Perubahan Iklim Mengancam Sektor Bisnis
Ancaman bencana yang dipicu oleh perubahan iklim kini tidak lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah menjadi risiko nyata yang menekan gerak roda perekonomian dunia usaha.
Ancaman bencana yang dipicu oleh perubahan iklim kini tidak lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah menjadi risiko nyata yang menekan gerak roda perekonomian dunia usaha.
Hasil Survei Kadin Business Pulse Q3-2026 menunjukkan tekanan terhadap sektor bisnis mulai mereda dibandingkan kuartal sebelumnya. Optimisme bisnis kembali muncul. Responden yang menyatakan tidak setuju kondisi bisnisnya lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya turun dari 47,1% menjadi 40,6% di periode Q3-2026.
Sementara itu, survei Kadin juga menyoroti kejadian bencana yang terjadi di beberapa wilayah sepanjang 12 bulan terakhir. Hasilnya, sebanyak 57,9% pelaku usaha mengakui bahwa kegiatan bisnis mereka terdampak oleh bencana alam atau gangguan lingkungan. Hanya 42,1% pelaku usaha yang menyatakan tidak terdampak oleh situasi tersebut. Hasil survei tersebut menegaskan bahwa guncangan peristiwa lingkungan memiliki jangkauan paparan yang luas terhadap stabilitas dunia usaha.
Gangguan lingkungan tertinggi yang menghantam dunia bisnis didominasi oleh kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) atau kabut asap yang mencapai angka 13,0%. Disusul oleh bencana atau gangguan alam lainnya sebesar 11,2%, cuaca ekstrem 10,9%, dan kekeringan sebesar 9,7%.
Tingginya dampak karhutla dan kekeringan yang terjadi sejak pertengahan tahun ini sejalan dengan musim kemarau tahun 2026 yang berlangsung lebih kering dan panjang akibat fase El Nino. Badan Meteorologi, Klimatolgi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan puncak kemarau terjadi pada Agustus hingga September.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lahan terbakar di enam provinsi prioritas telah menembus 85.765,57 hektar per pertengahan September. Dampaknya memicu efek domino hingga mengganggu kegiatan masyarakat di wilayah-wilayah terdampak dan sekitarnya.
Dampak dari rentetan bencana lingkungan ini tentu dirasakan secara berbeda-beda oleh setiap sektor industri. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi wilayah bisnis yang paling rentan, bersama dengan sektor real estate dan konstruksi yang turut memikul beban tekanan terberat.
Tingkat kerentanan sektor-sektor ini sangat rasional mengingat jalannya operasional mereka bersinggungan dengan kondisi alam, tata guna lahan, serta rantai pasok material yang sangat bergantung pada kelancaran logistik dan cuaca.
Konsekuensi utama yang paling banyak dikeluhkan oleh mayoritas sektor usaha akibat bencana lingkungan ini adalah terjadinya peningkatan biaya operasional. Pada sektor pertanian, misalnya, peningkatan biaya operasional dialami oleh 24,1% responden, sementara pada sektor akomodasi dan makan minum, tekanan biaya juga cukup signifikan di angka 22,6%.
Meskipun gangguan akibat iklim ini mencakup 39,1% pelaku usaha atau sekitar dua pertiga dari total yang terdampak, tantangan cuaca dan bencana alam saat ini baru menempati peringkat ke-10 dari 14 tantangan bisnis (4,7%). Pemetaan dampak tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar dunia usaha masih memandang krisis iklim sebatas guncangan operasional sementara, bukan sebuah ancaman struktural jangka panjang.
Melihat pola yang terus berulang setiap tahunnya, dunia usaha tidak bisa lagi mengandalkan respons reaktif dan perlu segera beralih pada upaya mitigasi yang komprehensif. Risiko iklim perlu mulai diintegrasikan sebagai bagian dari risiko operasional inti atau core operational risk dalam penyusunan rencana kelangsungan bisnis.
Ke depannya, pemetaan risiko bencana yang berbasis data dapat menjadi acuan utama agar dunia usaha dapat terus berekspansi di tengah dampak iklim yang semakin ekstrem. Pelaku industri harus berkolaborasi secara proaktif dengan lembaga otoritas seperti BMKG dan BNPB untuk memanfaatkan data peringatan dini secara real-time dalam menyusun keputusan bisnis harian. Sementara itu, bisnis dengan skala kecil perlu mendapatkan langkah mitigasi strategis dari pemerintah atau swasta yang memiliki kapabilitas lebih baik dalam upaya perlindungan perekonomian akar rumput.
Kesadaran mitigasi dan pemetaan risiko perlu menjadi atensi. Guncangan akibat bencana yang masih dianggap sebagai interupsi sesaat perlahan dapat menggerus profitabilitas bisnis dan memicu krisis keberlanjutan yang berdampak bagi perekonomian nasional.