Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan negara 2025 mencapai Rp 2.756,3 triliun atau 91,7% dari target, sementara belanja negara mencapai Rp 3.451,4 triliun atau 95,3%. Dengan demikian, APBN 2025 tutup buku dengan defisit melebar sebesar Rp 695,1 triliun atau 2,92% PDB, nyaris mendekati ambang batas 3% yang ditetapkan undang-undang.

Dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (8/1/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, kenaikan defisit anggaran tahun 2025 terutama disebabkan dua aspek. Pertama, belanja pemerintah pusat yang dipacu pada triwulan terakhir sesudah pelonggaran efisiensi. Kedua, pemberian paket stimulus ekonomi pada setiap kuartal yang bertujuan menjaga daya beli di tengah perlambatan.

"Kita tahu ketika ekonomi sedang downturn, kita harus memberikan stimulus agar ekonomi tumbuh berkesinambungan tanpa membahayakan APBN," ujarnya.

"Sekalipun defisit membesar, kami pastikan tidak tembus 3%. Kalau saya buat defisit 0% juga bisa, tapi 'kan ekonomi jadi morat-marit," ujar Purbaya.

Terlepas dari pelebaran defisit tersebut, Bendahara Negara menyatakan meredanya tekanan struktural dan perbaikan prospek global pada kuartal IV-2025 telah menyediakan fondasi dan momentum pertumbuhan, sehingga defisit bisa ditekan lebih rendah dengan dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih terasa bagi masyarakat.

Sejumlah indikator yang menjadi tanda pemulihan keadaan tersebut adalah kenaikan capital inflow mencapai Rp 46,13 triliun pada Desember 2025. Secara rinci, pasar SBN menerima arus masuk modal Rp 6,49 triliun, SRBI inflow Rp 27,4 triliun, dan saham inflow Rp 12,24 triliun.

Selain menunjukkan kredibilitas pasar keuangan yang pulih, Purbaya meyakini tanda-tanda tersebut menunjukkan ketertarikan investor pada iklim penanaman modal di tanah air. Untuk itu, Purbaya berkomitmen segera menyelesaikan 36 aduan yang telah diterima Satgas P2SP guna memberantas halangan bagi dunia usaha, lebih cepat dari yang sudah dilaksanakan.

"Ketika ada indikasi dalam 2 bulan ke depan, pertumbuhan domestik membaik, FDI akan terus masuk ke sini karena kita lebih menarik dari Vietnam. Selain pasar kita lebih besar, kita ingin memanfaatkan teknologi yang mereka bawa. Tentu kita tetap pilih investor yang membawa manfaat besar, bukan yang membunuh investor domestik," tegasnya.

Dengan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Q4 2025 mencapai 5,45%, Purbaya telah mempersiapkan tiga instrumen untuk memaksimalkan penerimaan negara di tahun 2026.

Pertama, menegaskan kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam pada bank-bank Himbara. Kedua, memastikan Coretax beroperasi optimal hingga akhir periode pelaporan SPT tahunan. Ketiga, menggalakkan pemberantasan under-invoicing yang selama ini menjadi sumber kebocoran utama, terutama perusahaan asing dan industri liar yang tidak patuh membayar pajak.

"Presiden bilang waktu pertemuan di Hambalang, 'Apakah kita mau dikibulin terus oleh pengemplang pajak dan bea cukai?' Dia tidak melihat ke saya, tapi sangat jelas pesannya. Ada praktik under-invoicing yang sangat besar, itu akan kita kejar ke depan dan mereka tidak bisa main-main lagi," ucap Purbaya.

Salah satu praktik kebocoran pajak tersebut adalah temuan perusahaan bahan bangunan asal negeri tirai bambu yang menjual produk langsung kepada pelanggan dengan basis tunai tanpa pembayaran PPN. Menurut Purbaya, potensi kerugian dari praktik tersebut diperkirakan mencapai hampir Rp4 triliun.

"Kita akan mengaktifkan kembali organisasi pajak yang sepertinya agak tutup mata, supaya bekerja lebih serius ke depan. Reorganisasi ini dalam satu-dua minggu ke depan akan kita bereskan, karena ke depan tidak bisa seperti ini terus," pungkasnya.

Belanja bijak

Menambahkan penjelasan Purbaya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, sepanjang tahun 2025, dinamika penerimaan pajak tampak dari penurunan dan kenaikan yang terjadi dari kuartal ke kuartal yang berpuncak pada penerimaan netto sebesar Rp 1.917,6 triliun atau 87,6% dari target yang ditetapkan.

"Penerimaan pajak bruto tumbuh 3,7%, meski netto terkontraksi -0,7%. Jika penerimaan semester I dan II dibandingkan, PPh Badan membaik 2,3%, juga PPh Orang Pribadi dan PPh 21 ada perbaikan. Ini dinamika perekonomian yang tercermin dalam penerimaan pajak kita. Pajak netto sendiri turun disebabkan faktor moderasi harga komoditas serta peningkatan restitusi akibat relaksasi," ucap Suahasil.

Baca juga:

Catatan dan Pelajaran Berharga dari Makroekonomi 2025

Simak sejumlah catatan penting peristiwa yang mempengaruhi ekonomi makro Indonesia di 2025.

SUAR Inspirasi Penggerak Dunia UsahaBenediktus Krisna Yogatama

Selain pajak, kepabeanan dan cukai juga meraih capaian yang patut dibanggakan. Selain penerimaan yang mencapai Rp 300,3 triliun atau 99,6% dari target, optimasi layanan berhasil mengurangi waktu dwelling time di pelabuhan dari 0,49 hari menjadi 0,42 hari dan durasi customs clearance dari 3,52 hari menjadi 3,02 hari. Upgrade kapasitas organisasi juga memungkinkan Bea Cukai melakukan penindakan secara lebih terukur dan optimal.

