Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan reshuffle kabinet yang kembali dilakukan pemerintah harus membawa perbaikan arah kebijakan yang memberikan dampak untuk kepentingan masyarakat luas.
Senin siang (27/4), Presiden Prabowo Subianto melantik enam pejabat baru yang di Istana Kepresidenan Jakarta. Tercatat ini merupakan perombakan kelima kalinya sejak Prabowo menduduki kursi Presiden RI pada Oktober 2024 lalu. Perombakan pertama terjadi 19 Februari 2025 lalu. Terakhir, ia merombak kabinet pada Oktober 2025.
Dalam reshuffle kali ini, Muhammad Qodari dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Dudung Abdurachman sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Nasional, Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, dan Hanif Faisol sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan dari reshuffle yang dilakukan ini, yang menjadi perhatian utama dari sisi dunia usaha bukan terletak pada pergantian figur di dalam kabinet, melainkan lebih kepada kesinambungan arah kebijakan serta terjadinya perbaikan yang berlangsung secara berkelanjutan.
“Konsistensi kebijakan, percepatan implementasi dan birokrasi, serta koordinasi lintas kementerian menjadi faktor penting dalam memastikan pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan optimal,” ucap Shinta kepada SUAR di Jakarta, Senin (27/4).
Meskipun menyatakan perombakan kabinet menjadi hal yang wajar, namun pihaknya menaruh harapan yang besar kepada para pejabat yang baru dilantik ini agar menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa perubahan.
“Pada sektor-sektor yang mengalami perubahan seperti lingkungan, pangan, dan komunikasi, dunia usaha berharap pejabat kementerian dan lembaga terkait dapat menjalankan mandatnya dengan baik, termasuk dalam mengidentifikasi berbagai dinamika dan kebutuhan di lapangan yang berkaitan dengan sektor tersebut,” lanjutnya.
Kunci dalam memastikan setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif sehingga memberikan dampak nyata, menurutnya terletak pada sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, tentunya disertai dengan komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten.
“Dalam hal ini, Apindo siap untuk terus berdiskusi dan memberikan masukan berbasis pengalaman pelaku usaha, serta berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong kebijakan yang implementatif dan responsif terhadap dinamika di lapangan,” katanya.
Reshuffle ini juga tidak perlu dipandang sebagai suatu hal yang menimbulkan kekhawatiran. Sebab yang terpenting adalah arah kebijakan pemerintah tetap konsisten, reformasi struktural terus dilakukan, koordinasi lintas kementerian diperkuat, dan juga komunikasi dengan dunia usaha tetap terbuka.
“Dengan itu, stabilitas pasar dan kepercayaan investor dapat terus terjaga, sehingga perekonomian nasional tetap berada pada jalur yang sehat dan berdaya saing,” tutupnya.
Sampah bertaraf global
Usai pelantikan, Jumhur Hidayat, yang menggantikan posisi Hanif Faisol, menambahkan masih ada sejumlah pekerjaan yang perlu segera diselesaikan oleh dirinya sebagai Menteri Lingkungan Hidup yang baru.
“Alhamdulillah saya barusan ditetapkan, dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Pasti banyak hal yang harus dilakukan di depan mata kita, misalkan sampah secara bertahap juga akan mengikuti global standard dengan berbagai perjanjian internasional, kita akan kerjakan itu,” tegas Jumhur.
Sementara itu, Abdul Kadir Karding mengatakan, dirinya sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia yang baru akan segera melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait sambil meneruskan langkah-langkah yang telah dibangun oleh pemimpin sebelumnya.
“Hari ini saya mendapatkan amanah baru dari Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Badan Karantina ini adalah lembaga baru yang diharapkan dibangun untuk memastikan supaya penyakit-penyakit yang terikut dalam hewan maupun tumbuhan terutama dari luar negeri tidak masuk ke Indonesia,” ucap Kadir.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja keras agar tidak mengganggu proses ekspor dan impor yang sedang berjalan, sehingga pertumbuhan perekonomian nasional tidak terhambat dari proses pengawasan yang akan dilakukan.
“Kita harus melakukan langkah-langkah pengawasan dan pengetatan yang ketat, tetapi poinnya adalah tidak boleh mengganggu proses ekspor-impor yang berjalan. Jadi jangan sampai pengawasan yang begitu ketat lalu proses ekspor-impor melambat dan berpengaruh terhadap perekonomian kita,” tegasnya.
Hanif Faisol, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, kini menempati posisi sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Ia menjelaskan, reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini sudah melewati pertimbangan secara matang, sebagai tindak lanjut dari dinamika yang terjadi.
