Industri Rumput Laut Hadapi Tekanan, Bappenas Luncurkan Rencana Aksi Nasional

Industri rumput laut nasional tengah menghadapi tekanan dari hulu hingga hilir. Merespons hal tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan Integrated Seaweed Development Action Plan (ISDAP) 2026-2030 sebagai rencana aksi pengembangan rumput nasional.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, Indonesia saat ini menempati posisi ke-2 sebagai produsen rumput laut dunia. Jumlah produksinya terus meningkat, tetapi nilai tambahnya masih rendah akibat ekspor bahan mentah dan keterbatasan hilirisasi. Menurutnya, pengembangan hilirisasi rumput laut tidak dapat berjalan apabila sektor hulunya juga tidak kuat.

“Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang tidak tertandingi, 17 ribu pulau, garis pantai yang panjang, namun nilai ekspor kita baru menyumbang 11,4% dari total perdagangan rumput laut dunia, dan lebih dari separuhnya masih berupa rumput laut kering,” kata Rachmat.

Rumput laut telah menjadi komoditas prioritas dalam RPJMN 2025-2029, di mana volume produksi rumput laut pada tahun 2025 yang mencapai 11,65 juta ton ini ditargetkan akan menjadi 14,14 juta ton pada tahun 2030 mendatang. Nilai ekspor pada tahun 2025 juga baru tercatat senilai USD 0,57 miliar, sehingga pada tahun 2030 ditarget menjadi USD 0,9 miliar.

Dia menambahkan, pengembangan rumput laut ini membutuhkan sinergitas lintas kementerian. Kementerian Kelautan dan Perikanan berperan memperkuat sisi budi daya dan memastikan rumput laut yang bermutu, sementara Kementerian Perindustrian fokus pada pengembangan industri dan peningkatan nilai tambah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menilai, pengembangan rumput laut merupakan upaya untuk menjawab tantangan keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan pangan. Pada tahun 2050, diproyeksikan populasi dunia mendekati angka 10 miliar jiwa dengan kebutuhan pangan meningkat 50-60%. Di sisi lain, konversi sawah di Indonesia mencapai lebih dari 100 ribu hektare per tahun, membuat laut dipandang sebagai ruang alternatif untuk pengembangan pangan di mana rumput laut menjadi salah satu komoditas.

“Indonesia memiliki basis produksi yang kuat, pada 2025 produksi rumput laut mencapai 11,6 juta ton naik 18,27% dengan rata-rata produksi 2020-2025 sekitar 9,86 juta ton per tahun. Tentu kekuatan ini mesti menjadi fondasi yang kuat untuk peningkatan produktivitas, mutu, dan nilai tambah,” ungkap Wahyu.

Dari sisi perdagangan, ekspor rumput laut Indonesia pada tahun 2025 mencapai 242 ribu ton dengan nilai USD 315 juta, dengan China menjadi salah satu pasar utama. Komoditas ini juga turut menyumbang 42% dari total produksi perikanan, dengan melibatkan lebih dari 200 ribu pembudidaya serta menopang kehidupan lebih dari 1 juta penduduk Indonesia.

Meski demikian, pengembangan rumput laut juga masih menghadapi berbagai tantangan yang mencakup aspek kualitas budi daya dan ketersediaan bibit, harga dan pasar, logistik dan pembiayaan, hingga tata kelola dan keberlanjutan lingkungan.

“Dampaknya, mutu dan produksi belum konsisten, harga belum mencerminkan kualitas, serta pendapatan pembudidaya dan pasokan industri belum stabil, saya kira ini akan menjadi tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbaiki,” tegasnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan pun telah mengambil langkah konkret melalui perencanaan modelling budi daya rumput laut seluas 1.000 hektare. Karimunjawa menjadi salah satu proyek percontohan, dengan luas 50 hektare akan diisi dengan lahan pembesaran 45 hektare dan sisanya untuk kebun bibit rumput laut.

“Dalam rancangan program kawasan ini diproyeksikan menghasilkan 57.600 ton per tahun atau senilai Rp115,2 miliar serta menciptakan sekitar 1.572 kesempatan kerja dan memberi manfaat kepada sekitar 900 pembudidaya rumput laut,” jelasnya.

Tekanan Industri dari Hulu ke Hilir

Wakil Ketua Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (Astruli) yang juga menjabat sebagai CEO PT Kappa Carrageenan Nusantara Pontas Tambunan menjelaskan, sejumlah persoalan saat ini tengah dihadapi oleh industri. ISDAP pun dipandang sebagai solusi, tetapi berbagai macam persoalan telah muncul saat ini.

“Saya bilang ISDAP ini terlambat, yang kita hadapi sekarang ini rumput lautnya tidak ada dan harganya tinggi,” ucap Pontas dalam National Seaweed Forum 2026 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (06/10/2026).

Dia menjelaskan, sektor industri pengolahan rumput laut nasional saat ini tengah menghadapi krisis akibat anomali dan distorsi pasar yang menekan industri dari hulu hingga hilir.

