Indonesia Raih USD100 Juta dari Norwegia Karena Penurunan Emisi, Selanjutnya Harus Apa?
Dukungan USD100 juta tersebut mencerminkan kepercayaan bersama dan komitmen kedua negara untuk menerjemahkan capaian penurunan emisi yang telah terverifikasi menjadi aksi iklim berkelanjutan.
•
5 Menit Baca
Oleh:
Tautan telah disalin! Tempelkan ke stiker tautan di Bio atau Story Anda.
Indonesia dan Norwegia mengumumkan Kontribusi Berbasis Hasil Tahap Kelima (Results-Based Contribution/RBC 5) senilai USD100 juta pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. Melalui kontribusi ini, Norwegia mengakui capaian Indonesia dalam menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan dukungan USD100 juta tersebut mencerminkan kepercayaan bersama dan komitmen kedua negara untuk menerjemahkan capaian penurunan emisi yang telah terverifikasi menjadi aksi iklim berkelanjutan.
"Komitmen ini memperkuat langkah nyata kami di lapangan, mulai dari penambahan 70.000 personel perlindungan hutan hingga pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), guna memastikan tercapainya target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 demi kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, dan iklim global," katanya di Paviliun Indonesia di COP31, Kamis (12/11/2026).
RBC adalah mekanisme pendanaan yang memberikan imbalan kepada suatu negara setelah negara tersebut berhasil mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca yang telah ditentukan dan diverifikasi. Kerja sama ini berkaitan dengan upaya pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan atau Forestry and Other Land Use (FOLU).
Indonesia sendiri menargetkan FOLU Net Sink 2030 yakni kondisi ketika tingkat penyerapan gas rumah kaca (GRK) oleh sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) di Indonesia sudah seimbang atau lebih tinggi daripada jumlah emisi yang dilepaskannya.
RBC tahap lima ini merupakan penghargaan Norwegia atas upaya Indonesia dalam upaya penurunan emisi CO2 untuk kurun waktu 2020 – 2023. Sebelumny, Indonesia telah menerima total 216 juta dolar AS dari Norwegia melalui empat tahap kontribusi. Kontribusi tersebut diberikan atas penurunan emisi Indonesia yang telah diverifikasi untuk periode 2016–2017 hingga 2019–2020.
Adapun skema pendaanaan RBC dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). BPDLH mengatakan pemanfaatan dana dari kontribusi Norwegia ini dituangkan dalam Investment Plan yang melingkupi 5 luaran (output) program yaitu:
1. Pencegahan deforestasi dan degradasi hutan/lahan dapat melalui pengelolaan hutan lestari
2. Peningkatan rehabilitasi berbasis lanskap untuk meningkatkan penyerapan karbon
3. Peningkatan konservasi keanekaragaman hayati
4. Pemulihan ekosistem gambut melalui revegetasi dan perbaikan hidrologi dengan partisipasi masyarakat
5. Penguatan penegakan hukum dan kapasitas kelembagaan
Salah satu bentuk kerja sama RBC Indonesia-Norwegia adalah Layanan Dana Masyarakat FOLU NET SINK 203O. Layanan ini merupakan hibah kecil (small grant) yang diberikan kepada masyarakat, kelompok, atau organisasi penggerak lingkungan melalui penyelenggaraan kegiatan inklusif berbasis pelestarian lingkungan.
Pada Oktober 2026 lalu, Wakil Menteri Kehutanan Rahmat Marzuki secara resmi membuka Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima.
"Pada hari ini, kita melanjutkan langkah yang sangat strategis tersebut dengan meluncurkan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima dengan alokasi dana sebesar Rp20 miliar yang ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 300 kelompok masyarakat,” ujarnya.
Wamenhut menjelaskan jika Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima disalurkan melalui tiga tema utama kegiatan, yaitu: (1) FOLU Biodiversity yang mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati; (2) FOLU Goes to School yang berfokus pada pelibatan generasi muda dalam pelestarian lingkungan; dan (3) FOLU Terra yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan berbasis lingkungan.
Adapun hingga periode keempat, pelaksanaan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 telah menyalurkan dana sekitar Rp29,081 miliar, mencakup 863 kelompok masyarakat, dengan total 49.653 penerima manfaat yang tersebar di 36 provinsi.
Perbedaan model
Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Viky Arthiando Putra menjelaskan bahwa mekanisme RBC berbeda dengan skema pendanaan iklim pada umumnya. Jika pendanaan konvensional diberikan untuk membiayai upaya pengurangan emisi, RBC menerapkan prinsip pembayaran setelah hasil penurunan emisi tercapai dan diverifikasi.
"Norwegia membayar penurunan emisi dari deforestasi, degradasi hutan, dan konversi gambut yang sudah terjadi dan sudah diverifikasi, bukan mendanai proyek di muka," katanya pada SUAR, Selasa (177/11/2026).
Namun, menurut Viky, tantangan muncul ketika kondisi lingkungan saat ini justru menunjukkan peningkatan emisi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan maupun pertambangan, termasuk melalui pengelupasan gambut.
Dari sisi penghitungan, emisi pada tahun pencapaian dibandingkan dengan tingkat emisi acuan (baseline) dari periode sebelumnya. Untuk pembayaran pertama yang mencakup periode 2016–2017, misalnya, penghitungan dilakukan dengan membandingkan emisi terhadap tingkat acuan dari satu dekade sebelumnya.
