Rhino Bond sebelumnya pernah diterbitkan oleh Bank Dunia melalui International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) pada Maret 2022 untuk konservasi badak di Afrika Selatan.
Indonesia mulai menjajaki skema pembiayaan inovatif untuk menjaga keberlanjutan konservasi taman nasional. Salah satu instrumen yang dilirik adalah Wildlife Conservation Bond atau dikenal sebagai Rhino Bond, yakni obligasi yang mengaitkan potensi imbal hasil investor dengan keberhasilan perlindungan satwa liar.
Rencana itu menjadi salah satu paparan delegasi Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Conference of the Parties (COP31) di Antalya, Turki. Skema pembiayaan inovatif untuk konservasi menjadi bagian dari agenda pemerintah memperluas sumber pembiayaan konservasi jangka panjang.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, Indonesia membutuhkan pembiayaan berkelanjutan untuk melindungi kawasan konservasi yang menjadi habitat berbagai spesies terancam punah.
Saat ini, Indonesia memiliki 57 taman nasional yang menjadi habitat bagi berbagai spesies tersebut. Dari jumlah tersebut, pemerintah menargetkan pengembangan skema pendanaan untuk 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik.
“Melalui Satgas ini, kami berupaya memperluas kolaborasi antara pemerintah, filantropi, dan sektor swasta untuk mendukung perlindungan taman nasional, spesies ikonik, dan lanskap prioritas. Keberhasilannya harus terlihat pada ekosistem yang terjaga dan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi,” kata Hashim dalam keterangan resmi, Senin (9/11/2026).
Dalam COP31, Satgas menghimpun masukan internasional atas draf White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia. Dokumen tersebut mengusulkan pembentukan wadah investasi nasional yang berfungsi menghimpun, mengonsolidasikan, dan menyalurkan dana konservasi dari berbagai sumber. Dengan demikian, pendanaan tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan lembaga filantropi, institusi keuangan, dan sektor swasta.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan Kementerian Kehutanan berkomitmen mengembangkan pembiayaan konservasi inovatif untuk memperkuat tata kelola taman nasional. Pengembangan tersebut diarahkan dari proyek percontohan menuju platform nasional yang menghubungkan pendanaan yang andal, kelembagaan yang kuat, pengelolaan lapangan yang efektif, dan hasil konservasi terukur.
“Taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan negara, dengan konservasi sebagai tujuan utamanya. Pemerintah tetap bertanggung jawab atas prioritas konservasi, keputusan pengelolaan, dan pengawasan,” kata Rohmat.
Ia menjelaskan, kementerian memprioritaskan pembentukan arsitektur pembiayaan yang kredibel, pengembangan instrumen yang memberikan manfaat konservasi, reformasi regulasi dan fleksibilitas keuangan, penguatan sumber daya manusia serta kapasitas pengelolaan, dan pengembangan proyek percontohan menjadi platform nasional. Agenda transformasi Badan Layanan Umum (BLU) mencakup empat taman nasional, yakni Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas, dengan pelaksanaan mengikuti proses persetujuan yang berlaku.
Dalam sesi panel strategis di COP31, Satgas Pembiayaan Inovatif Indonesia memaparkan sejumlah mekanisme pembiayaan yang diadaptasi dari praktik terbaik global. Selain kredit keanekaragaman hayati atau biodiversity credit dan pendanaan permanen berbasis proyek atau Project Finance for Permanence (PFP), pemerintah turut mengkaji obligasi konservasi satwa liar dan skema pembiayaan berbasis hasil (outcome-based finance) yang merujuk pada model Rhino Bond.
Rhino Bond menjadi salah satu contoh bagaimana pasar keuangan dapat dilibatkan dalam pembiayaan konservasi. Instrumen yang diterbitkan Bank Dunia melalui International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) pada Maret 2022 tersebut memiliki nilai US$150 juta (sekitar Rp2,7 triliun) dengan tenor lima tahun. Dana yang berhasil dihimpun dari para investor institusional akan disalurkan ke berbagai program berkelanjutan yang dijalankan IBRD.
Namun, berbeda dengan obligasi konvensional, investor tidak menerima pembayaran kupon secara langsung. Pembayaran yang biasanya menjadi kupon tersebut dialihkan untuk mendanai kegiatan konservasi badak hitam di dua kawasan lindung Afrika Selatan, yakni Addo Elephant National Park dan Great Fish River Nature Reserve.
"Imbal hasil bagi para investor akan ditentukan secara langsung berdasarkan pertumbuhan populasi tersebut selama lima tahun ke depan," bunyi keterangan Green Finance Instiitute.
