Memasuki penghujung tahun 2025, dunia usaha mengantisipasi arah kebijakan yang akan ditempuh pemerintah di 2026. Dengan memahami arah kebijakan, dunia usaha bisa mengambil keputusan yang tepat untuk arah bisnis ke depan.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto tahun depan perekonomian masih akan dibayangi ketidakpastian global. Hal ini menuntut Indonesia memperkuat kemandirian ekonomi. Ada dua tantangan terbesar saat ini, yakni ketidakpastian dan sulitnya memprediksi gejolak dunia.
Kendati begitu, Airlangga menilai indikator ekonomi Indonesia masih solid. Airlangga merujuk pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5% yang menurut dia masih lebih tinggi dibanding Arab Saudi, China, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, serta inflasi yang terjaga di 2,65%.
“Kemandirian ekonomi adalah kunci untuk kita bertahan saat ketidakpastian menerpa kita,” ujarnya Rabu (26/11/2025).
Airlangga menjelaskan penguatan investasi, hilirisasi, dan digitalisasi harus bergerak serempak agar ketahanan ekonomi dapat dicapai secara berkelanjutan. Airlangga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur digital, mulai dari satelit, kabel optik, sampai energi terbarukan, untuk menopang transformasi industri.
Menurut dia, pasar ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara yang mencapai sekitar Rp1 triliun memberi ruang besar bagi Indonesia karena sekitar 40% aktivitas digital kawasan berada di Indonesia.
Airlangga menekankan penguatan sumber daya manusia dan dukungan regulasi menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Perluasan Kredit Usaha Rakyat, program pemagangan nasional untuk 100 ribu lulusan perguruan tinggi, serta percepatan perizinan, menurutnya, merupakanlangkah untuk membantu pelaku usaha beradaptasi di tengah perubahan global.
“Pemerintah dan korporasi adalah dua sisi mata uang yang harus bekerja sama untuk menjaga ketahanan ekonomi,” tukasnya.
Genjot investasi
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan, ketahanan ekonomi Indonesia hanya dapat dicapai jika pemerintah mampu menavigasi gejolak global dengan tepat. Rosan menyebut dinamika geopolitik dan perubahan arsitektur ekonomi dunia menuntut Indonesia menjaga kedaulatan ekonomi tanpa menutup diri dari kerja sama internasional.
Posisi Indonesia sebagai negara nonblok memberi ruang untuk bermitra dengan semua pihak secara seimbang. “Yang paling penting adalah bagaimana Indonesia bisa menavigasi dengan benar, sehingga kedaulatan ekonomi tetap terjaga sambil kita bermitra dengan seluruh negara,” katanya.
Dalam konteks tersebut, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8%, dibutuhkan investasi mencapai sekitar Rp13.032 triliun agar dapat memperkuat ekspansi sektor-sektor prioritas.
Menurutnya, proyeksi itu dihitung berdasarkan tren lima tahun ke depan serta kebutuhan untuk menjaga momentum ekonomi. Rosan menegaskan konsistensi kebijakan menjadi syarat agar investasi dapat terealisasi sesuai harapan.
Rosan juga menyoroti pentingnya kerja sama ekonomi internasional dalam memperluas pasar dan memperkuat kepastian regulasi investasi. Dia menyampaikan perkembangan positif dalam proses Indonesia ke OECD, penguatan kerja sama dengan Uni Eropa melalui EU-CEPA, serta kemajuan setelah Indonesia bergabung dengan BRICS.
Langkah-langkah itu, kata dia, merupakan cara untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di tengah perubahan ekonomi global. “Kita sudah memfinalisasi EU-SEPA, masuk BRICS, dan sedang dalam proses menuju OECD,” ujar Rosan.
Di sisi lain, Rosan menilai pergeseran rantai pasok global pasca pandemi membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik diversifikasi basis produksi. Banyak perusahaan multinasional tengah mencari lokasi yang lebih aman dari tensi geopolitik, dan Indonesia dapat memanfaatkan momentum tersebut jika infrastruktur serta konsistensi regulasi terus diperbaiki.
Rosan menekankan kestabilan kebijakan merupakan faktor utama bagi investor yang tidak menyukai ketidakpastian. Rosan meminta pelaku usaha domestik memanfaatkan peluang pergeseran rantai pasok global itu secara agresif.
Ia menambahkan pemerintah menyiapkan berbagai langkah untuk meningkatkan kenyamanan investor, termasuk penyederhanaan proses perizinan. Dia mencontohkan perbaikan sistem online single submission (OSS) dan penertiban izin-izin fiktif yang sebelumnya menghambat kepastian berusaha.
Menurutnya transparansi dan efisiensi perizinan menjadi faktor kunci dalam menarik investasi jangka panjang. Rosan menekankan bahwa ekosistem investasi yang lebih bersih dan terukur akan membantu Indonesia memperkuat ketahanan ekonominya.
Penguatan industri
Sejalan dengan pemaparan tentang arah investasi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memaparkan kinerja industri pengolahan nonmigas pada triwulan ketiga 2025.
Kontribusinya terhadap PDB nasional mencapai 17,39%, dengan pertumbuhan 5,58% pada periode yang sama. Menurut Agus, ekspor industri pengolahan nonmigas mencapai 167,85 miliar dolar atau sekitar 80% dari total ekspor nasional.
