Tekan Biaya Migrasi Demi Kerek Kesejahteraan Pekerja Migran RI
Kecukupan informasi rekrutmen yang tidak dikomodifikasi sektor swasta dan efisiensi dokumen administrasi efektif tingkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang
Kecukupan informasi rekrutmen yang tidak dikomodifikasi sektor swasta dan efisiensi dokumen administrasi efektif tingkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang
Peningkatan partisipasi pekerja migran Indonesia (PMI) di pasar ketenagakerjaan global membutuhkan lebih dari sekadar upskilling atau reskilling, melainkan juga biaya migrasi yang lebih terjangkau dan jaminan sosial inklusif. Efisiensi dokumen-dokumen administratif dan penyampaian informasi yang lebih transparan menjadi kunci untuk mengerek kesejahteraan para pahlawan devisa.
Data International Labour Organization (ILO) memperlihatkan, dalam kurun waktu antara 1990-2020, terdapat 27,3 juta imigran memasuki kawasan Asia Timur dan Tenggara. Namun, di saat yang sama, jumlah penduduk kawasan tersebut yang beremigrasi mencapai 40,8 juta orang. Motif ekonomi mencari kesejahteraan lebih baik di negeri orang melandasi tindakan mereka.
Sebagai perbandingan, penelitian Bank Dunia menemukan bahwa seorang pekerja manufaktur asal Indonesia dapat memperoleh upah hampir jauh lebih besar di luar negeri. Rinciannya antara lain sebesar 7 kali lipat dari yang ia terima di Indonesia apabila bekerja di Singapura, 11 kali lipat di Hong Kong, dan 14 kali lipat di Korea Selatan untuk pekerjaan yang menuntut tingkat penguasaan keahlian setara.
Terlepas dari kesejahteraan yang menjanjikan, pasokan pekerja migran masih menghadapi dua tantangan struktural utama. Selain ketidakcocokan keahlian (skill mismatch) yang tidak siap menghadapi automasi, biaya migrasi tinggi juga menjadi hambatan nyata. Selain tarif administrasi dokumen, biaya pelatihan, pemberangkatan, hingga pengaturan kepindahan juga masih memberatkan.
"Salah satu penelitian kami menemukan biaya yang harus dibayar pekerja migran di muka bisa mencapai 4 kali lipat ekspektasi pendapatan bulanan di negara tujuan, bahkan setara penghasilannya selama 9 bulan pertama. Padahal, untuk bisa sejahtera, biaya migrasi perlu sebanding antara yang dikeluarkan dengan penghasilan yang dapat diperoleh," tutur Peneliti Senior Georgetown SFS Asia Pasific Soonhwa Yi saat membuka gelar wicara "Bridging Skill Gaps Across Asia-Pacific Borders" di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Besarnya biaya migrasi tersebut, menurut Yi, perlu diperhatikan karena latar belakang sosial-ekonomi para pekerja migran yang seringkali tidak memiliki akses informasi peluang bekerja di luar negeri. Tak hanya itu, pekerja migran umumnya dikontrak untuk masa kerja singkat 2-3 tahun. Dibandingkan besarnya biaya migrasi, penghasilan mereka dalam kurun waktu tersebut seringkali terkuras habis untuk menutupi "modal" merantau ke negeri orang.
"Jika pekerja yang tidak memiliki keterampilan tepat menghadapi biaya imigrasi tinggi tanpa perlindungan dapat memadai, kesejahteraan dapat terkikis dalam jangka panjang. Saya pikir persoalan kompleks seperti ini tidak dapat ditangani tanpa jejaring keterlibatan antara agen rekrutmen, institusi regional, hingga organisasi internasional," imbuh Yi.
Berbagi pandangan dengan Yi, CEO & Founder Total HR Indonesia Aulia Febrina, tingginya biaya migrasi memang tidak dapat dilepaskan dari kehadiran perusahaan perantara swasta berupa agen penempatan pekerja migran yang cenderung tidak transparan dalam menginformasikan biaya yang dibutuhkan para pekerja sejak mendaftar sampai pemberangkatan.
Aulia menjelaskan, secara yuridis, prinsip utama yang termaktub dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah menjamin pembebasan biaya penempatan PMI ke seluruh dunia.
Namun, di sisi lain, peraturan tersebut juga implisit membuat biaya tiket keberangkatan, tiket kepulangan, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, paspor, hingga jaminan sosial ditanggung oleh pemberi kerja, sementara biaya pelatihan dan sertifikasi ditanggung pemerintah.
Padahal, bagi sebagian pemberi kerja, PMI masih acap dipersepsikan sebagai pekerja dengan upah murah dan memiliki keterampilan rendah. Pembebasan biaya migrasi yang dialihkan kepada pemberi kerja, dengan demikian, justru menekan daya saing PMI dengan pekerja migran berketerampilan tinggi asal negara lain yang mendapatkan subsidi atau menanggung sendiri biaya migrasi mereka.
"Saya pernah melihat praktik agen-agen penempatan gelap yang jamak beroperasi di desa-desa. Mereka memiliki rantai agen yang sangat panjang dan kadang hanya berkantor di ruang tamu rumah seseorang. Karena itu, saya pikir sudah waktunya mengenai biaya penempatan PMI membutuhkan transparansi radikal," katanya.
