Pengembangan Pasar Karbon Terganjal Harga Rendah
Rendahnya harga tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari permintaan perusahaan terhadap kredit karbon yang masih terbatas hingga batas emisi yang belum cukup ketat
Rendahnya harga tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari permintaan perusahaan terhadap kredit karbon yang masih terbatas hingga batas emisi yang belum cukup ketat
Pembentukan harga karbon yang mampu memberikan keekonomian bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi dinilai masih menjadi salah satu tantangan pengembangan pasar karbon di Indonesia.
Hal itu menjadi sorotan Global Green Growth Institute (GGGI) dan Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) dalam policy paper berjudul Emerging Trends, Policy Signals and Pathways for Credible Carbon Pricing: China, Japan, Republic of Korea, Indonesia, Philippines, Thailand, and Viet Nam. Policy paper tersebut dipaparkan dalam sesi dialog COP31 di Antalya, Turki.
Laporan tersebut juga menyoroti kerangka pasar karbon nasional belum mampu membentuk batas emisi yang cukup mengikat untuk menghasilkan sinyal harga karbon yang bermakna dan selaras dengan target kontribusi iklim nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).
Selain itu, tolok ukur intensitas emisi berdasarkan teknologi pembangkit listrik dinilai belum menciptakan kelangkaan izin emisi yang cukup dibandingkan dengan emisi aktual. Kondisi ini turut menyebabkan harga karbon tetap rendah.
"Pada saat yang sama, tolok ukur intensitas spesifik teknologi yang berlaku saat ini untuk pembangkitan listrik belum menciptakan kelangkaan yang memadai dibandingkan dengan emisi aktual, sehingga menjaga harga karbon tetap rendah," bunyi laporan tersebut, dikutip Rabu (18/11/2026).
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pengembangan pasar karbon sebagai instrumen ekonomi untuk mendorong transisi menuju industri rendah emisi. Sebab, pembentukan harga karbon yang kredibel diperlukan agar pelaku usaha dapat memperhitungkan biaya emisi dalam keputusan investasi jangka panjang.
Dalam laporan yang sama, GGGI dan ESCAP menyoroti ekspansi industri manufaktur dan pengolahan mineral yang berlangsung sebelum terbentuknya sinyal harga karbon jangka panjang yang dapat diprediksi dan mengikat.
Salah satu contoh yang disoroti adalah industri pengolahan nikel. Investasi pada fasilitas peleburan dan pengolahan nikel, termasuk pembangunan pembangkit listrik batu bara untuk kebutuhan sendiri (captive power plant), berisiko mengunci penggunaan energi fosil dan emisi tinggi selama puluhan tahun.
Laporan tersebut menilai keputusan investasi saat ini perlu mempertimbangkan potensi biaya karbon pada masa depan, proyeksi emisi, serta ketersediaan teknologi rendah karbon.
"Tantangannya adalah memastikan bahwa proyeksi biaya karbon di masa depan serta alternatif rendah karbon yang layak dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi baru, sembari tetap mengatasi berbagai kendala terkait pendanaan, teknologi, dan pasokan energi bagi investasi rendah karbon," bunyi laporan tersebut.
Ketua Kelompok Riset Iklim dan Biosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arief Darmawan menilai harga karbon di Indonesia memang masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pasar internasional. Menurut dia, harga karbon domestik saat ini hanya sekitar seperduapuluh dari harga karbon di Uni Eropa (UE).
Harga karbon di Indonesia di Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) dan pasar sukarela berkisar antara Rp52.000 hingga Rp144.000 per ton CO2 (USD 2 hingga USD 4 per ton). Sementara itu, harga karbon di UE sebesar 87,16 EUR (Rp1,4–1,6 juta) per ton CO₂.
Rendahnya harga tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari permintaan perusahaan terhadap kredit karbon yang masih terbatas hingga batas emisi yang belum cukup ketat. Selain itu, pasokan kredit karbon yang tersedia belum diikuti dengan aktivitas transaksi yang memadai karena perdagangan karbon masih bersifat sukarela. Kemudian, perbedaan jenis proyek dan kualitas kredit karbon juga memengaruhi pembentukan harga.
Arief menjelaskan kemampuan harga karbon dalam mendorong perusahaan berinvestasi pada teknologi rendah emisi sangat bergantung pada perhitungan keekonomian masing-masing perusahaan.
"Perusahaan akan menghitungnya dari biaya investasi dalam pemanfaatan teknologi rendah karbon terhadap harga penjualan karbon," katanya pada SUAR, Rabu (18/11/2026).
