Pertemuan ke-8 Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) antara Indonesia dan Filipina kembali menegaskan penguatan kemitraan strategis kedua negara, di tengah dinamika geopolitik dan tantangan ekonomi global yang kian kompleks. Forum bilateral ini menjadi wadah penting untuk memperluas kerja sama lintas sektor, mulai dari ekonomi, pertahanan, hingga isu-isu kawasan.
Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis (23/4/2026) di Kementerian Luar Negeri RI. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan, kedua negara sepakat memperdalam kolaborasi di berbagai bidang prioritas.
"Dalam kerja sama ekonomi, kami sepakat untuk memperkuat kolaborasi antara lain melalui local currency settlement (LCS), sitem pembayaran yang lebih kuat dan konektivitas yang lebih baik antara kota-kota berbatasan seperti Manado, Bitung, Davao, dan General Santos," katanya.
Kerjasama bidang energi hingga stabilitas kawasan
Sektor energi juga menjadi prioritas RI-Filipina. Sebagai dua
produsen nikel terbesar dunia, Indonesia dan Filipina menaruh perhatian pada pengembangan kerja sama mineral kritis. Langkah ini mencakup upaya membangun rantai pasok global yang lebih tangguh, termasuk melalui kolaborasi industri nikel.
Di bidang politik dan keamanan, kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama maritim serta mempercepat pembahasan terkait rantai pasok global berbasis hukum internasional. Selain itu, kerja sama industri pertahanan juga diperkuat, termasuk peluang pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) produksi Indonesia.
Kedua negara juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas kawasan, khususnya di Laut China Selatan, dengan menjunjung tinggi hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Indonesia dan Filipina juga menyoroti dinamika di Timur Tengah yang berpotensi memicu eskalasi lebih luas.
"Kami percaya bahwa keamanan dan stabilitas di Timur Tengah tidak bisa dicapai tanpa keadilan bagi Palestina juga, dan kami berdua percaya bahwa solusi dua negara adalah penyelesaian terakhir untuk isu ini," katanya.
Kemesraan hubungan bertetangga selama 77 tahun
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro menegaskan bahwa Filipina menempatkan hubungan bilateral dengan Indonesia sebagai hal yang sangat penting, terlebih tahun ini kedua negara menandai 77 tahun hubungan diplomatik.
"Indonesia bukan hanya tetangga dekat Filipina, tetapi juga telah lama menjadi mitra yang berharga, sahabat, dan saudara," katanya.
Menurutnya, kedalaman hubungan tersebut tercermin dari pentingnya konsultasi kebijakan secara rutin melalui mekanisme JCBC. Forum ini menjadi platform utama untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang, mulai dari pertahanan, ekonomi, hingga hubungan antar masyarakat (people-to-people).
Pada pertemuan kali ini, kedua pihak membahas berbagai isu strategis yang tercakup dalam Rencana Aksi Indonesia–Filipina 2022–2027. Pembahasan meliputi kerja sama di sektor pertahanan dan keamanan, maritim, ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta bidang lainnya.
Ke depan, kedua negara tengah dalam proses memperpanjang Rencana Aksi bilateral dengan tujuan memperkuat kerja sama yang lebih konkret dan berkelanjutan di berbagai sektor. Filipina juga menyatakan komitmennya untuk menjadi tuan rumah pertemuan JCBC berikutnya di Manila.
"Penting bagi kita untuk menjaga momentum yang dihasilkan dari pertemuan hari ini, terutama dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai, terus memelihara hubungan persaudaraan yang hangat, serta meningkatkan kemitraan ke tingkat yang lebih produktif dan bermakna," katanya.
Poros baru di Asia Tenggara
Pengamat ekonomi sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai, pertemuan JCBC Indonesia–Filipina tidak sekadar forum diplomatik rutin, melainkan momentum strategis untuk membangun poros pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Asia Tenggara.
Apalagi, total perdagangan bilateral Indonesia dan Filipina pada 2024 tercatat US$11,63 miliar. Sementara dalam statistik Filipina, Indonesia termasuk pemasok impor utama dari ASEAN bagi Manila.
Namun, hubungan ekonomi Indonesia dan Filipina masih seperti dua rumah yang berdiri berdampingan tetapi belum memiliki cukup pintu penghubung.
Kedekatan geografis dan historis belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi konektivitas ekonomi yang nyata, terutama dalam hal logistik, rantai pasok, dan sistem pembayaran.
