Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) tiba di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Gibran tiba di Istana Wakil Presiden usai menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR. ANTARA FOTO/Fauzan/YU
Dalam Artikel Ini
Selamat pagi, Chief…
Berikut informasi penting terkait pengembangan semesta dunia usaha yang perlu mendapat perhatian hari ini berdasarkan kurasi Tim SUAR.
"Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki." (Bung Hatta - Proklamator RI)
Sosok Wapres Harapan Dunia Usaha
Dunia usaha berharap sosok wakil presiden yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka tak hanya memahami regulasi dan mampu menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengerti dan menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan pemerintah.
Dalam kurun waktu dua minggu mendatang, MPR RI akan menyelenggarakan Sidang Paripurna pada Rabu (2/12/2026) untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden (wapres). Dalam sidang tersebut, MPR akan memilih sekaligus melantik satu dari dua calon wapres yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.
FTSE Bekukan Penambahan Saham RI hingga Maret 2027
FTSE Russell mempertahankan klasifikasi pasar modal Indonesia sebagai Secondary Emerging Market dan tidak memasukkan Indonesia ke dalam daftar pemantauan (Watch List) dalam evaluasi indeks FTSE Global Equity Index Series (GEIS) Desember 2026.
Namun, penyedia indeks global tersebut belum membuka peluang peningkatan representasi saham Indonesia karena masih menangguhkan perubahan komposisi yang bersifat peningkatan (upward changes) hingga setidaknya evaluasi Maret 2027.
DPR mendorong pemerintah segera membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus yang menangani penyediaan dan distribusi pakan ternak serta ikan. Keberadaan BUMN tersebut dinilai penting untuk menjamin ketersediaan pasokan pakan sekaligus mengatasi berbagai persoalan yang selama ini dihadapi peternak dan pembudidaya ikan di berbagai daerah.
Di samping itu, Komisi IV DPR juga akan mengusulkan agar pemerintah memberikan subsidi pakan bagi peternak dan pembudidaya ikan, sebagaimana kebijakan subsidi pupuk bagi sektor pertanian.
Kerja Ekstra DJP Kejar Pajak Rp514 Triliun Jelang Akhir Tahun
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan harus bekerja ekstra keras untuk mengejar Rp514 triliun menjelang tutup buku APBN tahun 2026. Selain menguatkan basis kepatuhan, sejumlah strategi telah dipersiapkan, termasuk capaian hasil pemungutan pajak digital melalui platform e-commercemaupun SPP-TDLN yang akan diumumkan bulan depan.
Hingga 31 Oktober 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan penerimaan negara telah mencapai Rp2.618 triliun, tumbuh 23,9% (yoy) dan telah memenuhi 83% dari target APBN. Dengan belanja negara terukur mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78% dari target, defisit fiskal saat ini mencapai Rp379,3 triliun atau 1,47% terhadap PDB.
Penolakan konsumen batu bara asal Tiongkok terhadap usulan klausul pengecualian dalam kontrak pasokan tahun 2027 dari komoditas batu bara menjadi tantangan baru Indonesia. Klausul yang dirancang untuk membebaskan pemasok Indonesia dari tanggung jawab penalti apabila pengiriman terganggu akibat pemangkasan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), penundaan izin ekspor, maupun pengetatan kewajiban pasokan domestik (Domestic Market Obligation/DMO) tersebut dinilai akan merugikan keamanan pasok bagi Tiongkok.
Kekhawatiran importir Tiongkok kian menguat setelah realisasi pengiriman batu bara Indonesia mengalami penyusutan hampir 10% sepanjang 10 bulan pertama 2026. Akibatnya, para pedagang Tiongkok memilih menunda negosiasi kontrak tahunan dan membuka opsi beralih ke pemasok Australia dan Mongolia di tengah melimpahnya stok domestik serta kesiapan dalam menghadapi musim dingin yang akan datang.
Ketua The Fed Kevin Warsh dijadwalkan menggelar forum publik pada 16 November 2026 di San Francisco Amerika Serikat untuk membahas peluang dan risiko perkembangan AI terhadap perekonomian dan pasar tenaga kerja. Forum tersebut menjadi salah satu agenda penting untuk mengkaji arah kebijakan bank sentral ke depannya.
Centre of Economics and Law Studies (CELIOS) akan meluncurkan edisi ketiga dari riset bertajuk "China-Indonesia Provincial Index (2026)" pada 16 November 2026. Riset ini akan mengeksplorasi dampak investasi China di 38 provinsi di Indonesia. Diskusi peluncuran riset ini akan berlangsung secara daring.