Ia menjelaskan bahwa penghitungan dan pelaporan penurunan emisi dilakukan Indonesia melalui sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV) nasional. Lalu pihak ketiga independen memverifikasi berdasarkan protokol MRV yang disepakati kedua negara.
Menurut dia, kredibilitas mekanisme RBC setidaknya bergantung pada tiga aspek. Pertama, keterbukaan laporan hasil verifikasi kepada publik. Kedua, penetapan tingkat emisi acuan yang tidak terlalu tinggi. Ketiga, adanya perhitungan terhadap risiko apabila hutan yang sebelumnya berhasil diselamatkan justru terbakar pada tahun berikutnya.
"Poin ketiga penting tahun ini. Dana dibayar untuk capaian 2020-2023, sementara karhutla 2026 membakar 1,92 juta hektare sampai Oktober," katanya.
Dari sisi nilai pendanaan, Viky menilai kontribusi USD100 juta atau sekitar Rp1,8 triliun masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan target FOLU Net Sink 2030 yang mencapai Rp204 triliun. Dengan nilai tersebut, kontribusi RBC tahap kelima hanya mencakup kurang dari 1% dari total kebutuhan pendanaan.
Bahkan, jika diakumulasikan dengan empat tahap sebelumnya, total kontribusi Norwegia sebesar US$316 juta masih berada di bawah 3% dari kebutuhan pendanaan tersebut.
Di sisi lain, Viky membandingkan nilai kontribusi tersebut dengan potensi kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan pada 2026. Berdasarkan perhitungan CELIOS, kerugian ekonomi akibat karhutla hingga Oktober 2026 diperkirakan mencapai Rp359 triliun hingga Rp565 triliun.
Nilai kerugian tersebut jauh lebih besar dibandingkan kontribusi RBC yang diterima Indonesia. Karena itu, ia menilai arti penting pembayaran tersebut lebih terletak pada pengakuan politik internasional atas capaian pengurangan emisi Indonesia dibandingkan sebagai sumber pendanaan yang dapat memenuhi kebutuhan perlindungan hutan.
"Jadi nilainya lebih sebagai pengakuan politik daripada sumber pendanaan. Pesan pentingnya adalah jaga hutan, hentikan deforestasi, turunkan emisi. Ini juga komitmen global," katanya.
Terkait pemanfaatan dana, Viky menilai pemerintah perlu memprioritaskan kegiatan pencegahan kebakaran di tingkat desa dan pembasahan kembali lahan gambut (peatland rewetting). Ia juga mendorong agar pendanaan disalurkan secara langsung kepada komunitas masyarakat yang selama ini berperan menjaga hutan, tetapi belum memperoleh kompensasi yang memadai.
Selain itu, Viky mengingatkan agar dana RBC tidak digunakan untuk menanggung kewajiban perusahaan pemegang konsesi yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di wilayah operasionalnya.
Ia mengutip data Pantau Gambut yang menunjukkan sekitar 30% titik panas pada 2026 berada di area konsesi. Menurutnya, tanggung jawab pencegahan dan penanganan kebakaran di wilayah tersebut tetap harus berada pada pemegang izin sesuai prinsip polluter pays atau pencemar membayar.
Viky juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan dana oleh BPDLH, terutama melalui keterbukaan laporan penggunaan dana berdasarkan masing-masing penerima dan wilayah penyaluran.
Senada, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita menilai kontribusi dari Norwegia memiliki arti penting sebagai tambahan pembiayaan sekaligus pengakuan internasional atas capaian pengurangan emisi Indonesia. Namun, nilainya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030.
"Nilai strategisnya tentu tidak hanya terletak pada nominal, tapi juga pada kemampuannya menjadi katalis untuk menarik pendanaan lain, memperkuat kepercayaan internasional, dan mendorong pembiayaan berbasis kinerja," katanya.
Kendati demikian, Ronny menilai pemerintah tidak boleh menjadikan kontribusi Norwegia sebagai alasan untuk mengurangi tanggung jawab pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber pendanaan domestik lainnya.
Terkait pemanfaatan dana RBC, Ronny menilai pemerintah perlu mengarahkannya pada kegiatan yang memberikan dampak ekologis dan sosial paling besar, bukan semata-mata kegiatan yang mudah menyerap anggaran.
"Keberhasilan FOLU Net Sink 2030 jangan hanya diukur dari berapa besar dana internasional yang diterima, tetapi dari apakah kondisi hutan Indonesia benar-benar membaik," katanya.
Beberapa prioritas yang dapat dilakukan antara lain perlindungan hutan alam dari deforestasi, restorasi gambut dan mangrove, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi kawasan kritis, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pembalakan dan alih fungsi lahan ilegal.
Selain itu, sebagian pendanaan perlu menjangkau masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini berperan dalam perlindungan hutan. BPDLH juga perlu memastikan penyaluran berbasis indikator kinerja yang terukur, transparan, dan dapat diaudit, sehingga manfaatnya tidak hanya terlihat dalam laporan penyerapan anggaran, tetapi juga dalam penurunan deforestasi, pemulihan ekosistem, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan cadangan karbon.