Karena itu, Arief menilai pembentukan nilai ekonomi dari perdagangan karbon perlu didukung oleh penguatan kebijakan. Salah satunya dengan memperketat baseline emisi agar kewajiban pengurangan emisi menjadi lebih mengikat. Perusahaan yang berpotensi menghasilkan emisi tinggi juga perlu diwajibkan mematuhi ketentuan pembelian karbon, termasuk melalui penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh.
Selain memperkuat pasar domestik, pemerintah perlu lebih aktif mempromosikan kesiapan Indonesia dalam perdagangan karbon internasional. Hal tersebut perlu didukung regulasi yang jelas dan tidak berbelit-belit.
Meski transaksi perdagangan karbon Indonesia saat ini masih didominasi sektor energi dan pengolahan limbah untuk menghasilkan energi, terutama pembangkit listrik, Arief melihat peluang Indonesia untuk menjadi pemasok kredit karbon di pasar internasional.
"Indonesia memiliki peluang besar sebagai pemasok kredit karbon internasional, khususnya melalui kehutanan, lahan gambut, dan proyek energi rendah karbon," katanya.
Baca juga:
Sementara itu, Direktur Riset Great Institute Perdana Wahyu Sentosa menilai rendanya harga kabon di Indonesia memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pasar karbon nasional dalam mendorong pengurangan emisi dan investasi hijau.
Menurutnya, harga karbon yang masih sangat rendah menunjukkan bahwa mekanisme pasar belum mampu menciptakan sinyal ekonomi yang cukup kuat. Dalam teori ekonomi lingkungan, harga karbon seharusnya mencerminkan biaya sosial dari emisi karbon sehingga dapat mendorong perusahaan melakukan investasi pada teknologi yang lebih bersih dan efisien.
"Ketika harga karbon terlalu rendah, insentif untuk melakukan transformasi menuju proses produksi yang rendah emisi menjadi terbatas," katanya.
Ia menilai kondisi tersebut juga menimbulkan tantangan bagi pengembangan proyek-proyek pengurangan emisi di Indonesia. Pengembang proyek membutuhkan harga karbon yang memadai agar investasi dalam konservasi, energi terbarukan, efisiensi energi, maupun kegiatan mitigasi lainnya dapat memberikan manfaat ekonomi yang layak. Namun, harga karbon yang terlalu rendah berpotensi mengurangi daya tarik investasi pada sektor-sektor tersebut.
Karena itu, penguatan pasar karbon nasional tidak hanya memerlukan infrastruktur perdagangan yang baik, tetapi juga dukungan kebijakan yang mampu meningkatkan permintaan, memperkuat integritas pasar, serta menciptakan harga karbon yang lebih mencerminkan nilai ekonomi pengurangan emisi. Dengan demikian, pasar karbon dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tengah perubahan ekonomi global.
"Keberhasilan pasar karbon tidak hanya diukur dari jumlah transaksi yang terjadi, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan perubahan perilaku ekonomi dan mendorong investasi berkelanjutan. Tantangan terbesar IDX Carbon saat ini adalah memastikan bahwa harga karbon mampu memberikan sinyal yang cukup kuat untuk mendukung transformasi ekonomi menuju masa depan yang lebih hijau dan rendah emisi," katanya.
Baca juga:
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pengembangan pasar karbon Indonesia harus dibangun berdasarkan aksi iklim yang terukur, bukti yang kredibel, dan tata kelola yang berintegritas. Pasar karbon tidak boleh hanya dipandang sebagai mekanisme perdagangan, tetapi harus menjadi instrumen untuk memperkuat pemulihan lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Karbon bukanlah titik awal, karbon adalah hasil. Titik awalnya adalah tantangan nyata yang kita hadapi, mulai dari emisi aktivitas ekonomi, degradasi ekosistem, pengelolaan sampah yang belum memadai, hingga tekanan terhadap hutan, gambut, wilayah pesisir, dan ekosistem laut,” ujarnya.
Ia menegaskan, tidak semua aktivitas lingkungan dapat langsung dikategorikan sebagai hasil mitigasi yang menghasilkan unit karbon. Setiap capaian penurunan emisi harus melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang memastikan validitas serta keterlacakan hasil mitigasi.
Oleh karena itu, kredibilitas pasar karbon Indonesia bergantung pada penguatan tata kelola, mulai dari regulasi, kelembagaan, sistem data, pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV), hingga mekanisme registrasi dan pengawasan transaksi.
Masa depan pasar karbon Indonesia, lanjutnya , tidak hanya ditentukan oleh jumlah unit karbon yang diterbitkan atau kecepatan transaksi, tetapi oleh kualitas aksi, kredibilitas bukti, akuntabilitas tata kelola, perlindungan ekosistem, serta manfaat yang diterima masyarakat.