Danantara Buka Pintu Swasta Masuk Proyek PSEL
Sebelum menawarkan proyek kepada swasta, Danantara perlu memastikan kelayakan komersial, kepastian hukum, produktivitas, dan kemampuan proyek menarik modal nonnegara.
Tambahkan SUAR ke Google
Pemerintah membuka ruang lebih besar bagi dunia usaha untuk terlibat dalam berbagai proyek yang dijalankan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), khususnya Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, keterlibatan dunia usaha diperlukan agar kontribusi Danantara terhadap perekonomian nasional dapat lebih maksimal.
Menurut Rosan, Danantara tidak dapat hanya mengandalkan ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan berbagai programnya. Oleh karena itu, dunia usaha akan diberikan ruang lebih besar untuk berkolaborasi dalam bidang-bidang yang relevan.
"Ini adalah arahan Bapak Presiden, bahwa justru Danantara harus bergerak sama dengan dunia usaha. Kalau program-programnya itu melibatkan dunia usaha di bidang-bidang dunia usaha yang kita lakukan, kita persilahkan untuk memiliki ruang yang lebih besar bersama-sama dengan kami," kata Rosan dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (07/10/2026).
Salah satu bentuk proyek Danantara yang sudah membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha adalah pengembangan pengolahan sampah menjadi energi atau Waste to Energy (WTE) atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Dampak Ekonomi, Lingkungan dan Sosial
Rosan mengatakan program WTE telah melakukan groundbreaking di tiga lokasi, yakni Denpasar, Bogor, dan Bekasi. Pemerintah juga menyiapkan groundbreaking berikutnya di 8 lokasi di Indonesia dan akan melanjutkan program tersebut ke batch berikutnya.
Menurutnya, pengembangan WTE tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan energi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Dengan demikian, proyek tersebut menjadi salah satu contoh investasi yang didorong pemerintah agar memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian dan masyarakat.
“Ini tentunya akan berdampak positif tidak hanya dilihat dari segi penciptaan energinya tetapi juga dari segi kesehatan, dari segi sosial, dari segi environment,” ujarnya.
Pembukaan ruang kolaborasi dengan dunia usaha tersebut dilakukan seiring dengan penguatan internal Danantara. Rosan menjelaskan, pada tahun pertama keberadaannya, Danantara lebih banyak melakukan penguatan internal, mulai dari regulasi, kebijakan, hingga proses dan tata kelola organisasi. Memasuki tahun kedua, penguatan diarahkan pada governance, transparansi, akuntabilitas, integritas, serta streamlining.
baca juga:
Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tiga Wilayah Prioritas
Negara tengah mengupayakan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik, yang berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Di tahap pertama, proyek dijalankan di tiga lokasi, yakni Bali, Bogor, dan Bekasi.
Zikrina Ratri
Selanjutnya, Danantara akan berfokus pada optimalisasi aset, peningkatan produktivitas, dan efisiensi. Sejumlah perusahaan BUMN juga telah diidentifikasi untuk dapat melantai di Bursa Efek Indonesia. Dalam proses tersebut, Rosan mengatakan Danantara juga melakukan evaluasi terhadap keseluruhan ekosistem BUMN.
Rosan menilai keterlibatan dunia usaha menjadi semakin penting seiring meningkatnya peran investasi dalam perekonomian Indonesia. Data BKPM mencatat, pada semester I/2026, realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2%. Investasi tersebut juga menciptakan sekitar 1,45 juta tenaga kerja langsung.
“Investasi yang masuk ke Indonesia adalah investasi yang tentunya harus berkesinambungan dan berkelanjutan, harus sustainable dan mempunyai dampak yang besar tidak hanya dari segi perekonomian tapi juga dari segi pencapaian lapangan pekerjaan yang berkualitas,” ujarnya.
Swasta Butuh Kejelasan dan Kepastian Hukum
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melihat dorongan agar dunia usaha mendapatkan ruang lebih besar dalam proyek-proyek Danantara sebagai langkah yang positif.
Danantara dinilai memiliki kapasitas untuk menjadi katalis investasi. Namun, untuk mengejar kebutuhan pembangunan dan target pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa hanya mengandalkan modal pemerintah dan BUMN.
"Modal dan kemampuan eksekusi swasta, baik domestik maupun asing, perlu ikut masuk," kata Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa pada SUAR, Rabu (07/10/2026).
Erwin mengatakan, peluang dunia usaha sebenarnya cukup besar karena proyek yang dikembangkan Danantara mencakup sektor-sektor strategis seperti energi, infrastruktur, pengelolaan sampah, perumahan, hilirisasi, hingga teknologi. Ia mencontohkan, proyek PSEL di mana Danantara telah melakukan seleksi mitra pengembang, termasuk konsorsium yang dipimpin perusahaan Indonesia.
