Smelter Nikel Melimpah, Investasi Perlu Masuk ke Rantai Pasok Tengah

Pembangunan smelter nikel yang terus bertambah di Indonesia mulai menghadirkan tantangan baru bagi industri hilirisasi. Di tengah ambisi meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri, sebagian besar fasilitas pengolahan masih menghasilkan produk setengah jadi atau intermediate yang belum sepenuhnya terserap industri manufaktur domestik.

Pemerintah pun mulai mengkaji pembatasan pembangunan smelter yang hanya menghasilkan produk setengah jadi. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong investasi baru bergerak lebih jauh ke rantai nilai, sehingga pengolahan nikel tidak berhenti pada produk antara, tetapi berlanjut hingga menghasilkan produk akhir.

Rencana tersebut ditanggapi positif oleh pengamat. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, rencana pembatasan tersebut dapat menjadi langkah untuk memperbaiki arah hilirisasi nikel nasional.

"Jumlah smelter terutama nikel sudah terlalu banyak yang memproduksi olahan setengah jadi, feronikel, nickel pig iron, bahan baku untuk stainless steel, jadi sudah terlalu banyak sehingga nilai tambahnya memang harus digeser pada hilirisasi yang penuh," katanya pada SUAR, Rabu, (4/11/2026).

Kesenjangan di Industri Menengah

Bhima menilai, Indonesia tidak cukup hanya memperbesar kapasitas peleburan dan pemurnian bijih nikel, tetapi juga perlu membangun mata rantai industri yang selama ini belum berkembang optimal. Ia menyoroti masih adanya kekosongan pada rantai pasok industri menengah (midstream), terutama untuk menghubungkan produk olahan nikel dengan industri baterai kendaraan listrik.

Salah satunya adalah pengembangan bahan baku baterai berbasis nikel atau nickel manganese cobalt (NMC). Ia mengatakan, masih terdapat sekitar lima hingga sepuluh mata rantai pasok yang perlu dilengkapi agar nikel dapat diproses lebih jauh menjadi baterai kendaraan listrik. Rantai tersebut antara lain mencakup produksi prekursor baterai yang menjadi salah satu bahan antara dalam pembuatan katoda.

Dengan demikian, investasi hilirisasi berikutnya perlu diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut, bukan kembali memperbesar kapasitas produksi produk antara yang sudah tersedia dalam jumlah besar.

"Ini yang harusnya dilengkapi dengan investasi hilirisasi. Hilirisasi yang bisa mengisi kekosongan di rantai pasok tengah atau midstream industri," katanya.

Menurutnya, penumpukan produk setengah jadi juga berkontribusi terhadap tekanan pasokan di pasar global. Bertambahnya produksi olahan nikel tanpa diimbangi penyerapan yang memadai dapat memperbesar risiko oversupply dan menekan harga nikel.

Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dari sisi harga jual produk, tetapi juga dapat memengaruhi kapasitas produksi smelter. Ketika harga produk olahan mengalami tekanan, sementara biaya operasional tetap harus ditanggung, keekonomian fasilitas pengolahan ikut terpengaruh.

Bhima menilai kondisi tersebut membutuhkan perbaikan signifikan agar investasi hilirisasi dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar sekaligus memiliki prospek usaha yang berkelanjutan.

Baca juga:

Namun, pendalaman hilirisasi juga tidak cukup hanya dengan mengubah jenis produk yang dihasilkan. Aspek sumber energi menjadi perhatian lain, terutama karena industri pengolahan nikel membutuhkan energi dalam jumlah besar.

Bhima mengingatkan agar investasi smelter baru maupun fasilitas hilirisasi yang menghasilkan barang jadi tidak lagi bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara. Penggunaan energi terbarukan dinilai perlu menjadi bagian dari pengembangan industri agar produk hilir Indonesia memiliki daya saing ketika memasuki pasar ekspor, khususnya Eropa dan Amerika Serikat.

"Jadi harus ada pemanfaatan energi terbarukan untuk menjamin barang jadi yang diproses nanti punya daya saing," katanya.

