Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmen menjaga stabilitas ekonomi seraya mendorong pertumbuhan lewat lima program sinergis yang penopang optimisme perekonomian untuk mencapai pertumbuhan 4,9-5,7% di tahun 2026.

Menyambut visi cerah tersebut, dunia usaha dan ekonom memberikan catatan pentingnya mengangkat permintaan dan daya beli, serta memastikan pembiayaan yang lebih ramah bagi UMKM dan sektor padat karya.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, setelah melewati tahun 2025 yang bergejolak dengan kinerja baik, semua pemangku kepentingan ekonomi perlu meyakini bahwa ekonomi Indonesia akan lebih baik tahun ini.

Perry memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2026 berkisar antara 4,9-5,7% dengan titik tengah 5,3%, sementara pertumbuhan tahun 2027 diprakirakan antara 5,1-5,9% dengan titik tengah 5,5%.

"Optimis, yakinlah ekonomi akan lebih baik lagi. Berhentilah wait and see, karena kita akan tertinggal. Optimisme akan membawa ekonomi kita lebih baik, dengan komitmen usaha terbaik dan motivasi yang kuat demi NKRI dan demi rakyat kita," ujar Perry saat menyampaikan sambutan kunci dalam Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2025 di Jakarta, Rabu (28/01/2026).

Dalam melaksanakan bauran kebijakan menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Perry memastikan tugas utama BI sebagai bank sentral tidak akan sekali-sekali dilalaikan, yaitu memastikan nilai tukar rupiah menguat dan tetap stabil. Ruang penurunan suku bunga acuan juga masih terbuka, dengan dukungan inflasi yang rendah dan ekspansi likuiditas moneter yang terukur.

"Kawan-kawan perbankan, kami pastikan likuiditas cukup supaya Anda semua bisa menyalurkan kredit demi sektor riil. Cadangan devisa untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi kita lebih dari cukup, sehingga moneter bisa melaksanakan kebijakan pro-stability bersamaan dengan kebijakan pro-growth," tegas Perry.

"Optimis, yakinlah ekonomi akan lebih baik lagi. Berhentilah wait and see, karena kita akan tertinggal. Optimisme akan membawa ekonomi kita lebih baik, dengan komitmen usaha terbaik dan motivasi yang kuat demi NKRI dan demi rakyat kita," ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Selain menegaskan dua postur kebijakan moneter tetap berjalan, BI memastikan kebijakan makroprudensial akan terus dilonggarkan guna mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan ke sektor riil, melalui insentif likuiditas lending channel untuk bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas maupun interest rate channel untuk bank yang mempercepat penurunan suku bunga kredit mengikuti BI Rate.

"Stance Bank Indonesia akan kami pertahankan longgar, tahun ini maupun tahun depan. Rasio intermediasi makroprudensial akan terus kami arahkan untuk kebijakan inklusi ekonomi bagi UMKM, ekonomi kreatif, maupun mendukung program-program ekonomi kerakyatan sesuai Asta Cita pemerintah," jelasnya.

Guna memenuhi optimisme perekonomian yang tumbuh cemerlang tersebut, BI telah memetakan lima garis besar sinergi dengan para pemangku kepentingan ekonomi sepanjang 2026, yang terdiri dari:

1. Sinergi stabilitas makroekonomi dengan Kementerian Keuangan dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai kunci pertumbuhan;
2. Sinergi mendorong hilirisasi dan industrialisasi delapan komoditas utama (nikel, timah, tembaga bauksit, kelapa, kelapa sawit, rare earth, rumput laut), empat industri padat teknologi (mobil, baterai listrik, petrokimia, dan semikonduktor), serta empat industri padat karya (garmen, sepatu olahraga, dan produk pertanian);
3. Sinergi ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM binaan Bank Indonesia, pendanaan pembangunan perumahan rakyat, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, serta penguatan ekonomi dan keuangan syariah;
4. Sinergi pembiayaan dan pendalaman pasar keuangan bersama perbankan dan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (Apuvindo) untuk mendorong kredit lebih tinggi untuk pembiayaan proyek strategis;
5. Sinergi digitalisasi untuk generasi masa depan, termasuk digitalisasi sistem pembayaran sesuai garis besar Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI), bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), OJK, dan perbankan.