Tingginya biaya administratif, Aulia menambahkan, juga dapat dipicu fluktuasi kurs rupiah yang menyebabkan PMI dengan penempatan ke Taiwan, Hong Kong, dan Singapura terkena over-charging. Untuk menutupi tingginya biaya migrasi, para pekerja meminjam kepada rentenir dalam mata uang rupiah, untuk kemudian mencicilnya kembali dengan bunga tinggi dalam mata uang setempat.
"Empat tahun lalu, bunga pinjaman yang harus dibayarkan para pekerja itu naik dari 11% menjadi 48% karena nilai tukar. Sayangnya, praktik menyedihkan seperti ini masih terjadi sampai sekarang, dan menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," tegasnya.
Salah satu cara untuk menekan tingginya biaya migrasi itu, menurut Aulia, adalah dengan memberantas praktik agen-agen penempatan PMI ilegal berkedok rentenir yang sampai saat ini masih jamak beroperasi di desa-desa. Kuncinya, selain mendorong keterbukaan dan transparansi informasi secara rinci, juga dengan menginisiasi digitalisasi rekrutmen PMI.
"Kita tidak harus mulai dari nol, karena kita bisa mengintegrasikan sistem dan pembaruan data yang sudah dimiliki Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Digitalisasi dan rekrutmen terintegrasi ini dapat menyelamatkan pekerja, bahkan sebelum mereka berangkat," tuturnya.
Sementara itu, Ekonom Senior Bank Dunia Matthew Dornan menilai akses pada informasi seringkali bukan terbatas, tetapi sampai batas tertentu juga dikomodifikasi oleh agen rekrutmen. Mereka, yang terbiasa menangani dokumentasi rumit dan terbiasa menangani calon-calon pekerja yang tidak familiar, merasa diuntungkan dengan penguasaan informasi sepihak itu.
Namun, situasi tersebut tidak serta-merta perlu dianggap lumrah. Dalam hal ini, ia menjabarkan salah satu model yang dapat ditiru adalah cara yang dilakukan pemerintah Papua Niugini. Dalam mengurus pekerja migran ke Australia, agen penempatan hanya dapat melakukan rekrutmen jika memiliki kapasitas operasional melaksanakan pelatihan dan sertifikasi, sementara kedua hal terakhir membutuhkan lisensi khusus dari pemerintah.
"Agensi tersebut dapat memberikan training, dan mereka berbagi peran dengan pemerintah dalam pengurusan dokumen sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangani dan pekerja migran mendapatkan alokasi prioritas dalam penerbitan maupun pengurusan dokumen," katanya.
Kecukupan yang mengurangi asimetri informasi untuk calon pekerja, Dornan menambahkan, juga dapat menekan relasi kuasa antara agen dan pekerja yang direkrut. Teknologi digital dapat menjadi solusi jika digunakan secara seharusnya, sehingga para calon pekerja bisa melamar pekerjaan dan mengurangi peranan para rekruter swasta.
"Teknologi perlu didorong agar pekerja dan pemberi kerja dapat terhubung lewat pemerintah sebagai agensi merangkap regulator. Apabila pemerintah bersedia mengurangi peran agen swasta yang mengenakan biaya tinggi, rate biaya migrasi pekerja migran dapat ditekan secara berangsur-angsur," imbuh Dornan.
Chief Technical Advisor International Labour Organization Anne Engblom menambahkan, di aras diplomatik, pemerintah dapat mendorong mekanisme bilateral dengan negara-negara yang memiliki tingkat permintaan pekerja migran cukup tinggi untuk meniadakan skema visa jangka pendek, dan membuat durasi visa pekerja migran sekurang-kurangnya 5 tahun.
"Menurut saya, kalau kita semua menyadari dan pemerintah berkomitmen, mobilitas yang efisien tidak hanya membuat pasar ketenagakerjaan lebih dinamis, tetapi juga menutup kesenjangan distribusi talenta antarnegara menjadi lebih adil, berimbang, dan memastikan peningkatan permintaan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja migran," tutur Anne.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani menyatakan pihaknya memprioritaskan 300.000 lowongan calon PMI terampil diperuntukan bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dan program pendidikan vokasional, sementara 200.000 lowongan lain terbuka untuk umum. Bidang pekerjaan yang terbuka diarahkan pada pekerjaan caregiver, pengelasan (welder), keperawatan, dan pengemudi truk.
Aryani menegaskan, prioritas 300.000 lowongan calon PMI untuk lulusan SMK tersebut merupakan respons terhadap besarnya jumlah lulusan, tetapi sangat sedikit di antaranya yang memenuhi kualifikasi. Dalam catatan Kementerian P2MI, terdapat 37.535 SMK di seluruh Indonesia dengan jumlah lulusan setahun mencapai 12.153.406 orang.
"Dengan kompetensi sesuai, lulusan SMK Indonesia dapat menyediakan supply bagi pasar ketenagakerjaan global. Untuk itu, investasi pendidikan vokasional berbasis permintaan akan membuka kesempatan swasta untuk membantu sertifikasi, penempatan langsung, serta skema pembiayaan yang lebih beragam dan inklusif demi PMI yang lebih terampil, terlindungi, dan kompetitif di tingkat global," kata Aryani.