Petuah dari Peraih Nobel Ekonomi untuk Indonesia
Dalam kunjungannya ke Indonesia beberapa waktu lalu, Robinson membagikan wawasannya kepada Indonesia tentang kualitas institusi dan pertumbuhan ekonomi.
Tambahkan SUAR ke Google
“Negara yang miskin menjadi miskin karena mereka yang berkuasa membuat keputusan yang menyebabkan kemiskinan. Kesalahan mereka mengelola negara bukan karena ketidaksengajaan atau kebodohan, melainkan karena kesengajaan,” (James A Robinson - Peraih Nobel Ekonomi 2024).
Itulah salah satu kutipan terkenal dari James A Robinson, dalam bukunya yang berjudul Why Nations Fail atau “Mengapa Negara Gagal” yang ia tulis bersama Daron Acemoglu, Profesor Ekonomi asal Amerika Serikat, tepatnya di Massachusetts Institute of Technology. Robinson sendiri adalah guru besar ekonomi di Harris School of Public Policy di the University of Chicago.
Bersama Acemoglu, Robinson menulis beberapa buku ekonomi bersama, meliputi The Narrow Corridor, and Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Selain itu, bersama Acemoglu dan Simon Johnson, Robinson mendapatkan anugerah Nobel Memorial Prize in Economic Sciences untuk studi komparatif yang mereka lakukan mengenai kesejahteraan di antara negara.
Komite Nobel memberikan penghargaan ini atas penelitian mereka mengenai bagaimana institusi dibentuk dan bagaimana institusi tersebut memengaruhi kesejahteraan suatu negara. Ada tiga inti penelitiannya;
- Perbedaan tingkat kesejahteraan suatu negara tidak hanya disebabkan oleh faktor geografi atau iklim, melainkan jenis institusi sosial dan politik yang dibangun,
- Dua kategori utama institusi yaitu institusi inklusif yang menjamin hak milik, menegakkan hukum serta membuka kesempatan ekonomi dan politik bagi masyarakat luas, serta institusi ekstraktif yang memusatkan kekuasaan dan kekayaan hanya pada segelintir elit,
- Poin pembalik sejarah (the reversal of fortune), yang menggambarkan dampak kolonialisasi Eropa pada era 1500-an terhadap kesejahteraan negara bekas jajahan. Negara yang dulunya kaya pada era kolonial, kini berakhir menjadi negara miskin karena penjajah mendirikan institusi ekstraktif untuk memeras sumber daya. Sebaliknya, negara yang tadinya miskin dan dibangun dengan institusi inklusif, kini berkembang menjadi negara maju.
Dalam kunjungannya ke Indonesia beberapa waktu lalu, Robinson memberikan kuliah umum dan membagikan wawasannya kepada Indonesia melalui serangkaian sesi diskusi panel. Berikut beberapa pandangannya yang menarik untuk dicermati dalam merespons target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% pada 2028.
Kualitas Institusi Menentukan Masa Depan
Bagi negara berkembang, refleksi seputar sumber dan masa depan pertumbuhan ekonomi acapkali memicu kekhawatiran kalau sebuah negara terlambat memilih atau membentuk institusi pertumbuhannya. Alih-alih kecepatan, kualitas institusi yang inklusif dan merangkul inovasilah yang lebih berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Butir gagasan tersebut mengemuka dalam Kuliah Umum “Building Institutions and Shared Prosperity” yang dibawakan oleh Guru Besar University of Chicago dan Penerima Hadiah Sverges Riksbank untuk Ilmu Ekonomi 2024 James A. Robinson di Universitas Indonesia, Senin (12/10/2026).
Berangkat dari perbandingan PDB Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Indonesia dalam kurun 1950-2022, Robinson menemukan keterkaitan erat alokasi dana penelitian di sisi input, jumlah paten di sisi output, dengan akumulasi PDB per kapita sebagai outcome.
Telaah komparatif itu membawa pesan eksplisit: mereka yang unggul secara teknologi hanya menghitung mundur untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Namun, Robinson mengingatkan, ini tidak serta-merta menunjukkan negara yang berinvestasi pada teknologi akan memenangkan persaingan secara keseluruhan.
“Kata kuncinya inovasi. Dari mana daya inovasi datang? Anda bisa mengalokasikan dana lebih, tetapi di sana ada peran institusi, yakni seperangkat aturan yang mendorong dan membuka kesempatan dalam masyarakat untuk berinovasi,” tutur Robinson.
Robinson menjelaskan, jumlah paten menjadi ukuran daya inovasi sebuah negara karena ia merupakan institusi ekonomi yang melindungi hak kekayaan intelektual secara signifikan. Dalam kerangka rule of law, sistem paten memberikan rasa aman kepada para inovator dan penemu untuk mengungkapkan kreativitas dan mendapat perlindungan untuk itu.
Institusi inklusif berperan memfasilitasi inovasi dan menawarkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Namun, untuk menciptakan institusi ekonomi yang inklusif, Robinson menegaskan dibutuhkan institusi politik dan kultural sebagai prasyarat. Dengan kata lain, tanpa kapasitas negara, institusi ekonomi inklusif muskil berperan aktif.
Institusi Tidak Membeli Kecepatan, tetapi Ketahanan untuk Bangkit
Meskipun penelitian Robinson telah membuktikan bahwa kualitas intitusi inklusif dapat membantu menyejahterakan suatu negara, penelitian lainnya dari ekonom sekaligus Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Chatib Basri memperkaya perspektif tersebut dengan temuan yang berbeda dari refleksi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa dekade terakhir.
Hal itu diterangkan oleh Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Mohamad Ikhsan dalam opininy kepada SUAR, Senin (12/10/2026).
