Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (01/05/26) menghadiri peringatan Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), sekaligus menjadi momen pertama kalinya perayaan tersebut dihadiri Presiden.
Sebanyak ratusan ribu buruh berkumpul di Monas dari seluruh wilayah sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) untuk menyampaikan aspirasi di hadapan Presiden secara langsung.
Sebanyak 50.000 buruh diantaranya merupakan anggota KSPI. Sisanya datang dari berbagai federasi buruh. Massa tampak sudah berdatangan sejak pukul 07:00. Beberapa dari mereka mengibarkan bendera dari asal komunitasnya. Beberapa lainnya membawa banner yang diangkat tinggi-tinggi.
Banner-banner itu bertuliskan tuntutan seperti "Tolak upah murah" "Hapus Outsourcing" "Lindungi kami di tengah ancaman perang" "Sejahtera para pakerja"
Salah satu buruh, Iriyanto, menyampaikan kekagumannya terhadap perayaan May Day kali ini. Ia juga mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kita difasilitasi luar biasa. Di May Day ini kita menyampaikan pesan. Istilahnya buruh Indonesia itu biar lebih sejahtera lagi ke depannya,” ungkapnya.
Buruh lainnya, Alisda Lea, juga mengungkapkan harapan agar peringatan May Day di masa mendatang sama meriahnya dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan pekerja.
“Harapannya tahun depan lebih meriah lagi dari ini, terus lebih baik lagi,” ujar mereka.
Keduanya berharap pemerintah terus memberikan perhatian terhadap kondisi para buruh di Indonesia. “Semoga bisa membimbing rakyatnya lebih baik lagi. Semoga pokoknya lebih melihat kami,” ucapnya.
“Semoga lebih sejahtera kehidupan buruhnya, lebih dikasih lagi, diperhatiin lagi,” katanya.
Acara perayaan hari buruh itu berlangsung sejak pukul 09:00. Sejumlah pemimpin serikat buruh berkesempatan menyampaikan langsung orasinya di depan presiden
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban menyatakan Prabowo Subianto menjadi salah satu dari sedikit pemimpin dunia yang bersedia merayakan Hari Buruh Internasional secara langsung bersama para pekerja.
Dalam peringatan May Day di Monumen Nasional, ia menyebut Prabowo sebagai presiden ketiga di dunia yang melakukan hal tersebut, setelah Venezuela dan Bolivia.
"Kami tidak tidur menantkan hari ini dan berharap sejumlah tuntutan kami dibacakan. Setiap tahun selama kepemimpnan bapak, Presiden harus merayakan bersama kami," kata dia.
Ilhamsyah, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia mengatakan pihaknya menuntut tiga hal antara lain adanya tempat penitipan anak karena selama ini pekerja yang baru menikah dan punya anak selalu menitipkan anak di kampung.
"Negara harus hadir buat daycare di kawasan industri, agar anak2 buruh bisa hidup dengan baik, dari balita, jaminan pengasuhan baik," kata dia.
Tuntutan kedua adalah buruh berhadap ada program perumahan yang terintegrasi dengan kawasan industri. Hal ini dikarenakan selama ini, sekitar 30% gaji habis untuk kontrakan.
"Jika rumah dekat, kami tidak perlu naik motor, bisa hemat BBM dan kurangi stress. Kami harap fungsi pengawasan benar2 efektif agar aturan di jalankan, tidak boleh ada union busting, kecelakaan kerja, agar buruh bisa mendapatkan keadilan," kata dia.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menambahkan pihaknya menutut penghapusan outsourcing, dan upah murah serta disahkannya UU Ketenagakeraan.
"Saat ini perang mengancam PHK di berbagai sektor. Kami berharap satgas PHK segera dideklarasikan. Uang pensiun pesangon juga tidak dikenakan pajak, THR ga dikenakan pajak," kata Said.
Selama penyampaian aspirasi tersebut, Prabowo nampak mencatat langsung poin-poin yang disampaikan. Ia beberapa kali menunduk untuk menulis berbagai masukan yang disampaikan tersebut.
Dari UU Ketenagakerjaan hingga Museum Marsinah
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus diselesaikan pada tahun ini.
Pembahasan RUU ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Ia pun mengaku telah menginstruksikan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera berkoordinasi dengan DPR RI guna menuntaskan pembahasan tersebut.
"Saya juga memberi instruksi ke Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan ketenagakerjaan, kalau bisa tahun ini juga harus selesai," ujar Prabowo di peringatan May Day 2026 di Monas, Jumat (1/5/2026).
Presiden menekankan bahwa regulasi yang dihasilkan harus berpihak kepada kaum buruh serta mampu menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan berharap undang-undang tersebut dapat rampung dalam waktu dekat.
"Undang-undang itu harus berpihak pada kaum buruh, kita berharap undang-undang kita menjamin keadilan seluruh rakyat Indonesia," lanjutnya.