Agus mengatakan investasi industri pengolahan nonmigas mencapai Rp552 triliun pada Januari hingga September 2025. Dia menambahkan tenaga kerja di sektor manufaktur berjumlah sekitar 20,31 juta orang pada Agustus 2025.
Selain itu, indeks kepercayaan industri pada Oktober 2025 berada di angka 53,50 dan Purchasing Managers Index tercatat ada di zona ekspansi dengan angka 51,2. Sementara itu, tingkat utilisasi industri berada pada 61,4%, angka yang masih menunjukkan ruang tumbuh bagi sektor manufaktur.
Pada sisi kebijakan, Agus menjelaskan reformasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) telah dirancang agar lebih relevan, sederhana, dan berbasis insentif. Dia menyebut perpanjangan masa berlaku sertifikat dari tiga tahun menjadi lima tahun serta pemberian tambahan nilai bagi industri yang berinvestasi atau melakukan kegiatan litbang sebagai bagian dari upaya memperkuat kepastian usaha.
Agus juga menekankan konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama sektor manufaktur. Jika pertumbuhan konsumsi kembali mendekati 5%, Agus menilai dampaknya akan langsung terasa pada industri pengolahan.
Di saat yang sama, pemerintah mempercepat transformasi menuju industri hijau melalui efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, serta teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage atau CCUS. Dia menyebut sektor industri menargetkan net-zero pada 2050, atau lebih cepat dibanding target nasional 2060, agar keberlanjutan produksi tetap terjaga.
Kebijakan pangan
Di tengah perlunya dorongan konsumsi bagi sektor industri, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan ketahanan ekonomi tidak terpisah dari perbaikan kebijakan pangan.
Dia mengingatkan ekonomi Indonesia pernah tumbuh 7 sampai 8% per tahun selama dekade 1980 hingga 1990-an, namun kini tertinggal dari Malaysia dan Thailand serta berpotensi disalip Vietnam. Maka dari itu, Zulhas menjelaskan program makan bergizi yang digagas pemerintah bukan sekadar bantuan sosial, tetapi strategi membangun kualitas manusia.
“Makan itu akan mengubah peradaban, makan itu akan mengubah struktur ekonomi,” kata Zulhas.
Zulhas memaparkan program makan bergizi akan menjangkau 82,9 juta penerima, sehingga menciptakan permintaan harian dalam jumlah besar bagi telur, ikan, ayam, serta sayuran yang dihasilkan petani dan nelayan kecil.
Menurutnya pola permintaan masif itu berpotensi menjadi mesin ekonomi desa jika rantai pasok dirancang berpihak pada produsen rakyat. Program tersebut, menurut dia, merupakan langkah pemberdayaan yang diharapkan menumbuhkan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan di berbagai daerah, bukan menciptakan ketergantungan bantuan.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Zulhas menjelaskan produksi beras meningkat dari sekitar 30 juta ton menjadi 34,77 juta ton setelah perbaikan irigasi dan penyederhanaan aturan pupuk. Dia juga menyebut tahun lalu Indonesia mengimpor 4,52 juta ton beras, sementara tahun ini impor beras nol dengan stok sekitar 4 juta ton. Pemerintah juga telah menaikkan harga gabah di tingkat petani menjadi sekitar Rp6.500 per kilogram agar pendapatan petani meningkat
“Kata Bung Hatta, tidak mungkin membangun Indonesia cuma satu obor besar di Jakarta. Membangun Indonesia harus menyalakan lilin-lilin kecil di setiap desa, baru Indonesia akan terang,” ujarnya.
Pondasi kuartal empat
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, dunia usaha melihat bahwa kuartal keempat selalu menjadi seasonal peak yang sangat menentukan, karena secara historis dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir selalu lebih tinggi di kuartal IV dibandingkan kuartal ketiga. Kondisi perekonomian yang kuartal keempat jadi fondasi untuk perekonomian di tahun depan.
Periode natal tahun baru (Nataru) adalah seasonal lift yang konsisten. Periode ini harus dimaksimalkan karena sepanjang tahun kita menghadapi perlambatan konsumsi utamanya hingga September.
"Agar target tahunan 5,2% tercapai, pertumbuhan kuartal IV harus terdorong lebih tinggi dan keberadaan stimulus kuartal IV menjadi countercyclical instrument yang sangat strategis," ujarnya, Rabu.
Apindo mendukung penuh langkah pemerintah yang sedang merancang paket stimulus akhir tahun, termasuk perluasan bantuan tunai dan bantuan beras kepada puluhan juta keluarga untuk menjaga household purchasing power.
Kedua, tentang program padat karya (cash-for-work) dan perluasan program magang berbayar untuk memperkuat labor income channel jelang Nataru. Poin ketiga Insentif pariwisata dan transportasi, termasuk diskon tiket serta subsidi untuk mobilitas Nataru.
Keempat, percepatan realisasi belanja pemerintah (APBN) dan penempatan dana pemerintah di perbankan untuk memperlancar likuiditas sektor riil.
Dunia usaha pada prinsipnya mendukung setiap langkah pemerintah yang dirancang untuk menjaga daya beli, memperkuat permintaan domestik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
