Pemerintah Indonesia menyerukan negara-negara anggota Asia Tenggara (ASEAN) bisa memperkuat sentralitas dan solidaritas dalam menghadapi tekanan ekonomi dan proteksionisme global.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti ketika Sidak Bahan Pokok di Pasar Mayestik, Jakarta (16/3/2025).
Menurut dia, meningkatnya eskalasi perang Iran melawan AS-Israel yang berpengaruh ke kawasan Timur Tengah semakin berdampak pada stabilitas ekonomi dunia, termasuk gangguan rantai pasok dan fluktuasi harga komoditas strategis seperti minyak mentah (BBM), LPG dan bahan kimia manufaktur seperi nafta.
"ASEAN memiliki peran penting sebagai kawasan yang relatif stabil dan dinamis dalam menjaga pertumbuhan ekonomi regional. Oleh karena itu, negara di ASEAN perlu berkoordinasi terkait kebijakan perdagangan, penguatan pasar intra-ASEAN, serta peningkatan kolaborasi dalam menghadapi tekanan eksternal yang semakin kompleks," ujar Roro beberapa waktu lalu saat meninjau harga pokok di pasar.
Menurut Roro, langkah ini dinilai krusial agar negara-negara anggota tidak bergerak sendiri-sendiri dalam merespons tantangan global. Selain itu, Roro juga mendorong agar ASEAN terus memperkuat ketahanan ekonomi melalui diversifikasi pasar ekspor dan pengembangan industri bernilai tambah.
“Dengan bersatu dan mengoptimalkan potensi kawasan, ASEAN diharapkan mampu menjaga daya saing sekaligus menjadi penopang stabilitas ekonomi global di tengah situasi yang tidak menentu,” ujar dia.
Penutupan selat Hormuz, yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dunia, menurut Roro sangat berpengaruh terhadap perdagangan strategis. Kondisi ini pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas rantai pasok serta nilai perdagangan internasional.
Ia menuturkan, dukungannya terhadap konsep resilience without retreat, yakni upaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan tanpa mengurangi komitmen terhadap keterbukaan perdagangan dan integrasi ekonomi.
"Pendekatan ini dinilai penting agar ASEAN tetap menjadi kawasan yang kompetitif, inklusif, dan mampu menghadapi disrupsi global," kata dia.
Seluruh negara ASEAN kini tengah menghadapi masalah sama terkait rantai pasok global imbas perang, terutama dampak peningkatan biaya energi bagi industri manufaktur.
Harga minyak mentah bergerak naik dalam beberapa hari terakhir karena perang di kawasan Timur Tengah yang tak kunjung mereda.
Dalam sebuah unggahan media social Truth Social, Sabtu malam (21/3) Presiden AS, Donald Trump mengancam akan menyerang Iran dan menghancurkan pembangkit listrik terbesar Iran jika negara itu tidak membuka selat Hormuz dalam waktu 48 jam ke depan.
Komentar tersebut dilontarkan Trump sehari setelah ia mengatakan akan mempertimbangkan untuk 'mengakhiri' operasi militer dan tanggung jawab selat itu akan jatuh ke negara yang bergantung pada pengiriman melalui jalur di sekitar Hormuz.
Ancaman tersebut hampir menghentikan pengiriman komoditas melalui Selat Hormuz, yang menyediakan transit untuk sekitar 20% minyak dan gas dunia.
Hal tersebut menyebabkan menyebabkan harga minyak mentah melonjak, dengan harga acuan internasional Brent berjangka ditutup pada $112,19 pada Jumat (20/3).
Harga tersebut naik berkali lipat dibandingkan beberapa bulan sebelum Selat Hormuz ditutup dengan harga USD65 per barel.
Menurut data yang dikumpulkan Bloomberg, Iran memiliki 98 pembangkit listrik tenaga alam yang beroperasi saat ini. Beberapa diantaranya antara lain pembangkit di Damavand, Tenggara Teheran, Pembangkit Ramin, di utara Ahvaz dan fasilitas Kerman di Chatround.

