Lemahnya daya saing Indonesia dibanding sejumlah negara di Asia Tenggara membayangi target akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% dalam beberapa tahun ke depan, demikian disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia menyoroti masih lemahnya daya saing Indonesia dibanding sejumlah negara di kawasan seperti Vietnam, Thailand, Singapura, hingga Malaysia yang tercermin dari keputusan Nvidia memilih Johor sebagai lokasi investasi daripada Indonesia.
Hal inilah yang membuat pemerintah berencana untuk mendorong iklim investasi di Indonesia dengan menyelesaikan semua hambatan investasi, hal tersebut dilakukan dengan membentuk 'task force debottlenecking' untuk menangani persoalan di lapangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak dapat tercapai tanpa pembenahan menyeluruh terhadap iklim investasi nasional.
“Saya usul pembentukan task force penanganan hambatan investasi kepada Pak Menko dan disetujui,” ujar Purbaya dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta pada Senin malam (01/12).
Kelompok kerja/task force ini disiapkan sebagai kanal resmi bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala nyata di lapangan, yang akan diselesaikan melalui sidang debottlenecking secara berkala.
Pembentukan task force sudah dilakukan sejak Oktober 2025 dan kelompok kerja sudah bertugas untuk mencari informasi mengenai hambatan investasi baik di pusat maupun daerah.
Hambatan utama investasi diantaranya proses perizinan yang kompleks, berbelit, dan tumpang tindih antara berbagai instansi pemerintah dapat memakan waktu lama dan menghambat investasi. Implementasi peraturan juga seringkali tidak seragam di setiap daerah.
"Ketidakpastian hukum,masalah ini menjadi salah satu kekhawatiran terbesar bagi investor, karena menciptakan risiko yang tinggi," kata dia.
Hambatan lain iklim investasi di Indonesia adalah Infrastruktur dimana infrastruktur publik yang belum merata dan masalah logistik masih menjadi kendala. Hal ini mencakup tantangan dalam akuisisi lahan untuk pembangunan proyek.
Dibutuhkan kemampuan setingkat “Abu Nawas”
Purbaya mengatakan pengalamannya menangani masalah sebelum menjadi Menkeu cukup banyak dan kompleks.
Ia sudah menyidangkan lebih dari 600 kasus selama tiga tahun baik yang berhubungan dengan maritim dan manufaktur.
“ Kemampuan saya dalam menghadapi permasalahan di lapangan sudah tinggi, dan bisa setingkat abu nawas,” ujar dia.
Purbaya menyampaikan keyakinannya bahwa pendekatan berbasis lapangan akan mempercepat perbaikan ekosistem investasi. Keyakinan tersebut didasari pengalaman penyelesaian 193 kasus debottlenecking senilai Rp894 triliun pada periode 2016–2019. Melalui mekanisme baru ini, pemerintah menekankan bahwa reformasi regulasi akan disusun berdasarkan realitas lapangan, bukan sebaliknya.
“Ke depan, kita akan perbaiki itu, sehingga nanti iklim bisnis akan kita perbaiki secara bertahap langsung dari lapangan, nanti dari situ kita betulin peraturannya. Bukan dari peraturan ke lapangan, tapi dari lapangan ini ke peraturan nanti,” jelas Menkeu.
Selain pembenahan birokrasi, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga pasar domestik agar tidak dikuasai produk ilegal impor. Pengetatan border terhadap barang bekas ilegal diarahkan untuk memberi ruang tumbuh bagi industri lokal.
Kombinasi antara penguatan permintaan domestik, kolaborasi fiskal–moneter, dan perbaikan iklim investasi disebut sebagai prasyarat agar Indonesia dapat mencapai pertumbuhan 6% mulai tahun depan, lalu bergerak menuju target 8% dalam 4–5 tahun ke depan.
Optimisme pengusaha
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menekankan pentingnya membangun optimisme dunia usaha di tengah berbagai tantangan ekonomi, baik dari sisi global maupun domestik.
Anindya menegaskan Kadin memiliki dua peran strategis sebagai naungan dunia usaha sekaligus mitra pemerintah.
“Tujuannya satu, bagaimana KADIN bisa menunjukkan bahwa dunia usaha solid dan siap bekerja bersama pemerintah,” ujarnya.
Fokus utama Kadin adalah memperluas lapangan kerja sebagai upaya mendorong pertumbuhan hingga mencapai 8 persen. Langkah ini dapat terwujud apabila sinergi antara investasi, konsumsi, dan kebijakan pemerintah berjalan efektif.
“Kami ingin menyebarkan optimisme di tengah berbagai tantangan, baik global maupun domestik, untuk bersama-sama memperluas lapangan kerja. Karena pada akhirnya, itulah yang akan mendorong perekonomian naik ke 5 persen, 6 persen, 7 persen, bahkan 8 persen,” ujar dia.
Ia menjelaskan, produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terbagi menjadi empat komponen utama yaitu konsumsi domestik, belanja pemerintah, investasi, dan perdagangan. Konsumsi domestik menyumbang sekitar 57 persen dari PDB, sementara investasi mencapai 28 persen.Anindya menekankan pentingnya sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian.
Anindya memberi analogi logo Kadin yang bergambar dua kuda. Menurutnya, kuda pertama melambangkan pemerintah beserta kebijakannya, sedangkan kuda kedua mewakili dunia usaha. Dengan peran yang jelas antara pemerintah dan dunia usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia Benny Soetrisno menuturkan harapan utama pengusaha kepada pemerintah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengajak dunia usaha bergotong royong dengan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, dengan fokus pada penguatan konsumsi dan investasi.
Penciptaan Lapangan Kerja dengan mendorong terciptanya lapangan kerja secara signifikan melalui konsolidasi rencana pertumbuhan lapangan kerja per sektor, yang merupakan fondasi vital untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Transformasi Digital dengan Mempercepat transformasi digital, terutama untuk UMKM dan industri kreatif, untuk mendukung akselerasi ekonomi dan meningkatkan produktivitas.
“Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, termasuk penguatan hak kekayaan intelektual (intellectual property) dan promosi konten nasional di forum internasional,” ujar dia,
Mendorong efisiensi investasi dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai hambatan investasi yang perlu diperbaiki agar investasi luar dan dalam negeri dapat lebih masuk.
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan Indef merekomendasikan strategi untuk dorong investasi diantaranya fokus pada peningkatan produktivitas, Pertumbuhan ekonomi harus mampu meningkatkan produktivitas, bukan hanya angka semata.
Indef melihat investasi yang kurang produktif dan hanya terfokus pada hilirisasi mineral atau sektor non-tradable seperti konstruksi dan transportasi. Untuk mendorong investasi, diperlukan strategi yang memperluas basis industri secara keseluruhan.
Indef menyarankan perlunya dorongan untuk produk antara (intermediate goods) menjadi produk akhir, serta kejelasan mengenai fokus pemerintah dalam hilirisasi, seperti produk berbasis nikel.
“Indef menilai insentif pajak saja tidak cukup untuk mendorong investasi. Selain itu, diperlukan kebijakan lain yang mampu mendukung kinerja indikator-indikator utama pertumbuhan ekonomi,” ujar dia kepada SUAR.
