Bergerilya Melobi Pemodal Global hingga Denda Rp2,1 Triliun, Upaya Hindari Turun Kasta di MSCI

Bergerilya Melobi Pemodal Global hingga Denda Rp2,1 Triliun, Upaya Hindari Turun Kasta di MSCI

Indonesia juga perlu membangun persepsi positif di kalangan investor institusi internasional yang menjadi pengguna indeks dan memiliki kepentingan terhadap akses investasi di pasar domestik.

Bergerilya Melobi Pemodal Global hingga Denda Rp2,1 Triliun, Upaya Hindari Turun Kasta di MSCI
Dalam Artikel Ini

Upaya Indonesia mempertahankan status pasar modal sebagai Emerging Market di mata Morgan Stanley Capital International (MSCI) tidak hanya dilakukan melalui komunikasi langsung dengan penyedia indeks global tersebut. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) juga mulai menyasar investor global yang menjadi pengguna indeks MSCI sekaligus pihak yang memberikan masukan dalam proses konsultasi atau consultative paper.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Indonesia untuk membangun kembali kepercayaan investor internasional di tengah ancaman penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia menjadi Standalone Market. Pasalnya, masukan investor global dalam proses konsultasi MSCI menjadi salah satu aspek penting yang turut membentuk penilaian terhadap kelayakan suatu pasar.

Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap mengungkapkan, OJK bersama SRO tidak hanya melakukan komunikasi dengan MSCI, tetapi juga menjalin dialog langsung dengan investor global yang memberikan respons terhadap consultative paper lembaga penyedia indeks tersebut.

Menurut Eddy, investor global memiliki posisi strategis karena mereka merupakan pihak yang memberikan masukan terhadap berbagai persoalan dan perkembangan pasar modal Indonesia dalam proses konsultasi MSCI.

"Termasuk juga kita melakukan dialog dengan investor global karena investor global inilah yang memberikan masukan, merespons consultative paper yang dikeluarkan oleh MSCI," ujar Eddy dalam diskusi Financial Forum di Gedung BEI, Kamis (19/11/2026).

Mukhamad Misbakhun (tengah) dan Eddy Manindo Harahap (kanan) dalam acara Financial Forum di Gedung BEI. Foto: Nana/Suar.id

Pendekatan tersebut, kata dia, memperlihatkan bahwa upaya mempertahankan status Emerging Market tidak cukup hanya dengan meyakinkan MSCI sebagai lembaga penyedia indeks. 

Indonesia juga perlu membangun persepsi positif di kalangan investor institusi internasional yang menjadi pengguna indeks dan memiliki kepentingan terhadap akses investasi di pasar domestik.

Terlebih, keputusan MSCI berpotensi memengaruhi alokasi investasi global, terutama dana yang dikelola secara pasif dengan mengacu pada indeks MSCI. Perubahan klasifikasi pasar dapat berdampak terhadap posisi Indonesia dalam portofolio investasi internasional.

Eddy menjelaskan, komunikasi dengan penyedia indeks global sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum MSCI menerbitkan consultative paper pada 15 Oktober 2026. Sejak Februari 2026, OJK dan SRO telah mengintensifkan pertemuan dengan MSCI maupun penyedia indeks global lainnya, termasuk FTSE Russell.

Sepanjang 2026, tercatat sekitar 20 kali pertemuan telah dilakukan dengan MSCI dan FTSE. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan perkembangan reformasi pasar modal Indonesia sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih menjadi perhatian penyedia indeks global.

Melalui komunikasi tersebut, regulator berupaya memperoleh gambaran mengenai kesenjangan antara standar yang diharapkan penyedia indeks dengan praktik yang berlangsung di pasar modal Indonesia.

"Intinya kita melaporkan progres-progres yang telah kita lakukan dan kira-kira kita ingin dapat sense mana sih yang masih ada gap menurut mereka? Dan itu yang mungkin bisa kita tutupi atau kita lengkapi lagi," jelasnya.

Eddy menambahkan, MSCI sebenarnya telah mengakui sejumlah kemajuan dan langkah reformasi yang dilakukan Indonesia. Pengakuan tersebut diperoleh melalui komunikasi yang berlangsung sebelum pengumuman konsultasi pada Oktober lalu.

