Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai sektor keuangan tetap stabil dan prospektif di tengah ketidakpastian akibat perkembangan geopolitik maupun perbedaan arah kebijakan bank sentral yang memengaruhi pasar keuangan global. Antisipasi perlu dilakukan, tidak hanya dari segi operasional, tetapi juga menghadapi perubahan preferensi layanan guna memenuhi kebutuhan nasabah muda.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, perbedaan arah kebijakan bank sentral di seluruh dunia menjadi salah satu faktor yang membentuk dinamika keuangan global sepanjang 2025. Sementara Federal Reserve Amerika Serikat dan Bank of England secara bertahap memangkas suku bunga acuan, Bank of Japan justru menaikkan suku bunga ke level tertinggi dalam tiga dasawarsa terakhir.
"Pasar saham menguat merespons pemangkasan Federal Fund Rate, meski terdapat kekhawatiran potensi bubble di saham teknologi. Di awal tahun 2026, pelaku pasar juga memperhatikan perkembangan di Venezuela dan potensi dampaknya terhadap stabilitas politik dan pasar keuangan global," ujar Mahendra dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Jumat (09/01/2026).
Dalam keadaan geopolitik yang tidak menentu, Mahendra memastikan dampak geopolitik terhadap sektor keuangan domestik sampai saat ini belum terlihat sama sekali. Meski demikian, dia mengimbau para pelaku sektor jasa keuangan tetap mencermati perkembangan dan risiko geopolitik dalam jangka menengah dan panjang, mengingat setiap eskalasi dapat memicu reaksi pasar yang tidak terduga.
"Kami mencermati risiko peningkatan tensi dan ketidakpastian stabilitas politik global dan kami meminta semua lembaga jasa keuangan mencermati dan memantau secara intensif terkait risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kredit pembiayaan," ucapnya.
Melihat kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan sepanjang tahun 2025, Mahendra menyatakan capaian tersebut tidak berbeda dari interval prakiraan OJK, kecuali kredit dan pembiayaan UMKM yang terkontraksi jauh lebih rendah. Karenanya, momentum positif ini diharapkan mampu menjadi fondasi yang kuat bagi sektor keuangan menavigasi bisnis di tahun 2026.
"Kami berharap di tahun ini dapat dilakukan peningkatan lebih baik terhadap kinerja kredit dan pembiayaan, khususnya bagi UMKM, sehingga target yang nanti ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Peningkatan integritas dan enforcement peraturan akan semakin ditegakkan, bersamaan dengan langkah-langkah strategis dan konkret meningkatkan pendalaman pasar, terutama di bursa efek," tandasnya.
Melengkapi penjelasan Mahendra, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan kinerja perbankan diproyeksikan tetap solid, ditopang kualitas kredit terjaga dan permodalan yang kuat. Pada November 2025, kredit tumbuh 7,74% year on year menjadi Rp8.314,48 triliun dengan DPK tetap tumbuh double digit sebesar 12,03% YoY menjadi Rp9.899,07 triliun.
Dengan rasio Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) 29,67% dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 26,05%, perbankan berhasil menyediakan bantalan mitigasi yang tetap kuat, serta berhasil mempertahankan tingkat non-performing loans nett di level 0,86% dan menurunkan rasio loan at risk menjadi 9,22% dari sebelumnya 9,41%.
"Perbankan memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk penyaluran kredit ke depannya. Karena itu, penarikan kembali dana SAL Rp75 triliun dari bank Himbara tidak memiliki dampak signifikan terhadap likuiditas Liquidity Coverage Ratio Himbara masih terjaga, di samping penetapan risk appetite yang masih sesuai ketentuan," jelas Dian.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Sementara itu, di pasar modal, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menegaskan bahwa capaian pasar modal di Indonesia dan tren positif dalam penghimpunan dana, nilai transaksi harian, dan likuiditas pasar saham sepanjang tahun 2025 menjadi modal untuk melaksanakan sejumlah agenda strategis di tahun 2026.
