Indonesia perlu mempercepat pengembangan industri mineral kritis sebagai bagian dari strategi transisi energi dan penguatan industri nasional, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Hal ini menjadi salah satu kesimpulan dalam Dialog Mineral Kritis Indonesia di Tengah Krisis Energi Dunia di Jakarta, Rabu (17/6/2026). Direktur INDEF Green Transition Initiative (GTI) Imaduddin Abdullah mengatakan, ketegangan geopolitik yang terjadi di berbagai kawasan, terutama di Timur Tengah, telah menunjukkan bagaimana gangguan pada rantai pasok energi global dapat berdampak langsung terhadap perekonomian domestik.
"Dan kita sudah lihat bagaimana ternyata situasi global, memberikan dampak terhadap kenaikan harga minyak yang akhirnya membuat pemerintah juga tidak punya pilihan selain menaikkan harga Pertamax," kata Imaduddin dalam acara tersebut.
Menurut dia, kondisi ini menjadi pengingat penting bahwa Indonesia perlu mencepat transisi energi, termasuk elektrifikasi sektor transportasi dan pengembangan energi baru terbarukan. Imaduddin menilai mineral kritis memiliki peran strategis karena menjadi bahan baku utama berbagai teknologi transisi energi, mulai dari baterai kendaraan listrik hingga panel surya.
Ketahanan energi baru global
Imaduddin menuturkan, tren global saat ini menunjukkan negara-negara mulai berlomba mengembangkan sumber ketahanan energi baru melalui kendaraan listrik, energi terbarukan, dan infrastruktur kelistrikan berbasis energi bersih. Kondisi tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan berbagai mineral kritis seperti tembaga, nikel, litium, kobalt, dan logam tanah jarang yang menjadi komponen utama dalam jaringan listrik, baterai, dan teknologi rendah karbon.
Karena itu, Indonesia dinilai perlu memanfaatkan cadangan mineral yang dimiliki. Menurut Imaduddin, pengembangan mineral kritis seharusnya tidak hanya berfokus pada kegiatan pertambangan dan ekspor bahan mentah, tetapi juga dikaitkan dengan agenda industrialisasi nasional.
"Indonesia perlu melihat mineral kritis sebagai agenda lintas sektor. Jadi tidak hanya isu sektor pertambangan, tapi juga perlu melihat sebagai isu pembangunan sektor industri, energi, perdagangan, investasi, hingga diplomasi ekonomi. Dan ini menjadi salah satu tantangan kita bersama," katanya.
Ia menjelaskan Indonesia sebenarnya memiliki modal yang kuat karena memiliki cadangan sejumlah mineral penting seperti nikel, tembaga, bauksit, timah, dan silika yang dibutuhkan dalam rantai pasok transisi energi global. Namun, posisi Indonesia saat ini masih didominasi sektor hulu.
"Padahal banyak sekali komponen yang memiliki nilai tambah yang
tinggi, misalnya katakanlah solar wafer ini yang nilai tambahnya bisa lebih sampai 68 kali lipat, atau mungkin sel surya yang nilai tambahnya bisa sampai 22,4. Tapi sayangnya sampai saat ini masih belum tersedia dan kita masih bergantung pada impor," katanya.
Transisi energi ke mineral kritis
Imaduddin menilai Indonesia memiliki fondasi hulu yang kuat untuk naik kelas dalam rantai nilai industri mineral. Namun, keunggulan Indonesia saat ini masih bertumpu pada bahan baku dan produk antara, sementara banyak produk bernilai tambah tinggi seperti baterai, semikonduktor, dan komponen pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik (PV) masih memiliki kesenjangan kapabilitas yang besar.
Karena itu, ia menilai program pengembangan energi terbarukan perlu dimanfaatkan sebagai pendorong permintaan (demand anchor) bagi industri mineral kritis dalam negeri. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya berhenti pada pengolahan bahan mentah, tetapi juga berkembang hingga industri manufaktur yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.
"Nah, jadi kita sebenarnya mendorong ke depan agar program energi transisi energi dikaitkan dengan industrialisasi mineral kritis. Sehingga kita bisa mendapatkan dua manfaat: manfaat dari semakin berkurangnya ketergantungan energi kita kepada energi impor dengan mendorong transisi energi dan industrialisasi," katanya.
Hilirisasi dan rantai pasok domestik
Lebih lanjut, Imaduddin menilai penguatan industri mineral kritis juga perlu diarahkan untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas. Berdasarkan kajian INDEF, hilirisasi mineral mampu meningkatkan pendapatan pekerja dan memperkuat struktur ekonomi daerah, terutama di wilayah penghasil mineral seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa industri mineral dan turunannya masih bersifat padat modal sehingga belum mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.
Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat rantai pasok domestik dan mendorong pengembangan industri ke sektor midstream dan hilir agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
"Jadi karena kalau kita lihat angkanya, ternyata kalau di hulu
itu jumlah tenaga kerjanya memang relatif sedikit, tapi semakin ke hilir itu umlah tenaga kerjanya akan semakin meningkat. Jadi sebenarnya kita melihat bahwa pemerintah ini harus segera mendorong enggak cuma di hulu saja, tapi segera masuk ke midstream dan masuk ke hilir, sehingga penyerapan tenaga kerjanya bisa lebih banyak lagi," katanya.
Nilai tambah demi kedaulatan ekonomi
Sementara itu, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Cecep Mochammad Yasin mengatakan Permintaan terhadap mineral kritis seperti litium, kobalt, tembaga, dan logam tanah jarang diproyeksikan terus meningkat hingga 2040.
Peningkatan ini didorong oleh pengembangan kendaraan listrik, baterai, energi terbarukan, dan jaringan listrik modern. Di sisi lain, batu bara secara global masih memainkan peran penting dan volumenya masih sangat besar, tetapi secara struktural telah memasuki fase yang relatif mendatar dan mulai turun secara bertahap, seiring berkembangnya energi baru dan terbarukan.
Indonesia, kata dia, memiliki posisi strategis karena didukung cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar kedua, bauksit terbesar keempat, serta sumber daya tembaga, emas, dan perak yang melimpah. Namun, kepemilikan sumber daya tersebut dinilai belum cukup untuk menciptakan kedaulatan ekonomi.
Menurut Cecep, nilai tambah baru dapat dimaksimalkan apabila Indonesia mampu mengembangkan industri pengolahan dan manufaktur di dalam negeri.
"Implikasi strategis bagi Indonesia adalah bagaimana sumber daya tersebut dapat diolah menjadi nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, penguasaan teknologi, dan penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global," katanya.
Karena itu, pemerintah mendorong agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap pengolahan awal atau produk antara. Rantai nilai industri mineral perlu diperpanjang dari pengolahan bijih hingga menghasilkan produk akhir seperti baterai kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi.
Kualitas dan karakteristik cadangan mineral
Di sisi lain, perusahan holding tamabang milik Pemerintah, MIND ID menilai pengembangan industri mineral kritis juga perlu dibarengi dengan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal. Direktur Perencanaan Pengolahan Sumber Daya Mineral MIND ID Budi Santoso mengatakan, hilirisasi yang berkelanjutan tidak hanya berbicara mengenai pembangunan industri pengolahan, tetapi juga pemahaman yang mendalam terhadap kualitas dan karakteristik cadangan mineral yang dimiliki Indonesia.
Menurut dia, selama ini perhatian sering terfokus pada jumlah cadangan mineral yang tersedia. Karenan itu pihaknya, kini tidak hanya berkutat pada urusan sumber daya dan cadangan dari sisi kuantitas, tapi kualitas juga. "Kualitasnya bukan hanya grade atau kandungan saja, kita juga bicara tentang karakteristik dari ore tersebut. Ini penting karena ini akan menentukan teknologi yang digunakan dalam proses hilirisasi," ujar Budi.
Ia mengingatkan bahwa penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan karakteristik bijih berpotensi menyebabkan pemanfaatan sumber daya menjadi tidak optimal. Akibatnya, cadangan mineral berkualitas tinggi dapat habis lebih cepat tanpa menghasilkan nilai tambah yang maksimal.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pentingnya percepatan industrialisasi nasional agar Indonesia mampu memproduksi sendiri berbagai kebutuhan strategis, mulai dari kendaraan bermotor hingga produk elektronik.
Ia mengatakan pengembangan industrialisasi nasional perlu diarahkan pada industri berbasis sumber daya alam yang mampu menghasilkan produk-produk turunan bernilai tambah tinggi. Agus mencontohkan Indonesia sebenarnya mampu memproduksi mobil listrik sendiri.
“Kalau kita bicara soal baterai misalnya, itu juga harusnya bisa menjadi keunggulan bagi Indonesia, karena kita menjadi produsen nikel terbesar di dunia dan juga komponen-komponen otomotif lainnya yang merupakan hasil dari downstreaming dari produk-produk di hulunya,” kata Agus dalam keterangan tertulis.