Pendanaan untuk proyek ini berasal dari Global Environment Facility (GEF). GEF merupakan dana perwalian multilateral yang didedikasikan untuk investasi di bidang alam, yang pelaksanaannya dikelola oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Inisiatif ini dijalankan atas nama Bank Dunia, bekerja sama dengan Credit Suisse, Oak Foundation, Rufford Foundation, Pemerintah Inggris melalui Illegal Wildlife Trade Challenge Fund, United for Wildlife, serta ZSL.
Meskipun tidak menerima pembayaran kupon, pemegang obligasi akan mendapatkan ‘pembayaran keberhasilan konservasi’ (conservation success payment) dengan nilai hingga US$13,76 juta (sekitar Rp250 miliar). Pembayaran ini didasarkan pada tingkat pertumbuhan bersih populasi badak di Addo Elephant National Park dan Great Fish River Nature Reserve di Afrika Selatan selama jangka waktu lima tahun masa berlaku obligasi.
Sebaliknya, jika tidak ada perubahan pada tingkat pertumbuhan bersih populasi badak, maka tidak ada pembayaran yang diberikan. Jika tingkat pertumbuhan bersihnya berada antara 0% hingga 2%, pemegang obligasi akan menerima pembayaran sebesar $36,69 (sekitar Rp666 ribu) untuk setiap $1.000 (sekitar Rp18 juta) yang diinvestasikan.
Jika pertumbuhan bersih populasi badaknya berkisar 2% hingga 4%, pemegang obligasi akan menerima pembayaran sebesar $73,38 (sekitar Rp1,3 juta) untuk setiap $1.000(sekitar Rp18 juta) yang diinvestasikan. Kemudian jika di atas 4%, pemegang obligasi akan menerima pembayaran sebesar $91,73 (sekitar Rp1,6 juta) untuk setiap $1.000 (sekitar Rp18 juta) yang diinvestasikan.
Baca juga:
Deandra Syarizka
Adapun pokok investasi tetap dibayarkan kembali oleh IBRD pada saat jatuh tempo. Dengan demikian, risiko pencapaian target konservasi terutama memengaruhi pembayaran tambahan, bukan pengembalian pokok obligasi.
Struktur ini dirancang untuk menarik investor institusi yang membutuhkan kepastian pengembalian pokok sekaligus membuka peluang memperoleh imbal hasil tambahan dari pencapaian dampak lingkungan.
“Kita telah melihat menjamurnya dana pembiayaan campuran (blended finance) yang berinvestasi pada proyek-proyek yang berdampak positif bagi alam, namun sering kali sulit untuk memenuhi profil risiko-imbal hasil yang diharapkan oleh investor institusional,” ujar James Pilkington, Spesialis Senior Keuangan Berkelanjutan di ZSL.
Sebagai manfaat tambahan, upaya konservasi ini diharapkan dapat melindungi spesies lain yang hidup di habitat yang sama, meningkatkan keanekaragaman hayati, serta memperbaiki layanan ekosistem—seperti penyediaan air bersih—yang menunjang industri jeruk lokal. Dana investasi konservasi dari obligasi ini juga akan mendukung pelibatan masyarakat serta lebih dari 2.000 lapangan kerja di sektor pariwisata di provinsi Eastern Cape, Afrika Selatan.
Indonesia membuka Paviliun di COP31 di Antalya, Turki. Paviliun tersebut disiapkan sebagai ruang diplomasi iklim sekaligus wadah untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, hingga masyarakat sipil dalam mempercepat aksi penanganan perubahan iklim.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, Paviliun Indonesia tidak hanya menjadi tempat untuk memamerkan berbagai capaian nasional dalam penanganan perubahan iklim. Lebih dari itu, paviliun diharapkan dapat menjadi ruang untuk membangun kemitraan dan kolaborasi dalam menerjemahkan komitmen iklim menjadi aksi konkret.
Hal tersebut sejalan dengan arah Presidensi COP31 yang mengusung tema "Dialogue, Consensus, Action". Melalui pendekatan tersebut, negara-negara diharapkan dapat membangun kepercayaan melalui dialog, memperkuat komitmen bersama melalui konsensus, serta menghasilkan aksi yang terukur.
"Dalam menghadapi tantangan iklim yang semakin mendesak, kita harus bergerak melampaui komitmen dan mengubah ambisi menjadi aksi nyata," ujar Jumhur dalam pembukaan Paviliun Indonesia di COP31.
Jumhur menjelaskan, terdapat lima fokus utama yang akan diangkat melalui Paviliun Indonesia:
Baca juga:
Deandra Syarizka
Dalam paviliun tersebut, Indonesia juga akan menampilkan berbagai peluang dan inisiatif di bidang perlindungan alam dan keanekaragaman hayati, pengembangan pasar karbon, transisi energi, pendanaan iklim, teknologi, hingga penguatan ketahanan masyarakat.