"Kita masih melihat perdagangan sebagai urusan ekspor impor biasa, padahal ekonomi modern bergerak melalui jaringan pembayaran, rantai pasok, logistik, pengolahan industri, dan konektivitas kawasan," katanya.
Dalam pandangannya, ada tiga potensi utama yang bisa didorong melalui JCBC. Pertama, penguatan perdagangan dan pembayaran lintas batas. Penggunaan mata uang lokal dan Quick Response (QR) lintas negara dinilai mampu menurunkan biaya transaksi dan membuka akses pasar yang lebih luas, terutama bagi pelaku UMKM dan ekonomi perbatasan.
Kedua, pengembangan kawasan timur Indonesia sebagai simpul pertumbuhan baru. Manado, Bitung, dan wilayah Sulawesi Utara semestinya tidak hanya dilihat sebagai titik domestik, tetapi sebagai simpul strategis menuju Davao dan General Santos.
Potensi ketiga adalah kerja sama energi dan mineral kritis, khususnya nikel. Ia menekankan bahwa di tengah tren global menuju kendaraan listrik dan transisi energi, nikel telah menjadi komoditas strategis.
Indonesia dan Filipina, sebagai produsen utama, memiliki peluang untuk memperkuat posisi tawar global melalui kolaborasi, termasuk dalam hilirisasi dan pengembangan rantai pasok industri.
Agenda kerja sama mineral kritis yang dibahas dalam JCBC membuka peluang agar Indonesia dan Filipina tidak terus berjalan sendiri sendiri, apalagi saling menurunkan posisi tawar.
Harus berdampak di lapangan
Achmad mengatakan kedua negara bisa mulai memikirkan pembagian peran, penguatan hilirisasi, hingga kemungkinan membangun posisi tawar kolektif dalam rantai pasok global.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Indonesia perlu mulai memandang Filipina sebagai mitra strategis dalam membangun arsitektur ekonomi baru di kawasan selatan ASEAN, bukan sekadar mitra diplomatik biasa.
"Filipina harus ditempatkan sebagai mitra strategis dalam membangun arsitektur ekonomi baru di selatan ASEAN," katanya.
Jika hubungan kedua negara dikelola dengan serius, manfaatnya tidak hanya berupa kenaikan perdagangan, tetapi juga terbentuknya jalur pertumbuhan baru berbasis kawasan timur
Achmad mengataan jika hubungan kedua negara dikelola dengan serius, manfaatnya tidak hanya berupa kenaikan perdagangan, tetapi juga terbentuknya jalur pertumbuhan baru berbasis kawasan timur, penguatan industri masa depan, dan perluasan pasar bagi pelaku usaha nasional.
Karena itu, ia mengingatkan bahwa keberhasilan JCBC tidak boleh diukur dari banyaknya kesepakatan di atas kertas, melainkan dari dampak nyata di lapangan. Indikator utamanya, menurut dia, adalah apakah pelaku usaha seperti nelayan, eksportir, dan UMKM di Indonesia timur dapat lebih mudah mengakses pasar Filipina.
Kemudian apakah biaya transaksi lintas negara menjadi lebih efisien, serta apakah kerja sama di sektor nikel dan energi mampu menghasilkan nilai tambah industri. "Jika jawabannya belum, maka diplomasi kita masih berhenti di ruang pertemuan," katanya.
Modal kelembagaan yang kuat
Ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengatakan hasil JCBC ke-8 sangat strategis bila kedua negara memakainya untuk mempercepat eksekusi kerja sama yang sudah lama dirancang. Indonesia dan Filipina sudah punya modal kelembagaan yang kuat yakni JCBC sebagai mekanisme dialog utama, Plan of Action 2022–2027, dan 93 perjanjian bilateral di berbagai sektor.
"Karena itu, nilai terbesarnya terletak pada kemampuan forum ini mendorong tindak lanjut yang konkret di bidang keamanan maritim, pengelolaan perbatasan, perdagangan, dan perlindungan warga negara," katanya.
Ia mengatakan kerja sama ekonomi yang paling layak ditingkatkan adalah perdagangan strategis, energi, industri halal, logistik, dan konektivitas bisnis. Indonesia dan Filipina juga punya ruang besar pada sektor pangan, manufaktur, energi, dan produk halal karena jaringan perjanjiannya sudah ada.
Karena itu, ia menyarankan fokus kebijakan perlu diarahkan pada penurunan biaya logistik, perluasan akses pasar, dan penguatan rantai pasok agar kerja sama ekonomi tidak berhenti pada angka perdagangan, tetapi berkembang menjadi kemitraan produksi dan investasi yang lebih kokoh.
