungan energi hijau antara lain mencakup smelter hilirisasi mineral, industri kendaraan listrik, data center, serta manufaktur ekspor di kawasan industri hijau. Besaran kebutuhan tersebut diperkirakan sebesar 140 Tera Watt hour (TWh) dan diperkirakan akan naik 3,5-5,3 kali lipat hingga tahun 2034.

Yudistian tidak menafikan bahwa pengembangan energi hijau untuk kelistrikan industri membutuhkan investasi sangat besar. Taksiran investasi hijau yang dibutuhkan menuju pengembangan itu diperkirakan mencapai USD 45-60 miliar, dengan harapan membuka 1,5-1,9 juta lapangan kerja hijau/green jobs.

Untuk mengejar agar skala keekonomian tersebut dapat dicapai, lapangan panas bumi GDE saat ini tidak hanya mengelola panas bumi yang disalurkan melalui jaringan listrik PLN, tetapi juga mengoptimalkan mineral dari lapangan panas bumi yang ekuivalen dengan mineral hasil ekstraksi tambang.

“Menariknya, mineral ini dapat kita klaim sebagai green mineral, yang berbeda dengan grey mineral hasil tambang. Dia muncul dari sumur panas bumi, dengan besaran sekitar 5.000 ton per tahun dengan nilai komoditas tertentu. Keekonomian panas bumi menjadi meningkat dengan memasukkan industri mineral ini dalam proyek panas bumi,” imbuhnya.

Menciptakan demand

Tantangan penciptaan demand dari pihak industri yang menyasar segmentasi pasar Eropa saat ini masih menjadi tantangan agar program ini dapat disambut. Yudistian mengambil contoh perusahaan kosmetik L’Oreal yang diwajibkan menggunakan 50% energi terbarukan dalam proses produksinya pada 2027/2028 apabila ingin tetap dipertahankan di pasar Eropa.

Kebutuhan perusahaan seperti ini, menurut Yudistian, menjadi kunci untuk menumbuhkan keinginan membayar lebih untuk mempertahankan pasar lebih besar. Di samping itu, tumbuhnya demand akan menstimulus percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang saat ini masih mengandalkan jaringan PLN, sehingga tidak dapat menjamin kemurnian energi hijau yang dihasilkan pembangkit listrik panas bumi.

“Tetapi kalau industri mengatakan langsung butuh listrik panas bumi, kami akan bantu lewat mekanisme carbon trading dan menerbitkan renewable energy certificate (REC). Mekanisme ini akan digunakan dan diklaim sebagai sertifikat. Saat ini, penerbitan REC PLN dan Geo Dipa Energi masih yang paling mahal karena produk listriknya paling bersih,” ungkap Yudistian.

Kebutuhan kelistrikan industri yang bersumber dari energi hijau, Yudistian mengakui, diperolehnya dari masukan berbagai asosiasi tekstil, alas kaki, dan produk kriya yang menyasar pasar Eropa. Namun, karena lokasi industri tersebut belum tergabung dalam satu kawasan industri hijau, hal itu masih menjadi tantangan untuk GDE.

Sebagai perusahaan pelat merah, salah satu masukan GDE adalah keterlibatan pemerintah membangun infrastruktur hijau yang dapat meningkatkan affordability price of energy untuk industri. Tak hanya untuk pelaku industri Tanah Air, ketersediaan infrastruktur penyalur energi listrik bersih juga dapat menarik investasi luar, sebagai bukti keberlimpahan cadangan energi terbarukan Indonesia.

“Keberlimpahan cadangan energi terbarukan itu kekuatan kita untuk pelaku industri yang ingin masuk dan bertahan lama di pasar Eropa. Targetnya adalah affordable price of green energy. Pemerintah menyiapkan infrastruktur, kami menyiapkan ekstraksi dan penjualan mineral untuk penopang bisnis agar keekonomian energi bersih bisa dirasakan seluruh pelaku industri,” pungkas Yudistian.

Tarik dana karbon global

Di samping dukungan energi industri, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto memaparkan, Indonesia juga berstrategi agar dana-dana karbon dari berbagai pemerintah dan korporasi global dapat membantu mendanai komitmen iklim Indonesia tanpa membebani APBN.

Komitmen tersebut tidak lepas dari kedudukan Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen melaksanakan National Determined Contribution berdasarkan Perjanjian Paris 2015, yang telah diperbarui pada 2025 lalu dalam dokumen Second NDC. Dokumen terakhir itu memuat strategi percepatan dekarbonisasi menjelang berakhirnya target SDG pada tahun 2030.

Mengutip dokumen Second NDC yang dikirimkan Indonesia kepada UNFCCC, untuk bisa mencapai target net zero emission, Indonesia membutuhkan dana tidak kurang dari USD 472 miliar, suatu jumlah yang bahkan tidak dapat ditanggung sendirian oleh kapasitas fiskal negara manapun di dunia.

“Padahal, kalau kita bisa mengelola sumber emisi ini, yang akan menikmati seluruh dunia. Maka, jangan sampai target-target NDC ini dibiayai APBN, sehingga harus ada kompensasi global untuk membantu Indonesia mencapai target NDC. Karena jika kita bisa, yang menikmati adalah seluruh dunia,” ucap Joko.

Sejak mulai beroperasi pada 1 Januari 2020, BPDLH menjadi jawaban untuk kebutuhan Indonesia menarik dana karbon lewat skema ekonomi yang menarik untuk donor. Dengan pendekatan off-budget on-treasury, BPDLH dapat bergerak fleksibel menyalurkan dana untuk penanganan masalah lingkungan hidup hingga ke komunitas akar rumput.

Pendekatan lintas waktu yang tidak terbatas pada administrasi memungkinkan BPDLH dapat fokus mengejar impact. Hasil-hasil yang dirangkum dalam sebuah Impact Report dikirimkan kepada donor sebagai pertanggungjawaban, sekaligus modal bagi donor untuk mencari investasi berikutnya, dengan paparan dampak dari laporan BPDLH.