PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memperkuat keandalan pasokan listrik nasional sebagai langkah mencegah terulangnya pemadaman listrik di sejumlah wilayah, melalui penguatan pasokan energi hingga pemanfaatan teknologi penyimpanan energi atau battery energy storage system (BESS).
Sejak tanggal 21 Juni 2026, pihak PT PLN juga telah mengklaim tidak ada lagi pemadaman bergilir yang dilakukan. Dari situ, program penguatan keandalan sistem kelistrikan nasional pun semakin diperkuat.
Pihak PT PLN juga telah menyusun roadmap penguatan sistem kelistrikan di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) melalui pemenuhan pasokan batu bara dengan range kalori 4.500 - 5.200 kcal/kg, optimalisasi pemanfaatan BESS, hingga implementasi fat burning program untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dan peningkatan keandalan sistem yang merupakan bagian dari PLTS 100 GW tahap 1.
Berkat pasokan batu bara kalori menengah
Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, daya pasok eksisting saat ini di daerah Jamali tersebut berada di angka 35,9 GW. Jumlah tersebut pun bertambah setelah ada pemenuhan 15 juta MT batu bara dengan kalori menengah.
Dimana pada tahun 2026 ada penambahan pasokan batu bara dengan kalori menengah sampai tinggi yaitu 4.500 kalori ke atas, yang dialokasikan khusus untuk PLN dari Kementerian ESDM, sebesar 1,8 juta ton on top dari eksisting supply untuk bulan Juli dan 3 juta ton per bulan dari bulan Agustus sampai bulan Desember.
"Sehingga di sini ada penambahan kapasitas daya mampu pasok sebesar 5 GW di atas 35,9 GW,” jelas Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (02/07/2026).
Sementara itu untuk tahun 2027, juga akan ada penambahan 4,6 GW pasokan listrik, terutama akibat pemanfaatan BESS dari kelebihan energi pada PLTS RUPTL di sistem Jawa dan PLTS eliminasi BBM di sistem Bali. Begitu juga untuk tahun 2028 akan ada penambahan kapasitas 4,8 GW berasal dari pemanfaatan BESS dan PLTS terapung, dengan memanfaatkan waduk hingga percepatan pembangunan pembangkit besar baru di sistem Jawa.
Di tahun 2029 dan 2030 juga akan ada percepatan pembangkit besar baru di sistem Jawa, sehingga akan ada penambahan 2,73 GW pada tahun 2029 dan 2,41 GW di tahun 2030.
“Ada tambahan kapasitas sampai 2030 sekitar 19,1 GW, dan ini tentu saja akan memfasilitasi bukan hanya penguatan daya listrik di Pulau Jawa, tapi juga meningkatkan keandalannya, dan juga mengurangi konsumsi BBM yang berbasis pada impor, menggantikannya dengan energi yang berbasis domestik, kemudian juga energi fosil digantikan juga sebagian dengan renewable energy,” lanjutnya.
Retrofit PLTU Suralaya konsumsi batu bara kalori rendah
Dijelaskan Darmawan, saat ini PLN juga sedang melakukan penyesuaian pada PLTU, seiring menipisnya produksi batu bara berkalori menengah hingga tinggi, namun di saat yang bersamaan produksi batu bara berkalori rendah justru terus meningkat.
Salah satu langkah yang ditempuh untuk menjawab persoalan tersebut, adalah dengan melakukan retrofit pada PLTU Suralaya Unit 6 dan 7, agar pembangkit tersebut dapat beroperasi dengan menggunakan batu bara berkalori rendah, sehingga pasokan bahan bakar pun tetap terjaga, dan keandalan sistem kelistrikan nasional mampu bertahan.
“Kami berhasil dengan adanya perubahan ini, sehingga pembangkit PLTU Suralaya 6 dan 7 tadinya menggunakan batu bara dengan kalori menengah ke atas ini bisa menggunakan batu bara dengan kalori low rank coal sekitar 4.100 sampai 4.300, yang tadinya 4.600 sampai 4.800,” ucapnya.
Keberhasilan ini pun akan menjadi contoh untuk diterapkan ke pembangkit lainnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara dengan kalori menengah, serta meningkatkan fleksibilitas operasi pembangkit dan memperkuat sistem keandalan listrik khususnya di Pulau Jawa. Kegiatan ini juga telah masuk ke dalam rencana kerja anggaran perusahaan tahun 2026, dan juga rencana jangka panjang perusahaan demi mencegah terjadinya lagi pemadaman listrik bergilir.
“Kesuksesan ini kami scale up di seluruh pembangkit milik PLN, karena semakin hari pasokan dari batu bara dengan kalori tinggi Dan menengah semakin tipis, nah untuk itu kami melakukan adjustment pada pembangkit-pembangkit kami dengan tujuan jangan sampai terulang kembali,” sambung Darmawan.
PLN bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga siap melaksanakan program PLTS 100 GW, dengan solusi quick wins 82,5 GWh dari BESS dan 27,4 GWh dari PLTS.
“Kemudian juga ada khusus untuk meningkatkan keandalan sistem di Jawa yaitu 7 GWp, ini sesuai dengan RUPTL kami juga menambahkan 28 GWh kemudian juga kami menambahkan pemanfaatan lahan di waduk-waduk sebesar 10 ribu hektare yaitu 10,3 GWp ditambah dengan 30 GWh battery,” jelasnya.