“Proses reformasi pasar modal tidak dimulai setelah MSCI mengeluarkan peringatan. Sejumlah pembenahan telah berjalan sebelumnya, meskipun masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk memenuhi ekspektasi investor global,” ucapnya.

Selain komunikasi dan pendekatan kepada investor, OJK juga mempercepat langkah penegakan hukum sebagai bagian dari pembenahan kredibilitas pasar modal. Salah satunya melalui pengenaan denda sekitar Rp2,1 triliun terhadap pihak-pihak yang telah menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan.

Langkah tersebut menjadi respons terhadap perhatian investor global mengenai kualitas tata kelola, transparansi, keterbukaan informasi, serta efektivitas penegakan hukum di pasar modal Indonesia.

Eddy menilai, berbagai langkah yang telah dilakukan OJK dan SRO cukup signifikan untuk memperbaiki kondisi pasar modal. Meski demikian, dia belum ingin berspekulasi mengenai kemungkinan Indonesia benar-benar diturunkan menjadi Standalone Market.

"Saya enggak mau berandai-andai, cuma saya melihat bahwa apa yang kita lakukan sudah cukup signifikan. Mudah-mudahan sih tidak akan sampai Standalone," katanya.

Di sisi lain, Eddy mengingatkan bahwa penilaian terhadap pasar modal Indonesia tidak semestinya hanya bertumpu pada satu penyedia indeks global. Dia mencontohkan FTSE Russell yang pada 13 November 2026 menyatakan Indonesia tetap berada dalam kategori Emerging Market dan tidak masuk dalam daftar pantauan atau watchlist.

Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan bahwa masing-masing penyedia indeks memiliki metodologi dan pertimbangan tersendiri dalam mengevaluasi suatu pasar.

Karena itu, menurut Eddy, Indonesia perlu menyikapi perkembangan tersebut secara bijak. Adanya catatan dari satu lembaga global tidak serta-merta berarti seluruh aspek pasar modal Indonesia berada dalam kondisi buruk.

"Menurut satu lembaga global misalnya, mungkin mereka, kita ada kekurangan di sana-sini, tapi memang berdasarkan analisis dari lembaga indeks provider yang lain kita juga enggak jelek-jelek amat," ujarnya.

Kepercayaan Investor Jadi Pekerjaan Rumah

Upaya membangun kembali kepercayaan investor global tersebut juga menjadi perhatian Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Dia menilai, tekanan terhadap pasar modal Indonesia tidak semata-mata berasal dari kondisi fundamental ekonomi, tetapi juga dipengaruhi faktor kepercayaan terhadap tata kelola dan kredibilitas pasar.

Misbakhun menyinggung penilaian negatif MSCI terhadap sejumlah aspek pasar modal Indonesia, mulai dari free float, transparansi kepemilikan saham atau ultimate beneficial ownership (UBO), hingga persoalan transaksi.

Menurutnya, berbagai catatan tersebut harus menjadi pekerjaan rumah bersama untuk memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia. Apalagi, pasar modal merupakan salah satu sumber pendanaan bagi dunia usaha sekaligus sarana investasi masyarakat.

"Faktor ketidakpercayaan ini tumbuh karena apa? Tiba-tiba MSCI memberikan opini yang sangat negatif terhadap pasar modal kita. Beberapa perilaku di pasar modal kita diberikan penilaian untuk diperbaiki sebagai bagian dari membangun kredibilitas pasar modal, tata kelola, transparansi, keterbukaan," kata Misbakhun.

Dia menilai, persoalan kepercayaan tersebut perlu ditangani melalui konsolidasi kebijakan antarlembaga, baik regulator, pemerintah, maupun legislatif. Pembenahan tidak cukup dilakukan secara sektoral karena stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar saling berkaitan.

Misbakhun mencontohkan, Komisi XI DPR RI telah menyelesaikan berbagai agenda reformasi sektor keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Sejumlah kebijakan di dalamnya diarahkan untuk memperkuat kelembagaan, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan perlindungan investor maupun masyarakat.