Melengkapi pandangan Perry, Deputi Gubernur Aida S. Budiman mengungkapkan bahwa kebijakan sinergis BI tersebut tidak lepas dari upaya memastikan penurunan suku bunga acuan bertransmisi dalam menggerakkan sektor riil, bersamaan dengan likuiditas yang terus meningkat lewat penurunan SRBI dan pembelian SBN.

"Likuiditas perlu dilihat dari keseluruhan instrumen, bukan hanya SRBI, tetapi juga SBN dan insentif KLM yang telah mencapai Rp397,9 triliun sampai awal Januari 2026. Tentunya, pelonggaran makroprudensial ini diikuti bauran kebijakan BI terus akan mendorong pertumbuhan ekonomi," ucap Aida.

Permintaan naik, pembiayaan ramah

Dunia usaha menyambut baik besarnya optimisme bank sentral terhadap ekonomi tahun 2026. Meski demikian, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Kamrussamad menegaskan, tantangan dunia usaha bukan hanya berasal dari supply, tetapi juga daya beli yang belum stabil, tecermin dari kontribusi konsumsi rumah tangga yang menurun terhadap PDB.

"Efek kebijakan efisiensi tahun lalu masih dirasakan dunia bisnis sampai saat ini. Walaupun sudah ada pelonggaran kebijakan moneter, spare suku bunga ke industri keuangan yang berujung ke dunia usaha belum begitu efektif," ucap Kamrussamad di Jakarta, Selasa (27/01/2026).

Baca juga:

BI Rate Diprediksi Turun 3 Kali Sepanjang 2026, Berakhir di Level 4,00%

HSBC memprediksi BI mampu menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) hingga 3 kali pada 2026. Penurunan BI Rate akan secara bertahap sebesar 25 basis poins pada triwulan I, II, III. Pada akhir tahun, BI Rate diperkirakan akan berada pada level 4,00%.

SUAR Inspirasi Penggerak Dunia UsahaChris Wibisana

Pengusaha yang juga anggota DPR-RI Fraksi Gerindra itu menekankan agar perhatian mengangkat permintaan perlu diarahkan pada kelas menengah. Mengutip data BPS, Kamrussamad mengingatkan bahwa kelas menengah terus menurun, dan fenomena tersebut semakin terlihat dari waktu ke waktu.

"Kalau kita keliling kota-kota ke Bandung, Bali, Semarang, di hampir semua wajah depan properti ada spanduk tertulis 'Dijual'. Dari riset sederhana yang kami lakukan di Kadin, mereka ternyata kelas menengah yang ingin mengurangi beban karena income tidak bertambah, pengeluaran jalan terus, dan stimulus tidak menjangkau mereka, karena fokus fiskal masih ke masyarakat miskin," cetusnya.

Berbagi pandangan dengan Kamrussamad, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, selain mengharapkan perbankan sebagai instrumen transmisi kebijakan moneter pro-growth, BI juga dapat bekerja sama dengan OJK untuk mendorong pemanfaatan data transaksi digital (sistem pembayaran, QRIS, dan e-commerce) sebagai salah satu dasar penilaian kelayakan kredit.

"Penggunaan data transaksi digital tersebut dapat menjadi indikator minimum untuk memperlihatkan bahwa rumah tangga dan pelaku usaha yang sebelumnya tidak bankable bisa mengakses kredit konsumsi produktif dan modal kerja dengan harga wajar," jelas Josua saat dihubungi, Rabu (28/01/2026).

Dalam mendorong sinergi ekonomi kerakyatan, BI dan OJK dapat bersinergi untuk mendorong pembentukan ekosistem pembiayaan UMKM dan sektor padat karya berbasis klaster dan rantai pasok dengan mengurangi ketergantungan pada agunan fisik dengan menyusun penilaian berbasis arus kas, rekam jejak transaksi, dan dukungan lembaga penjamin.

"Perbankan bertindak sebagai pengelola dana utama, sementara pelaku usaha besar menyediakan kepastian pasar dan berbagi data transaksi untuk mengurangi risiko kredit macet UMKM, sehingga kredit UMKM dan padat karya dapat tumbuh lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas portofolio perbankan," pungkas Josua.