Mulai 1 Juni 2026, Pemerintah resmi memberlakukan ketentuan baru terkait penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Kebijakan ini bertujuan meningkatkan retensi devisa di dalam negeri, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 ini diperkirakan akan meningkatkan likuiditas dolar AS di perbankan nasional.
Dalam ketentuan yang baru ini, eksportir diwajibkan menempatkan dana hasil ekspornya di bank-bank Himbara.
“Dengan masuknya dana DHE ke Himbara, bank-bank pelat merah akan memiliki cadangan dana dan valuta asing yang lebih besar dibandingkan sebelumnya,” ujar dia dalam Media Briefing di Kantor Pajak, Jakarta (2/6/2026).
Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan daya tahan sektor perbankan dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global.
Purbaya menilai penempatan DHE di dalam negeri akan memperbesar kapasitas perbankan dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional. Menurut dia, keberadaan dana ekspor di dalam negeri akan membuka ruang pembiayaan yang lebih besar bagi sektor produktif dan berbagai kegiatan investasi.
“Sekarang uangnya ada di dalam negeri. Artinya tersedia dana yang lebih besar untuk membiayai dan menjadi bahan bakar bagi mesin-mesin perekonomian Indonesia,” kata Purbaya.
Selama ini, sebagian dana hasil ekspor dinilai masih banyak ditempatkan di luar negeri, sehingga manfaatnya bagi perekonomian domestik belum optimal. Dengan kebijakan baru tersebut, pemerintah berharap aliran dana ekspor dapat memberikan dampak langsung terhadap penguatan sektor perbankan, peningkatan pembiayaan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain memberikan keuntungan bagi industri perbankan, Purbaya menilai kebijakan penguatan DHE juga akan memperkuat stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan.
“Peningkatan likuiditas, terutama dalam bentuk valuta asing, diyakini mampu meningkatkan ketahanan sektor keuangan terhadap berbagai tekanan eksternal, termasuk gejolak pasar global dan perubahan kondisi ekonomi internasional,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa mekanisme baru tersebut memperkuat implementasi kebijakan DHE yang selama ini dinilai belum berjalan optimal. Pemerintah akan melakukan pengawasan secara lebih rinci, demi memastikan kepatuhan seluruh pihak yang terlibat, sehingga manfaat pengelolaan devisa hasil ekspor dapat dirasakan secara maksimal bagi perekonomian nasional.
Memperkuat ketahanan eksternal
Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini menuturkan pengelolaan DHE sumber daya alam memiliki sejumlah manfaat strategis bagi perekonomian nasional, terutama dalam memperkuat cadangan devisa negara dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Dengan penempatan DHE di dalam negeri, likuiditas valuta asing dalam sistem keuangan domestik dapat meningkat, sehingga memperkuat kemampuan perbankan nasional dalam mendukung kebutuhan pembiayaan sektor usaha.
“Kebijakan ini juga berpotensi memperkuat ketahanan eksternal Indonesia di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (2/6/2026).
Selain mendukung stabilitas makroekonomi, pengelolaan DHE SDA dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan dana ekspor untuk kegiatan produktif di dalam negeri.
Didik menuturkan dana yang tersimpan dalam sistem keuangan nasional dapat dimanfaatkan untuk memperluas pembiayaan investasi, pembangunan infrastruktur, hingga pengembangan industri hilirisasi. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari ekspor sumber daya alam tidak hanya berhenti pada penerimaan devisa, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Meski demikian, implementasi pengelolaan DHE SDA juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memperkuat cadangan devisa dengan kebutuhan fleksibilitas pelaku usaha eksportir,” ujar dia.
Dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi, kemudahan transaksi, serta akses cepat terhadap dana ekspor untuk mendukung operasional bisnis dan kewajiban pembayaran internasional. Jika aturan dianggap terlalu ketat, terdapat risiko menurunnya daya saing ekspor maupun munculnya resistensi dari pelaku usaha.
Perlu disesuaikan karakteristik sektor usaha
Terkait ketentuan baru ini, sektor dunia usaha juga menaruh harapan, khususnya terkait fleksibilitas penggunaan dana hasil ekspor untuk kebutuhan operasional bisnis.
Dewan Pakar Apindo Danang Girindrawardana menuturkan, pelaku usaha pada umumnya membutuhkan akses cepat terhadap devisa guna memenuhi kewajiban pembayaran internasional, mulai dari pembelian bahan baku, pembayaran pinjaman luar negeri, hingga transaksi perdagangan lintas negara. Karena itu, perubahan aturan pengelolaan DHE dinilai perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor usaha agar tidak mengganggu kelancaran aktivitas ekspor maupun rantai pasok global.
“Concern lainnya berkaitan dengan aspek kepastian regulasi dan iklim investasi. Kalangan eksportir menginginkan kebijakan DHE SDA disusun secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan bisnis jangka panjang,” katanya kepada SUAR.
Kebijakan yang terlalu cepat atau mekanisme administrasi yang kompleks dapat meningkatkan beban kepatuhan perusahaan
Dunia usaha menilai perubahan kebijakan yang terlalu cepat atau mekanisme administrasi yang kompleks dapat meningkatkan beban kepatuhan perusahaan. Oleh sebab itu, komunikasi yang intensif antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha dianggap penting untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif tanpa mengurangi daya saing ekspor nasional.
Danang menuturkan dunia usaha juga menyoroti pentingnya kesiapan sektor keuangan domestik dalam mendukung implementasi pengelolaan DHE SDA. Pelaku usaha berharap perbankan nasional mampu menyediakan instrumen keuangan yang kompetitif, layanan valuta asing yang efisien, serta imbal hasil yang menarik bagi penempatan dana devisa di dalam negeri.
“Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan DHE hanya akan menambah kewajiban administratif tanpa memberikan manfaat ekonomi yang sebanding bagi eksportir,” ungkapnya.