Di sektor asuransi, misalnya, terdapat mandat penjaminan polis untuk memperkuat kepercayaan masyarakat setelah berbagai persoalan yang menimpa industri tersebut, termasuk kasus Jiwasraya dan AJB Bumiputera.

Sementara di sektor perbankan, penguatan peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diharapkan dapat mendukung pembiayaan ekonomi lokal. Pemerintah dan regulator juga memperluas pengaturan terhadap aset kripto, termasuk perkembangan tokenisasi dan stablecoin, agar aktivitas investasi dapat berkembang dengan perlindungan yang memadai.

Namun, Misbakhun mengingatkan bahwa tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan stabilitas, melainkan memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Dia menyebut, Indonesia masih memiliki fundamental ekonomi yang relatif kuat dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Pada kuartal I-2026, ekonomi tumbuh 5,61%, kemudian 5,29% pada kuartal II-2026, dan 5,47% pada kuartal III-2026. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III-2026 mencapai 5,45%.

Pemerintah, lanjutnya, memiliki target untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 6% pada 2027 dan mendekati 8% pada 2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, stabilitas politik dan ekonomi perlu berjalan beriringan.

Misbakhun juga menyoroti tekanan eksternal yang memengaruhi perekonomian, mulai dari konflik geopolitik hingga perubahan kebijakan ekonomi negara maju. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap nilai tukar, pasar surat utang, maupun pasar modal domestik.

Menurutnya, konsolidasi nasional diperlukan agar pemerintah dapat menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan kebijakan ekonomi berjalan konsisten.

Tekanan Global dan Tantangan Arus Modal

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengingatkan bahwa tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan lanskap ekonomi global.

Dia menjelaskan, dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berlangsung di tengah ketidakpastian global yang tinggi. Pada 2025, kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu gejolak perdagangan dan keuangan internasional. Situasi tersebut kemudian diperburuk oleh konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Ketidakpastian tersebut turut memengaruhi ekspektasi inflasi dan arah kebijakan suku bunga negara-negara maju. Destry menyebut inflasi global telah mencapai sekitar 4,6%, jauh di atas target inflasi 2% yang menjadi acuan sejumlah bank sentral.

Kondisi tersebut mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga, termasuk di Amerika Serikat. Imbal hasil atau yield US Treasury bahkan kembali berada di atas 5%.

Kenaikan imbal hasil aset keuangan Amerika Serikat membuat instrumen domestik negara tersebut relatif lebih menarik dibandingkan aset di pasar negara berkembang. Di tengah ketidakpastian, investor juga cenderung mencari instrumen yang dianggap lebih aman, seperti dolar AS.

Situasi ini menjadi tantangan bagi aliran modal asing ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Ini yang akhirnya memengaruhi perkembangan yang ada di negara berkembang, termasuk di Indonesia, dan itu juga memengaruhi foreign fund flow-nya yang masuk di emerging market, termasuk Indonesia," ujar Destry.

Dari sisi pasar keuangan domestik, Destry mengungkapkan bahwa aliran dana asing masih menjadi pekerjaan rumah. Hingga periode yang dipaparkannya, arus dana masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) secara year-to-date mencapai Rp143 triliun. Sebaliknya, pasar saham masih mencatatkan arus dana keluar sebesar Rp81,6 triliun.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya memperkuat fundamental ekonomi perlu disertai pembenahan struktural untuk meningkatkan daya tarik investasi Indonesia.

Destry menyebut Bank Indonesia telah menempuh berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendorong aliran modal masuk. Salah satunya melalui pemberian insentif transaksi lindung nilai atau hedging, baik melalui mekanisme swap maupun Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Hingga pertengahan November 2026, insentif tersebut telah membantu mendatangkan aliran dana sekitar US$14,1 miliar. Namun, BI menilai kebijakan tersebut belum cukup tanpa perbaikan struktural pada neraca pembayaran, khususnya melalui peningkatan ekspor, pengendalian impor, dan investasi langsung asing atau foreign direct investment (FDI).