"Meskipun jumlah penindakan rokok ilegal sama sekitar 20.537 kali, tetapi jumlah batang yang diamankan meningkat menjadi 1,4 miliar batang. Terakhir, Bea Cukai berhasil menemukan gudang rokok ilegal 160 juta batang. Di samping itu, bahan narkotika yang ditindak juga naik menjadi 18,4 ton selama 2025, dari sebelumnya 7,4 ton pada 2024," jelasnya.

Penguatan penerimaan negara melalui perpajakan juga diikuti kebijaksanaan belanja yang menyesuaikan prioritas. Peningkatan belanja K/L menjelang akhir tahun, Suahasil menegaskan, antara lain disebabkan pergeseran anggaran, termasuk perpindahan belanja non-K/L menjadi belanja K/L, yang memungkinkan belanja negara tumbuh 3% year-on-year pada triwulan akhir 2024.

"Awal tahun 2025, kami melakukan efisiensi anggaran Rp 306,7 triliun dari belanja K/L, yang kemudian dibuka kembali Rp 206,4 triliun untuk memastikan operasional layanan dasar berlangsung, bantuan sosial tetap berjalan, dan ditambah belanja tambahan, sehingga tahun ini, negara berbelanja lebih rendah Rp100 triliun karena efisiensi di awal," jelas Suahasil.

Selain belanja K/L, transfer ke daerah (TKD) 2025 yang terealisasi Rp 849 triliun menjadi komponen terbesar dari total pendapatan daerah sepanjang tahun yang mencapai Rp 1.288,3 triliun. Dengan total belanja daerah Rp 1.246,6 triliun, surplus Rp 41,7 triliun kini tersimpan dalam SiLPA daerah. Apabila ditambah net SiLPA tahun lalu Rp 67,1 triliun, total sisa anggaran lebih Pemda mencapai Rp 108,7 triliun, meningkat dibandingkan sisa anggaran 2024 yang mencapai Rp 83,5 triliun.

"Tentu tidak semua daerah sama. Kami memperkirakan sepertiga ada di Jawa dan hampir 25% di Sumatra. Namun, kami mengimbau pemerintah daerah agar kalau ada ekses cash, maka dibelanjakan untuk membantu kondisi ekonomi masyarakat," tandasnya.

Melengkapi penjelasan Suahasil, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyatakan, mulai tahun 2026, Kementerian akan menyisir belanja K/L dan mengambil sedikit dari anggaran setiap pos untuk ditempatkan dalam rincian output (RO) khusus untuk mendukung program prioritas pemerintah.

"Anggaran hasil penyisiran tetap di K/L terkait, tetapi ditempatkan dalam RO khusus sehingga realokasi anggaran dapat dilakukan sewaktu-waktu, semisal seperti saat terjadi bencana alam, maka anggaran RO itu akan realokasi menjadi anggaran BNPB. Tetapi kami pastikan tidak ada anggaran yang diblokir tahun ini," tegas Luky.

Tujuh catatan

Kendati tampak sebagai catatan kusam akhir tahun, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai pelebaran defisit APBN 2025 merupakan momentum penting untuk Kementerian Keuangan memahami arti konkret efisiensi dalam menjalankan politik anggaran.

Saat dihubungi SUAR, Kamis (08/01/2026), Ahmad menggarisbawahi 7 catatan penting yang merefleksikan capaian APBN 2025 sebagai titik tolak kebijakan fiskal tahun ini.

1. Pencapaian program K/L yang tidak maksimal atau penyerapan kurang dari 95% tidak perlu ditambah pada tahun 2026 nanti sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan agar program-program kerja kementerian/lembaga tersebut jauh lebih baik dalam menyerap anggaran belanja;
2. Realokasi anggaran perlu diarahkan pada program/kegiatan yang lebih produktif daripada yang sifatnya konsumtif, seperti mengalokasikan belanja modal jauh lebih besar dibandingkan belanja-belanja lain seperti belanja pegawai, operasional, atau bantuan sosial;
3. Kalkulasi penerimaan negara, khususnya pajak 2026 perlu melakukan hitung ulang mengingat target 2026 menggunakan base year 2025 yang sudah mengalami shortfall cukup jauh. Jika tetap dilakukan, maka defisit fiskal bisa jauh lebih tinggi dari target 2,68% PDB di tahun ini dengan postur belanja yang ekspansif;
4. Program-program stimulus dimasukkan dalam program K/L yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, sehingga menguatkan efesiensi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi program K/L. Dengan praktik inklusi stimulus dalam anggaran K/L, Kementerian Keuangan dapat mengalokasikan stimulus lebih besar dan tidak bersifat ad hoc;
5. Libatkan sektor swasta yang saat ini sedang mengalami stagnasi. Program-program K/L sebaiknya diarahkan untuk mendorong partisipasi sektor swasta secara lebih luas. Di titik ini, peranan goverment expenditure dapat menjadi lebih optimal menopang pertumbuhan, terutama ketika sisi demand masyarakat masih relatif lemah;
6. Berikan insentif untuk memperkuat daya beli kelas menengah. Insentif dan penguatan bagi kelas menengah belum terlihat atau masih sedikit sekali menjadi program K/L, padahal perbaikan ekonomi kelas menengah dapat menjadi kunci peningkatan konsumsi rumah tangga secara riil;
7. Kompensasi dari pemotongan TKD yang cukup drastis dapat ditambah dari anggaran K/L yang serapannya rendah saat menggunakan base year 2025, untuk mengantisipasi stagnasi pembangunan di daerah dan desa karena stimulus yang berkurang.