Baca juga:
Institusi Tidak Membeli Kecepatan, tetapi Ketahanan
Pelajaran dari Indonesia, Singapura, dan China untuk Membaca Acemoglu–Robinson
Mohamad Ikhsan
Dalam tulisannya di Kompas dan paparannya di forum ILUNI FEB UI pada Agustus 2026, Chatib menguji hubungan antara kualitas institusi—independensi peradilan, kontrol legislatif, dan rule of law—dengan kinerja ekonomi Indonesia selama 1950–2025.
Hasilnya, kualitas institusi ternyata tidak berkorelasi kuat dengan kecepatan pertumbuhan. Baik institusi kuat maupun lemah, pertumbuhan Indonesia berkisar di sekitar 5 persen. Yang berbeda adalah volatilitasnya: ketika institusi lebih kuat, naik-turun pertumbuhan jauh lebih kecil.
Chatib meminjam kisah Odysseus yang mengikatkan dirinya pada tiang kapal agar tidak tergoda oleh nyanyian Siren. Tali itu tidak membuat kapal berlayar lebih cepat, tetapi mencegah kapal karam.
Pada masa pemerintahan Soeharto, institusi politik Indonesia jelas tidak dapat disebut demokratis dan inklusif. Kekuasaan politik terkonsentrasi, kebebasan politik dibatasi, dan hubungan antara penguasa dan kelompok bisnis tertentu membuka peluang besar bagi praktik rente.
Baca juga:
Peraih Nobel Ekonomi 2024: Inovasi Dorong Kemajuan dan Pertumbuhan
Negara tak perlu khawatir terlambat memilih institusi yang jadi platform pertumbuhannya. Namun, daya ungkit inovasi butuh jaminan umpan-balik dari pasar
Benediktus Krisna Yogatama
Namun, pada periode yang sama, Indonesia mencapai kemajuan ekonomi yang luar biasa. Stabilisasi makroekonomi sejak akhir 1960-an diikuti oleh peningkatan produksi pangan, pembangunan infrastruktur, perluasan pendidikan dasar, penurunan kemiskinan, dan industrialisasi.
Keberhasilan ini tidak terjadi dengan sendirinya. Indonesia membangun kapasitas kelembagaan melalui Bappenas, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bulog, serta jaringan birokrasi dan para teknokrat yang menjalankan program pembangunan. Kebijakan pertanian, irigasi, penyediaan pupuk, dan SD Inpres merupakan contoh bagaimana kapasitas negara dapat dimanfaatkan untuk memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.
Namun, keberhasilan tersebut tidak berarti bahwa seluruh institusi ekonomi di Indonesia bersifat inklusif. Proteksi terhadap kelompok usaha tertentu, lemahnya pengawasan keuangan, dan kapitalisme kroni menciptakan kerentanan yang terlihat jelas ketika krisis Asia 1997–1998 melanda.
Sebuah negara dapat memiliki institusi yang efektif untuk mendorong pertumbuhan, tetapi sekaligus lemah dalam membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan mengendalikan risiko—dan kelemahan itulah yang menentukan seberapa dalam ia jatuh. (Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Mohamad Ikhsan)
Belajar dari Negara Lain
Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% per tahun tidak dapat dicapai secara otomatis hanya melalui penambahan investasi atau penetapan sasaran pemerintah, atau pembentukan institusi baru.
Menurut Robinson, Indonesia membutuhkan institusi inklusif, kepemimpinan yang berorientasi pada hasil, serta sektor swasta yang dinamis agar pertumbuhan ekonomi tinggi dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
“Pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun memang terlihat mudah, tetapi sebenarnya tidak biasa. Artinya, hal itu sulit dan tidak terjadi secara otomatis,” kata Robinson.
Ia mencontohkan, pengalaman Korea Selatan yang berhasil bertransformasi menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Pada dekade 1960-an hingga 1970-an, Presiden Park Chung-hee menggelar pertemuan promosi ekspor setiap bulan dengan melibatkan pimpinan perusahaan besar, termasuk Hyundai, Daewoo, dan Samsung.
Pertemuan tersebut digunakan untuk membahas hambatan usaha, peluang pasar, dan strategi peningkatan ekspor. Pemerintah juga menetapkan sasaran konkret, termasuk target ekspor US$10 miliar pada 1977, untuk mendorong transformasi ekonomi.
Pengalaman Korea Selatan tersebut, imbuhnya, memperlihatkan pentingnya hubungan pemerintah dan pelaku usaha yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Pemerintah perlu memahami hambatan yang dihadapi perusahaan, sementara sektor swasta didorong meningkatkan daya saing dan memperluas pasar.
Baca juga:
Fenomena The Missing Middle Jadi Tantangan Pertumbuhan Ekonomi 8%
The missing middle, berarti fenomena minimnya perusahaan menengah. Hal ini menandakan kesulitan dunia usaha untuk berkembang dan naik kelas.
Deandra Syarizka
Robinson menegaskan, Indonesia tidak perlu menyalin model pembangunan satu negara secara utuh. Taiwan, misalnya, mengembangkan usaha kecil dan menengah, sedangkan Singapura memiliki struktur ekonomi yang berbeda dari Korea Selatan. China juga menunjukkan pendekatan tersendiri melalui pengembangan perusahaan pedesaan pada awal reformasi ekonominya.
Selain menetapkan sasaran, pemerintah perlu memantau hasil dan mengevaluasi kebijakan secara konsisten. Menurutnya, tidak ada satu model tunggal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Indonesia perlu memilih pendekatan berdasarkan karakteristik domestik dan memastikan kebijakan yang diterapkan menghasilkan perubahan terukur.