Selain pembahasan RUU Ketenagakerjaan, beberapa poin penting yang disampaikan Presiden dalam acara Peringatan Hari Buruh Internasional:
- Presiden meminta agar tarif potongan yang dikenakan platform terhadap pengemudi ojek online (ojol) ditekan hingga di bawah 10 persen. Dengan kata lain, pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi.
- Akan segera diresmikan langsung oleh Presiden, Museum Perjuangan Buruh Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur.
- Prabowo menegaskan komitmennya untuk segera memperjuangkan penyediaan fasilitas tempat penitipan anak (daycare) bagi para buruh.
- Presiden juga mengumumkan telah menandatangani Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan peningkatan kesejahteraan buruh.
- Presiden juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk membangun sedikitnya satu juta rumah bagi masyarakat pekerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup buruh.
- Presiden telah Keputusan Presiden 10 / 2026 tentang Pembentukan Satgas PHK agar Pemerintah dapat lebih efektif bela kepentingan buruh yang diancam PHK.
- Presiden telah menandatangani Perpres no.25 /2026 ratifikasi ILO no.188 untuk memastikan perlindungan kesejahteraan bagi awak kapal.
- Tahun ini akan merampungkan 1.386 kampung nelayan yang akan memperbaiki kesejahteraan sebanyak 6 juta nelayan
- Presiden telah menandatangani Perpres no.27 /2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Pengemudi ojol akan diberikan jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan.
Setelah menyampaikan pidatonya, Prabowo kemudian melepas kemeja lengan panjangnya, dan hanya memakai kaus dalam berwarna hitam. Kemudian, ia turun dari panggung dan berbaur dengan puluhan ribu orang untuk berjabat tangan dengan mereka.
Kawal Janji
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan pengesahan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pengemudi transportasi online menunjukkan representasi konkret keberpihakan negara terhadap jutaan pengemudi transportasi online yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi digital nasional.
“Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyampaikan apresiasi tinggi dan penghargaan mendalam atas langkah hebat Presiden. Kebijakan ini tidak hanya menjawab tuntutan keadilan ekonomi, tetapi juga mempertegas pengakuan negara terhadap profesi pengemudi ojol sebagai bagian integral dari ekosistem transportasi digital modern,” ujar dia dalam siaran persnya yang diterima SUAR di Jakarta (1/5)
Garda Indonesia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengemudi yang telah konsisten mengawal perjuangan ini. Dari tuntutan 10% hingga realisasi 8%, ini membuktikan bahwa suara yang terorganisir, berbasis data, kajian dan diperjuangkan secara konsisten mampu menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan.
"Ke depan, implementasi Perpres ini harus dikawal secara ketat untuk memastikan kepatuhan platform digital serta menjaga keseimbangan ekosistem antara perusahaan aplikasi dan pengemudi," kata dia.
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan pihaknya akan terus mengawal setiap kebijakan bagi pekerja, dan mendorong adanya peningkatan kesejahteraan untuk semua masyarakat bekerja.
"Semua pekerja berhak memperoleh perlindungan yang layak. “Baik itu pekerja formal, pekerja informal, pekerja di sektor konvensional, pekerja di sektor domestik, freelancer dan kreatif, guru, driver ojek online, PRT, petani gurem, buruh harian, hingga pekerja kaki lama, dan lain-lain, semuanya berhak mendapat perlindungan dari Negara,” ujar dia.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mulai membuka ruang dialog yang lebih dekat dengan buruh.
Momentum ini juga dipandang sebagai peluang untuk membangun kembali kepercayaan antara pemerintah dan kaum buruh.
“Selama ini, berbagai kebijakan ketenagakerjaan seringkali menuai kritik karena dianggap belum sepenuhnya berpihak pada pekerja. Kehadiran presiden di May Day menjadi pintu awal untuk memperbaiki persepsi tersebut,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (1/5)
Namun demikian, harapan buruh tidak berhenti pada simbol kehadiran semata. Pidato yang disampaikan di hadapan ribuan pekerja diharapkan menjadi komitmen nyata yang ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret.
"Buruh menaruh ekspektasi besar agar setiap janji yang disampaikan tidak berhenti sebagai agenda tahunan. Implementasi kebijakan sering kali menjadi tantangan terbesar, sehingga dibutuhkan keseriusan lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan perubahan benar-benar dirasakan di lapangan," kata Timboel.
Menanggapi hal tersebut, Grab Indonesia menghormati arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Hari Buruh hari ini.
"Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, kami tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Neneng Goenadi, Chief Executive Officer, Grab Indonesia dalam statement kepada SUAR.
Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu penerbitan resmi Peraturan Presiden agar kami dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail dari arahan tersebut.
"Usulan struktur komisi ini merupakan perubahan mendasar terhadap cara platform digital berfungsi sebagai marketplace. Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk berupaya mengimplementasikan perubahan ini, guna memastikan kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya dalam melindungi Mitra Pengemudi, sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen dan keberlanjutan industri," tambahnya.
