Tingkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Formal, Industri Padat Karya Butuh Insentif

Penguatan industri manufaktur membutuhkan dukungan kebijakan dan insentif yang lebih konkret dari pemerintah guna meningkatkan daya saing dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini guna mengatasi serapan tenaga kerja formal yang melambat akibat tren industri yang beralih dari padat karya menjadi padat modal.

Sektor manufaktur dalam negeri masih memegang posisi sebagai salah satu penopang penyerapan tenaga kerja. Hal ini menjadi tantangan tersendiri ketika terjadi pergeseran dari industri padat karya ke padat modal. Namun di sisi lain, transformasi industri manufaktur menuju penggunaan teknologi dan otomasi semakin sulit dihindari di tengah perubahan lanskap industri global. 

Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anggana Bunawan menjelaskan, pergeseran industri dari padat karya ke padat modal sebenarnya sudah tidak dapat dihindari seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan produksi. Penggunaan mesin dan otomasi pun semakin mengurangi ketergantungan industri terhadap tenaga kerja manusia.

“Sekarang ada pergeseran paradigma yang signifikan, saat ini pergeseran dari padat karya ke padat modal sudah tidak bisa dihindarkan. Satu mesin saja sudah tidak perlu lagi manusia untuk beroperasi, itu sudah menjadi perubahan yang kita hadapi,” kata Anggana dalam forum dialog kebijakan yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (09/11/2026).

Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB sempat mencapai puncaknya pada tahun 1990-an lalu, bahkan sempat mendekati 30%. Namun, kontribusinya terus menurun dan baru menunjukkan pemulihan secara bertahap hingga mencapai 19% pada tahun 20205. Pergeseran dari padat karya ke padat modal ini menunjukkan bahwa investasi belum sepenuhnya menghasilkan lapangan kerja.

Serapan Tenaga Kerja 

Kondisi ini turut mengubah kemampuan sektor manufaktur dalam menyerap tenaga kerja, sehingga keberlangsungan industri padat karya tetap harus menjadi perhatian dalam arah kebijakan pemerintah.

Pergeseran pun berdampak terhadap ketersediaan lapangan kerja formal yang mampu memberikan penghasilan dan kualitas hidup layak bagi pekerja. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal juga justru mendorong bertumbuhnya sektor informal. 

“Ini akibat dari PHK yang terjadi di sektor-sektor formal, jadi sektor informal atau gig worker itu tumbuh, itu sudah menjadi new normal dalam ketenagakerjaan kita,” jelasnya.

Di sini, industrialisasi pun berperan penting untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang layak. Keberlangsungan industri padat karya juga perlu diikuti dengan upaya peningkatan daya saing, pelaku usaha juga sendiri didorong untuk memperkuat investasinya dengan memperbarui mesin produksi maupun peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan.

“Karena bagaimanapun sektor manufaktur padat karya ini masih dibutuhkan dalam negeri,” ujar Anggana.

Indonesia juga memiliki peluang yang besar untuk menarik investasi manufaktur yang sebelumnya terkonsentrasi di China. Perusahaan kini memasang strategi China Plus One demi mengurangi ketergantungan terhadap China dan mendiversifikasi lokasi produksi ke negara lain.

Berbagai dinamika ini menjadi sebuah peluang yang perlu ditangkap Indonesia, lantaran membuka kesempatan Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar dalam rantai pasok global dan menjadi tujuan investasi.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, di Vietnam sendiri biaya tenaga kerja sudah meningkat, kemudian ada biaya-biaya lain seperti logistik dan sewa lahan yang semakin tinggi karena perebutan sumber daya di Vietnam. Jadi, sebetulnya Indonesia bisa mengambil peluang jika kita mau bekerja sama,” tegasnya.

Di sisi lain, pemberian insentif kepada dunia usaha perlu diarahkan agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas terutama untuk penciptaan lapangan kerja dan pengembangan skala usaha. Anggana menilai, perlu adanya pendekatan baru dalam mengukur efektivitas dari pemberian insentif.

“Kita melihat bagaimana cara mengukur insentif, misalnya Rp1 miliar itu berapa banyak serapan tenaga kerjanya? Itu bisa menjadi terobosan cara mengukur efektivitas insentif yang baru sehingga ada gebrakan baru yang membuat pengusaha bisa naik kelas,” kata Anggana.

Selain itu, penguatan daya saing industri juga membutuhkan dukungan dari sisi riset dan pengembangan teknologi. Anggana mengusulkan, kolaborasi antara lembaga riset pemerintah dalam hal ini Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan sektor swasta perlu diperkuat agar hasil penelitian tidak berhenti pada pengembangan teknologi semata. Hasil inovasi dari BRIN pun dapat diberikan ke sektor swasta untuk dipergunakan dan produksi secara besar-besaran.

Akses Pasar Belum Optimal

Sementara itu, Direktur Eksekutif Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Syaiful Bahri menilai, pelaku industri sendiri menyambut baik adanya penandatanganan berbagai perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan optimalisasi pemanfaatan akses pasar oleh pelaku usaha. 

