Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mendeklarasikan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam sensus yang akan dimulai Rabu, 15 Juli 2026 hingga Senin, 31 Agustus 2026 ini akan membantu pemerintah menyusun target pembangunan dan pengambilan keputusan yang semakin presisi dan tepat sasaran.
Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, dengan progress capaian pendataan SE 2026 di wilayah DKI Jakarta mencapai 45,17% terhitung hari Senin (13/7/2026), partisipasi masyarakat untuk memberikan jawaban secara terbuka kepada petugas sensus masih perlu ditingkatkan, terutama penduduk wilayah Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
“Data statistik Sensus Ekonomi akan memberikan gambaran utuh aktivitas ekonomi terkini termasuk di DKI Jakarta. Sensus ini bukan milik BPS, tetapi milik masyarakat Indonesia karena manfaatnya akan dirasakan seluruh masyarakat,” ujar Amalia dalam agenda peluncuran di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/7/2026).
Pada tahun 2026, Amalia menyatakan, Indonesia menyelenggarakan agenda sensus ekonomi bersamaan dengan Malaysia, Jepang, Vietnam, dan Zimbabwe. Dua tahun lalu, Tiongkok pun telah melaksanakan sensus serupa dengan menerjunkan 2,1 juta petugas. Keberhasilan Negeri Tirai Bambu mendata perekonomian 1,8 miliar orang menjadi referensi BPS dalam menyelenggarakan SE2026 dengan menerjunkan 251.000 petugas lapangan.
Amalia menegaskan, sensus ekonomi merupakan rekam medis perekonomian. Semakin akurat rekam medis tersebut, resep kebijakan pemerintah pusat dan daerah akan semakin tepat dan akurat sesuai permasalahan dan kondisi terkini. Syaratnya, data tersebut harus akurat sebagai basis pengambilan kebijakan yang tepat sasaran
“Di Tiongkok, setelah melakukan Sensus Ekonomi ke-4, mereka menemukan jumlah entitas usaha digital naik 100% dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Alhasil, pemerintah Tiongkok mengubah arah kebijakan ekonomi untuk difokuskan mendongkrak entitas bisnis yang sedang tumbuh dan mengangkat 800 juta penduduk keluar dari garis kemiskinan,” ungkapnya.
Khusus di wilayah DKI Jakarta sebagai kontributor 16,7% PDB Indonesia, SE 2026 diharapkan dapat berkontribusi untuk pemerintah daerah melakukan intervensi agar ekonomi Jakarta semakin melesat, terutama untuk menggerakkan 1.481.176 unit usaha di wilayah ibukota negara.
“Saya mengimbau seluruh masyarakat untuk bantu kami mengukur kekuatan ekonomi Jakarta. Hanya dengan 2 hal, masyarakat dapat menyukseskan SE 2026, yaitu T-I-R: Terima Petugas, Isi Data secara lengkap dan akurat, dan Rahasia Anda pasti akan terjaga,” tandas Amalia.
Dasar pengambilan kebijakan
Merespons penjelasan Amalia, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, hampir semua data BPS selama ini telah digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan strategis, terutama karena tantangan Jakarta semakin kompleks di tengah dinamika kota menjelang usia 500 tahun dan tuntutan menjadi kota global.
“Sensus Ekonomi 2026 mempunyai arti yang penting dan strategis bagi Jakarta. Saya mengimbau warga Jakarta di manapun dan kapanpun Anda disensus untuk menyampaikan apa adanya. Inilah kata kunci kita mengambil keputusan. Susah, ya, susah. Kaya, ya, kaya. Jangan tertutup. Data ini betul-betul kita gunakan untuk membangun Jakarta,” katanya.
Akurasi data SE 2026, menurut Pramono, akan menjadi dasar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan kalibrasi alokasi anggaran untuk 3 sektor prioritas.
Pertama, bantuan sosial yang menjadi bantalan sosial masyarakat miskin. Kedua, anggaran pendidikan Kartu Jakarta Pintar untuk 707.520 siswa dan 15.900 mahasiswa. Ketiga, anggaran kesehatan untuk 31 rumah sakit, 44 puskesmas, 292 pembantu puskesmas yang kini berhasil digratiskan untuk penduduk ber-KTP DKI Jakarta.