Di sisi lain, pelaku industri mengingatkan bahwa pembatasan pembangunan smelter perlu dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan bahan baku dan keberlanjutan fasilitas yang telah beroperasi.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif P Kusuma, mengatakan, pemangkasan produksi dapat membantu menjaga umur cadangan bijih nikel Indonesia. Pasokan bijih nikel yang dikendalikan juga akan menahan laju produksi produk turunannya sehingga dapat mencegah terjadinya oversupply di pasar global.

Selain itu, keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar global, menurutnya, penting untuk menjaga stabilitas harga jual produk akhir dari smelter dan pemurnian. Namun, pembatasan produksi juga perlu memperhitungkan kebutuhan bahan baku industri yang telah beroperasi maupun proyek-proyek baru.

“Jika pemangkasan pasokan bijih nikel terlalu ketat, hal ini otomatis akan memicu kenaikan harga bijih nikel dan tingginya persaingan antar-smelter untuk mendapatkan bijih nikel,” pungkasnya.

Menurutnya, Industri hilir nikel saat ini masih membutuhkan pasokan bijih nikel untuk memenuhi kebutuhan fasilitas yang telah beroperasi, sekaligus mendukung proyek ekspansi dan pembangunan fasilitas pengolahan baru. Kebutuhan tersebut terutama perlu diperhatikan pada proyek hidrometalurgi dengan teknologi high pressure acid leach (HPAL) yang telah dan akan mulai beroperasi. Maka, pemerintah dinilai perlu menyusun peta jalan dan jadwal penyesuaian produksi secara bertahap agar kebijakan pengendalian pasokan tidak mengganggu keberlanjutan industri.

Rencana Moratorium

Pemerintah sendiri mulai mengarahkan kebijakan hilirisasi ke tahap yang lebih dalam. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui bahwa mayoritas produk industri hilirisasi Indonesia saat ini masih berada di tahap antara.

Ia menyebut produk yang dihasilkan industri hilirisasi saat ini baru mencapai sekitar 50–60% dari tahapan menuju produk akhir. Jumlah fasilitas yang menghasilkan produk setengah jadi pun dinilai sudah semakin banyak sehingga pemerintah perlu mengevaluasi arah pembangunan smelter berikutnya.

Bahlil mengatakan pemerintah tengah mengkaji apakah pembangunan smelter yang hanya menghasilkan produk setengah jadi masih perlu dilanjutkan atau perlu diatur lebih lanjut. Menurutnya, arah pengembangan industri harus mulai berfokus pada produk akhir agar manfaat pengolahan mineral dapat dinikmati lebih besar di dalam negeri.

"Yang perlu kita dorong adalah produk akhirnya, supaya bahan baku setengah jadi tidak semuanya diekspor ke luar. Jadi Indonesia ini benar-benar mendapatkan manfaatnya secara utuh. Ini yang sekarang kita lagi mau kaji," ujarnya.

Sebagai gambaran, Bahlil mencontohkan perkembangan industri pengolahan nikel yang setelah pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel dan mendorong pembangunan fasilitas pengolahan di dalam negeri.

Pada periode 2017–2019, nilai ekspor nikel Indonesia disebut masih berada di kisaran USD 3,3 miliar. Setelah kebijakan penghentian ekspor bijih dan pengembangan industri pengolahan berjalan, nilai ekspor tersebut meningkat menjadi sekitar USD 34 miliar.

Menurut Bahlil, perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya konsistensi kebijakan dalam membangun ekosistem industri. Ia mencontohkan pengembangan industri baterai kendaraan listrik yang mulai terintegrasi dari kegiatan pertambangan, smelter, produksi prekursor, katoda, hingga baterai.

Ia mengungkapkan, gagasan pengembangan ekosistem tersebut sempat mendapat keraguan ketika disampaikan pada 2020. Namun, Indonesia kini telah memiliki tiga pabrik baterai, termasuk fasilitas di Karawang yang diresmikan pada 2024. Indonesia juga mulai memasok bahan baku prekursor dan katoda ke Amerika Serikat.