Namun, dunia usaha melihat yang paling penting bukan hanya berapa banyak proyek yang ditawarkan, tetapi apakah proyek tersebut benar-benar bankable dan investable.
"Swasta membutuhkan kejelasan mengenai struktur proyek, pembagian risiko, tingkat pengembalian investasi, kepastian offtaker, regulasi, lahan dan perizinan, serta timeline proyek," kata ia.
Ia mencontohkan, proyek PSEL Bogor Raya 1. Selain adanya mitra pengembang dan teknologi, sudah terdapat Power Purchase Agreement (PPA) dengan PLN yang memberikan kepastian terhadap penyerapan listrik. Erwin menilai, struktur seperti itu penting karena semakin jelas sumber pendapatan dan pembagian risikonya sehingga semakin mudah pula swasta dan lembaga pembiayaan masuk.
Ke depan, Kadin melihat setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperkuat. Pertama, Danantara perlu mempunyai alur proyek yang transparan dan dapat diakses dunia usaha, lengkap dengan nilai investasi, model kerja sama, kebutuhan modal maupun pembiayaan, jadwal tender, serta profil risiko dan imbal balik. Kedua, perlu ada kepastian mengenai manajemen risiko antara Danantara, BUMN, pemerintah, dan swasta.
"Jangan sampai swasta hanya diajak masuk pada tahap pendanaan, sementara risiko regulasi, lahan, offtaker, atau perubahan kebijakan belum terselesaikan," katanya.
Baca juga:
PLN Pastikan Serap Listrik PSEL hingga 30 Tahun, Jaga Kelanjutan Investasi
PLN akan menjadi pembeli listrik dari pembangkit sampah yang sedang didiapkan Danantara. Perlu insentif agar keuangannya tidak melemah
Mukhlison Widodo
Ketiga, proses pemilihan mitra harus kompetitif, transparan, dan memberikan kesempatan yang setara kepada perusahaan nasional. KADIN ingin Danantara bukan hanya menjadi investor besar, tetapi menjadi crowding-in vehicle yang mampu menarik beberapa kali lipat investasi swasta dari setiap modal yang ditempatkan.
Keempat, proyek Danantara harus menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Keterlibatan swasta sebaiknya juga membuka ruang bagi kontraktor nasional, pemasok dalam negeri, UMKM, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga manfaat investasinya tidak berhenti pada proyek itu sendiri.
"Kalau pipeline jelas, proyek bankable, proses transparan, dan pembagian risikonya wajar, saya kira Danantara dapat menjadi platform yang sangat efektif untuk mempertemukan modal negara dengan modal swasta dan memperbesar investasi nasional," katanya.
Danantara Berfungsi Sebagai Katalis
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai keterlibatan swasta menjadi penting dalam pengembangan proyek-proyek Danantara. Menurutnya, Danantara tidak seharusnya menjadi satu-satunya sumber modal untuk proyek besar yang memiliki risiko tinggi dan membutuhkan waktu panjang.
"Peran utamanya justru lebih kuat sebagai katalis yakni menurunkan risiko awal, menyiapkan struktur pembiayaan, lalu menarik modal swasta, investor institusi, dan mitra teknologi," katanya.
Agar dunia usaha benar-benar tertarik masuk, Syafruddin mengatakan Danantara perlu memperjelas setidaknya empat hal, yakni pihak yang menanggung risiko, bagaimana arus kas proyek dibentuk, mekanisme investor untuk keluar dari proyek, serta pihak yang mengambil keputusan ketika proyek menyimpang dari rencana.
Karena itu, ia menilai setiap proyek perlu memiliki pembagian risiko yang eksplisit, kontrak jangka panjang yang dapat ditegakkan, mekanisme penyesuaian tarif atau pendapatan, serta standar disclosure dan audit yang konsisten. Imbal hasil juga harus sebanding dengan risiko tanpa bergantung pada jaminan negara terselubung.
"Proyek harus lolos tiga tes yakni tambahan produktivitas, kelayakan komersial, dan kemampuan menarik modal nonnegara," katanya.
Ia juga menilai kekhawatiran mengenai potensi crowding out perlu diperhatikan, terutama jika proyek BUMN memperoleh perlakuan khusus atau akses terhadap modal murah tanpa melalui kompetisi yang setara. Menurutnya, salah satu cara mengantisipasinya adalah membuka tender, skema co-investment, serta menerapkan tata kelola yang setara sehingga swasta masuk karena proyek tersebut layak secara komersial, bukan karena kedekatan institusional.
Dari sisi sektor, Syafruddin melihat sejumlah bidang berpotensi menjadi ruang kolaborasi Danantara dengan dunia usaha. Sektor tersebut antara lain energi terbarukan, waste-to-energy (WTE), ethanol dan biofuel, jaringan listrik, kendaraan listrik, mineral kritis dan hilirisasi, data center, infrastruktur kecerdasan buatan (AI), logistik, kawasan industri, hingga perumahan berbasis transit.