“Pertimbangan Bapak Presiden tentu sangat mendalam dan sangat memperhatikan dinamika yang terjadi, tentu penempatan kami di bawah Bapak Menko akan mendukung sepenuhnya. Insya Allah kami akan langsung segera kerja keras, besok kami sudah mulai kerja,” tambah Hanif.
Dalam kesempatan yang sama, M. Qodari mengatakan dengan pelantikan yang baru saja dilakukan ini, tanggung jawab yang diemban olehnya pun kini bertambah. Meski begitu, ia siap memastikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah dapat tersampaikan dengan baik dan efektif kepada masyarakat.
“Apa yang dikerjakan pemerintahan Pak Prabowo sangat-sangat banyak yang harus dijelaskan latar belakangnya, sebab-sebabnya, yang pada dasarnya adalah bagaimana negara ini memenuhi tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, dan ikut berpartisipasi dalam ketertiban dunia,” ucap Qodari.
Kebutuhan agar program berjalan lancar
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul menilai reshuffle kali ini merupakan sebuah kebutuhan agar program-program dan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dapat berjalan dengan lebih baik lagi ke depannya.
“Saya melihat Prabowo itu melakukan reshuffle dengan momentum yang terencana, menteri sudah diberi kesempatan untuk mencapai program kerja, punya kinerja baik, menjadi problem solver. Kalau memang tidak maksimal lagi baru diganti, ini tercermin dalam reshuffle kali ini dan kebutuhan-kebutuhan yang misalnya ingin dirasakan oleh masyarakat,” ucap Adib.
Sosok-sosok yang baru dilantik menempati posisi strategis itu pun dinilai sudah tepat dan sesuai dengan kompetensi serta latar belakang yang dimiliki, salah satunya seperti M. Qodari yang menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Publik juga didorong untuk ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap para pejabat khususnya yang baru dilantik tersebut. Salah satu cara yang paling gampang, adalah dengan mengawal kebijakan-kebijakan yang akan diambil ke depannya dan juga mencermati latar belakang pejabat tersebut.
“Publik dengan mudah akan mengawal misalnya Kementerian Lingkungan Hidup kan diganti, sejauh mana Kementerian Lingkungan Hidup itu bisa menjadi supporting system yang utama terhadap daerah-daerah satelit di lingkaran Jakarta yang masih susah melakukan penanganan sampah, ya indikatornya dari situ saja publik,” jelasnya.
Adib sendiri optimis bahwa keenam pejabat yang baru dilantik tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa perubahan agar kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih optimal lagi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang gampang dicermati adalah figur dari orang tersebut, mereka kompetensinya apa sekarang diangkat jadi apa. Kalau kompetensi sekarang saya kira optimis ya target-target kerja itu bisa diselesaikan dan terjadi perubahan,” ujarnya.
Baca juga:
Tria Dianti
Sementara itu, ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan mengatakan frekuensi reshuffle yang tinggi ini memang bisa menimbulkan risiko ketidakpastian akan kebijakan pemerintah. Namun pada reshuffle kali ini menurutnya tidak berdampak secara langsung terhadap perekonomian dan dunia usaha.
“Karena kebanyakan kan di kementerian/lembaga atau bidang yang tidak berhubungan langsung dengan ekonomi atau investasi. Maka dari itu menurut hemat saya, memburuknya iklim investasi persepsi risiko saat ini bukan karena seringnya ganti menteri, wakil menteri, atau pejabatnya,” kata Deni.
Reshuffle yang dilakukan ini juga masih bersifat netral menurutnya dan tidak berkaitan langsung dengan perekonomian Indonesia. Hanif Faisol sebagai Wamenko Pangan di bawah Zulkifli Hasan menurutnya tidak akan menciptakan perubahan kebijakan yang signifikan, karena keduanya masih berada di dalam satu partai yang sama.
Sementara itu di Kementerian Lingkungan Hidup yang kini dipimpin oleh Jumhur Hidayat, baru ada potensi perubahan. Tetapi, dari latar belakangnya, menurutnya dalam waktu dekat ini Jumhur masih akan harus melakukan penyesuaian di bidangnya.
“KLH, KSP, Bakom, dan lain sebagainya itu kan bukan kementerian teknis terkait ekonomi khususnya makro. Ada memang Wamenko Pangan, tapi itu juga Wamen dan koordinator aja yang juga perannya atau pengaruhnya selama ini ke perekonomian itu gak besar,” sambungnya.
Artikel ini diupdate pada pukul 22.30 dengan menambahkan komentar para pakar serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