Dari sisi hulu, industri tertekan akibat krisis raw dried seaweed (DRS) seiring lonjakan harga bahan baku rumput laut kering yang menembus Rp38 ribu per kilogram, serta bocornya pasokan nasional sebesar 60% ke ekspor mentah akibat minimnya komitmen hilirisasi. Sementara dari sisi hilir, beban datang dari krisis logistik kimia yang mengalami lonjakan biaya bahan pembantu industri seperti KOH dan NaOH yang diimpor dari China yang dipicu oleh gejolak konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Kombinasi ini menekan pabrik yang terpaksa bertahan di tingkat utilitas 55% dari kapasitas terpasang, padahal menurutnya sebenarnya permintaan dari pasar tidak mengalami kekurangan.

“Kimia yang kita datangkan dari China sama kita bedanya harganya sudah 20%, artinya kalau kita mau bersaing kita sudah kalah 20% dengan Cina, itu kesulitannya, apalagi sekarang kurs naik, logistik naik. Bahan baku terpukul, kimia juga terpukul, berarti kita harus mengurangi kita turunkan menjadi ke semi refined (produk setengah jadi) atau produk lain,” jelasnya.

Dia menyebut, saat ini Indonesia memiliki 57 jumlah pabrik industri pengolahan, lebih besar jika dibandingkan dengan Filipina yang berkisar antara 16-18 ataupun China yang memiliki 50-60 pabrik. 

Adapun rata-rata kapasitas produksi Tiongkok mencapai 630-760 ton per pabrik,  Filipina 2.500-3.300 ton per pabrik, sementara Indonesia 1.298-1.560 ton per pabrik. Produk dominan yang dihasilkan oleh Tiongkok adalah refined carrageenan dan blended, Filipina dan Indonesia dominan menghasilkan semi refined carrageenan.

“Utilisasi pabrik Tiongkok itu 70-80%, Filipina 65-70%, sementara kita malah anjlok 49,51-60%. Kita masih punya space untuk menambah kalau bahan bakunya ada,” ucapnya.

Perlu Konsolidasi Industri

Demi mengejar target hilirisasi Indonesia dalam industri rumput laut, Pontas mengusulkan konsolidasi industri. Dia meyakini, restrukturisasi 57 pabrik kecil menjadi 25 pabrik berskala besar, akan menjadi solusi ekonomi untuk menekan biaya produksi dengan meningkatkan volume produksi.

“Mungkin gak konsolidasi? Karena kita menghadapi suatu target yang harus dikejar dari pemerintah, karena kalau tidak konsolidasi mungkin kita hanya akan menerima investasi dari luar, sementara pelaku usaha akan berusaha untuk PMDN,” lanjut Pontas.

Selain itu, Pontas juga mengusulkan integrasi instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan budi daya rumput laut melalui marine floating PV atau fotovoltaik terapung laut, sebuah sistem pembangkit listrik di mana modul panel surya dipasang di atas struktur terapung di wilayah pesisir atau laut lepas.

Pemasangan floating solar panel ini berfungsi mempercepat pencapaian target RUPTL PLTS 100 GW, sementara pada lapisan bawahnya menjadi tempat budi daya rumput laut berada yang pada akhirnya mampu meningkatkan efisiensi serta mutu dan juga kualitas dari hasil panen rumput laut

Kolaborasi Antarpihak

Sekretaris Jenderal Masyarakat Perikanan Nusantara yang juga merupakan dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Nimmi Zulbainarni menilai, tantangan dalam hilirisasi rumput laut bukan hanya sekadar mengolah komoditas untuk diekspor, melainkan juga hilirisasi harus menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Ia pun turut menyoroti Indonesia sebagai produsen nomor dua di dunia setelah China, namun ekspor yang dilakukan Indonesia masih didominasi produk mentah dan justru mengimpor produk jadi.

“Kalau kita bicara hilirisasi kan hulunya harus kuat juga. Sepengalaman saya, permintaan rumput laut kita cukup besar, tapi permintaannya dalam bentuk raw material bukan dalam bentuk bahan jadi,” ungkapnya.

Di hulu juga masih terdapat persoalan mengenai tata niaga, di mana petani cenderung menjual kepada pembeli yang menawarkan harga beli lebih tinggi sehingga menyulitkan industri hilir mendapatkan bahan baku yang berkualitas, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Menanggapi, peneliti dari Asosiasi Rumput Laut Indonesia Maya Puspita menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh pihak terkait dalam pengembangan industri rumput laut dalam negeri ini.

“Bagaimanapun untuk menjalankan rencana integrasi yang sudah diluncurkan ini, saya lihat bahwa kalau tidak komprehensif, tidak sinergis dan harmonis antara hulu dan hilirnya, akan susah. Dan sangat penting untuk berkolaborasi ke depannya,” ucap Maya.