Dunia Usaha Bawa Aspirasi Pembiayaan Iklim di COP31

Dunia usaha Indonesia mendorong agar Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau Conference of the Parties (COP31) yang berlangsung pada 9–20 November 2026 di Antalya, Turki, menghasilkan dukungan konkret bagi pelaku usaha dalam menjalankan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengatakan, dunia usaha perlu memastikan agenda transisi hijau global turut mempertimbangkan kesiapan, kemampuan, dan daya saing pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perusahaan di negara berkembang.

"Bagi saya, keterlibatan ini mencerminkan komitmen kami untuk memastikan bahwa agenda transisi menuju ekonomi rendah karbon juga mempertimbangkan kesiapan, kemampuan, dan daya saing dunia usaha, khususnya UMKM dan pelaku usaha di negara berkembang," katanya pada SUAR, Selasa (21/10/2026).

Shinta terlibat aktif dalam COP31 Business Forum sebagai Co-chair Emerging Economies & SMEs Working Group. Dalam forum tersebut, dia menilai ada tiga aspirasi perlu menjadi perhatian dalam agenda transisi hijau global, antara lain:

Pembiayaan iklim yang terjangkau,
Menjaga daya saing industri di tengah tuntutan penurunan emisi,
Pemerataan akses pendanaan dan dukungan teknis.

Rendahnya Realisasi Pembiayaan Iklim

Dunia usaha membutuhkan akses pembiayaan iklim yang terjangkau dengan biaya modal yang kompetitif dan mekanisme yang lebih sederhana. Shinta mengatakan, tantangannya bukan sekadar memobilisasi lebih banyak dana, tetapi memastikan pembiayaan tersebut benar-benar dapat diakses dan direalisasikan menjadi investasi.

Shinta menjelaskan, Baku to Belém Roadmap yang dihasilkan COP pada tahun sebelumnya telah menetapkan arah untuk meningkatkan pembiayaan iklim bagi negara berkembang dari berbagai sumber publik dan swasta hingga setidaknya USD 1,3 triliun per tahun pada 2035. Namun, Shinta menilai target tersebut perlu diterjemahkan menjadi pembiayaan nyata melalui skema seperti blended finance, pembiayaan konsesional, dan mekanisme pembagian risiko.

"Dengan begitu proyek-proyek transisi hijau lebih layak dibiayai dan menarik bagi investor," katanya.

Ia mengatakan, kebutuhan tersebut sangat relevan bagi Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut bahwa kesenjangan pembiayaan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) diperkirakan mencapai USD 1,7 triliun hingga 2030. Angka tersebut mencakup kebutuhan pembangunan berkelanjutan secara luas, bukan hanya pembiayaan iklim.

Pengalaman Indonesia melalui kemitraan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) juga menunjukkan pentingnya mempercepat realisasi pendanaan. Hingga Januari 2026, dari total komitmen sebesar USD 21,8 miliar, baru sekitar USD 3,4 miliar yang terealisasi.

"Karena itu, kita perlu memperkuat kolaborasi antara pemerintah, investor, lembaga keuangan, dan dunia usaha untuk menghubungkan prioritas pembangunan dengan proyek-proyek konkret yang siap menarik investasi," kata Shinta.

Daya Saing Industri dan Dukungan Teknis

Aspirasi kedua adalah menjaga daya saing industri di tengah tuntutan pengurangan emisi. Dunia usaha membutuhkan akses terhadap teknologi, infrastruktur energi bersih yang andal dan terjangkau, serta kepastian kebijakan agar perusahaan dapat berinvestasi dan menjalankan transformasi secara bertahap.

Dukungan juga diperlukan agar perusahaan Indonesia, termasuk UMKM dalam rantai pasok global, mampu memenuhi standar keberlanjutan dan tetap kompetitif di pasar internasional.

Sementara itu, aspirasi ketiga berkaitan dengan pemerataan akses pembiayaan dan dukungan teknis. Shinta menilai, pembiayaan dan dukungan teknis perlu menjangkau lebih banyak pelaku usaha, bukan hanya proyek berskala besar. Selain untuk menurunkan emisi dan meningkatkan efisiensi energi, dukungan juga diperlukan agar perusahaan dapat memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim yang berpotensi mengganggu operasional dan rantai pasok.