Pada sektor pasar karbon, misalnya, Indonesia ingin memperkuat ekosistem perdagangan karbon nasional, termasuk melalui pengembangan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-KL) dan implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.
Adapun pada sektor energi, pemerintah akan mengangkat pengembangan energi terbarukan, tenaga surya, infrastruktur transmisi, serta transisi energi yang bertanggung jawab. Sementara di bidang pendanaan dan teknologi, Indonesia mendorong mobilisasi investasi, transfer teknologi, dan dekarbonisasi industri.
CEO IESR Fabby Tumiwa mengatakan COP31 harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat pelaksanaan komitmen iklim melalui langkah nyata di dalam negeri. Apalagi pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mendorong transisi energi berkeadilan dan meningkatkan akses terhadap pendanaan iklim internasional.
"Posisi Indonesia di COP31 harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan investasi nyata di dalam negeri," kata Fabby kepada SUAR, Rabu (11/11/2026).
Untuk mendorong terwujudnya komitmen tersebut, IESR mengusulkan lima agenda prioritas yang perlu diperjuangkan Pemerintah Indonesia dalam COP31. Pertama, mempercepat transisi dari batu bara menuju energi terbarukan. Fabby mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik telah melarang pengembangan PLTU baru, tetapi masih memberikan pengecualian bagi PLTU yang sudah tercantum dalam RUPTL dan PLTU captive yang terintegrasi dengan industri hilirisasi mineral.
Untuk itu, IESR menilai , Indonesia perlu menghentikan pembangunan PLTU captive baru sesudah 2030, mempercepat pensiun PLTU tua dan tidak efisien, serta memastikan penambahan energi terbarukan, jaringan transmisi, penyimpanan energi, dan fleksibilitas sistem berjalan lebih cepat.
Kedua, menjadikan elektrifikasi sebagai pengungkit transformasi energi. Fabby mengatakan Presidensi COP31 mengusulkan target global sukarela untuk menaikkan pangsa listrik dalam konsumsi energi final dari sekitar 20% saat ini menjadi 35% pada 2035. Agenda ini perlu dimanfaatkan Indonesia untuk mempercepat penggunaan listrik bersih pada transportasi, industri, rumah tangga, dan sektor produktif.
Agenda ketiga memperjuangkan pendanaan transisi yang lebih mudah diakses dan terjangkau. Ia mengatakan pemerintah harus harus mendorong negara maju dan lembaga keuangan multilateral meningkatkan hibah, pembiayaan lunak, penjaminan, dan instrumen pembagian risiko untuk energi terbarukan, jaringan listrik, penyimpanan energi, dan pensiun dini PLTU.
Selanjutnya, memastikan transisi energi benar-benar berkeadilan. Fabby mengatakan transisi dari ekonomi berbasis batu bara perlu disertai perlindungan sosial, reskilling dan upskilling, penciptaan pekerjaan hijau, diversifikasi ekonomi wilayah penghasil batubara, serta partisipasi bermakna pekerja, masyarakat lokal, perempuan, dan kelompok rentan.
Indonesia juga perlu membangun mekanisme pendanaan transisi berkeadilan yang akuntabel untuk membiayai peningkatan keterampilan dan diversifikasi ekonomi daerah. Salah satunya melalui transfer anggaran ke daerah penghasil batubara untuk program-program transisi energi berkeadilan.
Agenda berikutnya adalah, mendorong penurunan emisi gas metana. Gas metana merupakan ancaman serius yang dapat menggagalkan pencapaian target Paris Agreement. Indonesia telah bergabung dengan Global Methane Pledge pada 2021, yang menargetkan pemangkasan emisi metana global secara kolektif sebesar 30% dari tingkat 2020 pada 2030. Sebagai wujud implementasi komitmen tersebut, selain dari sektor pertanian, Indonesia dapat memangkas emisi metana dari produksi dan pengolahan minyak, gas alam, dan batu bara.
"Diplomasi Indonesia di Antalya akan lebih kuat apabila sejalan dengan kebijakan di dalam negeri. Indonesia perlu datang bukan hanya meminta pendanaan, tetapi membawa pipeline proyek transisi energi yang kredibel, reformasi kebijakan yang jelas, serta rencana perlindungan pekerja dan transformasi ekonomi daerah. Pendanaan internasional kemudian digunakan untuk mempercepat dan memperbesar skala transformasi tersebut," kata Fabby.
Tambahkan SUAR ke Google