“Kata kunci keberhasilan sensus adalah masyarakat yang teredukasi dan menyampaikan apa-adanya. Saya berharap data SE 2026 akurat sehingga kita semua akan terbantu dalam pengambilan keputusan karena berdasarkan data yang betul-betul merefleksikan keadaan masyarakat yang sebenarnya,” ujar Pramono.
Data bermakna
Secara terpisah, Ketua Badan Kajian Strategis Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Rhesa Yogaswara menyatakan dunia usaha antusias berpartisipasi dalam pelaksanaan SE2026. Ia menekankan, bagi dunia usaha, yang sangat dibutuhkan bukan hanya data yang lengkap, akurat, dan mutakhir, tetapi juga insightful dan dapat menjadi bahan pengambilan keputusan.
"Bagi pengusaha, insight dari data sensus itu sangat kami harapkan. Anggota-anggota kami pengusaha muda utamanya membutuhkan penggalian data yang semakin tajam agar mereka bisa memahami perkembangan serta perubahan dinamika pasar di tengah tantangan global yang semakin kompleks," ujar Rhesa.
Menepis anggapan bahwa pengusaha memperlakukan sensus sebagai kebutuhan formalitas dan administratif belaka, Rhesa menilai metode pengambilan dan konfidensialitas data oleh petugas sensus akan menentukan kepercayaan pengusaha pada pelaksanaan sensus nantinya. Lebih dari itu, akurasi data saat ini sudah menjadi bagian dari kebutuhan, khususnya untuk inovasi dan terobosan usaha.
"Dengan dorongan kebutuhan data itu, HIPMI juga membuat indeks kematangan wirausaha muda atau youthpreneur maturity index. Kami bermitra dengan Kementerian UMKM sebagai sinergi pemerintah dengan pengusaha muda untuk memfasilitasi semangat muda untuk berkembang dan menggerakkan ekonomi daerah maupun nasional," jelasnya.
Baca juga:
Gianie
Di samping keterpercayaan metode dan kualitas hasil sensus nantinya, Rhesa juga berharap SE 2026 dapat menjelaskan sejauh mana struktur ekonomi Indonesia berubah akibat digitalisasi dan perkembangan teknologi yang luar biasa pesat selama 10 tahun terakhir. Untuk itu, klasifikasi usaha perlu dicermati agar tidak terjadi rangkap dan keliru penempatan.
"Semisal aplikasi kesehatan atau ojek daring, bagaimana kategorinya nanti? Perusahaan mereka adalah perusahaan teknologi, tetapi melakukan monetisasi dari usaha kesehatan dan transportasi. Saya yakin, jika BPS bersedia menggali, pengusaha akan sangat terbuka berdiskusi soal ini," ucapnya.
Berbagi pandangan dengan Rhesa, Staf Ahli Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital Molly Prabawati mengatakan, hasil evaluasi Sensus Penduduk 2020 dan Survei Respons Pelaku Usaha 2025 menunjukkan 68% responden pelaku usaha bersedia berpartisipasi apabila memperoleh informasi yang jelas mengenai tujuan dan manfaat sensus itu.
"Namun, dari evaluasi juga ditemukan sekitar 27% responden menyatakan keraguan karena kurang memahami perbedaan data statistik dan data perpajakan. Ini menunjukkan tantangan utama SE 2026 adalah memperjelas narasi. Tingkat kepercayaan terhadap BPS sudah terbangun, tetapi penguatan strategi informasi masih dibutuhkan," ujar Molly.
Dalam konteks SE 2026, Molly mengharapkan agar BPS tidak hanya menyampaikan kepada publik mengenai pelaksanaan, tetapi juga memperjelas makna sensus sebagai fondasi kebijakan ekonomi nasional, dasar kebijakan pembangunan, penguatan UMKM, hingga strategi hilirisasi dan perencanaan investasi di daerah.
"Sensus ekonomi bukan sekadar agenda statistik, tetapi agenda strategis pembangunan nasional. Karena itu, penyampaian narasi dan orkestrasi komunikasi harus disampaikan melalui semua kanal dan jejaring komunikasi, khususnya pada audiens yang spesifik dan berkepentingan dengan sensus ini," pungkasnya.
Baca juga:
Deni Friawan