Salah satu agenda tersebut adalah penyusunan kebijakan free float sebagai bagian dari pendalaman pasar dalam jangka panjang. Inarno menegaskan, penyusunan kebijakan free float dilaksanakan secara bertahap, disertai pertimbangan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Asosiasi Emiten Indonesia dan investor korporasi yang mendorong dari sisi permintaan maupun penawaran.
"OJK dan BEI sedang melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan free float secara komprehensif dengan mempertimbangkan likuiditas, perlindungan investor, besaran market cap, daya serap pasar, masa transisi yang sesuai, juga menjaga minat korporasi domestik untuk go public. Dengan memperhatikan dinamika pasar, free float akan diterbitkan pada 2026 secara bertahap," ujar Inarno.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Perhatikan kualitas
Pengajar Perbanas Institute Arianto Muditomo menilai, di tengah ketidakpastian ekonomi, perbankan perlu fokus pada kualitas pertumbuhan, bukan sekadar mengejar ekspansi kredit. Penguatan manajemen risiko, selektivitas penyaluran kredit, serta efisiensi operasional melalui digitalisasi menjadi kunci agar kinerja tetap sehat dan berkelanjutan.
"Di luar kredit, bank perlu serius mengakomodasi perubahan preferensi pembayaran nasabah muda yang semakin digital, cepat, dan seamless. Generasi ini menilai bank dari pengalaman dan kemudahan layanan, sehingga kemampuan beradaptasi terhadap pola pembayaran akan menentukan daya saing dan loyalitas nasabah jangka panjang," ucap Arianto saat dihubungi, Jumat (09/01/2026).
Sepandangan dengan Arianto, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menjelaskan, dalam salah satu survei, terdapat temuan bahwa 39% perusahaan swasta menyatakan belum tertarik mengajukan kredit di tahun 2026. Setali tiga uang dengan sektor swasta yang belum tertarik untuk berekspansi, kiat Danantara memaksimalkan investasi BUMN pun belum maksimal.
"Anggaran untuk infrastruktur juga relatif rendah, padahal biasanya salah satu motor penggerak adalah pembangunan infrastruktur pemerintah. Dari tiga tanda tersebut, kalau pertumbuhan kredit yang sama seperti tahun 2025 saja sudah bagus. Konsumsi sudah coba digerakkan lewat stimulus, tetapi butuh investasi untuk bisa signifikan," cetusnya kepada SUAR.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Tanpa menafikan pertumbuhan kredit investasi yang berhasil mencapai 17,98%, Aviliani menggarisbawahi bahwa selain hanya mencerminkan rata-rata, kredit investasi yang tumbuh juga lebih banyak menciptakan industri padat modal alih-alih padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Pun, tingkat undisbursed loan masih relatif tinggi.
"Dari sisi konsumsi, saya tidak khawatir karena konsumsi kelas menengah ke atas itu 'kan hampir 70%, dan mereka biasanya tidak terlalu terdampak inflasi. Sebaliknya terjadi dengan kelas menengah ke bawah. Karena itu pertumbuhan tinggi sebenarnya tidak susah, tetapi masalah ada pada kualitas pertumbuhan itu," tegasnya.
Dalam menavigasi bisnis di tahun 2026, Aviliani memberi tiga catatan yang penting diperhatikan pelaku jasa keuangan, secara khusus perbankan. Pertama, kemungkinan efisiensi akibat keharusan menekan cost di saat revenue tidak bisa ditingkatkan. Kedua, potensi prime customer sebagai segmen kredit, mengingat karakteristik mereka sebagai nasabah tidak terlalu terpengaruh sentimen pasar hari ini.
Ketiga, memaksimalkan fee-based income dengan menyalurkan kebutuhan para pelaku investor ritel dalam membeli SBN maupun reksadana, di samping mempertahankan transaksi banking pada umumnya. Fee based income dapat menjadi penyeimbang, terutama di saat tren bunga rendah yang membuat pendapatan bunga kredit menurun.
"Fee-based itu menjadi alternatif pertumbuhan kredit, yang selain dari sisi volume, juga turun dari sisi bunga kredit yang menyebabkan net interest margin (NIM) menjadi semakin kecil, tinggal 4%, sehingga bank tidak bisa beroperasi lebih leluasa," pungkasnya.