Di tengah berbagai tekanan tersebut, Destry menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih memberikan ruang pertumbuhan. Ekonomi domestik tumbuh 5,47% pada kuartal III-2026, sementara inflasi Oktober tercatat 3,23% secara tahunan.

BI juga melihat sejumlah indikator positif, termasuk indeks ekspektasi konsumen yang mencapai 130,7 pada Oktober 2026 dan Purchasing Managers' Index (PMI) yang meningkat ke level 53,9 atau berada di zona ekspansi.

Meski demikian, Destry menekankan pentingnya sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks pasar modal, upaya tersebut menjadi bagian dari pekerjaan besar Indonesia untuk memperkuat kepercayaan investor internasional. 

“Sebab, di tengah persaingan menarik arus modal global, fundamental ekonomi yang solid perlu berjalan beriringan dengan transparansi, tata kelola, dan kepastian penegakan hukum,” tuturnya.

Biang Kerok Ancaman Standalone RI

Head of Research & Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto, memperkirakan pasar modal Indonesia berpeluang turun kelas menjadi Standalone Market. Skenario tersebut menjadi proyeksi dasar yang perlu diantisipasi di tengah persoalan kredibilitas dan penegakan hukum pasar modal Indonesia.

Rully mengatakan, tekanan yang dihadapi pasar modal domestik saat ini bukan disebabkan oleh pelemahan fundamental perusahaan tercatat maupun kondisi ekonomi nasional. Persoalan utamanya justru terletak pada menurunnya kepercayaan investor global terhadap tata kelola dan integritas pasar.

"Dengan melihat saat ini, ya mungkin kita ekspektasinya kemungkinan akan ke Standalone Market sebagai baseline kita," katanya kepada media di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Rully menilai, peluang Indonesia mengalami reklasifikasi tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan pasar modal. Pasalnya, persoalan yang menjadi sorotan MSCI dan investor internasional tidak cukup diselesaikan melalui perubahan regulasi, tetapi membutuhkan bukti implementasi dan penegakan aturan yang konsisten.

Dia secara khusus menyoroti aspek enforcement atau penegakan hukum sebagai salah satu kelemahan yang perlu segera dibenahi. Menurutnya, pengumuman terkait High Shareholding Concentration (HSC) dan sejumlah kebijakan lainnya turut menjadi perhatian karena berkaitan dengan efektivitas pengawasan dan penindakan di pasar modal.

"Kayaknya yang dikritik oleh MSCI dan investor global itu announcement yang dilakukan pada HSC dan lain-lain. Lebih ke enforcement," tegasnya.

Menurut Rully, otoritas pasar modal perlu memastikan bahwa setiap pelanggaran memperoleh tindak lanjut yang tegas. Langkah tersebut penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki mekanisme pengawasan yang mampu melindungi integritas perdagangan saham dan kepentingan investor.

Seperti Indonesia dan Turki Juga Dijatuhi Ancaman Penurunan Klasifikasi jadi Standalone Market
Menarik untuk kita lihat dan membandingkan apa saja yang sudah dilakukan otoritas pasar modal Indonesia dan Turki dalam merespon bagaimana keputusan MSCI itu.

Dia mencontohkan Turki sebagai salah satu negara yang dapat dijadikan referensi dalam memperkuat penegakan hukum pasar modal. Negara tersebut dinilai memiliki pendekatan yang lebih keras terhadap pelanggaran, termasuk melalui sanksi pidana, pembekuan aset, hingga likuidasi reksa dana yang bermasalah.

"Nah, kalau view kita dibandingkan dengan Turki sekarang. Jadi kayaknya dari sisi enforcement, Turki ini sangat tegas, sangat keras. Jadi mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu benchmark kalau kita untuk terhindar dari Standalone Market," imbuhnya.

Rully menambahkan, pembenahan pasar modal Indonesia juga harus mencakup aksesibilitas dan tingkat investabilitas. Ketiga aspek tersebut, yakni penegakan hukum, aksesibilitas, dan investabilitas, perlu berjalan beriringan agar investor global memiliki keyakinan terhadap kualitas pasar domestik.

ADVERTISEMENT Google Adsense Banner (970x250)

Penulis