Dalam peta perekonomian Asia, lanskap produktivitas Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks. Tantangan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berhadapan dengan kebijakan efisiensi turut berdampak pada menurunnya produktivitas.
Berdasarkan laporan Asian Productivity Organization (APO) dalam Productivity Databook 2025, tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia di skala kawasan Asia-Pasifik masih berada di posisi “papan tengah-bawah”. Posisi tersebut cukup tertinggal dibandingkan dengan negara maju seperti, Singapura, Korea Selatan, maupun rata-rata kawasan ASEAN.
Meskipun Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di kisaran 5% per tahun, pertumbuhannya masih sangat bergantung pada akumulasi modal fisik dan penambahan kuantitas tenaga kerja. Ketergantungan ini menandakan bahwa ekspansi ekonomi nasional belum didorong secara optimal oleh peningkatan efisiensi dan inovasi berbasis Total Factor Productivity (TFP).
Mengacu pada data APO 2025 tersebut , tingkat produktivitas tenaga kerja per jam kerja (per-hour labor productivity) Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 15,0 dolar AS, jauh di bawah Singapura yang mencapai 96,0 dolar AS per jam maupun Amerika Serikat sebesar 102,0 dolar AS per jam. Laju pertumbuhan produktivitas per jam Indonesia juga mengalami perlambatan dari 4,0% per tahun pada periode 2010–2015 menjadi 2,2% pada periode 2015–2023.
Menurut laporan tersebut, laju pertumbuhan TFP Indonesia pada periode 2015–2023 tercatat angka -0,1% per tahun. Hal ini mengonfirmasi porsi terbesar dari pertumbuhan ekonomi nasional selama dua dekade terakhir yang didorong oleh capital deepening non-TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) atau pertumbuhan aset fisik non-TIK yang menyumbang 52% dari total pertumbuhan. Sementara, kontribusi inovasi dan efisiensi teknologi masih rendah.
Temuan dari APO tersebut sejalan dengan analisis Master Plan Produktivitas Nasional (MPPN) 2025–2029 yang diterbitkan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas. Dalam laporan MPPN, rata-rata pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia sepanjang 2013–2022 hanya mencapai 2,60%, menjadi yang terendah di antara negara-negara utama ASEAN, seperti Vietnam (5,63%), Kamboja (3,48%), Filipina (3,34%), dan Malaysia (3,01%).
Laporan Bappenas menggarisbawahi adanya tekanan deindustrialisasi dini, di mana sektor manufaktur yang seharusnya menjadi jangkar transformasi struktural justru mengalami stagnasi TFP di berbagai subsektor. Di sisi lain, laju TFP yang positif dan progresif justru ditunjukkan oleh sektor jasa modern seperti Informasi dan Komunikasi serta sektor Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
Dilihat secara regional dan domestik, data Bappenas mengungkap ketimpangan produktivitas yang tajam antarwilayah serta antar-skala usaha. Pulau Jawa dan Sumatera mendominasi kue ekonomi nasional dengan menyumbang masing-masing 58,3% dan 21,8% terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, pertumbuhan TFP di Jawa justru berada di bawah rata-rata nasional, sedangkan pertumbuhan TFP yang lebih tinggi tercatat di Kalimantan dan Papua berkat dorongan sektor komoditas dan proyek infrastruktur.
Sedangkan di tingkat pelaku usaha, terjadi dualisme produktivitas yang drastis. Terdapat 99,9% usaha mikro dan kecil (UMK) terus mencatatkan pertumbuhan TFP negatif. Sedangkan, efisiensi dan peningkatan kapasitas produksi hanya terkonsentrasi pada segmen usaha menengah dan besar.
Temuan APO dan Bappenas memberikan perspektif baru terhadap konsep pemerataan ekonomi Indonesia. Di tingkat regional Asia, posisi Indonesia tertinggal karena belum mampu mengonversi modal menjadi potensi daya saing berbasis teknologi dan nilai TFP.
Di tingkat domestik, pemerataan pertumbuhan PDRB yang mulai bergeser ke luar Jawa belum mencerminkan pemerataan yang efisien dengan melihat tingginya angka TFP di wilayah luar Jawa masih digerakkan oleh ekstraksi komoditas sumber daya alam ketimbang penguatan industri pengolahan bernilai tambah. Hal ini bisa diartikan bahwa pemerataan ekonomi tidak cukup diukur dari persebaran angka PDRB, melainkan dari pemerataan kapabilitas produktif dan efisiensi di seluruh wilayah Indonesia.
Potret produktivitas Indonesia yang diukur melalui TFP di tingkat Asia maupun domestik ini memberikan gambaran pentingnya pergeseran paradigma dari input-driven growth menuju TFP-led growth. Skema Gerakan 8-4-2-2 dalam MPPN Bappenas dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% yang didukung kontribusi 2% dari TFP dan inovasi menjadi arah strategis yang perlu direalisasikan untuk mengejar ketertinggalan di kawasan Asia.
Dalam MPPN Bappenasm yang perlu menjadi fokus perhatian dalam pembuatan kebijakan adalah percepatan industri bernilai tambah tinggi, pengintegrasian UMKM ke dalam rantai pasok nasional, serta pemerataan infrastruktur digital dan kualitas SDM. Akselerasi pertumbuhan dengan arah strategis tersebut diharapkan mendorong transformasi menuju Visi Indonesia Emas 2045 berjalan inklusif, berdaya saing global, dan berkeadilan.
Tambahkan SUAR ke Google
