Gotong-royong program prioritas pembangunan 3 juta rumah menunjukkan perkembangan impresif dalam tiga semester terakhir. Meski demikian, pembangunan rumah layak huni melalui beragam skema tetap membutuhkan strategi percepatan, dengan tetap memperhatikan keseimbangan supply dan demand sesuai pembagian zona.
Situasi tersebut tergambar dalam Statistik Perumahan 2026 yang pertama kali disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai gambaran capaian program pembangunan 3 juta rumah melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) yang dilaksanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, berdasarkan data yang dihimpun BPS dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan data-data administrasi yang diperoleh dari sejumlah lembaga, BPS berhasil mengidentifikasi dua backlog dalam pembangunan perumahan di Indonesia, yaitu kepemilikan rumah dan kelayakhunian rumah.
Dari sisi backlog jumlah dan persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah, BPS mencatat adanya penurunan dari 13,0% rumah tangga pada Maret 2025 menjadi 12,39% pada Maret 2026. Sementara itu, backlog jumlah rumah tidak layak huni juga mencatatkan penurunan dari 25,33% menjadi 24,03%.
“Secara nasional, terjadi penurunan persentase backlog 1, dan kalau kita lihat berdasarkan provinsi, hampir semua provinsi mengalami penurunan. Kalau kita lihat Aceh sampai Papua Tengah dan Papua Pegunungan mengalami penurunan, tidak hanya dari persentase, tetapi juga jumlah secara konkret,” kata Amalia di Jakarta, Kamis (13/08/2026).
Berdasarkan catatan provinsi, BPS mengungkap dari 38 provinsi, hanya 1 provinsi yang tidak mengalami penurunan backlog rumah layak huni, yakni Provinsi Papua Pegunungan. Sementara itu, dari segi jumlah, provinsi Jawa Barat dengan jumlah backlog rumah layak huni tertinggi, sementara Kalimantan Utara terendah. Namun, kedua provinsi tersebut tetap mencatatkan penurunan backlog.
“Perkembangan backlog 2 juga mendeteksi akses terhadap rumah layak huni. Antara 2025 hingga 2026 terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni dari 68,4% menjadi 70,3%. Sebanyak 70 dari 100 rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses rumah layak huni,” imbuh Amalia.
Kenaikan jumlah rumah layak huni di Indonesia juga sejalan dengan naiknya capaian setiap komponen. Persentase rumah tangga yang menghuni rumah dengan ketahanan bangunan naik dari 87,10% menjadi 87,52%; kecukupan luas lantai per kapita naik dari 94,66% menjadi 94,91%; akses terhadap air minum layak naik 93,22 menjadi 93,71; dan akses terhadap sanitasi layak naik 86,57% menjadi 87,33%.
Amalia menjelaskan, rumah layak huni dalam ukuran BPS diartikan memiliki ketahanan bangunan ditopang bahan bangunan atap beton, genteng, seng, atau kayu/sirap. Penggunaan atap asbes tidak dimasukkan karena selain tidak memenuhi syarat ketahanan bangunan, juga tidak memenuhi syarat kesehatan menurut kriteria SDGs.
Selain itu, BPS juga mengukur berdasarkan bahan bangunan dinding yang ditetapkan tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, atau kayu/papan/batang kayu. Bahan bangunan lantai ditetapkan marmer, keramik/tegel, serta kayu/papan/batang kayu.
“Persentase rumah yang menggunakan atap asbes tahun 2026 tertinggi ada di Kepulauan Bangka Belitung (56,7%) dan DKI Jakarta (54,59%). Artinya, dilihat secara proporsi, ini dua provinsi yang cukup besar. Ini menandakan rendahnya ketahanan bangunan di DKI Jakarta dan Kepulauan Bangka Belitung dipengaruhi tingginya penggunaan atap asbes,” kata Amalia.
Gotong-royong pengadaan
Selain ketersediaan, Statistik Perumahan 2026 juga menghitung skema pengadaan sektor perumahan yang dilaksanakan negara, pengembang perumahan, dan swadaya/gotong royong. Dalam hal ini, capaian program pengadaan oleh pemerintah mencatatkan capaian impresif melalui skema BSPS dengan capaian 88.635 unit rumah dibangun ulang sepanjang Semester I-2026.
Tidak hanya bersumber dari APBN, BPS mencatat terdapat 4.014 unit rumah, terdiri dari 3.829 unit rumah mendapatkan peningkatan kualitas dan 185 unit adalah pembangunan baru yang didanai APBD Provinsi. “Program ini tidak hanya menjadi perhatian pemerintah pusat, tetapi pemerintah provinsi memberikan perhatian lebih baik dibandingkan tahun lalu,” kata Amalia.
Pertumbuhan serupa juga terjadi pada pengadaan rumah melalui skema FLPP. Setelah berhasil mendorong pembangunan 278.868 unit rumah dengan fasilitas itu, perkembangan program FLPP sampai Semester I-2026 telah mencatatkan penambahan 91.531 unit rumah difasilitasi, atau 75,66% dari capaian pada periode yang sama tahun lalu.
“Kalau kita lihat, ternyata FLPP paling banyak dinikmati/dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kelompok pendapatan Rp4-6 juta, sementara masyarakat berpenghasilan antara Rp8-10 juta menunjukkan peningkatan partisipasi mulai Semester II-2025 dan berlanjut pada Semester I-2026,” tuturnya.