Langkah antisipasi ASEAN
Krisis energi global yang dipicu perang kawasan Timur Tengah ini memaksa sejumlah negara di ASEAN memutar otak. Berikut adalah potret bagaimana kawasan ini merespons ancaman kelangkaan energi:
- Filipina: Dengan perkiraan cadangan bahan bakar yang hanya mampu bertahan hingga April, Presiden Ferdinand Marcos resmi memberlakukan sistem kerja empat hari sepekan bagi pegawai negeri sipil. Tak berhenti di situ, penggunaan pendingin ruangan juga dibatasi ketat demi mengejar target hemat energi 20 persen
- Vietnam: Work From Home (WFH) kembali diterapkan untuk menekan mobilitas warga. Hanoi juga berencana menghapus tarif impor BBM agar arus pasokan mengalir ke pasar domestik.
- Thailand: Pemerintah Thailand resmi menetapkan status darurat energi dengan menjaga stabilitas energi melalui subsidi BBM dan melakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas ke luar negeri.
- Myanmar: Di tengah konflik domestik yang masih terjadi, pemerintah setempat terpaksa menerapkan penjatahan BBM secara ketat serta menerapkan sistem gajil genap kendaraan.
- Malaysia: Memperketat keamanan di pelabuhan dan titik distribusi untuk memastikan kelancaran rantai pasok.
- Singapura: Sebagai hub finansial, negara paling maju di ASEAN itu memili pendekatan moneter dan menaikkan tagihan listrik warganya.
Sementara itu, para eksportir Indonesia mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menghadapi potensi penutupan Selat Hormuz yang dapat mengganggu jalur perdagangan global.
Salah satu strategi yang disiapkan adalah melakukan diversifikasi rute pengiriman serta menjajaki jalur logistik alternatif guna memastikan distribusi barang tetap berjalan.
Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI) Benny Soestrisno mengatakan pelaku usaha juga meningkatkan koordinasi dengan perusahaan pelayaran dan mitra dagang di luar negeri untuk memantau perkembangan situasi geopolitik yang berpotensi mempengaruhi aktivitas ekspor.
“Eksportir juga berupaya memperkuat manajemen rantai pasok dengan menyesuaikan jadwal pengiriman serta menambah stok di beberapa titik distribusi strategis.,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (9/3).
Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan risiko keterlambatan akibat terganggunya arus pelayaran di kawasan Timur Tengah. Para pelaku usaha berharap pemerintah dapat terus memberikan informasi terkini serta dukungan kebijakan agar aktivitas ekspor Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

Menghambat ekspor
Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menuturkan penutupan selat Hormuz memberikan dampak langsung berupa hambatan ekspor, mengingat mayoritas ekspor mobil Indonesia ke Timur Tengah melalui jalur selat Hormuz,
“Ini berpotensi mengalami disrupsi. Selain itu, ketegangan Hormuz akan berdampak pada kenaikan harga minyak dunia yang akan meningkatkan biaya subsidi yang membebani APBN,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (17/3).
Apalagi saat ini, kondisi fiskal Indonesia sedang lemah,Setiap kenaikan harga minyak sebesar USD 1 per-barrel, subsidi akan meningkat Rp 3-4 Triliun.
Intinya, kenaikan harga minyak akan menyebabkan inflasi, apalagi ini bersamaan dengan momentum Idul Fitri dimana secara natural inflasi akan relatif naik.
Indonesia perlu menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur utama distribusi minyak dunia.
Pemerintah dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk memastikan ketersediaan energi dan bahan baku industri tetap terjaga, termasuk dengan menambah cadangan strategis minyak dan memperluas sumber impor dari negara lain di luar kawasan Teluk.

Selain itu, optimalisasi peran PT Pertamina (Persero) dalam mengamankan pasokan energi nasional menjadi krusial agar kebutuhan domestik tidak terganggu apabila terjadi gangguan logistik global.
Di sisi lain, kata dia, pemerintah juga perlu mendorong pelaku industri untuk melakukan diversifikasi rantai pasok serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan bahan baku.
Langkah ini dapat dipadukan dengan percepatan transisi energi, penguatan logistik nasional, serta pemantauan ketat terhadap perkembangan konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.
"Dengan strategi yang terkoordinasi antara pemerintah dan dunia usaha, Indonesia diharapkan mampu meminimalkan dampak gejolak global terhadap stabilitas ekonomi dan aktivitas industri dalam negeri," ujar Samirin.