Pelaku industri masih membutuhkan dukungan dari pemerintah melalui fasilitasi dan pendampingan agar dapat memanfaatkan berbagai fasilitas perdagangan yang telah disediakan.

“Setiap kita mendapatkan peluang pasar di luar negeri dengan akses pasar ataupun preferensi tarif, harusnya juga punya peralatan lain untuk mengoptimalisasi itu. Sampai saat ini akses pasar justru tidak ditopang dengan dukungan, bahkan banyak hambatan-hambatan yang memang masih terjadi,” jelas Syaiful.

Adapun salah satu insentif dari pemerintah yang dibutuhkan oleh pelaku industri saat ini adalah restrukturisasi pajak demi menjaga arus kas pelaku usaha, lantaran tekanan biaya produksi dan kebutuhan modal kerja saat ini dapat membatasi kemampuan untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun memanfaatkan peluang pasar baru.

Baca juga:

Relaksasi Pertek Impor Bahan Baku Tekstil Perlu Diimbangi Proteksi Bahan Jadi

Relaksasi impor bahan baku tekstil perlu dilakukan secara selektif agar tidak mengurangi perlindungan pasar domestik.

SUAR Inspirasi Penggerak Dunia UsahaDeandra Syarizka

Tekanan Produk Impor

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita mengatakan, saat ini industri tekstil masih dihadapi tekanan dari persaingan akibat masuknya produk impor yang membanjiri pasar, apalagi ditambah dengan melemahnya permintaan domestik. Kondisi ini semakin menekan ruang gerak produsen dalam negeri.

“Barang impor dumping dan ilegal masih jadi tantangan utama, terutama saat ini daya beli kelihatannya melemah, pasarnya mengecil. Sedangkan dari sisi supply pasar dipenuhi barang impor,” ungkap Redma. 

Sejauh ini, kebijakan mengenai Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) adalah insentif yang paling dirasakan memberikan manfaat untuk pelaku industri. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala terutama akibat pasokan yang belum stabil.

“Kami terpaksa memakai gas dengan harga normal bahkan harus mengurangi pemakaian gasnya. Paket-paket insentif yang lain tidak berpengaruh signifikan selama kita harus terus bersaing dengan barang impor dumping dan ilegal,” jelasnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi mengatakan, pertumbuhan sektor manufaktur dalam negeri saat ini telah melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah pun sedang mendorong insentif bagi industri padat karya.

“Melalui insentif tersebut, kami berharap industri padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan sektor lainnya dapat terus bertahan dan berkembang. Sebab, sektor-sektor tersebut memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” ucap Andi. 

Berdasarkan manufacturing value added, data tahun 2025 menunjukkan nilai tambah manufaktur Indonesia tercatat yang paling tinggi di wilayah ASEAN. Namun di sisi lain, industri manufaktur dalam negeri juga diakui masih menghadapi persaingan termasuk dari produk impor. 

“Saat ini kami sedang mengajukan usulan untuk mengalihkan pemasukan beberapa produk impor yang volumenya tinggi ke pelabuhan-pelabuhan tertentu yang kapasitasnya belum optimal. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing industri dalam negeri,” lanjutnya.

Demi menyelesaikan berbagai persoalan yang tengah dihadapi oleh pelaku industri, pemerintah berupaya untuk memastikan penguatan industri berjalan secara bertahap, dimulai dari optimalisasi industri 4.0.

“Saat ini kami perlu menjalankan dan memperkuat implementasi industri 4.0 terlebih dahulu. Setelah itu, kita harus memastikan industri padat karya tetap bertahan melalui berbagai insentif, baru kemudian kita bisa memikirkan pengembangan industri 5.0,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Fraksi Komisi VII Partai NasDem DPR RI Yoyok Rio Sudibyo mengusulkan sejumlah rekomendasi penguatan industri manufaktur dalam negeri untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kita perlu membongkar konsentrasi hulu dari semua bahan baku yang ada di Indonesia. Harapannya, ada undang-undang transparansi tentang bahan baku sektor strategis, ini perlu dibuka, jadi jangan sampai satu komoditas hanya dikuasai oleh segelintir saja,” kata Yoyok.

Ketimpangan dukungan infrastruktur maupun biaya logistik juga dinilai masih terjadi dan sebagai hambatan aktivitas industri. Perlu adanya kebijakan insentif yang mampu menekan biaya distribusi dan menarik investasi ke daerah.

“Perlu adanya desentralisasi industri. Kalau di tempat lain insentif logistiknya sudah ditentukan dan murah, sementara faktanya sekarang masih mahal. Saya ini di Batang, KEK Batang itu luar biasa di Indonesia dan strategis pula, harus dipikirkan segera tax amnesty terutama untuk logistik karena itu sangat dibutuhkan,” tegasnya.