Dari sisi pemerintah, perkembangan PPN DTP pada antara Semester II-2025 hingga Semester I-2026 telah memungkinkan 47.063 unit rumah diserahterimakan. Tiga provinsi tertinggi yang memanfaatkan fasilitas ini adalah penduduk Jawa Barat, Banten, serta Jawa Timur.
Selain PPN-DTP yang ditetapkan pemerintah, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) dengan mengurangi kebutuhan giro perbankan sehingga kapasitas kredit meningkat dan pembiayaan perumahan menjadi lebih mudah diakses juga mendorong kredit perumahan semakin longgar.
Tercatat, capaian pelonggaran GWM BI antara Semester II-2025 dan Semester I-2026 tidak kurang dari 26.245 unit dengan jumlah kredit mencapai Rp20,57 triliun dan bank Himbara mencatatkan diri sebagai penyalur.
“Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan semester sebelumnya. Pada sisi supply, yang banyak memanfaatkan kredit perumahan adalah pengembang perumahan. Tetapi pada 2026 dengan dorongan lebih kencang, ternyata untuk tahun 2026, kredit ini juga dimanfaatkan penyedia jasa konstruksi,” imbuh Amalia.
Amankan pasokan
Sebelumnya, CEO Pesona Kahuripan Group Angga Budi Kusuma berpendapat, meski kebijakan pemerintah bertujuan untuk terus memperluas pangsa pasar, sejumlah developer perumahan subsidi masih menghadapi hambatan dalam mengeksekusi pembangunan perumahan.
“Dari sisi suplai, selama dua tahun terakhir ini kami menemukan hambatan sehingga ada banyak pengembang tidak fokus kepada demand, tidak fokus kepada penjualan unit rumah, tetapi fokusnya adalah kendala perizinan,” ujar Angga saat dihubungi SUAR.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Angga menjelaskan, perizinan untuk developer saat ini masih bertabrakan dengan program ketahanan pangan, sehingga banyak pengembang yang belum berani membangun rumah dan mengeksekusi pipeline pembangunan.
“Tumpang tindih perizinan antara kawasan permukiman dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang lahan baku sawah menyebabkan perizinan untuk developer lumayan alot. Kami mengharapkan ketegasan dasar hukum untuk melanjutkan proses perizinan perumahan, terutama di daerah,” imbuhnya.
Akibat tumpang tindih peraturan tersebut, Angga berterus-terang banyak pembangunan perumahan subsidi yang tertunda. Karenanya, meskipun SKB 3 Menteri menggratiskan BPHTB dan PBG serta surat edaran bersama tentang lahan baku sawah menjadi titik terang dari permasalahan perizinan, kerja sama pemerintah daerah dan pengembang perumahan rakyat menjadi kunci kesuksesan program pembangunan 3 juta rumah.
”Semoga pemerintah-pemerintah daerah dapat mengerti dan mendukung program kawasan permukiman dan juga program ketahanan pangan, sehingga dua program prioritas ini dapat jalan berdampingan dan tidak perlu bertabrakan,” tandas Angga.
Sektor konstruksi primadona kredit
Sementara itu, Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko menyampaikan, saat ini terdapat lima sektor usaha yang saat ini menjadi tujuan utama ekspansi kredit perbankan, termasuk konstruksi dan real estat. Penilaian tersebut didasarkan pada pertumbuhan kredit tertinggi, bukan pada besarnya nilai outstanding kredit.
Sektor konstruksi menjadi sektor dengan pertumbuhan kredit paling tinggi. Per April 2026, kredit ke sektor ini melonjak 45,54% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menariknya, lonjakan kredit tersebut diikuti penurunan NPL dari 2,64% pada April 2025 menjadi 1,99% pada April 2026.
"Pertumbuhan kredit yang tinggi akan jauh lebih berkualitas apabila diikuti penurunan risiko kredit. Itu berarti bank tidak hanya mengejar ekspansi, tetapi tetap menjaga prinsip kehati-hatian,” ungkap Christiantoko.
Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa sektor favorit perbankan tidak selalu identik dengan sektor yang menerima kredit terbesar. Sebagai contoh, industri pengolahan masih menjadi sektor dengan outstanding kredit terbesar secara nominal. Namun, pertumbuhan kreditnya jauh lebih rendah dibandingkan sektor-sektor yang saat ini menjadi tujuan utama ekspansi pembiayaan.
Karena itu, untuk menilai apakah arah pembiayaan perbankan benar-benar mendukung perekonomian, pertumbuhan kredit perlu dibaca bersama indikator sektor riil, seperti investasi dan penyerapan tenaga kerja.
Dari sisi tenaga kerja misalnya, sektor konstruksi menjadi penyerap terbesar di antara lima sektor favorit perbankan. Jumlah pekerjanya mencapai 8,97 juta orang pada Februari 2026 atau tumbuh 3,10% secara tahunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekspansi kredit di sektor konstruksi turut memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, sektor real estat menunjukkan kombinasi kinerja yang paling lengkap. Selain mencatat pertumbuhan kredit sebesar 14,12% pada April 2026, realisasi investasinya juga meningkat 27,91% secara tahunan pada Maret 2026.
“Pertumbuhan tersebut diikuti peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 12,00%, sehingga menunjukkan bahwa ekspansi pembiayaan berjalan seiring dengan penguatan aktivitas sektor riil,” kata Christiantoko.
