Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang pesat di berbagai wilayah Indonesia membawa konsekuensi lonjakan volume sampah yang kian mengkhawatirkan. Hal tersebut mendorong pemerintah menjalankan solusi pengelolaan sampah yang optimal.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI tahun 2024, tiga wilayah strategis sebagai sasaran proyek Waste-to-Energy (WtE) atau PSEL yaitu Bali, Bogor, dan Bekasi menghadapi tekanan ekologis yang bervariasi terkait produksi limbah harian mereka. Bali memimpin volume timbulan sampah tahunan tertinggi di antara ketiganya dengan mencapai 1.167.451,76 ton, disusul oleh Kota/Kabupaten Bogor sebesar 1.026.931,33 ton, dan Kabupaten Bekasi dengan total 614.462,32 ton.
Timbulan sampah yang tak tertangani menjadi alarm keras bagi tata kelola lingkungan lokal yang menuntut adanya solusi terintegrasi berskala besar guna mencegah kelumpuhan tempat pembuangan akhir (TPA).
Meskipun memproduksi sampah dalam jumlah masif, kapasitas pengelolaan dan pengolahan limbah di ketiga wilayah tersebut saat ini menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Bali tercatat paling progresif dengan total sampah terkelola mencapai sekitar 70-an%, didorong oleh angka pengurangan sampah yang menyentuh 16,35% serta penanganan sebesar 57,21%.
Kondisi ini berbanding berbeda dengan Bogor yang mencatatkan performa pengelolaan paling kritis, di mana total sampah terkelola hanya berkisar 30,91% (pengurangan 2,93% dan penanganan 27,98%). Sementara itu, Bekasi berada di posisi moderat dengan tingkat keterkelolaan sampah sebesar 54,23%, namun memiliki catatan krusial pada sektor pengurangan sampah mandiri yang sangat minim, yaitu hanya sebesar 0,41%.
Guna mengatasi beban TPA regional yang kian kritis, seperti TPA Burangkeng dan Bantar Gebang di Bekasi, pemerintah melalui kolaborasi Badan Pengelola Investasi Danantara dan pemerintah daerah secara masif menggarap proyek Waste-to-Energy (WtE) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Secara garis besar, megaproyek yang menyandang status sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) ini memiliki total nilai proyek mencapai Rp 91 triliun, dengan rata-rata alokasi berkisar antara Rp 2,5 triliun hingga Rp 3,2 triliun per titik proyek.
Mekanisme pendanaannya mengandalkan kekuatan ekuitas Danantara sebesar 30% yang mana sepertiganya bersumber dari Patriot Bond serta ditopang oleh 70% pinjaman perbankan dari gabungan lembaga keuangan asing dan dalam negeri. Proyek ini pun menarik minat global, terbukti dengan partisipasi 24 perusahaan asing (20 dari Tiongkok, 3 dari Jepang, dan 1 dari Prancis) yang diwajibkan membentuk konsorsium bersama mitra lokal.
Implementasi konkret dari proyek PSEL ini mulai memperlihatkan kemajuan di masing-masing wilayah prioritas melalui spesifikasi yang terukur. Di Bali, baru saja dilakukan peresmian pembukaan pembangunan fisik proyek PSEL bernilai investasi Rp 3 triliun. Proyek ini dirancang untuk mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun (mencakup lebih dari 40% timbulan sampah Bali) guna menyuplai energi hijau bagi 100 ribu rumah sekaligus memangkas kebutuhan lahan TPA hingga 80%.
Di sisi lain, proyek PSEL Bekasi dengan nilai investasi Rp 2,49 triliun juga tengah dipersiapkan di atas lahan seluas 5,6 hektar guna mereduksi beban TPA lokal melalui kapasitas pengolahan 1.000 ton sampah per hari. Dari sini diproyeksikan proyek menghasilkan daya listrik sebesar 18,5 MW.
Tidak ketinggalan, wilayah Bogor turut mematangkan langkah melalui proyek PSEL terintegrasi yang mencakup area Kota dan Kabupaten Bogor dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp 3 triliun.
PSEL Bogor dirancang menggunakan teknologi insinerator pembakaran canggih untuk mengolah 1.000 ton sampah per hari. PSEL ini nantinya akan dikelola oleh Danantara melalui Badan Usaha Penyelenggara Proyek (BUPP) PT Weiming Nusantara Bogor New Energy yang bermitra dengan raksasa teknologi lingkungan asal Tiongkok, Zhejiang Weiming.
Secara umum, pemanfaatan teknologi insinerator pada tiap unit PSEL bentukan Danantara ini ditargetkan mampu menghasilkan output daya listrik konstan sebesar 16-17 MW per unit yang dapat menerangi sekitar 20 ribu rumah. Sinergi investasi, teknologi, dan tata kelola ini diharapkan tidak hanya melenyapkan gunungan sampah, tetapi juga mengakselerasi transisi energi bersih di Indonesia.