Salah satu lokasi fat burning program eliminasi BBM adalah di Bali, sebagai bagian dari program quick wins PLTS 100 GW. Fat burning program di Bali ini adalah dengan melakukan pemasangan 3.000 MWh BESS dan 1.400 MWp PLTS, yang mampu mengurangi penggunaan BBM sebesar 586 ribu kiloliter. Program ini pun membutuhkan lahan sekitar 1.490 hektare di lokasi tersebut.
“Kami mengakui bahwa penggunaan PLTS dengan BESS sangat sensitif sekali dengan lahan, jadi begitu harga lahannya itu per meternya Rp200 ribu per meter, itu peningkatan harga listriknya adalah sekitar 1 cent per KWh. Jadi kalau harga lahannya Rp600 ribu per meter itu jadi 3 cent per KWh,” ujarnya.
Maka dari itu, untuk program penggunaan PLTS dengan BESS ini, PLN bekerja sama dengan pemerintah untuk memanfaatkan waduk dan beberapa lahan lainnya, termasuk pinggiran jalan tol.
Pasang battery sepanjang jalan tol
PLN juga memiliki rencana konsep pengembangan tol milik Jasa Marga, dengan yang disebut sebagai super technology green corridor. Melalui kemitraan strategis ini, PLN akan memanfaatkan lahan-lahan di pinggir jalan tol untuk memasang BESS demi meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional.
“Jalan tol milik Jasa Marga dengan panjang 802 kilometer, apabila di kedua sisi lebarnya sekitar 3 sampai 5 meter, maka ada sekitar 400 sampai 500 hektare, artinya ini ada setengah GWp dan tentu saja artinya dikalikan 3, kami bisa menambah battery energy storage system sebesar 1,5 GWh,” ungkapnya.
Adapun lokasi jalan tol yang berpotensi untuk dilakukan super technology green corridor tersebut berada di jalan-jalan tol di Pulau Jawa, Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, hingga Kepulauan Riau. Selain memasang PLTS dan BESS di pinggir jalan tol, juga direncanakan pemasangan helical low torque windmill atau pembangkit listrik tenaga angin, seperti yang direncanakan dikembangkan dilakukan di Tol Bali Mandara.
Kerja sama dengan BUMN dan pemerintah ini menjawab tantangan dari program PLTS yang menggunakan BESS yang terhambat persoalan lahan.
“Penugasan agar program PLTS 100 GW ini sebagai penguatan sistem kelistrikan seantero Indoensia, ini yang bisa mengubah tadinya energi impor menjadi domestik, energi fosil menjadi renewable energy, energi yang mahal menjadi lebih murah, dan tentu saja ini meningkatkan keandalan energi,” kata Darmawan.
Listrik sudah jadi kebutuhan wajib masyarakat
Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi XII dari Fraksi Partai Demokrat Andi Muzakkir Aqil mengatakan, listrik kini bukan lagi merupakan sebuah komoditas atau kebutuhan dasar, tetapi telah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat dan juga aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, ia menilai keandalan pasokan listrik ini harus benar-benar menjadi program prioritas.
“Listrik di mana saja bukan lagi sekadar komoditas, bukan lagi sekadar kebutuhan, akan tetapi bisa dikatakan sebagai urat nadi, nafas, untuk kehidupan sehari-hari baik dalam kerangka kehidupan ataupun ekonomi. Sehingga dengan terjadinya pemadaman bergilir itu merupakan suatu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi lagi,” ucapnya.
Ia juga mendorong PLN untuk terbuka kepada masyarakat sebagai konsumen atas segala persoalan yang terjadi, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif khususnya seperti yang terjadi akibat pemadaman listrik bergilir beberapa waktu lalu.
Masalah mengenai padamnya listrik ini menurutnya sudah sering terjadi, sehingga masyarakat masih dihadapi dengan persoalan yang berulang. Kondisi ini menimbulkan keresahan, terlebih ketika pelanggan tetap memiliki kewajiban untuk membayar tagihan.
“Saya juga mengkritisi soal isu-isu yang beredar yang bisa dikatakan isu kontradiktif, di antara pihak PLN maupun perusahaan dan pemerintah, di mana sempat beredar isu di publik bahwa pemadaman listrik terjadi karena kelangkaan pasokan batu bara, ini harus dijawab sebenarnya,” kata Andi.
Transparansi dari PLN
Sementara itu, Anggota Komisi XII dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Sigit Karyawan Yunianto mengatakan, masalah mengenai listrik yang padam ini sampai saat ini juga masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta kepada PLN dan pemerintah untuk tidak hanya memfokuskan keandalan sistem kelistrikan ini hanya di Pulau Jawa saja.
“Di Kalimantan yang sumber energinya dari sana, sampai hari ini masih menyalanya bergilir,” ucap Sigit.
Mukhlison Widodo
Senada, Sigit juga mendorong PLN untuk memperbaiki komunikasinya dengan publik, sehingga masyarakat sebagai konsumen listrik dari PLN menerima informasi yang jelas ketika terjadi gangguan kelistrikan di wilayahnya.
“Kalau memang ada gangguan di pembangkit itu harus diedukasikan kepada masyarakat, pembangkit yang mana? Di mana? Itu harus disampaikan. Yang kemarin agak sedikit ramai di Pulau Jawa dan Sumatra, Kalimantan sampai sekarang ini masih,” ungkapnya.