Shinta menekankan, transisi menuju ekonomi rendah karbon harus menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi.

"Yang perlu kita dorong di COP31 bukan hanya ambisi iklim yang lebih tinggi, tetapi juga dukungan konkret agar dunia usaha di negara berkembang mampu mewujudkannya tanpa kehilangan daya saing," katanya.

Pemerataan Listrik

Sementara itu, dunia usaha di sektor energi surya juga akan membawa isu pemerataan akses listrik dalam rangkaian COP31. Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari mengatakan, AESI akan berpartisipasi dalam salah satu side event COP31 pada 11 November 2026 di Antalya, Turki.

Dalam sesi tersebut, AESI akan mengangkat tema listrik desa. Isu ini menjadi salah satu ruang untuk membahas peran energi surya dalam memperluas akses listrik, khususnya di wilayah yang belum terjangkau layanan listrik secara memadai.

"Untuk COP kita partisipasi di side event tanggal 11 November di Turki. Untuk itu tema yang akan kami bawakan adalah tentang listrik desa," katanya.

Akses Pendanaan Negara Berkembang

Kebutuhan dunia usaha terhadap pembiayaan iklim yang terjangkau tidak terlepas dari persoalan akses pendanaan bagi negara berkembang. Dalam laporan bertajuk MDB Reform and the New Development Bank’s Potential in Financing Green Transition Projects, Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti masih timpangnya akses pembiayaan iklim serta perlunya reformasi lembaga pembiayaan multilateral atau Multilateral Development Banks (MDB) agar dukungan pendanaan lebih mudah diakses oleh negara berkembang.

Pada COP29, negara-negara maju berkomitmen menyediakan sedikitnya US$300 miliar per tahun untuk pembiayaan iklim bagi negara berkembang pada 2035. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan pendanaan iklim hingga US$1,3 triliun per tahun.

MDB diperkirakan menjadi salah satu sumber utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bersama pembiayaan swasta, lembaga pembiayaan pembangunan bilateral, dan sumber pendanaan lainnya.

Baca juga:

Namun, besarnya komitmen pembiayaan belum sepenuhnya mencerminkan kemudahan akses bagi negara-negara yang paling membutuhkan. Pada 2024, pembiayaan iklim MDB meningkat 10% menjadi rekor US$137 miliar. Meski demikian, aliran dana masih cenderung mengarah ke negara berpendapatan menengah atas yang memiliki kelayakan kredit dan kapasitas kelembagaan lebih kuat. Sebaliknya, negara-negara yang lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim masih menghadapi keterbatasan akses.

"Pada 2022, negara-negara kurang berkembang atau least developed countries (LDC) hanya menerima 18% dari pembiayaan iklim yang disediakan dan dimobilisasi oleh negara-negara maju. Sementara itu, negara-negara kepulauan kecil atau small island developing states (SIDS) hanya menerima 2,8%," bunyi laporan IESR.

Persoalan lainnya terletak pada bentuk pembiayaan yang diberikan. Sebagian besar pembiayaan iklim MDB untuk negara-negara Global South masih berbentuk pinjaman nonkonsesional atau pinjaman dengan persyaratan yang tidak jauh lebih lunak dibandingkan pembiayaan komersial. Pada 2024, hibah hanya mencakup sekitar 5% dari pembiayaan iklim MDB. Sementara itu, sepanjang periode 2019–2024, sekitar 67% pembiayaan MDB kepada negara berpendapatan rendah dan menengah disalurkan melalui pinjaman investasi.

"Ketidakseimbangan yang terus-menerus dalam akses pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang berasal dari prosedur yang kompleks,
kriteria kelayakan yang tidak jelas, dan kerangka kerja pendanaan yang tidak cukup memperhitungkan konteks ekonomi dan kelembagaan lokal di negara-negara berkembang," kata IESR.