pemerintah menyiapkan strategi guna mengendalikan produksi melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) guna menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan serta mempertahankan nilai ekonomi nikel Indonesia.
Harga nikel global masih berada dalam tekanan seiring dengan terjadinya kondisi kelebihan pasokan atau oversupply di pasar dunia. Harga komoditas pun sulit menguat ketika produksi nikel terus meningkat, terutama ketika kapasitas pasokan melampaui kebutuhan pasar.
Berangkat dari kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan strategi guna mengendalikan produksi melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) guna menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan serta mempertahankan nilai ekonomi nikel Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Investasi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, saat ini harga nikel terbilang rendah dibandingkan dalam kondisi normal. Rendahnya harga nikel ini pun dipicu akibat produksi yang terlalu besar sehingga terjadi oversupply.
“Harga nikel sekarang sudah di bawah USD 16 ribu, kenapa terjadi harganya menurun? Karena produksi kita jor-joran, total kebutuhan kita hanya 3,5 juta ton per tahun di dunia, sekarang terjadi oversupply hampir 800 ribu ton,” ungkap Bahlil saat membuka Minerba Convex di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (02/11/2026).
Bahlil pun meminta para pelaku industri dan pengusaha tambang untuk menahan diri dan tidak melakukan produksi secara signifikan. Pelaku usaha diminta untuk bersabar menurunkan produksinya menunggu harga nikel kembali normal lagi, baru kemudian menggenjot produksi.
Jika produksi nikel terus dilakukan dalam jumlah yang besar ketika harga sedang menurun, kondisi ini pun dapat dimanfaatkan oleh negara lain demi kepentingannya. Negara lain bisa memanfaatkan harga nikel yang murah dari Indonesia untuk kemudian dijadikan sebagai cadangan.
“Saya meminta teman-teman industri dan pengusaha tambang, kita harus bisa menahan diri, karena kalau kita terlalu jor-joran ketika harganya tidak bagus, nanti ada suatu negara tertentu menampung barang setengah jadi ini dengan harga yang murah untuk kemudian dijadikan cadangan di negara dia dan menunggu pada saat harga naik,” ujarnya.
Pemerintah memberikan sinyal akan melakukan pemangkasan kuota produksi nikel di dalam RKAB 2027 untuk mengatasi hal tersebut, agar produksi nikel ini dikurangi ketika harga sedang menurun.
“Menurut saya, strategi untuk mengendalikan supply dan demand lewat RKAB untuk nikel, lakukan. Saya yang tanggung jawab untuk kebaikan bangsa dan negara, gak usah ragu-ragu. Pasti banyak yang protes,” tegas Bahlil.
Sebelumnya, strategi pengendalian produksi melalui pemangkasan RKAB telah diterapkan terlebih dahulu pada komoditas batu bara. Pada tahun 2025, Indonesia memasok sekitar 540 juta ton batu bara atau setara 43% pasokan global. Besarnya pasokan tersebut membuat harga batu bara berada pada level rendah, sehingga keuntungan dari perusahaan dalam negeri maupun penerimaan negara menjadi tidak optimal.
Setelah pengendalian produksi dilakukan, harga batu bara pun naik dan tidak berada dalam posisi rendah lagi. Strategi serupa dinilai perlu diterapkan pada komoditas nikel agar produksi tidak terus dilakukan secara berlebih di tengah harga yang masih tertekan akibat kondisi oversupply.
“Kita menjaga antara supply dan demand, potong RKAB. Apa yang terjadi? Hari ini harga batu bara bisa mencapai USD 154 dolar per ton untuk kalori 633, ini strategi. Jadi produksinya terkoreksi menurun, tapi pendapatannya naik,” ujarnya.
Selain pengetatan RKAB sebagai langkah untuk mencegah harga jatuh akibat surplus bahan mentah di pasar ekspor, pemerintah juga menghadirkan kebijakan optimalisasi smelter untuk menyerap kelebihan pasokan dan menjaga nilai ekspor.
“Yang perlu kita dorong adalah produk hasilnya, supaya bahan baku setengah jadi ini tidak semua diekspor ke luar, jadi Indonesia betul-betul mendapatkan manfaatnya secara utuh, ini sekarang lagi kita kaji,” jelas Bahlil.
Menanggapi rencana pemangkasan RKAB tersebut, Sekretaris Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Catur Gunadi mengatakan, industri pertambangan dalam negeri saat ini tengah dihadapi dengan berbagai dinamika baru seperti adanya Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, penyesuaian DSI, hingga aturan mengenai devisa hasil ekspor sumber daya alam.
Meski demikian, pihaknya menyambut baik upaya dari pemerintah dalam memperkuat tata kelola industri.
“Pasar nikel hari ini yang memang kami tahu secara global memang oversupply. (Penyesuaian RKAB) Itu yang sedang dilakukan Pak Menteri, kita kasih masukannya, tidak hanya soal tata kelola itu saja,” ucap Catur.
Berbagai instrumen pun perlu berjalan beriringan demi memastikan pengelolaan komoditas tidak hanya mengatur soal volume produksi, tetapi juga mengenai harga dan manfaat yang diterima oleh negara, seperti salah satunya aturan dalam RKAB.
“Saya pikir, RKAB ini kan sudah diatur sedemikian rupa, sampai DMO juga, RKAB juga, itu kan mengatur barang. Ada yang mengatur harganya yaitu bursa, ada yang mengatur devisa kemanfaatan untuk negara,” lanjutnya.
Adapun keberhasilan dari penguatan tata kelola pertambangan ini juga membutuhkan sinergitas antara pemerintah dan pelaku usaha. Kebijakan yang dihadirkan harus mempertimbangkan kondisi dunia usaha.
“Pemerintah dan pelaku usaha itu harus sejalan,” tegasnya.
Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah menjelaskan, permintaan nikel global masih cukup menjanjikan dalam waktu jangka panjang. Meskipun saat ini pasar tengah menghadapi tekanan akibat oversupply, kebutuhan nikel pun diperkirakan akan tetap tumbuh seiring dengan berkembangnya sejumlah sektor industri yang menggunakan bahan baku nikel.
“Untuk jangka panjang, permintaan global terhadap nikel akan tetap tinggi secara struktural, didorong oleh pertumbuhan industri manufaktur, stainless steel, kendaraan listrik, dan sistem penyimpanan energi,” kata Arif.
Di tengah upaya mengendalikan produksi melalui penyesuaian RKAB, pemerintah dinilai juga perlu memastikan pasokan nikel ini dapat diserap oleh industri pengolahan dalam negeri. Optimalisasi smelter dan pengembangan hilirisasi ini menjadi bagian penting agar Indonesia tidak terus bergantung melakukan ekspor produk setengah jadi.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dengan demikian, pengendalian produksi juga memastikan nilai tambah dari pengelolaan sumber daya mineral dapat dinikmati lebih besar lagi untuk perekonomian nasional.
“Indonesia sebenarnya posisinya sangat strategis, kita punya cadangan nikel terbesar dunia dan sumber daya mineral penting untuk transisi energi. Tetapi kalau kita tidak bergerak cepat, kita hanya akan menjadi pemasok bahan mentah sementara nilai tambah industrinya dinikmati negara lain,” jelas Yusuf.
Percepatan hilirisasi nikel juga berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan devisa negara.
“Dari sisi devisa, potensi terbesar datang dari hilirisasi mineral seperti nikel karena nilai tambah ekspornya jauh lebih tinggi dibandingkan bahan mentah,” ungkapnya.
Tambahkan SUAR ke Google
